Aspek Distributif Pembangunan Sektoor Ekonomi Pemerintah Daerah

Aspek Distributif Pembangunan Sektoor Ekonomi Pemerintah Daerah

Internalisasi pembangunan kewilayahan pada prinsipnya memperhatikan beberapa dimensi, yaitu pembangunan yang bersifat spasial (regional and urban planning), serta dimensi administratif yang lebih cenderung melihat dimensi pembangunan pada wilayah Kabupaten/Kota. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat beberapa pendekatan kewilayahan yang bersifat multidimensi dalam mengelola pembangunan berbasis kewilayahan berkaitan dengan peningkatan kerjasama dalam pembangunan antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, meliputi:


a)


Pendekatan sektor strategis untuk ditangani dengan beberapa prioritas sektor, meliputi:


(1)


Prioritas 1: Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan;


(2)


Prioritas 2: Jasa-jasa;


(three)


Prioritas three: Konstruksi;


(4)


Prioritas 4: Perdagangan Hotel dan restoran;


(v)


Prioritas five: Pengangkutan dan Komunikasi.


(vi)


Prioritas half dozen: Listrik, Gas, dan Air Bersih;


(seven)


Prioritas vii: Pertanian.


b)


Pendekatan
backward and forward linkage
sebagai bagian dari kerangka pembangunan lintas sector yang dalam arti membangun sektor strategis dan unggul dan strategis yang memberikan implikasi (multiplier effect) pada pembangunan sektor lain. Pendekatan prioritas pembangunan pada wilayah kabupaten/kota sebagai mitra provinsi yang lebih fokus pada beberapa aspek, meliputi:


(1)


Penanggulangan Kemiskinan;


(ii)


Pengembangan Investasi Infrastruktur;


(iii)


Pengendalian Konversi Lahan Terbangun;


(4)


Reformasi Birokrasi;


(5)


Pengembangan Industri Kreatif.


c)


Pendekatan prioritas kewilayahan yang lebih fokus pada memberikan skala prioritas pembangunan masing-masing kabupaten/kota melalui pertimbangan variabel tertentu, meliputi:


(one)


Nilai Inflasi;


(2)


Angka Kemiskinan;


(3)


Nilai ICOR;


(4)


Ketimpangan Regional.

Dalam konteks perencanaan pembangunan yang telah disusun, aspek kewilayahan pada prinsipnya memperhatikan fokus tematik yang telah dibangun dalam skema perencanaan pembangunan Tahun 2017, sehingga aspek tersebut sinergis. Sehingga di dalam perumusan tema pembangunan aspek tema indikatif yang dirumuskan di dalam RPJMD Tahun 2012-2017 menjadi salah satu pertimbangan rumusan dengan memperhatikan pula fokus tematik, dasar filosofi keistimewaan, renaissans Yogyakarta, fokus prioritas kewilayahan sehingga dapat membangun sinergitas perencanaan pembangunan Tahun 2017 di DIY.

Baca :   Permasalahan Pembangunan Ekonomi Di Negara Maji

Sebagai kata kunci dari tema pembangunan Tahun 2017 setidaknya memuat 4 fokus tematik yang telah dibangun di dalam proses perencanaan yang telah dilakukan pada Tahun 2016, sehingga tema pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 adalah, sebagai berikut:



“Aktualisasi Jogja Gumregah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Melalui Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan, Guna Menurunkan




Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah”

Tema di atas mengandung makna dari beberapa kata kunci yang dibangun, yaitu:

a)     Jogja Gumregah

Jogja gumregah sebagai ikon DIY menuju ke arah perubahan dinamika pembangunan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keistimewaan DIY dan semangat renaisans Yogyakarta. Dalam hal ini Jogja Gumregah merupakan perwujudan upaya dalam meningkatkan aktualisasi pembangunan melalui perubahan
mindset
pembangunan yang mengedepankan prinsip
Hamemayu Hayuning Bawana
sebagai dasar filosofi membangun peradaban baru menuju kemajuan dan kemakmuran DIY.

b)     Mewujudkan Kesejahteraan

Mewujudkan kesejahteraan sebagai bagian penting prinsip sebuah pembangunan yang dalam hal ini memberikan makna dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat menuju ke arah yang lebih baik. Prinsip mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah pembangunan berkeadilan yang artinya memberikan distribusi pembangunan secara merata dalam kerangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan wilayah.

Kesejahteraan masyarakat menjadi bagian penting dalam aspek pembangunan wilayah DIY, dimana kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari upaya-upaya menciptakan peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kondisi sosial masyarakat menuju perbaikan khususnya perbaikan karakter dan mentalitas masyarakat untuk lebih berbudaya, beretika, berbudi pekerti luhur dalam usaha mewujudkan pembangunan DIY. Lebih lanjut kesejahteraan juga dimaknai dengan usaha-usaha untuk melakukan penurunan angka kemiskinan melalui penciptaan usaha ekonomi produktif, pembangunan infrastruktur dalam upaya mendukung peningkatan distribusi barang dan

Baca :   Contoh Pembangunan Ekonomi Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

komoditas, serta membuka aksesibilitas antar-wilayah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan kewilayahan di DIY. Dalam hal ini kesejahteraan masyarakat juga akan berkorelasi dengan upaya mengurangi penyakit masyarakat, serta permasalahan-permasalahan sosial lainnya.

c)      Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan

Pertumbuhan ekonomi ini dimaknai dengan upaya membangun perekonomian melalui pengembangan sektor-sektor unggul khususnya pengembangan sektor perdagangan dan jasa dalam mendukung pembangunan pariwisata sebagai sektor strategis yang memberikan
multiplier consequence
terhadap pertumbuhan sektor lainnya. Lebih lanjut pertumbuhan ekonomi di DIY juga dibangun melalui pengembangan sektor jasa sebagai salah satu sektor basis yang dapat menopang sektor non ground lainnya dan pembangunan industri kreatif yang menjadi bagian penting menciptakan lapangan pekerjaan dalam mengurangi pengangguran, serta mendukung pengembangan minat kunjungan atau destinasi wisata di DIY.

Prinsip Berkeadilan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan berkeadilan yang dalam hal ini dimaknai dengan pembangunan yang mengarah pada upaya mewujudkan pemerataan pembangunan baik peningkatan kualitas hidup masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah, peningkatan aksesibilitas, peningkatan pertumbuhan investasi dan pertumbuhan ekonomi local wilayah yang bertujuan pada upaya penurunan angka kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah, penurunan inflasi, dan ketimpangan pendapatan.

d)     Penurunan Angka Kemiskinan

Penurunan angka kemiskinan ini dimaknai dengan upaya mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat, meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berusaha. Penurunan angka kemiskinan dapat dilakukan tidak hanya memberikan bantuan, namun memberikan modal kerja, serta kesempatan berusaha sebagai pemantik peningkatan pendapatan masyarakat.

e)     Penurunan Ketimpangan Wilayah

Penurunan ketimpangan wilayah ini dimaknai dengan penurunan ketimpangan terhadap penyediaan layanan dasar, penyediaan lapangan kerja/usaha, pendayagunaan potensi strategis wilayah, serta pemerataan pembangunan infrastruktur dalam mendukung pertumbuan ekonomi maupun sistem distribusi barang dan komoditas, sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Baca :   Dampak Sub Sektor Peternakan Pada Pembangunan Ekonomi Negara

Peningkatan pertumbuhan Ekonomi, Penurunan Angka Kemiskinan dan Penurunan Ketimpangan Wilayah sangat erat kaitannya dengan masalah pengembangan SDM yang memiliki kualitas serta mampu bersaing dalam dinamika global. Pengembangan SDM dimaksud adalah pengembangan dengan pendidikan, kualifikasi, serta kapasitas yang memadai, mampu bersaing dalam era globalisasi, serta menghadapi tantangan global. Mendayagunakan dan memantapkan Sumber Daya Manusia unggul dalam hal ini memberikan makna pula pada usaha dan upaya meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat DIY, serta upaya membangun kemampuan akademik maupun teknis sumber daya yang siap dalam menghadapi tantangan persaingan global.

Lebih lanjut, tema tersebut tentunya tidak dapat lepas dari aspek pendekatan budaya yang merupakan cikal bakal dari upaya mewujudkan semangat renaissans DIY dan prinsip-prinsip pembangunan Keistimewaan DIY. Budaya dan renaissance menjadi landasan penting pembangunan DIY sebagai bagian dari semangat keistimewaan DIY seperti yang diamanatkan dalam UU No. 13 Tahun 2012. Renaisans DIY dibangun dengan ix strategi, meliputi pendidikan, pariwisata, teknologi, ekonomi, energi, pangan,
kesehatan, keterlindungan warga, tata ruang dan lingkungan dengan perpektif paradigma pembangunan baru membalik paradigma ‘among tani’ menjadi ‘dagang layar’, dari pembangunan berbasis daratan ke kemaritiman, dengan menggali, mengkaji dan menguji serta mengembangkan keunggulan lokal (local genius).