Bagan Atau Skema Percepatan Pembangunan Ekonomi Tertinggal

Bagan Atau Skema Percepatan Pembangunan Ekonomi Tertinggal

Pembangunan Daerah melalui Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha


1. Pendahuluan

Studi yang dilakukan oleh Asian Development Banking concern (ADB) di awal tahun 2017 menyatakan bahwa Asia perlu melakukan investasi sebesar $26 triliun mulai dari tahun 2016 hingga 2030 atau sebesar $1,vii triliun per tahun untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi, mengentaskan kemiskinan, serta merespon perubahan iklim.1
Pembangunan infrastruktur yang dilakukan telah meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Asia, namun demikian masih terdapat lebih dari 400 juta orang di Asia yang belum memiliki akses listrik dan kurang lebih 300 juta orang masih belum memiliki akses air minum.2

Untuk konteks Indonesia, dengan target tingkat elektrifikasi sebesar 92,75% di tahun 2017, maka di akhir tahun ini terdapat kurang lebih four,75 juta Rumah Tangga yang belum memiliki akses listrik. Adapun berdasarkan data Kementerian Kesehatan (2016), rata-rata nasional Rumah Tangga yang memiliki akses sumber air minum bersih dan layak adalah lxx,63%three, atau kurang lebih ada 19,5 juta Rumah Tangga yang belum memiliki akses ke air minum bersih dan layak. Kedua ilustrasi ini hanyalah bagian kecil dari potret besar penduduk Indonesia yang belum memiliki akses layanan kebutuhan dasar.

Upaya peningkatan alokasi anggaran untuk infrastruktur dari tahun ke tahun terus dilakukan untuk menyediakan layanan kebutuhan dasar kepada masyarakat. Untuk tahun anggaran 2017 misalnya, anggaran infrastruktur dialokasikan sebesar Rp380 triliun atau 19% dari total APBN. Alokasi ini lebih besar Rp63 triliun dibandingkan tahun sebelumnya, namun demikian jumlah tersebut tentu masih jauh dari mencukupi.4

Kebutuhan pendanaan infrastruktur di Indonesia berdasarkan identifikasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional adalah sebesar Rp4.796 triliun, dimana APBN dan APBD hanya dapat mencukupi 41%-nya sedangkan sisanya diharapkan berasal dari pembiayaan BUMN (22%) dan dana dari sektor swasta (37%).