Contoh Anjab Dan Abk Kelurahan Kepala Seksi Ekonomi Dan Pembangunan

Contoh Anjab Dan Abk Kelurahan Kepala Seksi Ekonomi Dan Pembangunan

TATA CARA PENYUSUNAN FORMASI ANJAB& ABK SELASA, 22 MARET 2016 BERTEMPAT DI HOTEL IBIS RAJAWALI SURABAYA

Permasalahan Kepegawaian Jumlah, k omposisi dan distribusi PNS belum proporsional sesuai kebutuhan riil organisasi,

Permasalahan Kepegawaian Jumlah, k omposisi dan distribusi PNS belum proporsional sesuai kebutuhan riil organisasi, shg ada satker yg kekurangan pegawai dan kelebihan Peg. Regenerasi pada posisi jabatan tertentu kurang berjalan dengan baik, akibat rekrutmen pegawai tidak kontinyu dan tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan. five (lima) Tahun kedepan PNS Pemda mengalami pensiun berjamaah sebagian besar tenaga Guru, teknis dan kesehatan sedangkan formasi yg diberikan dari pusat utk terbatas. ii

Lanjutan Pendidikan formal (ijin belajar dn tugas belajar) banyak terjebak pada kepentingan utk kenaikan

Lanjutan Pendidikan formal (ijin belajar dn tugas belajar) banyak terjebak pada kepentingan utk kenaikan pangkat/penyesuaian ijazah, belum sesui dgn kebutuhan dari Satker. Programme diklat pegawai, jenis dan volume belum optimal mempercepat keterampilan & keahlian kebutuhan kompetensi yg diharapkan satker. penempatan pegawai belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi. Sistem merit belum berjalan secara optimal Peraturan pemerintah blm semua dibuat Sertifikasi terhadap profesi 3 jabatan ASN

Keterkaitan Grand Design RB (Perpres 81/2010) Dengan Kebijakan Penataan Kelembagaan dan SDM Aparatur 8

Keterkaitan Chiliad Design RB (Perpres 81/2010) Dengan Kebijakan Penataan Kelembagaan dan SDM Aparatur eight Area Perubahan ix Program Percepatan RB Yard Pattern RB PERPRES NO. 81/2010 ROAD MAP RB PERMENPAN NO. 20/2010 1. Organisas i 2. Tata Laksana 3. Peraturan Perundangan 4. SDM Aparatur v. Pengawasan 6. Akuntabilitas vii. Pelayanan Publik 8. Pola Pikir dan Budaya Kerja ane. Penataan Struktur Birokrasi 2. Penataan Jumlah, Distribusi, dan Kualitas PNS 3. Sistem Seleksi dan Promosi secara Terbuka 4. Profesionalisasi PNS v. Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (egovernment) 6. Penyederhanaan Perizinan Usaha vii. Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri 8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri nine. Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana, dan AUDIT/ EVALUA SI ORGANISA SI 1000/50 ANALISIS BEBAN KERJA

PENATAAN ORGANISASI 2014 Seluruh K/L Pusat telah diaudit. Rekomendasi • Gabung TUPOKSI yg terfragmentasi.

PENATAAN ORGANISASI 2014 Seluruh 1000/Fifty Pusat telah diaudit. Rekomendasi • Gabung TUPOKSI yg terfragmentasi. • Perampingan • penghapusan STRUKTUR ORGANISASI RIGHT SIZING AUDIT/EVALUASI ORGANISASI Thou/50

PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN U U 8 TAHUN 1974 U U 43 TAHUN 1999 COMFORT

PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN U U 8 TAHUN 1974 U U 43 TAHUN 1999 COMFORT ZONE TO COMPETITIVE ZONE U U 5 TAHUN 2014

REFORMASI MANAJEMEN ASN SEBELUM UU ASN § Rumit dan membutuhkan waktu lama § Tidak

REFORMASI MANAJEMEN ASN SEBELUM UU ASN § Rumit dan membutuhkan waktu lama § Tidak transparan § Membutuhkan waktu dan biaya besar § Mutasi dan promosi tidak berdasarkan kompetensi § Rekrutmen tidak berdasarkan kompetensi § Tidak obyektif § Penilain 900 § Sanksi tidak tegas dan absensi dominan UU ASN 1 PENETAPAN KEBUTUHAN 2 PENGADAAN 3 PENGEMBANGAN 4 PENILAIAN KINERJA 5 DISIPLIN § ANJAB dan ABK dengan e-germination § Sistem registrasi On-line § Seleksi menggunakan True cat § Berdasarkan kualifikasi, kinerja dan kompetensi § open recruitment § Diklat merupakan hak § Berdasarkan SKP § Penilaian 3600 Penjatuhan hukuman disiplin kepada pegawai

SEBELUM UU ASN § Masih berbentuk pengabdian periode tahunan § Tidak berdasarkan capaian kinerja

SEBELUM UU ASN § Masih berbentuk pengabdian periode tahunan § Tidak berdasarkan capaian kinerja § Berdasarkan pangkat & golongan UU ASN 6 PENGHARGAAN vii PEMBERHENTIAN viii PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN 9 § Pay every bit you get JAMINAN PENSIUN DAN Berdasarkan kinerja Tidak mencapai kinerja § Beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan § Tunjangan berbasis kinerja individu setiap tahun § Tingkat kemahalan sesuai indeks wilayah § Semagatnya fully funded JAMINAN HARI TUA § Jaminan kesehatan masih minim (prosesnya berbelit dan kecil) 10 PERLINDUNGAN § Sistem Jaminan Sosial Nasional § Bantuan HK

VISI MISI DAN TUJUAN ORGANISASI Kinerja SDM Aparatur Profesionalisme SDM Aparatur Efisiensi Anggaran &

VISI MISI DAN TUJUAN ORGANISASI Kinerja SDM Aparatur Profesionalisme SDM Aparatur Efisiensi Anggaran & Sumber Daya lain Ketersediaan SDM Aparatur secara jumlah, kualitas, komposisi dan distribusi, secara tepat Perencanaan SDM Aparatur v Identifikasi jabatan utama dan jabatan penunjang v Analisis Kebutuhan (perhitungan beban kerja dan kebutuhan SDM setiap jabatan) 5 Analisis Bezeting per jabatan 5 Perencanaan pemenuhan SDM

A. IDENTIFIKASI PENUNJANG JABATAN UTAMA DAN JABATAN Jabatan Utama : v Merupakan pelaksana tugas

A. IDENTIFIKASI PENUNJANG JABATAN UTAMA DAN JABATAN Jabatan Utama : v Merupakan pelaksana tugas pokok suatu organisasi (jika jabatan ini tidak ada atau tidak diisi maka organisasi tidak berfungsi) v Memberikan layanan lengsung pada masyarakat five Pekerjaan bersifat teknis substanstif v Pelaksanaan tugas tidak dapat/sulit diganti oleh orang lain Jabatan Penunjang v Bukan pelaksana tugas pokok suatu organisasi (jika jabatan ini tidak ada atau tidak diisi pengaruh thd organisasi tidak besar) v Memberikan layanan ke dalam birokrasi v Pekerjaan bersifat administrasi (clerical dan pendukung lain) v Pelaksanaan tugas dapat/mudah diganti oleh pemangku

Penyusunan kebutuhan pegawai Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 56

Penyusunan kebutuhan pegawai Undang-Undang No. five Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 56 ane. Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. ii. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per i (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

PASAL 68 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (1) PNS

PASAL 68 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (1) PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada Instansi Pemerintah JABATAN ASN : Pasal 13 a. Jabatan Administrasi b. Jabatan Fungsional c. Jabatan Pimpinan Tinggi Pasal 14 Jabatan Administrasi terdiri dari : a. Jabatan administrator b. Jabatan pengawas c. Jabatan pelaksana

JABATAN ASN JABATAN ADMINISTRASI • Jabatan Administrator memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi

JABATAN ASN JABATAN ADMINISTRASI • Jabatan Ambassador memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi • Jabatan Pengawas mengendalikan pelaksanaan kegiatan • Jabatan Pelaksana melaksanakan kegiatan pelayanan dan administrasi pemerintahan dan pembangunan JABATAN FUNGSIONAL • Jabatan fungsional keahlian, terdiri atas: a. ahli utama; b. ahli madya; c. ahli muda; dan d. ahli pertama. • Jabatan fungsional keterampilan, terdiri atas: a. penyelia; b. mahir; c. terampil; dan d. pemula. JABATAN PIMPINAN TINGGI • JPT utama; • JPT madya; dan • JPT pratama. Berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN melalui: • kepeloporan • pengembangan kerja sama; dan • keteladanan. 1. Jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN. two. Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit TNI dan anggota Polri

ASPEK POKOK YG HRS DIPERHATIKAN DALAM MERENCANAKAN KEBUTUHAN PEGAWAI LIMA TAHUN § PERSEDIAN PNS

ASPEK POKOK YG HRS DIPERHATIKAN DALAM MERENCANAKAN KEBUTUHAN PEGAWAI LIMA TAHUN § PERSEDIAN PNS § PNS YANG AKAN MENCAPAI BUP § PNS YANG AKAN MUTASI § PNS YANG PROMOSI §ANALISIS KEBUTUHAN PEGAWAI

PERENCANAAN SDM VISI MISI ORGANISASI RENCANA STRATEGI ORGANISASI REN OPRASIONAL

PERENCANAAN SDM VISI MISI ORGANISASI RENCANA STRATEGI ORGANISASI REN OPRASIONAL

PERENCANAAN PNS v v Suatu proses yang sistematis untuk memprediksi kondisi jumlah PNS, jenis

PERENCANAAN PNS v 5 Suatu proses yang sistematis untuk memprediksi kondisi jumlah PNS, jenis keahlian dan kompetensi yang diinginkan di masa depan. Menjamin tersedianya PNS dalam jumlah, komposisi, kualifikasi dan kompetensi.

TUJUAN PERENCANAAN PNS Memperoleh jumlah dan tipe pegawai yang tepat, guna melaksanakan tugas pekerjaan

TUJUAN PERENCANAAN PNS Memperoleh jumlah dan tipe pegawai yang tepat, guna melaksanakan tugas pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat

ASPEK PERENCANAAN PNS Persediaan SDM saat ini Peramalan permintaan dan suplay SDM Rencana untuk

ASPEK PERENCANAAN PNS Persediaan SDM saat ini Peramalan permintaan dan suplay SDM Rencana untuk menambah jumlah SDM

KONSEP PERENCANAAN PNS Memprediksi secara sistematis tuntutan kebutuhan dan persediaan PNS di masa depan.

KONSEP PERENCANAAN PNS Memprediksi secara sistematis tuntutan kebutuhan dan persediaan PNS di masa depan. Merencanakan pengembangan Pegawai guna mendukung strategi organisasi melalui pengisian formasi secara proaktif. Mengidentifikasi kebutuhan Pegawai jangka pendek dan jangka panjang.

PERSEDIAAN SDM 1. Estimasi Persediaan Internal Audit SDM, menentukan status, kinerja PNS, sebagai dasar

PERSEDIAAN SDM 1. Estimasi Persediaan Internal Audit SDM, menentukan status, kinerja PNS, sebagai dasar rotasi, promosi dan pengembangan. Merencanaan suksesi penggantian (Succession Planning) Peta jabatan, penggantian PNS dibuat dengan penempatan berisi nama dan jabatan incumbent dan nama pengganti potensial ditulis di bawah nama incumbent 2. Estimasi Persediaan Eksternal Kebutuhan eksternal Analisis pasar tenaga kerja Perilaku masyarakat atau sikap masyarakat terhadap organisasi Kependudukan persediaan tenaga kerja yang tersedia dalam berbagai katagori umum Fluktuasi angkatan kerja dari tahun ke tahun

Merekrut tenaga kerja terdidik dg terencana Mencapai efisiensi dlm rekrutmen CPNS Menyelaraskan aktivitas PNS

Merekrut tenaga kerja terdidik dg terencana Mencapai efisiensi dlm rekrutmen CPNS Menyelaraskan aktivitas PNS dg visi instansi Mengkoordinasikan berbagai programme MSDM MANFAAT PERENCANAAN Meningkatkan Pendayagunaan PNS Pengembangan SDM lebih efektif PNS 22

PENYUSUNAN KEBUTUHAN A. B. C. D. E. F. G. H. ANALISIS JABATAN ANALISIS BEBAN

PENYUSUNAN KEBUTUHAN A. B. C. D. E. F. G. H. ANALISIS JABATAN ANALISIS BEBAN KERJA FORMASI EKSISTING BELANJA PEGAWAI TENAGA HONOR BELANJA PEGAWAI (APBD). JUMLAH PENDUDUK LUAS WILAYAH

UKURAN FOKUS DALAM PERENCANAAN PNS SEMPIT • Rekrutmen • Seleksi MENENGAH • Rekrutmen •

UKURAN FOKUS DALAM PERENCANAAN PNS SEMPIT • Rekrutmen • Seleksi MENENGAH • Rekrutmen • Seleksi • Pelatihan & Pengembangan LUAS • Rekrutmen • Seleksi • Pelatihan & Pengembangan • Remunerasi • Penilaian Kinerja • Perencanaan Karier • Sistem Informasi SDM

ANALISIS JABATAN PROSES, METODE DAN TEKNIK UNTUK MEMPEROLEH DATA JABATAN YG DIOLAH MENJADI INFORMASI

ANALISIS JABATAN PROSES, METODE DAN TEKNIK UNTUK MEMPEROLEH DATA JABATAN YG DIOLAH MENJADI INFORMASI JABATAN DISAJIKAN UNTUK KEPENTINGAN Programme KEPEGAWAIAN SERTA MEMBERIKAN UMPAN BALIK BAGI ORGANISASI, TATA LAKSANA, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS

ASPEK YANG DIANALISIS Analisis jabatan pada hakekatnya adalah analisis organisasi. Aspek pokok yang dianalisis

ASPEK YANG DIANALISIS Analisis jabatan pada hakekatnya adalah analisis organisasi. Aspek pokok yang dianalisis adalah pelaksanaan pekerjaan yang menjabarkan fungsi yang ada di setiap unit of measurement kerja. Penjabaran fungsi idealnya harus tercermin pelaksanaan tugas oleh semua pegawai yang berada di unit kerja tersebut.

APA HASIL ANALISIS JABATAN • • NOMEN KLATUR JABATAN JENIS JABATAN PETA JABATAN URAIAN

APA HASIL ANALISIS JABATAN • • NOMEN KLATUR JABATAN JENIS JABATAN PETA JABATAN URAIAN JABATAN SYARAT JABATAN RISIKO JABATAN JENIS DAN SIFAT PEKERJAAN BEBAN KERJA

PERHITUNGAN KEBUTUHAN ASN ANALISIS JABATAN PERMENPAN NO. 33 TAHUN 2011 PETA JABATAN Pegawai setiap

PERHITUNGAN KEBUTUHAN ASN ANALISIS JABATAN PERMENPAN NO. 33 TAHUN 2011 PETA JABATAN Pegawai setiap Tahun memiliki Jam Kerja Efektif 1250 Jam Kerja EVALUASI pada PNS apa sdh optimal menjalankan jam kerja ya ANALISIS BEBAN KERJA PERMENPAN NO. 26 TAHUN 2011 KEBUTUHAN ASN KEKURANGAN five Tahun FORMASI PNS PPPK

n e P r e g n a ti FORMASI PNS Jumlah dan susunan

due north east P r e thousand northward a ti FORMASI PNS Jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dan dalam jangka waktu tertentu

PRINSIP PENYUSUNAN FORMASI q q q Jumlah Pegawai Sesuai Dengan Beban Kerja Formasi Tersedia

PRINSIP PENYUSUNAN FORMASI q q q Jumlah Pegawai Sesuai Dengan Beban Kerja Formasi Tersedia Karena Adanya Posisi Jabatan Yang Lowong Beban Kerja Tidak Berubah, Komposisi Jumlah Pegawai Tidak Berubah Kebutuhan Pegawai Dinyatakan Dalam Jabatan Syarat Jabatan, dan Kompetensi Penyusunan Formasi disertai Dengan Peta Jabatan yang Menggambarkan Jumlah, Kualifikasi, dan Kompetensi

FORMASI adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara

FORMASI adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu FORMASI = KEBUTUHAN PEGAWAI Kebutuhan pegawai merupakan totalitas jumlah pegawai yang dibutuhkan dalam jabatan pada suatu unit of measurement kerja atau unit organisasi

ORGANISASI BERISI JABATAN-JABATAN INSTRUMEN DASAR YANG HARUS DIMILIKI JUMLAH PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN OLEH SUATU

ORGANISASI BERISI JABATAN-JABATAN INSTRUMEN DASAR YANG HARUS DIMILIKI JUMLAH PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN OLEH SUATU ORGANISASI (JABATAN) UNTUK JANGKA WAKTU TERTENTU (FORMASI)

ANALISIS KEBUTUHAN PNS VISI & MISI SOTK Informasi Jabatan : • Uraian Jabatan •

ANALISIS KEBUTUHAN PNS VISI & MISI SOTK Informasi Jabatan : • Uraian Jabatan • Syarat Jabatan PENYUSUNAN FORMASI (Januari) PETA JABATAN v Jenis Pekerjaan v Sifat Pekerjaan v Analisis Beban Kerja & Perkiraan Kapasitas PNS dalam Waktu Tertentu v Prinsip Pelaksanaan Pekerjaan five Peralatan

MEKANISME PENYUSUNAN FORMASI q Penyusunan formasi PNS harus didasarkan atas kebutuhan riil organisasi berdasarkan

MEKANISME PENYUSUNAN FORMASI q Penyusunan formasi PNS harus didasarkan atas kebutuhan riil organisasi berdasarkan analisis beban kerja q Hasil analisis dan perhitungan beban kerja tsb disampaikan kepada Menteri PAN & RB dan BKN q Surat permintaan usul dan rincian tambahan formasi CPNS harus ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Gubernur/Bupati/Walikota)

q Usul dan rincian tambahan formasi CPNS harus didasarkan pada jenis jabatan, kualifikasi pendidikan,

q Usul dan rincian tambahan formasi CPNS harus didasarkan pada jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan rencana penempatan pada satuan kerja terendah. q Pembahasan rincian jabatan, kualifikasi pendidikan dan rencana penempatan terhadap tambahan formasi CPNS Daerah bagi Kab/Kota dikoordinasikan oleh Gubernur. q Tambahan formasi PNS yang telah ditentukan oleh Menteri PAN & RB, dengan alasan apapun tidak diperkenankan mengusulkan revisi/perubahan formasi.

KEBUTUHAN RIIL PNS EVALUASI KEKUATAN PEGAWAI PETA JABATAN Tambahan Formasi JABATAN (SOTK) • Nama

KEBUTUHAN RIIL PNS EVALUASI KEKUATAN PEGAWAI PETA JABATAN Tambahan Formasi JABATAN (SOTK) • Nama Jabatan • Nama Pejabat • Pangkat/Gol Ruang • Pendidikan • Usia • Masa Kerja • Beban Kerja Tambahan Formasi BEZETTING PNS KEBUT U-HAN RIIL PNS • Realokasi • Redistribusi • Pemberdayaan • Usul Tambahan Formasi CPNS

DASAR PERTIMBANGAN FORMASI CPNS KEMAMPUAN KEUANGAN NEGARA DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG TAMBAHAN ALOKASI FORMASI

DASAR PERTIMBANGAN FORMASI CPNS KEMAMPUAN KEUANGAN NEGARA DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG TAMBAHAN ALOKASI FORMASI CPNS. PROFIL DAERAH DAN PETA JABATAN – Potensi Daerah – Anggaran Belanja Pegawai – Data Kelembagaan – Data Existing Pegawai. PRIORITAS ALOKASI FORMASI – Pelayanan Dasar (Tenaga Guru dan Tenaga Kesehatan) – Tenaga Teknis – Daerah Perbatasan, Terpencil, dan Tertinggal 37

STANDAR KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL sep UMUM (JFU) JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (JFT) Kon Setiap eselon

STANDAR KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL sep UMUM (JFU) JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (JFT) Kon Setiap eselon Four (unit of measurement teknis) – rutin ( two– 4 pegawai) – berkala ( 1– ii pegawai) Setiap eselon Four (unit pelayanan) dapat memiliki ii – 5 pegawai Berdasarkan standar kebutuhan yang ada, seperti: – Tenaga kesehatan di RSUD, Puskesmas, – Tenaga pendidikan di SD, SMP, SMK, SMA. Berdasarkan jenis JFT (144) dan kebutuhan unit of measurement organisasi dalam penyelesaian tupoksi.

PERUMUSAN NAMA JFU PEKERJAAN • Berulang-ulang • Input-proses-output • Korelasi ke atas dsb •

PERUMUSAN NAMA JFU PEKERJAAN • Berulang-ulang • Input-proses-output • Korelasi ke atas dsb • Indikator Prestasi NAMA JABATAN • Menunjukkan peran orang • Aktivitas dominan • Obyek/Output PEGAWAI MULTISKILLS/ MULTITASKING • Pengolah • Penyaji • Penelaah • Perumus • Analis, dst

Kebutuhan tenaga kesehatan Tenaga medis • Dokter Spesialis • Dokter Umum • Dokter Gigi

Kebutuhan tenaga kesehatan Tenaga medis • Dokter Spesialis • Dokter Umum • Dokter Gigi Tenaga Keperawatan • Perawat • Bidan Tenaga Kefarmasian • Apoteker • Analisis Farmasi • Asisten Apoteker Tenaga Kesehatan Masyarakat • Epidemiologis kesehatan • Entamologis kesehatan • Mikrobiologis kesehatan • Penyuluh kesehatan • Pengadministrasi kesehatan • Sanitarian

Lanjutan Tenaga Gizi • Nutrisionis • Dietisien Tenaga Keterapian Fisik • Fisioterapis • Okupasiterapis

Lanjutan Tenaga Gizi • Nutrisionis • Dietisien Tenaga Keterapian Fisik • Fisioterapis • Okupasiterapis • Terapis Wicara Tenaga Keteknisan Medis • Radiografer • Radiografis • Teknisi Gigi • Teknisi Elektromedis • Analis Kesehatan • Refraksionis Optisien • Otorik Prostetik • Teknisi Transfusi • Perekam Medis

Standar Kebutuhan Tenaga Rumah Sakit Umum (dalam jumlah orang) permenpan no. 75 tahun 2004

Standar Kebutuhan Tenaga Rumah Sakit Umum (dalam jumlah orang) permenpan no. 75 tahun 2004 RS RS RS Kelas A Kelas B (p) Kelas B (NP) Kelas C Kelas D 304 102 36 7 – Dokter Umum – 11 11 11 3 Dokter Gigi 6 3 iii 2 1 Keperawatan 1, 240 464 200 eighty 16 Kefarmasian 24 12 12 three 1 6 three 3 ii 1 Gizi 24 12 12 three ane Keterapian Fisik 34 fifteen 15 v ane Keteknisan Medis 52 23 23 seven two 348 282 87 28 JENIS TENAGA Dokter Spesialis Kesehatan Masyarakat Not Tenaga Kesehatan

Optimalisasi Jabatan Fungsional/ Jenis jabatan Fungsional Umum Contoh JF Tertentu (124 JF) 1. Perancang

Optimalisasi Jabatan Fungsional/ Jenis jabatan Fungsional Umum Contoh JF Tertentu (124 JF) 1. Perancang Peraturan Perundang-undangan 2. Perencana three. Widyaiswara 4. Analis Kebijakan v. Analis Kepegawaian 6. Accountant Kepegawaian vii. Assessor SDM Aparatur eight. Pustakawan 9. Arsiparis 10. Pranata Komputer 11. Statistisi 12. Accountant xiii. Litkayasa 14. Perekayasa xv. Pranata Humas 16. Penerjemah 17. Dokter 18. Perawat 19. Guru twenty. dll Contoh JF Umum 1. Pengadminsitrasi Umum 2. Pengadministrasi Surat 3. Pengadministarsi Keuangan 4. Analis Anggaran five. Analis Hukum 6. Analis Keuangan 7. Analis Budidaya Perikanan 8. Analis Sistem Informasi dan Jaringan 9. Sopir/Pengemudi Mobil 10. Pilot eleven. Operator Data Entry 12. Sekretaris 13. Teknisi Kendaraan fourteen. Teknisi Komputer 15. Pengelola Database 16. Pengelola Perpustakaan 17. Pengawas/pengamat Bangunan 18. Penjaga Kamar Gelap 19. Petugas Keamanan 20. dll

NAMA - NAMA JABATAN Pola Lama 1. satu kegiatan menjadi nama jabatan (Pengagenda surat)

NAMA – NAMA JABATAN Pola Lama 1. satu kegiatan menjadi nama jabatan (Pengagenda surat) 2. Nama organisasi menjadi nama jabatan (Bendahara Sekolah) 3. Kegiatan yang sama dibuat nama jabatan yang berbeda –beda dan diikuti nama organisasi (Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Sekolah, Bendahara barang, Bendahara gudang, dll) four. Nama jabatan mengikuti banyak nya jumlah pegawai. Pola Baru i. beberapa kegiatan menjadi nama jabatan Pengadministrasi Umum (Penerima surat, Mengagendakan surat, menyortir surat, mengantarkan surat, dll) yaitu multitask two. Kegiatan yang sama seharusnya menggunakan hanya satu nama jabatan “Bendahara “(Bendahara Pengeluaran, Penerimaan, Sekolah, barang, gudang, dll) three. Pegawai yang mengikuti jabatan (bisa saja ABK lebih dari satu setiap jabatan)

MENGINVENTARISASI TUGAS UNIT ORGANISASI ► ► ► ► Menyusun rencana program kerja. Memberikan pengarahan

MENGINVENTARISASI TUGAS Unit of measurement ORGANISASI ► ► ► ► Menyusun rencana program kerja. Memberikan pengarahan pelaksanaan program kerja. Mengumpulkan dan menganalisis data masyarakat Menyusun profil masyarakat pencari kerja. Menyusun daftar perusahaan Menginventarisir jumlah jabatan yg kosong pada perusahaan. Memfasilitasi pertemuan antara pencari kerja dengan perusahaan. Memberikan pelatihan kerja pada masyarakat.

Tugas Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Pada Kecamatan Menyusun program di bidang perkonomian dan pembangunan

Tugas Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Pada Kecamatan Menyusun program di bidang perkonomian dan pembangunan di kecamatan; Menyelenggarakan penyediaan dan pembinaan pelayanan masyarakat; Menyelenggarakan pembinaan dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan produksi; Menyelenggarakan pembinaan di bidang lingkungan hidup; (Pengadminitrasi Umum, Operator Komputer )

CONTOH NAMA JABATAN FUNGSIONAL UMUM SUB BIDANG DOKUMENTASI DAN INFORMASI TUGAS : MELAKUKAN PENGUMPULAN,

CONTOH NAMA JABATAN FUNGSIONAL UMUM SUB BIDANG DOKUMENTASI DAN INFORMASI TUGAS : MELAKUKAN PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, PENYAJIAN DATA INFORMASI, PUBLIKASI DAN PERPUSTAKAAN DI BIDANG GEOTEKNOLOGI. NAMA J F U: – PENGOLAH DATA – PENYAJI DATA INFORMASI GEOTEKNOLOGI – PENDOKUMENTASI Information INFORMASI GEOTEKNOLOGI

NO KEWAJIBAN REALISASI 1 Kebutuhan PNS 2 Kebutuhan PNS Selama 5 tahun 3 Uraian

NO KEWAJIBAN REALISASI i Kebutuhan PNS ii Kebutuhan PNS Selama five tahun three Uraian Jabatan Nama-Nama Jabatan (butir kegiatan) 4 Peta Jabatan apa saja yg dibutuhkan untuk melaksankan tugas organisasi v Analisis Beban Kerja Seberapa banyak jumlah Pegawai yg dibutuhkan dalam satu jabatan six Redistribusi Pegawai 7 Usulan Formasi eight Bazeting Berapa besar jumlah PNS yg diburuhkan Bagaiman pengaturan kebutuhan PNS (kekurangan/kelebihan) Apakah ada unit of measurement yg kekurangan/ kelebihan jabatan (sehingga diperlukan pengaturan) Jabatan apa saja yang kekurangan pegawai Kekurangan pegawai (di jabatan apa saja)

Optimalisasi Jabatan Fungsional/ Jenis jabatan Fungsional Umum Contoh JF Tertentu (144 JF) 1. Perancang

Optimalisasi Jabatan Fungsional/ Jenis jabatan Fungsional Umum Contoh JF Tertentu (144 JF) 1. Perancang Peraturan Perundang-undangan 2. Perencana 3. Widyaiswara four. Analis Kebijakan 5. Analis Kepegawaian 6. Accountant Kepegawaian 7. Assessor SDM Aparatur 8. Pustakawan 9. Arsiparis 10. Pranata Komputer 11. Statistisi 12. Auditor 13. Litkayasa fourteen. Perekayasa 15. Pranata Humas 16. Penerjemah 17. Dokter 18. Perawat 19. Guru 20. dll Contoh JF Umum 1. Pengadminsitrasi Umum 2. Pengadministrasi Surat 3. Pengadministarsi Keuangan 4. Analis Anggaran 5. Analis Hukum 6. Analis Keuangan 7. Analis Budidaya Perikanan 8. Analis Sistem Informasi dan Jaringan ix. Sopir/Pengemudi Mobil 10. Pilot 11. Operator Data Entry 12. Sekretaris 13. Teknisi Kendaraan 14. Teknisi Komputer xv. Pengelola Database xvi. Pengelola Perpustakaan 17. Pengawas/pengamat Bangunan 18. Penjaga Kamar Gelap nineteen. Petugas Keamanan 20. dll

PETA JABATAN Peta jabatan adalah susunan nama dan tingkat Jabatan Struktural dan Fungsional yang

PETA JABATAN Peta jabatan adalah susunan nama dan tingkat Jabatan Struktural dan Fungsional yang tergambar dalam suatu struktur unit of measurement organisasi dari tingkat paling rendah sampai dengan yang tinggi.

PETA JABATAN Struktur Organisasi Lengkap dengan Golru & Pendidikan Beban Kerja Kekuatan Pegawai IV/d

PETA JABATAN Struktur Organisasi Lengkap dengan Golru & Pendidikan Beban Kerja Kekuatan Pegawai Iv/d = – Iii/d = 2 Beban Kerja Ii/d = – IV/c = i Iii/c = 6 II/c = 2 I/c = – IV/b = 1 Three/b = 2 II/b = 1 I/b = – Direktur Perencanaan Kepegawaian dan Formasi IV/a = 1 Iii/a = three II/a = – Ida Ayu Rai Sri Dewi, SH. M. Si Rekapitulasi Kekuatan Pegawai 19 Orang Terdiri Dari Es. II – Renja dan Lakip Unit of measurement Organisasi Pertimbangan Teknis Kepala BKN Kepada Menpan dan RB tentang Penambahan CPNS Pusat dan Daerah. – Rekomendasi Perencanaan Pengembangan Pegawai. – Rekomendasi Perencanaan Pengembangan Kompensasi Pegawai. IV/c – South 2 = 1 JFT = – – Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pegawai. Es. 3 = 3 JFU = viii – Bimbingan Teknis Penyusunan Formasi PNS Pusat dan Daerah. Es. Four = 7 Kasubdit. Perencanaan Formasi Pegawai Kasubdit. Perencanaan Pengembangan Pegawai Kasubdit. Perencanaan Kompensasi Pegawai Badi Mulyono, S. Sos Drs. Haryomo DP, S. Pd, M. Hum Drs. Sukamto Three/d – S one IV/a – S 2 IV/b – S 1 Kasie Peny. Perenc. Formasi Pegawai A Kasie Peny. Perenc. Gaji Pegawai Kasie Peny. Perenc. Kesejahteraan Pegawai Susilowati, SH. Marleny Manatar, SE, One thousand. Si Hariyani, Southward. Sos Three/d – S 1 III/c – S 2 3/c – South i JABATAN Pengolah Data Formasi Kasie Peny. Perenc. Formasi Pegawai B Kasie Perenc. Pengemb. Pegawai A Kasie Perenc. Pengemb. Pegawai B JML JABATAN Kasie Perenc. Pengemb. Pegawai C 2 Operator Komputer Janri Haposan, S. Si, K. Si Nomenklatur JFU Lengkap dengan Jumlah JML one III/c – South 2 Kasie Peny. Perenc. Formasi Pegawai C Kasie Pelayanan Direktorat Kasie Peny. Perenc. Tunjangan Pegawai Adi Suharto Muniroh, S. Sos Antonius Suyono, Due south. Sos Iii/b – SLTA III/c – Southward 1 JABATAN Pengolah Data Formasi JML 1 JABATAN JML Sekretaris one Pengad. Data Formasi 1 Caraka 1 Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu JABATAN JML Peny. Perenc. Tunj. Pegawai i *) Keadaan Juli 2010

ANALISIS BEZETING / PEGAWAI YANG ADA (WORK FORCE ANALISIS) a) NO Analisis bezeting menurut

ANALISIS BEZETING / PEGAWAI YANG ADA (Piece of work Force ANALISIS) a) NO Analisis bezeting menurut jabatan dan usia NAMA JABATAN KEBUTUHAN PEGAWAI 2 half dozen ane I PERSEDIAAN PEGAWAI JUMLAH 20 – 31 PEGAWAI 30 twoscore vii eight nine 1 2 USIA PEGAWAI 4150 51 52 53 54 55 56 57 50 59 60 10 11 12 13 xiv 15 16 17 xviii 19 twenty Penata Laporan 1 Keuangan x 8 2 Perencana half dozen 4 iii Guru Kelas 200 180 40 30 50 x 10 10 2 150 120 40 40 40 10 10 four 5 Perawat dll 1 1 1 5 1 2 i 5 0 2 ii

KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN SESUAI RATIO THN 2012 NO URAIAN 2012 Ratio/100. 000 pddk KEBUTUHA

KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN SESUAI RATIO THN 2012 NO URAIAN 2012 Ratio/100. 000 pddk KEBUTUHA KURANG N 1 Dr. Spesialis 3172 6 2486 – 686 2 Dr. umum 4461 40 16575 12114 iii Dr. gigi 1986 11 4558 2572 4 Perawat 28615 117 48482 19867 5 Bidan 15648 100 41438 25790 half dozen Kesmas 1391 40 16575 15184 seven Sanitarian 1419 40 16575 15156 8 Apoteker 1774 10 4144 2370 9 Asisten Apoteker 4252 thirty 12431 8179 x Nutrisionis 1720 22 9116 7396 xi Analis Kesehatan 1713 fifteen 6216 4503

KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN DAN USULAN FORMASINYA

KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN DAN USULAN FORMASINYA

Kebutuhan T. kes level diploma JUMLAH KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN DIPLOMA III (D-III) PADA 5

Kebutuhan T. kes level diploma JUMLAH KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN DIPLOMA 3 (D-III) PADA 5 (LIMA) RSUD DAN DINAS KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2012 NO 1 2 3 4 5 six 7 8 nine 10 eleven 12 13 14 15 16 17 eighteen 19 twenty 21 22 23 24 25 26 NAMA JABATAN JUMLAH ANALIS KESEHATAN ANALIS LABORATORIUM ANALIS MEDIS BIDAN ENTOMOLOGI KESEHATAN EPIDEMIOLOGI KESEHATAN FISIKAWAN MEDIS FISIOTERAPIS NUTRISIONIS OKUPASI TERAPIS ORTHOTIC PROSTETIC PELAKSANA GIZI PELAKSANA REFRAKSI OPTIK PENATA RADIOLOGI PENGAWAS RADIASI PERAWAT GIGI PEREKAM MEDIK PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN RADIOGRAFER REFRAKSIONIS SANITARIAN TEKNISI ELEKTRO MEDIK TEKNISI GIGI TERAPIS OKUPASI TERAPIS WICARA KEBUTUHAN PNS 4. 473 14 20 45 262 4 half-dozen iv 73 156 7 4 24 iv 4 10 3. 172 27 158 226 140 8 45 27 16 v 12 BEZETTING ii. 917 9 8 24 151 2 3 3 59 166 ii 0 19 3 3 6 two. 006 23 102 171 82 7 36 xix 6 2 v KEKURANGAN -one. 556 -5 -12 -21 -111 -2 -three -ane -xiv 10 -five -four -5 -1 -1 -4 -1. 166 -iv -56 -55 -58 -1 -ix -eight -ten -iii -7

Baca :   Skripsi Masalah Kemiskinan Terhadap Pembangunan Ekonomi

JUMLAH FORMASI CPNS PEMPROV JATIM TAHUN 2014 39% KESEHATAN 61% TEKNIS

JUMLAH FORMASI CPNS PEMPROV JATIM TAHUN 2014 39% KESEHATAN 61% TEKNIS

TENAGA KESEHATAN BERDASAR TINGKAT PENDIDIKAN Diploma Sarjana 41% 59%

TENAGA KESEHATAN BERDASAR TINGKAT PENDIDIKAN Diploma Sarjana 41% 59%

DASAR YANG DIPERGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN FORMASI 1. JENIS PEKERJAAN = macam-macam pekerjaan yang diformulasikan

DASAR YANG DIPERGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN FORMASI 1. JENIS PEKERJAAN = macam-macam pekerjaan yang diformulasikan menjadi peta jabatan 2. SIFAT PEKERJAAN = hal-hal khusus yang menjadi karakter pekerjaan seperti waktu kerja, upaya fisik yang berat, dsb 3. PERKIRAAN BEBAN KERJA = perkiraan frekuensi rata-rata kegiatan dalam pekerjaan dan serapan waktu setiap pekerjaan 4. PERKIRAAN KAPASITAS PEGAWAI (standard performance) = kemampuan rata-rata seorang pegawai rate of v. KEBIJAKAN PELAKSANAAN PEKERJAAN = dilaksanakan sendiri atau dilimpahkan kepada pihak ketiga 6. JENJANG dan JUMLAH JABATAN yang ada 7. PERALATAN KERJA yang tersedia = makin tinggi teknologi, makin sedikit pegawai yang diperlukan

METODA MENGHITUNG KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASAR BEBAN KERJA DAPAT MENGGUNAKAN PENDEKATAN: HASIL KERJA JABATAN OBJEK

METODA MENGHITUNG KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASAR BEBAN KERJA DAPAT MENGGUNAKAN PENDEKATAN: HASIL KERJA JABATAN OBJEK KERJA JABATAN PERALATAN KERJA JABATAN TUGAS PER TUGAS DALAM JABATAN (TIME STUDI)

Perhitungan Kebutuhan Pegawai dengan Metode Umum (lanjutan) a. Pendekatan Hasil Kerja Kerj Dalam menggunakan

Perhitungan Kebutuhan Pegawai dengan Metode Umum (lanjutan) a. Pendekatan Hasil Kerja Kerj Dalam menggunakan metode ini, informasi yang diperlukan adalah: ü wujud hasil kerja dan satuannya; ü jumlah beban kerja yang tercermin dari target hasil kerja yang harus dicapai; ü standar kemampuan rata-rata untuk memperoleh hasil kerja. Rumus menghitung dengan pendekatan metoda ini adalah: Beban kerja X 1 orang Standar kemampuan Rata-rata Contoh: Jabatan : Pengentri Data Hasil Kerja : Data Entrian Beban Kerja/Target Hasil : 200 data entrian setiap hari Standar Kemampuan Pengentrian : thirty data per hari Perhitungannya adalah: 200 data entrian X 1 orang = six, 67 orang 30 data entrian 38 Dibulatkan menjadi 7 orang BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)

Perhitungan Kebutuhan Pegawai dengan Metode Umum (lanjutan) b. Pendekatan Objek Kerja Metoda ini memerlukan

Perhitungan Kebutuhan Pegawai dengan Metode Umum (lanjutan) b. Pendekatan Objek Kerja Metoda ini memerlukan informasi: wujud objek kerja dan satuannya; jumlah beban kerja yang tercermin dari banyaknya objek yang harus dilayani; standar kemampuan rata-rata untuk melayani objek kerja. Rumus menghitung dengan pendekatan metoda ini adalah: Objek kerja Standar kemampuan Rata-rata X 1 orang Contoh: Jabatan : Dokter Objek Kerja : Pasien Beban Kerja : 80 pasien per hari Standar Kemampuan Pemeriksaan : 25 pasien per hari 80 pasien 10 1 Dokter = 3, ii orang 25 pasien Dokter dibulatkan menjadi 3 orang BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011) 39

Perhitungan Kebutuhan Pegawai dengan Metode Umum (lanjutan) c. Pendekatan Peralatan Kerja Dalam menggunakan metoda

Perhitungan Kebutuhan Pegawai dengan Metode Umum (lanjutan) c. Pendekatan Peralatan Kerja Dalam menggunakan metoda ini, informasi yang diperlukan adalah: o satuan alat kerja; o jabatan yang diperlukan untuk pengoperasian alat kerja; o jumlah alat kerja yang dioperasikan; o rasio jumlah pegawai per jabatan per alat kerja (RPK). Rumus penghitungannya adalah: Peralatan kerja X one orang Rasio Penggunaan Alat Kerja Contoh: Bis angkutan pegawai Satuan alat kerja : Bis Jabatan yang diperlukan untuk pengoperasian alat kerja : • Pengemudi Bis • Kernet Bis • Montir Bis Jumlah alat kerja yang dioperasikan : 20 bis Rasio Pengoperasian Alat Kerja : • 1 Pengemudi 1 Bis • 1 Kernet 1 Bis • i Montir 5 Bis BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011) forty

Perhitungan Kebutuhan Pegawai dengan Metode Umum (lanjutan) Jumlah pegawai yang diperlukan: • Pengemudi Bis:

Perhitungan Kebutuhan Pegawai dengan Metode Umum (lanjutan) Jumlah pegawai yang diperlukan: • Pengemudi Bis: 20 bis X 1 Pengemudi = 20 one bis Pengemudi • Kernet Bis: 20 bis X 1 Kernet = 20 Kernet Bis ane bis • Montir Bis: twenty bis X ane Montir = iv Montir Bis 5 bis 41 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)

Perhitungan Kebutuhan Pegawai dengan Metode Umum (lanjutan) d. Pendekatan Tugas per Tugas Jabatan Informasi

Perhitungan Kebutuhan Pegawai dengan Metode Umum (lanjutan) d. Pendekatan Tugas per Tugas Jabatan Informasi yang diperlukan untuk dapat menghitung dengan metoda ini adalah ü uraian tugas beserta jumlah beban untuk setiap tugas; ü waktu penyelesaian tugas; ü jumlah waktu kerja efektif per hari rata-rata. Rumusnya adalah: Waktu Penyelesaian Tugas Waktu. Kerja Efektif Waktu Penyelesaian Tugas disingkat WPT. Sedangkan Waktu Kerja Efektif disingkat WKE 42 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)

CONTOH (1) Nama Jabatan Unit Kerja Ikhtisar Jabatan : Penganalisis Formasi Pegawai : Sub

CONTOH (1) Nama Jabatan Unit Kerja Ikhtisar Jabatan : Penganalisis Formasi Pegawai : Sub Dit. Perencanaan Formasi Pegawai : Menginventarisasi, merekapitulasi, dan menyusun konsep pertimbangan Kepala BKN mengenai alokasi tambahan formasi Instansi Pusat dan Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Direktorat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi – BKN No Uraian Tugas Satuan Hasil ane Memeriksa data usulan formasi yang disampaikan oleh Instansi Pusat dan Daerah sudah sesuai dengan format formulir yang ditentukan agar data akurat Laporan Rekapitu lasi Waktu Penyelesaian Waktu Kerja Efektif Beban Kerja Pegawai Yg Dibutuh -kan thirty menit 72. 000 menit 600 0, 25 Ket

CONTOH (2) Waktu Penyelesaian Waktu Kerja Efektif Beban Kerja Pegawai Yg Dibutuh -kan No

CONTOH (2) Waktu Penyelesaian Waktu Kerja Efektif Beban Kerja Pegawai Yg Dibutuh -kan No Uraian Tugas Satuan Hasil two Menginventarisasi data usulan formasi yang disampaikan oleh Instansi Pusat dan Daerah dengan cara mengelompokkan sesuai dengan instansi dan jabatannya agar memudahkan dalam pencarian data Laporan Rekapitu lasi Per Kelompo yard Jabatan lx menit 72. 000 menit 600 0, 5 Mengolah data usulan formasi berdasarkan jenis jabatan untuk membuat bahan pertimbangan Laporan Rekapitu lasi Per Jenis Jabatan 100 menit 72. 000 menit 600 0, 83 3 Ket

CONTOH (3) Waktu Penyelesaian Waktu Kerja Efektif Beban Kerja Pegawai Yg Dibutuh -kan No

CONTOH (3) Waktu Penyelesaian Waktu Kerja Efektif Beban Kerja Pegawai Yg Dibutuh -kan No Uraian Tugas Satuan Hasil 4 Memberikan informasi yang dibutuhkan Penganalisis Formasi Pegawai berdasarkan information usul formasi sebagai bahan pembuatan kebijakan formasi dan pertimbangan alokasi tambahan formasi pegawai Instansi Pusat dan Daerah Information 30 menit 72. 000 menit i 0, 0004 Membuat konsep pertimbangan Kepala BKN mengenai alokasi tambahan formasi pegawai Instansi Pusat dan Daerah berdasarkan data usul formasi sebagai bahan pertimbangan teknis Kepala BKN Draft Surat 120 menit 72. 000 menit 1 0, 0016 5 Ket

CONTOH (4) Waktu Penyelesaian Waktu Kerja Efektif Beban Kerja Pegawai Yg Dibutuh -kan No

CONTOH (4) Waktu Penyelesaian Waktu Kerja Efektif Beban Kerja Pegawai Yg Dibutuh -kan No Uraian Tugas Satuan Hasil 6 Membuat laporan statistik mengenai formasi pegawai Instansi Pusat dan Daerah berdasarkan information usul formasi untuk diserahkan kepada atasan langsung Laporan 6000 menit 72. 000 menit 2 0, 16 Memelihara database formasi pegawai dengan cara menyimpan, memperbaharui dan memproteksi data agar tetap akurat dan terjaga kerahasiaannya Kegiatan 60 menit 72. 000 menit 1 0, 00083 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik Kegiatan lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas 20 menit 72. 000 menit 52 0, 014 7 8 Jumlah one. 75 Ket

NO UNIT KERJA JUMLAH TENAGA DOKTER DRG PERAWAT BIDAN NAKES LAIN NON NAKES PUSKESMAS

NO Unit of measurement KERJA JUMLAH TENAGA DOKTER DRG PERAWAT BIDAN NAKES LAIN Not NAKES PUSKESMAS one. PUSKESMAS PERAWATAN two dr / PKM 1 drg / PKM viii perawat / PKM two. PUSKESMAS Non PERAWATAN 1 dr / PKM one drg / 3 PKM v perawat / PKM 3. PUSKESMAS PEMBANTU 4. DESA three bidan / PKM 3 nakes lain / PKM 1/3 jml tenaga kesehatan 1 nakes lain / 3 TT 1/iii jml tenaga kesehatan 1 perawat / Pustu 1 bidan / desa RUMAH SAKIT 1 dr / 10 TT 3 drg / RS 2 perawat / TT Keterangan : TT = Tempat Tidur PKM = Puskesmas Nakes Lain = Tenaga Kefarmasian, Kesehatan Masyarakat, Gizi, Keterapian Fisik, Keteknisan Medis Non Nakes = Tenaga Administrasi yang menunjang pelayanan kesehatan

KESIMPULAN Peta jabatan Kebutuhan (ABK) FORMASI Jumlah Pegawai Kekurangan Kelebihan Kualifikasi pendidkan Pensiun Berhenti

KESIMPULAN Peta jabatan Kebutuhan (ABK) FORMASI Jumlah Pegawai Kekurangan Kelebihan Kualifikasi pendidkan Pensiun Berhenti dll BERSIH Kompeten Melayani

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Contoh Anjab Dan Abk Kelurahan Kepala Seksi Ekonomi Dan Pembangunan

Source: https://slidetodoc.com/tata-cara-penyusunan-formasi-anjab-abk-selasa-22/

Check Also

Contoh Makalah Tentang Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat

Contoh Makalah Tentang Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat Papua Irian Jaya[a] Mamta[1]—Saireri Provinsi otonom …