Contoh Makalah Pembangunan Ekonomi Di Kota Manado Dalam Aspek

Contoh Makalah Pembangunan Ekonomi Di Kota Manado Dalam Aspek

Kesultanan Banten

ꦏꦱꦸꦭ꧀ꦠꦤꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀

(Cacarakan)

ᮊᮞᮥᮜ᮪ᮒᮔᮔ᮪ ᮘᮔ᮪ᮒᮨᮔ᮪

(Aksara Sunda)

1527-1813

Bendera

{{{coat_alt}}}

Lambang

Wilayah Banten pada masa Maulana Hasanuddin, yang menguasai Selat Sunda pada kedua sisinya

Wilayah Banten pada masa Maulana Hasanuddin, yang menguasai Selat Sunda pada kedua sisinya

Ibu kota Surosowan, Banten Lama, Kota Serang
Bahasa yang umum digunakan Bahasa Sunda Banten,[ane]
Bahasa Jawa Banten1, Melayu, Arab[2]
Agama Islam
Pemerintahan Kesultanan
Sultan

• 1552–1570

Sultan Maulana Hasanuddin2

• 1651–1683

Sultan Ageng Tirtayasa

• 1809–1813

Sultan Muhammad Shafiuddin
Sejarah

• Didirikan
(sebagai kadipaten di bawah Kesultanan Cirebon)

1526

• Sebagai kesultanan berdaulat

1552

• Vasal VOC (Perusahaan Hindia Timur Belanda)

1684-1800

• Vasal Republik Batavia (Belanda) & dilanjuti Kerajaan Hollandia (Belanda)

1800-1806 & 1806-1810

• Diserap ke dalam Hindia Belanda secara sepihak oleh Daendels

22 November 1808 — 1811

• Vasal Kekaisaran Prancis
(saat menguasai Belanda)

1810-1811

• Vasal EIC (Perusahaan Hindia Timur Inggris)
dan berakhir dengan dianeksasi oleh Inggris

1811-1813

• Kesultanan kembali dihidupkan
(dengan status simbolis di bawah Provinsi Banten, Indonesia)

sekarang
Didahului oleh Digantikan oleh
Kerajaan Sunda
Kesultanan Cirebon
Hindia Belanda
Sekarang bagian dari
Indonesia

1
Bahasa Jawa Banten adalah bahasa yang dipergunakan di wilayah Banten bagian utara yang merupakan percampuran bentuk-bentuk tertentu dari bahasa Sunda, bahasa Jawa serta elemen lainya, Bahasa Jawa Banten ini banyak dipengaruhi oleh Bahasa Cirebon dan Sunda dialek Barat,[1]
tetapi terdapat pula pengaruh Bahasa Arab, Melayu, Belanda, dan Inggris.[two]
[3]
2
8 Oktober 1526 G (1 Muharam 933 H) – 1552 M,[4]
status Kesultanan Banten adalah sebagai
Kadipaten (Provinsi)
di bawah kesultanan Cirebon.[5]

Kesultanan Banten
adalah sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di wilayah Banten, Indonesia. Berawal sekitar tahun 1526, ketika kesultanan Cirebon dan kesultanan Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa, dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan kemudian menjadikannya sebagai pangkalan militer serta kawasan perdagangan sebagai antisipasi terealisasinya perjanjian antara kerajaan Sunda dan Portugis tahun 1522 m.

Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati[vi]
berperan dalam penaklukan tersebut. Setelah penaklukan tersebut, Maulana Hasanuddin mengembangkan benteng pertahanan yang dinamakan
Surosowan
(dibangun 1600 M) menjadi kawasan kota pesisir yang kemudian hari menjadi pusat pemerintahan setelah Banten menjadi kesultanan yang berdiri sendiri.

Pernah menjadi pusat perdagangan besar di Asia Tenggara , terutama lada , kerajaan ini mencapai puncaknya pada akhir abad ke-sixteen dan pertengahan abad ke-17. Pada akhir abad ke-17 pentingnya dibayangi oleh Batavia , dan akhirnya dianeksasi ke Hindia Belanda pada tahun 1813.

Wilayah intinya sekarang membentuk provinsi Indonesia dari Banten . Saat ini, di Banten Lama , Masjid Agung Banten menjadi tujuan penting bagi wisatawan dan peziarah dari seluruh Indonesia dan dari luar negeri.

hampir iii abad Kesultanan Banten mampu bertahan bahkan mencapai kejayaan yang luar biasa, yang di waktu bersamaan penjajah dari Eropa telah berdatangan dan menanamkan pengaruhnya. Perang saudara, dan persaingan dengan kekuatan global memperebutkan sumber daya maupun perdagangan, serta ketergantungan akan persenjataan telah melemahkan hegemoni Kesultanan Banten atas wilayahnya. Kekuatan politik Kesultanan Banten akhir runtuh pada tahun 1813 setelah sebelumnya Istana Surosowan sebagai simbol kekuasaan di Kota Intan dihancurkan, dan pada masa-masa akhir pemerintahannya, para Sultan Banten tidak lebih dari raja bawahan dari pemerintahan kolonial di Hindia Belanda.

Pembentukan awal

[sunting
|
sunting sumber]

Palangka Sriman Sriwacana

“Sang Susuktunggal inyana nu nyieuna palangka Sriman Sriwacana Sri Baduga Maharajadiraja Ratu Haji di Pakwan Pajajaran nu mikadatwan Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati, inyana Pakwan Sanghiyang Sri Ratu Dewata.”

Artinya:

“Sang Susuktunggal ialah yang membuat takhta Sriman Sriwacana (untuk) Sri Baduga Maharaja ratu penguasa di Pakuan Pajajaran yang bersemayam di keraton Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati yaitu istana Sanghiyang Sri Ratu Dewata.”

Penguasaan Banten

[sunting
|
sunting sumber]

Pada tahun 1522,[7]
Maulana Hasanuddin membangun kompleks istana yang diberi nama keraton Surosowan, pada masa tersebut dia juga membangun alun-alun, pasar, masjid agung serta masjid di kawasan Pacitan.[eight]
Sementara yang menjadi
pucuk umum
(penguasa) di
Wahanten Pasisir
adalah Arya Surajaya (putra dari Sang Surosowan dan paman dari Maulana Hasanuddin) setelah meninggalnya Sang Surosowan pada 1519 M. Arya Surajaya diperkirakan masih memegang pemerintahan
Wahanten Pasisir
hingga tahun 1526 G.[9]

Pada tahun 1524 Chiliad, Sunan Gunung Jati bersama pasukan gabungan dari kesultanan Cirebon dan kesultanan Demak mendarat di pelabuhan Banten[10]
Pada masa ini tidak ada pernyataan yang menyatakan bahwa
Wahanten Pasisir
menghalangi kedatangan pasukan gabungan Sunan Gunung Jati sehingga pasukan difokuskan untuk merebut
Wahanten Girang

Dalam Carita Sajarah Banten dikatakan ketika pasukan gabungan kesultanan Cirebon dan kesultanan Demak mencapai
Wahanten Girang/Banten Girang adalah pusat kekuasaan kerajaan Banten pra Islam. Di sini terdapat watu gigilang (batu yang bersinar) yang merupakan tahta Prabu Pucuk Umun, Ratu Pandita ‘Hindu’ yang terakhir. Di sana juga terdapat dua makam keramat kakak beradik, Ki Mas Jong dan Ki Agus Ju yang merupakan penduduk Banten Girang pertama yang memeluk Islam dan berpihak kepada Maulana Hasanuddin.

Ki Mas Jong sendiri menurut Sajarah Banten adalah seorang Ponggawa penting dari Pakuan Pajajaran yang ditempatkan di Banten Girang. Ki Mas Jong adalah pendukung utama Maulana Hasanuddin, dan kemudian diangkat sebagai Mahapatih atau Tumenggung. Ki Mas Jong memainkan peranan penting dalam penaklukan Pakuan Pajajaran pada pertengahan abad ke-16.

Dalam sumber-sumber lisan dan tradisional diceritakan bahwa
pucuk umum
(penguasa) Banten Girang yang terusik dengan banyaknya aktivitas dakwah Maulana Hasanuddin yang berhasil menarik simpati masyarakat termasuk masyarakat pedalaman
Wahanten
yang merupakan wilayah kekuasaan
Wahanten Girang, sehingga
pucuk umum
Arya Suranggana meminta Maulana Hasanuddin untuk menghentikan aktivitas dakwahnya dan menantangnya
sabung ayam
(adu ayam) dengan syarat jika
sabung ayam
dimenangkan Arya Suranggana maka Maulana Hasanuddin harus menghentikan aktivitas dakwahnya.
Sabung Ayam
pun dimenangkan oleh Maulana Hasanuddin dan dia berhak melanjutkan aktivitas dakwahnya.[11]
Arya Suranggana dan masyarakat yang menolak untuk masuk Islam kemudian memilih masuk hutan di wilayah Selatan.

Sepeninggal Arya Suranggana, kompleks Banten Girang digunakan sebagai pesanggrahan bagi para penguasa Islam, paling tidak sampai di penghujung abad ke-17.[12]

Penyatuan Banten

[sunting
|
sunting sumber]

Atas petunjuk ayahnya yaitu Sunan Gunung Jati, Maulana Hasanuddin kemudian memindahkan pusat pemerintahan
Wahanten Girang
ke pesisir di kompleks Surosowan sekaligus membangun kota pesisir.[thirteen]

Kompleks istana Surosowan tersebut akhirnya selesai pada tahun 1526.[7]
Pada tahun yang sama juga Arya Surajaya
pucuk umum
(penguasa)
Wahanten Pasisir
dengan sukarela menyerahkan kekuasaannya atas wilayah
Wahanten Pasisir
kepada Sunan Gunung Jati, akhirnya kedua wilayah
Wahanten Girang
dan
Wahanten Pasisir
disatukan menjadi
Wahanten
yang kemudian disebut sebagai
Banten
dengan status sebagai
depaten
(provinsi) dari kesultanan Cirebon pada tanggal 1 Muharram 933 Hijriah (sekitar tanggal 8 Oktober 1526 Thou),[iv]
kemudian Sunan Gunung Jati kembali ke kesultanan Cirebon dan pengurusan wilayah Banten diserahkan kepada Maulana Hasanuddin, dari kejadian tersebut sebagian ahli berpendapat bahwa Sunan Gunung Jati adalah Sultan pertama di Banten[14]
meskipun demikian Sunan Gunung Jati tidak menahbiskan dirinya menjadi penguasa (sultan) di Banten[15]
Alasan-alasan demikianlah yang membuat pakar sejarah seperti Hoesein Djajadiningrat berpendapat bahwa Sunan Gunung Jatilah yang menjadi pendiri Banten dan bukannya Maulana Hasanuddin.

Menurut catatan dari Joao de Barros, semenjak Banten dan Sunda Kelapa dikuasai oleh kesultanan Islam, Banten lah yang lebih ramai dikunjungi oleh kapal dari berbagai negara.[13]

Penguasaan Lampung

[sunting
|
sunting sumber]

Pada tahun 1525, Syarief Hidayatullah memasuki wilayah Labuhan Meringgai di Kerajaan Pugung[16]

Menurut Nurhalim (Raja Adat Melinting, Lampung Timur) kedatangan Syarief Hidayatullah ke Pugung pada awalnya dikarenakan oleh surat yang dikirimkan Ratu Galuh (penguasa Pugung, istri dari Anak Dalem Kesuma Ratu) melalui burung merpati yang bermaksud meminta pertolongan kepada penguasa diluar pulau untuk membantu Pugung menghadapi perampok dan bajak laut yang telah meresahkan[17]

Menurut Budiman Yaqub (Radin
Kusuma Yuda) seorang budayawan dan sejarawan daerah Lampung Selatan, Syarief Hidayatullah ketika akan memasuki wilayah Pugung beliau melihat cahaya kilat yang tegak dari langit.[18]

Sesampainya Syarief Hidayatullah di kerajaan Pugung beliau bersedia membantu Ratu Galuh menangani perampokan dengan satu syarat yaitu jika perampokan berhasil diatasi, maka Ratu Galuh dan pengikutnya bersedia untuk memeluk agama Islam[19]

Pasca berhasil diatasinya para perampok tersebut, Syarief Hidayatullah kemudian mulai menyebarkan dakwah Islam di wilayah kerajaan Pugung. Ratu Galuh beserta pengikutnya bersedia menerima ajaran Islam dengan dibimbing oleh Syarief Hidayatullah[19]

Syarief Hidayatullah kemudian mengajukan lamaran kepada Ratu Galuh untuk menikahi anaknya yaitu putri Sinar Alam, namun dikarenakan ada peraturan adat di kerajaan Pugung di mana putri pertama harus menikah dengan keluarga yang masih kerabat kerajaan Pugung maka lamaran tersebut ditolak, menurut Budiman Yaqub, Ratu Galuh kemudian menawarkan putri Kandang Rarang anak dari
Minak
Raja Jalan[19]
agar menjadi istri Syarief Hidayatullah dan disetujui, dari pernikahan dengan putri Kandangan Rarang, Syarief Hidayatullah memiliki seorang putera yang diberi nama Muhammad Sholeh atau masyarakat Lampung mengenalnya dengan nama
Minak
Gejala Ratu.[19]

Syarief Hidayatullah kemudian pergi meninggalkan istrinya dan anaknya untuk kembali berdakwah dan pulang ke Cirebon, Syarief Hidayatullah menitipkan sebuah cincin kepada istrinya Kandang Rarang yang kelak harus diberikan kepada putera mereka Muhammad Sholeh[xix]

Beberapa lama setelah kepergiannya, Syarief Hidayatullah kembali ke kerajaan Pugung untuk menengok istrinya Kandang Rarang dan anaknya Muhammad Sholeh, di sana Syarief Hidayatullah mengetahui jika putri Sinar Alam anak dari Dalem Kesuma Ratu dengan Ratu Galuh belum juga menikah, Syarief Hidayatullah kemudian mengajukan lamaran kembali untuk menikahinya dan disetujui, dari pernikahannya dengan putri Sinar Alam, Syarief Hidayatullah dikaruniai seorang putera yang diberi nama Muhammad Aji Saka[20]
atau yang menurut Nurhalim (Raja Adat Melinting) namanya adalah
Minak
Gejala Bidin,[19]
dari keturunan Muhammad Aji Saka inilah kemudian lahir pahlawan nasional asal Lampung yang bernama
Radin
Inten II[20]

Perluasan dakwah di Lampung

[sunting
|
sunting sumber]

Dengan masuknya masyarakat adat Pugung ke dalam Islam, maka secara berangsur-angsur masyarakat Lampung dalam rumpun adat Lampung Peminggir yang berada di pantai selatan Lampung memeluk agama Islam[16]

Wilayah-wilayah di Lampung secara berangsur-angsur berada di bawah kendali kesultanan Cirebon[21]
hingga pada sekitar tahun 1530, Cirebon berhasil menguasai Lampung dan menempatkannya di bawah kendali
Depati
Banten[22]

Depati
Banten (gubernur Banten) pada masa itu, Maulana Hasanuddin sangat tertarik dengan wilayah Lampung dikarenakan wilayah ini dianggap menguntungkan untuk menghasilkan lada. Pada masa itu para penguasa di Lampung suka menjual lada dengan harga tinggi guna mendapatkan berbagai barang komoditas.[21]

Pembagian kerajaan Pugung

[sunting
|
sunting sumber]

Pembagian terhadap kerajaan Pugung dimulai ketika Muhammad Sholeh dan Muhammad Aji Saka datang ke kesultanan Cirebon untuk menemui ayahnya Syarief Hidayatullah, di Cirebon mereka didik dengan ilmu syariat (agama Islam) dan keahlian bela diri, setelah keilmuan dan kemampuan anak-anaknya dirasa cukup, Syarief Hidayatullah menyuruh mereka kembali ke Pugung, kepada Muhammad Sholeh dia diberikan sebuah kotak kayu yang pada sisinya bertuliskan bacaan surat al Fatihah, shalawat nariyah dan ayat kursi dan kotak tersebut hanya boleh dibuka di saat penobatannya sebagai penguasa di Pugung sementara kepada Muhammad Aji Saka Syarief Hidayatullah memerintahkannya untuk mencari gunung tinggi di wilayahnya yang memiliki batu putih, Muhammad Aji Saka kemudian menemukan gunung yang sesuai dengan deskripsi ayahnya yaitu gunung Rajabasa[23]

Di Labuhan Meringgai kemudian diadakan musyawarah untuk membagi dua kerajaan Pugung, Muhammad Sholeh kemudian naik takhta menjadi penguasa di Labuhan Meringgai dan membuka kotak dari ayahnya, di dalam kotak berisi selembar kain yang bertuliskan
ratu darah putih, menurut Nurhalim (Raja Adat Melinting) arti dari
ratu darah putih
adalah pemimpin yang adil dan bijaksana, bersih dari segala sikap yang tercela,[23]
kerajaan yang dipimpin oleh Muhammad Sholeh kemudian dikenal dengan nama keratuan (kerajaan) darah putih Melinting atau kerajaan Melinting, sementara Muhammad Aji Saka memilih untuk menetap di wilayah gunung Rajabasa, wilayah kekuasaannya kemudian dikenal dengan nama keratuan (kerajaan) darah putih Rajabasa[23]

Kerajaan-kerajaan darah putih ini kemudian menjadi wilayah penyebaran agama Islam yang di Lampung sekaligus mampu membawa masyarakat rumpun adat Lampung Peminggir untuk memeluk Islam[xvi]

Banten sebagai kesultanan

[sunting
|
sunting sumber]

Kesultanan Demak menggelar musyawarah dalam menyikapi peristiwa meninggalnya Pati Unus (depati
Banten sekaligus putera mahkota Kesultanan demak) di Demak,
Maulana Yusuf
atau
Raden Abdullah
selaku anak dari penguasa depati Banten pada saat armada demak ,Mendaratkan pasukan Banten di teluk Banten,
Yusuf
atau
Raden Abdullah
diajak pula untuk turun di Banten untuk tidak melanjutkan perjalanan pulang ke Demak, Para komandan dan penasehat armada yang masih saling berkerabat satu sama lain sangat khawatir kalau
Yusuf
atau
Raden Abdullah
akan dibunuh dalam perebutan tahta mengingat sepeninggal Pati Unus.

Pembagian wilayah taklukan antara kesultanan Banten dengan kesultanan Cirebon

[sunting
|
sunting sumber]

Pasca perjanjian damai Cirebon dengan kerajaan Pajajaran pada tahun 1530 dan setelah kesultanan Banten berdiri pada tahun 1552, maka wilayah antara sungai Angke dan sungai Cipunegara dibagi dua. Menurut
Carita Sajarah Banten, Sunan Gunung Jati[24]
pada abad ke 15[25]
membagi wilayah antara sungai Angke dan sungai Cipunegara menjadi dua bagian dengan sungai Citarum sebagai pembatasnya, sebelah timur sungai Citarum hingga sungai Cipunegara masuk wilayah Kesultanan Cirebon yang sekarang menjadi Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dan sebelah barat sungai Citarum hingga sungai Angke menjadi wilayah bawahan Kesultanan Banten dengan nama
Jayakarta.[2][26]

Pada tahun 1568,[27]
Maulana Hasanuddin sebagai penguasa Banten yang juga membawahi wilayah Jayakarta mengangkat menantunya yaitu Kawis Adimarta (Tubagus Angke) suami dari Ratu Ayu Fatimah (anak ke enam dari Maulana Hasanuddin)[28]
sebagai penguasa Jayakarta, sebelumnya, sejak peristiwa penaklukan
Kelapa
pada tahun 1527 hingga diangkatnya Kawis Adimarta pada tahun 1568, wilayah ini berada di bawah kekuasaan Fadillah Khan[29]

Perluasan wilayah ke Lampung

[sunting
|
sunting sumber]

Maulana Hasanuddin juga melanjutkan perluasan kekuasaan ke Lampung. Pada tahun 1530 ketika wilayah adat Lampung Peminggir telah memeluk agama Islam dan berada di bawah kekuasaan Syarief Hidayatullah[16]
wilayah adat Lampung Abung (Pepadun) belum ada yang berada di bawah kekuasaan Syarief Hidayatullah, bahkan pada masa kekuasaan Maulana Hasanuddin sebagai Sultan Banten, masyarakat adat Lampung Abung (Pepadun) belum ada yang melakukan
seba
(menghadap Sultan) ke Banten, masyarakat Lampung Abung (Pepadun) pada masa itu masih mempertahankan adat istiadatnya yang bercorak animisme.[16]

Pada sekitar awal abad ke-xvi memang ada seorang
minak
dari kalangan masyarakat adat Lampung Abung (Pepadun) yang telah memeluk Islam seperti
Minak
Sangaji (dari kalangan Tulang Bawang) yang merupakan suami dari Bolan, namun
Minak
Sangaji diperkirakan menerima Islam bukan dari kesultanan Banten melainkan dari Melaka[16]

Maulana Hasanuddin berperan dalam penyebaran Islam di kawasan Lampung, selain itu ia juga telah melakukan kontak dagang dengan raja
Malangkabu
(Minangkabau, Kerajaan Inderapura), Sultan Munawar Syah dan dianugerahi keris oleh raja tersebut.[ii]

Maulana Yusuf anak dari Maulana Hasanuddin, naik takhta pada tahun 1570[30]
melanjutkan ekspansi Banten ke kawasan pedalaman Sunda dengan menaklukkan Pakuan Pajajaran tahun 1579. Kemudian ia digantikan anaknya Maulana Muhammad, yang mencoba menguasai Palembang tahun 1596 sebagai bagian dari usaha Banten dalam mempersempit gerakan Portugal di Nusantara, tetapi gagal karena ia meninggal dalam penaklukan tersebut.[31]

Masyarakat Lampung Abung
seba
ke Banten


[sunting
|
sunting sumber]

Pasca meninggalnya Sultan Banten Maulana Muhammad pada tahun 1596 pada penyerangan ke Palembang atas bujukan Pangeran Mas (putera Arya Penggiri, cucu Sunan Prawoto dari kesultanan Demak) yang berambisi menjadi penguasa Palembang[32]
dan pasca meninggalnya Unyai terjadilah perselisihan di antara anak cucu
Minak
Paduka Begeduh, perselisihan tersebut berkenaan dengan persoalan
seba
(menghadap sultan),
seba
ke Banten atau ke Palembang[33]
hingga salah satu dari mereka bergabung mengikuti kekuasaan kesultanan Banten[sixteen]
dan yang satunya lagi
seba
ke Palembang dan meninggalkan wilayah adat Lampung Abung.

Minak
Paduka Begeduh memiliki 4 orang anak, yaitu Unyi, Nunyai, Nuban (perempuan) dan Subing.
Minak
Paduka Begeduh merupakan anak dari
Minak
Rio Begeduh, cucu dari Indra Gajah dan cicit dari Umpu Serunting yang mendirikan
keratuan
(kerajaan) Pemanggilan.[xvi]
Minak
Paduka Begeduh memiliki dua orang istri yaitu
Minak
Majeu Lemaweng dari
keratuan
(kerajaan) Pogung dan
Minak
Munggah di Abung dari Selebar[33]

Baca :   Inovasi Kepala Seksi Ekonomi Dan Pembangunan Kelurahan

Perwakilan dari masyarakat adat Abung yang
seba
(menghadap sultan) ke Banten adalah
Minak
Semelesem (cucu Unyai),[16]
sementara dari kalangan masyarakat adat Lampung Abung (Pepadun) yang memilih untuk
seba
(menghadap sultan) ke Palembang adalah Mukodum muter alam, beliau kemudian tidak kembali lagi ke wilayah adat Lampung Abung dan memilih untuk membentuk masyarakat Kayu Agung dan menetap di sana.[33]

Hubungan erat kesultanan Banten dan Inggris

[sunting
|
sunting sumber]

Pada masa Pangeran Ratu anak dari Maulana Muhammad, ia menjadi raja pertama di Pulau Jawa yang mengambil gelar “Sultan” pada tahun 1638 dengan nama Arab
Abu al-Mafakhir Mahmud Abdulkadir. Pada masa ini Sultan Banten telah mulai secara intensif melakukan hubungan diplomasi dengan kekuatan lain yang ada pada waktu itu, salah satu diketahui surat Sultan Banten kepada Raja Inggris, James I tahun 1605 dan tahun 1629 kepada Charles I.[2]

Pada tahun 1629, Sultan Banten Abu al Mafakir Mahmud Abdul Kadir mengirimkan surat kepada penguasa Inggris Raja Charles I menyatakan kegembiraannya karena orang-orang Inggris mau membuka lagi kantor dagangnya di Banten, selain itu Sultan Abu al Mafakir Mahmud Abdul Kadir juga meminta bantuan persenjataan dan mesiu kepada Inggris, hal tersebut berguna untuk memperkuat pertahanan kesultanan Banten[2][34]

Permintaan kesultanan Banten akan senjata dan mesiu sangat dimungkinkan untuk menghindari peristiwa penyerangan wilayah Banten pada 1626 terulang, saat itu dua tahun setelah serah terima kuasa mutlak dari wali Sultan Banten yaitu Pangeran Ranamanggala, Mataram pada masa kekuasaan Sultan Agung Hanyakrakusuma melakukan penyerangan kembali kepada kesultanan Banten yang kali ini dibantu oleh Palembang, namun penyerangan ini juga tidak berhasil[24]

Blokade Vereenigde Oostindische Compagnie dan Peristiwa
Pabaranang


[sunting
|
sunting sumber]

Sikap Bersahabat kesultanan Banten dengan Inggris ini bertolak belakang dengan sikap yang diambil kesultanan Banten kepada Belanda. Pada tahun 1633,
Vereenigde Oostindische Compagnie
melakukan penyerangan ke wilayah kesultanan Banten di antaranya Tanahara, Anyer, dan Lampung, hal tersebut dikarenakan menurut
Vereenigde Oostindische Compagnie
orang Banten banyak yang melalukan pengrusakan dan perampokan kepada aset dan barang milik
Vereenigde Oostindische Compagnie, pada bulan Nov terjadi peperangan besar antara kesultanan Banten dengan
Vereenigde Oostindische Compagnie, pihak kesultanan Banten berhasil mengalahkan pasukan
Vereenigde Oostindische Compagnie
yang pada masa itu sedang lemah akibat berperang dengan Mataram[35]

Pada tanggal 5 Januari 1634
Vereenigde Oostindische Compagnie
mengirimkan lagi pasukan laut yang lebih kuat untuk mengepung Surosowan, maka diadakanlah blokade menyeluruh atas wilayah perairan teluk Banten. Pengepungan
Vereenigde Oostindische Compagnie
di perairan Tanahara dapat digagalkan oleh pasukan yang dipimpin Tubagus Singaraja, pejabat kesultanan Banten di Tanahara, sedangkan pengepungan di perairan pelabuhan Banten, baru dapat digagalkan setelah digunakan taktik yang baru[35]
yaitu dengan melakukan pembakaran blokade Vereenigde Oostindische Compagnie dengan kapal besar yang disebut
Barungut, kapal
Barungut
yang sebelumnya diperbaiki di Batavia pada malam harinya dibakar atas usul Wangsadipa,[two]
peristiwa pembakaran blokade ini dikenal dengan nama
Pabaranang.[36]

Pembakaran blokade laut Vereenigde Oostindische Compagnie oleh kesultanan Banten terbagi dalam dua sesi, sesi pertama terjadi pada malam hari di tanggal 4 dan 5 Januari 1634 dan sesi kedua terjadi pada malam hari di tanggal ten dan 11 Januari 1634.[24]
[34]

Penyerangan kapal dagang kesultanan Banten oleh Vereenigde Oostindische Compagnie

[sunting
|
sunting sumber]

Satu tahun setelah peristiwa
Pabaranang
yaitu pada tahun 1635 Belanda kembali melakukan penyerangan terhadap Banten kali ini yang menjadi sasarannya adalah kapal dagang Banten yang mengangkut cengkeh dari Ambon,[34]
Pangeran Anom (Abu al Ma’ali Ahmad) yang merupakan anak dari Sultan Banten Abu al Mafakir Mahmud Abdul Kadir sekaligus wakilnya lantas mengirimkan surat kepada Raja Charles I dari Inggis untuk meminta bantuan menghadapi Vereenigde Oostindische Compagnie di Batavia, Pangeran Abu al Ma’ali Ahmad meminta agar Inggris mau mengirimkan prajuritnya dalam membantu kesultanan Banten menghadapi Vereenigde Oostindische Compagnie namun jika Inggris berkeberatan atau tidak bersedia dengan alasan apapun maka Pangeran hanya akan meminta bantuan persenjataan saja, yakni meriam dan mesiu[2][34]

Penjajakan perdamaian dengan Belanda

[sunting
|
sunting sumber]

Pada tahun 1636 kesultanan Banten melakukan penjajakan perdamaian dengan Belanda, pada masa ini situasi keamanan cenderung kondusif, Hindia Belanda pada saat itu ada di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Antonio van Diemen yang mulai menjabat sejak i Januari 1636. Pada masa penjajakan perdamaian ini kesultanan Banten pun mulai mengimbau kepada seluruh masyarakat di wilayah kesultanan Banten agar mulai menanam lada. Pada tahun 1639 perjanjian perdamaian berhasil dicapai[34]

Puncak kejayaan

[sunting
|
sunting sumber]

De Stad Bantam, lukisan cukilan lempeng logam (engraving) karya François Valentijn, Amsterdam, 1726[37]

Kesultanan Banten merupakan kerajaan maritim dan mengandalkan perdagangan dalam menopang perekonomiannya. Monopoli atas perdagangan lada di Lampung, menempatkan penguasa Banten sekaligus sebagai pedagang perantara dan Kesultanan Banten berkembang pesat, menjadi salah satu pusat niaga yang penting pada masa itu.[38]
Perdagangan laut berkembang ke seluruh Nusantara, Banten menjadi kawasan multi-etnis. Dibantu orang Inggris, Denmark dan Tionghoa, Banten berdagang dengan Persia, Bharat, Siam, Vietnam, Filipina, Tiongkok dan Jepang.[39]

Perintah penanaman lada dan perlawanan dari masyarakat

[sunting
|
sunting sumber]

Imbauan penanaman kembali lada yang telah dimulai sejak 1636 menemui perlawanan masyarakat di daerah Lampung dan Bengkulu, masyarakat kerajaan-kerajaan di Bengkulu yang berada di bawah kendali kesultanan Banten seperti Selebar misalnya melawan imbauan penanaman lada yang mulai terkesan memaksa[34]

Penguasaan Sukadana

[sunting
|
sunting sumber]

Masa Sultan Ageng Tirtayasa (bertakhta 1651-1682) dipandang sebagai masa kejayaan Banten.[forty]
Di bawah dia, Banten memiliki armada yang mengesankan, dibangun atas contoh Eropa, serta juga telah mengupah orang Eropa bekerja pada Kesultanan Banten.[30]
Dalam mengamankan jalur pelayarannya Banten juga mengirimkan armada lautnya ke
Sukadana
atau Kerajaan Tanjungpura (Kalimantan Barat sekarang) dan menaklukkannya tahun 1661.[41]
Pada masa ini Banten juga berusaha keluar dari tekanan yang dilakukan VOC, yang sebelumnya telah melakukan blokade atas kapal-kapal dagang menuju Banten.[30]

Pengaturan lada di Bengkulu

[sunting
|
sunting sumber]

Pada tanggal 12 Februari 1663, Sultan Banten Abdul Fatah mengeluarkan keputusan membolehkan komoditas lada dijual kepada siapa saja namun lada yang hendak tersebut harus terlebih dahulu dibawa ke Banten, jika keputusan pengaturan penjualan lada ini dilanggar maka sebagai hukumannya istri dan anaknya akan dibawa ke Banten[42]

Banten dalam Kasus Perwalian kesultanan Cirebon dan perjuangan Raden Trunajaya

[sunting
|
sunting sumber]

Pada saat Pangeran Girilaya dan kedua anak tertuanya yaitu Martawijaya dan Kartawijaya diundang ke Mataram untuk menerima upacara penghormatan atas naiknya Pangeran Girilaya menjadi penguasa Cirebon namun ternyata tidak kunjung kembali, kesultanan Cirebon mengalami perguncangan karena tidak adanya pemimpin di kesultanan Cirebon. Pada masa tersebut untuk menghindari kesultanan Cirebon dari kekacauan dikarenakan di keraton Cirebon Pangeran Girilaya masih memiliki keturunan dari istri-istrinya yang lain seperti Pangeran Ketimang dan Pangeran Giyanti (anak Pangeran Girilaya dari istrinya yang merupakan keturunan bangsawan Cirebon) dan Bagus Jaka (anak Pangeran Girilaya dengan istrinya yang merupakan rakyat biasa), maka Sultan Ageng Tirtayasa dari kesultanan Banten menunjuk pangeran Wangsakerta (adik pangeran Martawijaya dan Kartawijaya) untuk menjadi wali sultan sampai ayahnya kembali.[43]
Keluarga akhirnya menyetujui pangeran Wangsakerta menjadi
Wali
sampai kembalinya ayahnya pangeran Girilaya dari Mataram.

Lepasnya Karawang kepada Belanda dari Cirebon dan pembebasan para pangeran Cirebon

[sunting
|
sunting sumber]

Sepeninggal sultan Agung Hanyaraka Kusuma dari Mataram, penerusnya yaitu Amangkurat I bersikap lebih lunak kepada Belanda, perjanjian antara keduanya untuk saling membantu pun dilakukan, pada masa pemberontakan Trunojoyo, Mataram meminta bantuan Belanda untuk memadamkannya, Belanda yang diwakili Admiral Speelman (yang dikemudian hari menjadi Gubernur Jendral Cornelis Speelman) melalui Syahbandar Jepara yaitu Wangsadipa mengajukan syarat yaitu perluasan wilayah kekuasaan Belanda hingga sungai Cipunegara (di bagian utara) terus menyusuri ke selatan hingga bertemu laut. Syarat tersebut dibawa oleh residen James Cooper pada tanggal 4 Maret 1677 dan diterima oleh sultan Mataram, Amangkurat I dan putranya (beberapa bulan sebelum Trunojoyo merebut ibu kota Mataram tanggal 28 Juni 1677 dan membebaskan putra-putra pangeran Girilaya yang ditahan oleh Mataram yaitu Martawijaya dan Kartawijaya).[44]

Syarat tersebut kemudian disetujui oleh Amangkurat I walau wilayah yang diminta sebagiannya adalah milik kesultanan Cirebon yaitu wilayah Karawang atau sebagian masyarakat mengenalnya dengan Rangkas Sumedang (wilayah antara sungai Citarum dan Cibeet hingga sungai Cipunegara yang sekarang menjadi kabupaten Karawang, kabupaten Purwakarta dan kabupaten Subang), para pangeran Cirebon ditahan sebagai garansi Cirebon mau melepaskan wilayah pesisir bagian baratnya untuk Belanda.[44]

Pangeran Wangsakerta yang berada di Cirebon dan menjadi wali setelah ayahnya (pangeran Girilaya) tidak kunjung kembali dari Mataram akibat ditahan oleh Amangkurat I kemudian meminta bantuan kesultanan Banten, sultan Ageng Tirtayasa kemudian mengirimkan bantuan persenjataan kepada Trunojoyo dengan memintanya untuk membebaskan para pangeran Cirebon yang ditahan oleh Mataram, ketika Trunojoyo berhasil merebut keraton Mataram, orang-orang yang ada di dalamnya kemudian ditawan dan dibawa ke Kediri,[45]
awalnya Tronojoyo tidak mengetahui bahwa para pangeran Cirebon ada di antara para tahanan yang dibawa ke Kediri, setelah memeriksa para tahanan yang berasal dari Mataram dan menemukan para pangeran Cirebon, Trunojoyo kemudian membebaskan mereka dengan hormat dan mengirimnya ke kesultanan Banten.[44]

Posisi Cirebon yang sedang lemah pada saat itu ditambah dengan kosongnya kursi sultan dan hanya diisi oleh seorang wali sultan saja membuat kesultanan Cirebon belum bisa merebut kembali wilayah Karawang yang direbut Belanda secara ilegal dan paksa dengan bantuan Amangkurat I dari Mataram, sehingga ketika kedua pangeran Cirebon kembali dari Banten dan mewarisi kesultanan Cirebon dengan nama Kasepuhan dan Kanoman mereka mewarisi wilayahnya yang telah dikurangi wilayah Karawang yang diambil paksa tersebut, sehingga wilayah kekuasaan kesultanan Cirebon paling barat ialah wilayah Kandang Haur dan sekitarnya hingga batas sungai Cipunegara.

Penyerangan Banten atas loji Belanda dan disingkirkannya wakil Mataram di Cirebon

[sunting
|
sunting sumber]

Pada akhir tahun 1676, sebuah kapal dari Cirebon yang berlabuh di Banten memberitahu bahwa Pekalongan sudah berhasil dikuasai pasukan Trunajaya pada sekitar 25 Desember 1676, penguasa daerah pesisir pada masa itu Singawangsa diberitakan ikut dengan para pasukan Trunajaya[46]

Pada tanggal two Januari 1677, Tegal berhasil dikuasai pasukan Trunajaya tanpa kekerasan[46]

Pada tanggal v Januari 1677, pasukan Trunajaya yang dipimpin oleh
Ngabehi
Sindukarti (paman Trunajaya) dan
Ngabehi
Langlang Pasir sampai di pelabuhan Cirebon dengan 12 kapal berisi 150 pasukan, mereka menuntut agar wakil Mataram yang ditempatkan di Cirebon sebagai Syahbandar yaitu Martadipa menyerah dan menyetujui syarat-syaratnya, yaitu[47]

ane. Cirebon tidak lagi membayar pajak kepada Mataram,

2. Tentara Madura harus melindungi anak-anak dan wanita,

3. Sandera Cirebon tidak ada lagi yang dikirim ke Mataram,

4. Selanjutnya Cirebon berada di bawah pemerintahan rajanya sendiri,

five. Cirebon berada di bawah pertanggungan hak-hak Sultan Banten,

6. Orang Cirebon menyokong Banten dengan senjata serta mengakui Sultan Banten sebagai pelindung

Syarat-syarat tersebut disertai peringatan dengan ancaman seandainya tidak diterima.[47]
Martadipa yang pada saat itu telah berusia lanjut akhirnya menerima syarat yang disodorkan kepadanya atas nama Raden Trunajaya[46]
dan bersedia menyerahkan kekuasaannya kepada keturunan atau kerabat dekat Sultan Abdul Karim (Sultan Cirebon yang ditawan Mataram)[48]

Penobatan anak-anak Sultan Cirebon Abdul Karim

[sunting
|
sunting sumber]

Pembagian terhadap kesultanan Cirebon secara resmi terjadi pada tahun 1679 saat Pangeran Martawijaya dan Kartawijaya dinobatkan menjadi sultan di keraton Pakungwati, kesultanan Cirebon, sebelum kedua pangeran kembali ke Cirebon setelah diselamatkan oleh Tronojoyo dari Mataram dengan bantuan persenjataan dari kesultanan Banten pada tahun 1677, Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten terpaksa membagi kesultanan Cirebon menjadi dua kesultanan dan satu peguron dikarenakan untuk menghindari perpecahan keluarga kesultanan Cirebon karena adanya perbedaan pendapat di kalangan keluarga besar mengenai penerus kesultanan Cirebon, pendapat keluarga besar terbelah dan mendukung ketiganya (Martawijaya, Kartawijaya dan Wangsakerta) untuk menjadi penguasa, maka Sultan Ageng Tirtayasa menobatkan ketiganya menjadi penguasa Cirebon di Banten pada tahun yang sama setelah mereka tiba di kesultanan Banten dari Mataram yaitu pada tahun 1677, dua orang menjadi sultan dan memiliki wilayahnya masing-masing (walaupun belum bersifat mengikat atau tetap[47]) yaitu Pangeran Martawijaya dan Kartawijaya sementara satu orang yaitu Pangeran Wangsakerta menjadi Panembahan tanpa wilayah kekuasaan namun memegang kekuasaan atas kepustakaan keraton.[43]

Hal tersebut merupakan babak baru bagi kesultanan Cirebon, di mana kesultanan terpecah menjadi tiga dan masing-masing berkuasa dan menurunkan para penguasa berikutnya, berikut gelar ketiganya setelah resmi dinobatkan:

  • Sultan Kasepuhan, Pangeran Martawijaya, dengan gelar Sultan Sepuh Abil Makarimi Muhammad Samsudin (1679-1697)
  • Sultan Kanoman, Pangeran Kartawijaya, dengan gelar Sultan Anom Abil Makarimi Muhammad Badrudin (1679-1723)
  • Panembahan Cirebon, Pangeran Wangsakerta dengan gelar Pangeran Abdul Kamil Muhammad Nasarudin atau Panembahan Tohpati (1679-1713)

Perubahan gelar dari Panembahan menjadi Sultan bagi dua putra tertua Pangeran Girilaya ini dilakukan oleh Sultan Ageng Tirtayasa, karena keduanya dilantik menjadi Sultan Cirebon di Banten. Sebagai sultan, mereka mempunyai wilayah kekuasaan penuh, rakyat, dan keraton masing-masing. Pangeran Wangsakerta tidak diangkat menjadi sultan melainkan hanya Panembahan. Ia tidak memiliki wilayah kekuasaan atau keraton sendiri, akan tetapi berdiri sebagai Kaprabon (Paguron) yaitu tempat belajar para intelektual keraton.

Misi Rijckloff van Goens menghancurkan kesultanan Banten

[sunting
|
sunting sumber]

Pada 4 Januari 1678, Rijckloff van Goens ditunjuk sebagai pengganti Gubernur Jenderal Joan Maetsuycker kemudian pada 31 Januari 1679 Rijckloff van Goens menulis surat kepada pemerintah Belanda, dia menuliskan bahwa

[49]

Pribawa dan masuknya Belanda pada Perjanjian 1681

[sunting
|
sunting sumber]

Penobatan ketiga putra Sultan Cirebon Abdul Karim sebagai penguasa wilayah dan penguasa
peguron
pada tahun 1677 di Banten oleh Sultan Abdul Fatah dan dilanjutkan dengan deklarasi ketiganya di keraton Pakungwati pada 1679 ternyata masih menyisakan ketidakpuasan, Pangeran Martawijaya yang sudah dinobatkan menjadi Sultan Sepuh Syamsuddin dan berkuasa di kesultanan Kasepuhan masih beranggapan bahwa dia adalah pewaris takhta yang sah karena dia adalah putera tertua dari Sultan Cirebon Abdul Karim yang meninggal ketika dalam penawanan Mataram, konflik internal keturunan Sultan Abdul Karim diperkirakan bermula ketika Sultan Abdul Fatah dari Banten hanya memediasi ketiganya dengan cara menobatkan mereka bertiga sebagai penguasa wilayah dan penguasa
peguron
namun tidak membagi wilayah kekuasaan kepada masing-masingnya secara tetap dan mengikat[47]

Pangeran Martawijaya yang telah dinobatkan menjadi Sultan Sepuh Syamsuddin kemudian menyampaikan keinginannya kepada utusan Vereenigde Oostindische Compagnie yang bernama Jacob van Dyck agar Vereenigde Oostindische Compagnie Belanda mau membantunya mendapatkan takhta kesultanan Cirebon, hal ini kemudian mendapatkan penentangan oleh Pangeran Kartawijaya yang telah dinobatkan menjadi Sultan Anom Badriddin dan Pangeran Wangsakerta yang telah dinobatkan menjadi Panembahan Nasiruddin. Pangeran Kartawijaya (Sultan Anom Badruddin) berpendapat bahwa mereka telah sama-sama dinobatkan sebagai penguasa wilayah di Cirebon, menyikapi hal ini kemudian Pangeran Kartawijaya meminta perlindungan kepada kesultanan Banten, sementara Pangeran Wangsakerta (Panembahan Nasiruddin) menuntut agar dirinya juga dapat berkuasa di Cirebon karena selama terjadi kekosongan akibat ayah dan saudaranya ditawan oleh Mataram dialah yang menjadi Wali dan menjalankan pemerintahan kesultanan Cirebon[47]

Kesultanan Banten menyerang
loji
Belanda di Indramayu


[sunting
|
sunting sumber]

Pada bulan April tahun 1679 kesultanan Banten menyerang
Loji
(bahasa Indonesia : gudang) Vereenigde Oostindische Compagnie di Indramayu di bawah pimpinan Arya Surya dan Ratu Bagus Abdul Qadir,[50]
penyerangan kesultanan Banten ini adalah bagian dari perang gerilya kesultanan Banten terhadap Vereenigde Oostindische Compagnie dan sekutunya di pulau Jawa.

Jacob van Dyck dan surat Belanda 1680

[sunting
|
sunting sumber]

Pada bulan September 1680, ketika pasukan gerilya kesultanan Banten di Cirebon di ambang kehancuran oleh Vereenigde Oostindische Compagnie, Jacob van Dyck yang sebelumnya adalah utusan Vereenigde Oostindische Compagnie yang diminta bantuan oleh Pangeran Martawijaya (Sultan Sepuh Syamsuddin) agar menyampaikan keinginannya supaya Vereenigde Oostindische Compagnie mau membantunya dalam mendapatkan takhta kesultanan Cirebon telah diutus ke Cirebon sebagai seorang
Commissaris
[47]
(bahasa Indonesia : mediator atau penengah perjanjian) untuk menyerahkan surat keputusan pemerintahan tertinggi Belanda yang menyatakan bahwa pemerintahan tertinggi Belanda sudah menganggap para penguasa Cirebon sebagai raja-raja yang bebas tidak terikat oleh pihak manapun dan pemerintahan tertinggi Belanda berjanji akan melindungi para penguasa Cirebon dengan cara menempatkannya sebagai protektorat (wilayah dalam perlindungan Belanda)[47]

Baca :   Identifikasikan Dampak Negatif Pembangunan Ekonomi

Pada saat yang sama Gubernur Jenderal Rijckloff van Goens dan para penasihatnya yang diketuai oleh Cornelis Janzoon Speelman (menjabat sejak 18 Januari 1678[51]) sudah menyusun teks perjanjian yang akan diserahkan kepada tiga penguasa Cirebon, teks perjanjian tersebut disusun sendiri oleh Cornelis Janzoon Speelman yang kemudian pada tanggal 29 Oktober 1680 ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda.[52]
Penunjukan Cornelis Janzoon Speelman sebagai Gubernur Jenderal dikarenakan Gubernur Jenderal Rijckloff van Goens menyatakan keinginannya untuk mengundurkan diri, keinginan Gubernur Jenderal Rijckloff van Goens untuk mengundurkan diri dikarenakan merasa tidak mampu lagi menghadapi penentangan demi penentangan yang dilakukan oleh Cornelis Janzoon Speelman dan rekan-rekannya di pemerintahan tinggi[52]

Pengajuan pengunduran diri yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal Rijckloff van Goens sebenarnya telah dilakukan sejak 1679 namun baru mendapatkan respon dari
Heeren XVII
(tujuh belas orang pemimpin tinggi Vereenigde Oostindische Compagnie) melalui surat tertanggal 29 Oktober 1680, di dalam surat tersebut
Heeren XVII
menerima pengunduran dirinya dengan hormat dan sebagai penghargaan atas jasa-jasanya selama ini kepada Vereenigde Oostindische Compagnie,
Heeren XVII
menawarkan kepada anaknya yang bernama Rijckloff van Goens Jr yang pada masa itu menjabat sebagai Gubernur wilayah jajahan Belanda di Srilanka sebuah posisi di pemerintahan tinggi[52]

Pangeran Haji dan kekalahan pasukan gerilya kesultanan Banten di Cirebon

[sunting
|
sunting sumber]

Pada masa gerilya ini Sultan Abdul Fatah dari kesultanan Banten menghadapi konflik internal yang dipicu oleh kekhawatiran Pangeran Haji akan takhta kesultanan Banten yang mungkin tidak akan jatuh kepadanya, konflik internal ini memulai puncaknya ketika Cornelis Janzoon Speelman ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk menggantikan Rijckloff van Goens pada 29 Oktober 1680.[52]

Pangeran Haji kemudian pada tanggal 25 November 1680 mengirimkan surat ucapan selamat kepada Cornelis Janzoon Speelman atas penunjukan dirinya sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pengiriman surat ucapan selamat oleh Pangeran Haji kepada Cornelis Janzoon Speelman memicu kekecewaan Sultan Abdul Fatah dikarenakan pada masa itu Vereenigde Oostindische Compagnie baru saja menghancurkan pasukan gerilya kesultanan Banten di Cirebon[35]
yang berimbas pada berhasil dikuasai sepenuhnya wilayah kesultanan Cirebon oleh Vereenigde Oostindische Compagnie Belanda.[53]

Perjanjian 1681

[sunting
|
sunting sumber]

Pada akhir tahun 1680 pemerintahan tertinggi Belanda menyetujui isi teks perjanjian yang ditujukan kepada para penguasa Cirebon, kemudian pada saat tahun baru 1681 tujuh orang utusan dari tiga penguasa Cirebon yang tinggal di Batavia menghadiri upacara kenegaraan di rumah Rijckloff van Goens (Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang baru saja mengundurkan diri pada 29 Oktober 1680) yang dipimpin oleh Jacob van Dyck, setelah bersulang untuk keselamatan Raja Belanda dengan anggur spanyol maka diserahkan surat keputusan pemerintah tertinggi Belanda untuk ketiga penguasa Cirebon disertai dengan hadiah-hadiah kepada mereka dan atasan mereka (para penguasa Cirebon), menjelang malam harinya Jacob van Dyck berlayar dengan dua buah kapal diikuti oleh perahu-perahu yang membawa para utusan Cirebon menuju ke Cirebon, iringan Jacob van Dyck sampai di pelabuhan Cirebon empat hari kemudian (tanggal 5 Januari 1681), iring-iringan Jacob van Dyck disambut oleh tembakan meriam dan kapten Joachim Michiefs yang telah terlebih dahulu ada di Cirebon.[47]
[54]

Pada keesokan harinya tanggal vi Januari 1681, diadakanlah upacara yang dihadiri oleh para penguasa Cirebon di alun-alun yang disertai tembakan meriam sebagai bentuk penghormatan, kemudian surat keputusan pemerintahan tertinggi Belanda yang dibawa dari Batavia pada tanggal 1 Januari 1681 tersebut dibacakan.[47]
[54]

Pada tanggal 7 Januari 1681 dimulailah perundingan di antara para penguasa Cirebon dan pada malam harinya dicapailah kesepakatan untuk memberlakukan perjanjian antara Belanda dan Cirebon, Perjanjian tersebut kemudian ditandatangani oleh ketiga penguasa Cirebon.[55]
[56]
Pada perjanjian tersebut Belanda diwakili oleh komisioner Jacob van Dijk dan kapten Joachim Michiefs,[57]
perjanjian persahabatan yang dimaksud adalah untuk memonopoli perdagangan di wilayah Cirebon di antaranya perdagangan komoditas kayu, beras, gula,[57]
lada, serta Jati sekaligus menjadikan kesultanan-kesultanan di Cirebon protektorat Belanda (wilayah di bawah naungan Belanda).[58]

Perjanjian Belanda – Cirebon 1681 tersebut juga membatasi perdagangan, membatasi pelayaran penduduk dan memastikan Vereenigde Oostindische Compagnie memperoleh hak di sana[53]

Perang saudara

[sunting
|
sunting sumber]

Sekitar tahun 1680 muncul perselisihan dalam Kesultanan Banten, akibat perebutan kekuasaan dan pertentangan antara Sultan Ageng dengan putranya Sultan Haji. Perpecahan ini dimanfaatkan oleh
Vereenigde Oostindische Compagnie
(VOC) yang memberikan dukungan kepada Sultan Haji, sehingga perang saudara tidak dapat dielakkan. Sementara dalam memperkuat posisinya, Sultan Haji atau Sultan Abu Nashar Abdul Qahar juga sempat mengirimkan two orang utusannya, menemui Raja Inggris di London tahun 1682 untuk mendapatkan dukungan serta bantuan persenjataan.[2]
Dalam perang ini Sultan Ageng terpaksa mundur dari istananya dan pindah ke kawasan yang disebut dengan
Tirtayasa, tetapi pada 28 Desember 1682 kawasan ini juga dikuasai oleh Sultan Haji bersama VOC. Sultan Ageng bersama putranya yang lain Pangeran Purbaya dan Syekh Yusuf dari Makasar mundur ke arah selatan pedalaman Sunda. Namun pada fourteen Maret 1683 Sultan Ageng tertangkap kemudian ditahan di Batavia.

Sementara VOC terus mengejar dan mematahkan perlawanan pengikut Sultan Ageng yang masih berada dalam pimpinan Pangeran Purbaya dan Syekh Yusuf. Pada five Mei 1683, VOC mengirim Untung Surapati yang berpangkat
letnan
beserta pasukan Balinya, bergabung dengan pasukan pimpinan Letnan Johannes Maurits van Happel menundukkan kawasan Pamotan dan Dayeuh Luhur, di mana pada fourteen Desember 1683 mereka berhasil menawan Syekh Yusuf.[59]
Sementara setelah terdesak akhirnya Pangeran Purbaya menyatakan menyerahkan diri. Kemudian Untung Surapati disuruh oleh Kapten Johan Ruisj untuk menjemput Pangeran Purbaya, dan dalam perjalanan membawa Pangeran Purbaya ke Batavia, mereka berjumpa dengan pasukan VOC yang dipimpin oleh Willem Kuffeler, tetapi terjadi pertikaian di antara mereka, puncaknya pada 28 Januari 1684, pos pasukan Willem Kuffeler dihancurkan, dan berikutnya Untung Surapati beserta pengikutnya menjadi buronan VOC. Sedangkan Pangeran Purbaya sendiri baru pada vii Februari 1684 sampai di Batavia.[lx]

Penurunan

[sunting
|
sunting sumber]

Bantuan dan dukungan VOC kepada Sultan Haji mesti dibayar dengan memberikan kompensasi kepada VOC di antaranya pada 12 Maret 1682, wilayah Lampung diserahkan kepada VOC, seperti tertera dalam surat Sultan Haji kepada Mayor Issac de Saint Martin, Laksamana kapal VOC di Batavia yang sedang berlabuh di Banten. Surat itu kemudian dikuatkan dengan surat perjanjian tanggal 22 Agustus 1682 yang membuat VOC memperoleh hak monopoli perdagangan lada di Lampung.[61]
Selain itu berdasarkan perjanjian tanggal 17 April 1684, Sultan Haji juga mesti mengganti kerugian akibat perang tersebut kepada VOC.[62]

Setelah meninggalnya Sultan Haji tahun 1687, VOC mulai mencengkeramkan pengaruhnya di Kesultanan Banten, sehingga pengangkatan para Sultan Banten mesti mendapat persetujuan dari Gubernur Jendral Hindia Belanda di Batavia. Sultan Abu Fadhl Muhammad Yahya diangkat menggantikan Sultan Haji namun hanya berkuasa sekitar tiga tahun, selanjutnya digantikan oleh saudaranya Pangeran Adipati dengan gelar Sultan Abul Mahasin Muhammad Zainul Abidin dan kemudian dikenal juga dengan gelar
Kang Sinuhun ing Nagari Banten.

Perang saudara yang berlangsung di Banten meninggalkan ketidakstabilan pemerintahan masa berikutnya. Konfik antara keturunan penguasa Banten[63]
maupun gejolak ketidakpuasan masyarakat Banten, atas ikut campurnya VOC dalam urusan Banten. Perlawanan rakyat kembali memuncak pada masa akhir pemerintahan Sultan Abul Fathi Muhammad Syifa Zainul Arifin, di antaranya perlawanan Ratu Bagus Buang dan Kyai Tapa. Akibat konflik yang berkepanjangan Sultan Banten kembali meminta bantuan VOC dalam meredam beberapa perlawanan rakyatnya sehingga sejak 1752 Banten telah menjadi vasal dari VOC.[41]

Penghapusan kesultanan Banten dan lepasnya Lampung

[sunting
|
sunting sumber]

Reruntuhan Keraton Sultan pada tahun 1859 (gambar oleh C. Buddingh dari
Geschiedenis van Nederlandsch Indië
atau “Sejarah Hindia Belanda”)

Reruntuhan Keraton Kaibon, bekas istana kediaman Ibu Suri Sultan Banten, pada tahun 1933

Pada tahun 1808 Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda 1808-1810, memerintahkan pembangunan Jalan Raya Pos untuk mempertahankan pulau Jawa dari serangan Inggris.[64]
Daendels memerintahkan Sultan Banten untuk memindahkan ibu kotanya ke Anyer dan menyediakan tenaga kerja untuk membangun pelabuhan yang direncanakan akan dibangun di Ujung Kulon. Sultan menolak perintah Daendels, sebagai jawabannya Daendels memerintahkan penyerangan atas Banten dan penghancuran Istana Surosowan. Sultan beserta keluarganya disekap di Puri Intan (Istana Surosowan) dan kemudian dipenjarakan di Benteng Speelwijk. Sultan Abul Nashar Muhammad Ishaq Zainulmutaqin kemudian diasingkan dan dibuang ke Batavia. Pada 22 Nov 1808, Daendels mengumumkan dari markasnya di Serang bahwa wilayah Kesultanan Banten telah diserap ke dalam wilayah Hindia Belanda.[65]
Selain itu Gubernur Jendral Herman Willem Daendels mengeluarkan surat keputusan pada tanggal 22 November 1808 untuk melepaskan Lampung dari wilayah kesultanan Banten dan keterkaitannya dengan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), wilayah Lampung dalam surat keputusan tersebut langsung berada di bawah pengawasan Gubernur Jenderal.[66]

Kesultanan Banten resmi dihapuskan tahun 1813 oleh pemerintah kolonial Inggris.[67]
Pada tahun itu, Sultan Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Zainussalihin dilucuti dan dipaksa turun takhta oleh Thomas Stamford Raffles. Peristiwa ini merupakan pukulan pamungkas yang mengakhiri riwayat Kesultanan Banten.

Agama

[sunting
|
sunting sumber]

Berdasarkan data arkeologis, masa awal masyarakat Banten dipengaruhi oleh beberapa kerajaan yang membawa keyakinan Hindu-Buddha, seperti Tarumanagara, Sriwijaya dan Kerajaan Sunda.

Dalam
Babad Banten
menceritakan bagaimana Sunan Gunung Jati bersama Maulana Hasanuddin, melakukan penyebaran agama Islam secara intensif kepada penguasa Banten Girang beserta penduduknya. Beberapa cerita mistis juga mengiringi proses islamisasi di Banten, termasuk ketika pada masa Maulana Yusuf mulai menyebarkan dakwah kepada penduduk pedalaman Sunda, yang ditandai dengan penaklukan Pakuan Pajajaran.

Islam menjadi pilar pendirian Kesultanan Banten, Sultan Banten dirujuk memiliki silsilah sampai kepada Nabi Muhammad, dan menempatkan para ulama memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakatnya, seiring itu
tarekat
maupun
tasawuf
juga berkembang di Banten. Sementara budaya masyarakat menyerap Islam sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Beberapa tradisi yang ada dipengaruhi oleh perkembangan Islam di masyarakat, seperti terlihat pada kesenian bela diri
Debus.

Kadi memainkan peranan penting dalam pemerintahan Kesultanan Banten, selain bertanggungjawab dalam penyelesaian sengketa rakyat di pengadilan agama, juga dalam penegakan hukum Islam seperti
hudud.[68]

Toleransi umat beragama di Banten, berkembang dengan baik. Walau didominasi oleh muslim, tetapi komunitas tertentu diperkenankan membangun sarana peribadatan mereka, di mana sekitar tahun 1673 telah berdiri beberapa klenteng pada kawasan sekitar pelabuhan Banten.

Kependudukan

[sunting
|
sunting sumber]

Kemajuan Kesultanan Banten ditopang oleh jumlah penduduk yang banyak serta multi-etnis. Mulai dari Sunda, Jawa, dan Melayu. Sementara kelompok etnis Nusantara lain dengan jumlah signifikan antara lain Makasar, Bugis dan Bali.

Dari beberapa sumber Eropa disebutkan sekitar tahun 1672, di Banten diperkirakan terdapat antara 100.000 sampai 200.000 orang lelaki yang siap untuk berperang, sumber lain menyebutkan, bahwa di Banten dapat direkrut sebanyak 10 000 orang yang siap memanggul senjata. Namun dari sumber yang paling dapat diandalkan, pada
Dagh Register-(16.1.1673)
menyebutkan dari sensus yang dilakukan VOC pada tahun 1673, diperkirakan penduduk di kota Banten yang mampu menggunakan tombak atau senapan berjumlah sekitar 55.000 orang. Jika keseluruhan penduduk dihitung, apa pun kewarganegaraan mereka, diperkirakan berjumlah sekitar 150.000 penduduk, termasuk perempuan, anak-anak, dan lansia.[69]

Sekitar tahun 1676 ribuan masyarakat Tiongkok mencari suaka dan bekerja di Banten. Gelombang migrasi ini akibat berkecamuknya perang di Fujian serta pada kawasan Tiongkok Selatan lainnya. Masyarakat ini umumnya membangun pemukiman sekitar pinggiran pantai dan sungai serta memiliki proporsi jumlah yang signifikan dibandingkan masyarakat Republic of india dan Arab. Sementara di Banten beberapa kelompok masyarakat Eropa seperti Inggris, Belanda, Prancis, Denmark dan Portugal juga telah membangun pemondokan dan gudang di sekitar Ci Banten.

Perekonomian

[sunting
|
sunting sumber]

Dalam meletakkan dasar pembangunan ekonomi Banten, selain di bidang perdagangan untuk daerah pesisir, pada kawasan pedalaman pembukaan sawah mulai diperkenalkan. Asumsi ini berkembang karena pada waktu itu di beberapa kawasan pedalaman seperti Lebak, perekonomian masyarakatnya ditopang oleh kegiatan perladangan, sebagaimana penafsiran dari naskah
sanghyang siksakanda ng karesian
yang menceritakan adanya istilah
pahuma
(peladang),
panggerek
(pemburu) dan
panyadap
(penyadap). Ketiga istilah ini jelas lebih kepada sistem ladang, begitu juga dengan nama peralatannya seperti
kujang,
patik,
baliung,
kored,
dan
sadap.

Pada masa Sultan Ageng antara 1663 dan 1667 pekerjaan pengairan besar dilakukan untuk mengembangkan pertanian. Antara 30 dan xl km kanal baru dibangun dengan menggunakan tenaga sebanyak 16.000 orang. Di sepanjang kanal tersebut, antara xxx dan 40.000 ribu hektare sawah baru dan ribuan hektare perkebunan kelapa ditanam. xxx 000-an petani ditempatkan di atas tanah tersebut, termasuk orang Bugis dan Makasar. Perkebunan tebu, yang didatangkan saudagar Tiongkok pada tahun 1620-an, dikembangkan. Di bawah Sultan Ageng, perkembangan penduduk Banten meningkat signifikan.[41]

Tak dapat dimungkiri sampai pada tahun 1678, Banten telah menjadi kota metropolitan, dengan jumlah penduduk dan kekayaan yang dimilikinya menjadikan Banten sebagai salah satu kota terbesar di dunia pada masa tersebut.[69]

Pemerintahan

[sunting
|
sunting sumber]

Bendera Kesultanan Banten, versi pelat Jepang tahun 1876.

Setelah Banten muncul sebagai kerajaan yang mandiri, penguasanya menggunakan gelar
Sultan, sementara dalam lingkaran istana terdapat gelar
Pangeran Ratu,
Pangeran Adipati,
Pangeran Gusti, dan
Pangeran Anom
yang disandang oleh para pewaris. Pada pemerintahan Banten terdapat seseorang dengan gelar
Mangkubumi,
Kadi,
Patih
serta
Syahbandar
yang memiliki peran dalam administrasi pemerintahan. Sementara pada masyarakat Banten terdapat kelompok bangsawan yang digelari dengan
tubagus
(Ratu Bagus),
ratu
atau
sayyid, dan golongan khusus lainnya yang mendapat kedudukan istimewa adalah terdiri atas kaum ulama, pamong praja, serta kaum
jawara.

Pusat pemerintahan Banten berada antara dua buah sungai yaitu Ci Banten dan Ci Karangantu. Di kawasan tersebut dahulunya juga didirikan pasar, alun-alun dan Istana Surosowan yang dikelilingi oleh tembok beserta parit, sementara di sebelah utara dari istana dibangun Masjid Agung Banten dengan menara berbentuk
mercusuar
yang kemungkinan dahulunya juga berfungsi sebagai menara pengawas untuk melihat kedatangan kapal di Banten.

Berdasarkan
Sejarah Banten, lokasi pasar utama di Banten berada antara Masjid Agung Banten dan Ci Banten, yang dikenal dengan nama
Kapalembangan. Sementara pada kawasan alun-alun terdapat
paseban
yang digunakan oleh Sultan Banten sebagai tempat untuk menyampaikan maklumat kepada rakyatnya. Secara keseluruhan rancangan kota Banten berbentuk segi empat yang dipengaruhi oleh konsep Hindu-Buddha atau representasi yang dikenal dengan nama
mandala.[41]
Selain itu pada kawasan kota terdapat beberapa kampung yang mewakili etnis tertentu, seperti Kampung Pekojan (Persia) dan Kampung Pecinan.

Kesultanan Banten telah menerapkan cukai atas kapal-kapal yang singgah ke Banten, pemungutan cukai ini dilakukan oleh
Syahbandar
yang berada di kawasan yang dinamakan
Pabean. Salah seorang syahbandar yang terkenal pada masa Sultan Ageng bernama
Syahbandar Kaytsu.

Warisan sejarah

[sunting
|
sunting sumber]

Setelah dihapuskannya Kesultanan Banten, wilayah Banten menjadi bagian dari kawasan kolonialisasi. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, tahun 1817 Banten dijadikan
keresidenan, dan sejak tahun 1926 wilayah tersebut menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat. Kejayaan masa lalu Kesultanan Banten menginspirasikan masyarakatnya untuk menjadikan kawasan Banten kembali menjadi satu kawasan otonomi, reformasi pemerintahan Indonesia berperan mendorong kawasan Banten sebagai provinsi tersendiri yang kemudian ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Selain itu masyarakat Banten telah menjadi satu kumpulan etnik tersendiri yang diwarnai oleh perpaduan antar-etnis yang pernah ada pada masa kejayaan Kesultanan Banten, dan keberagaman ini pernah menjadikan masyarakat Banten sebagai salah satu kekuatan yang dominan di Nusantara.

Baca :   Teori Pembangunan Ekonomi Menurut Michael P Todaro

Daftar Sultan Banten

[sunting
|
sunting sumber]

Berikut adalah daftar sultan Banten:[70]
[71]

Kesultanan Banten sebagai Negara Berdaulat

[sunting
|
sunting sumber]

No. Masa/Tahun Nama Sultan Nama Lain Keterangan
Sultan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Sultan ke-2 Kesultanan Cirebon
1 1552 – 1570 Sultan Maulana Hasanuddin Pangeran Sabakinking 8 Oktober 1526 M (ane Muharam 933 H) – 1552 M, sebagai kadipaten di bawah Kesultanan Cirebon
ii 1570 – 1585 Sultan Maulana Yusuf Pangeran Pasareyan
3 1585 – 1596 Sultan Maulana Muhammad
  • Pangeran Sedangrana
  • Prabu Seda ing Palembang
iv 1596 – 1647 Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdulkadir
  • Pangeran Ratu
  • Sultan Agung
5 1647 – 1651 Sultan Abu al-Ma’ali Ahmad
  • Pangeran Anom
  • Sultan Kilen
6 1651 – 1683 Sultan Ageng Tirtayasa[72]
  • Abu al-Fath Abdul Fattah
  • Pangeran Dipati
  • Pangeran Surya
vii 1683 – 1687 Sultan Abu Nashar Abdul Qahar
  • Sultan Haji
  • Pangeran Dakar
(Catatan)
1
8 1687 – 1690 Sultan Abu al-Fadhl Muhammad Yahya
9 1690 – 1733 Sultan Abu al-Mahasin Muhammad Zainulabidin
  • Pangeran Adipadi
  • Kang Sinihun ing Nagari Banten
10 1733 – 1750 Sultan Abdullah Muhammad Syifa Zainularifin
1750 – 1752 Sultan Syarifuddin Ratu Wakilii Pangeran Syarifuddin dalam pengaruh Ratu Syarifah Fatima[73]
[74]
11 1752 – 1753 Sultan Abu al-Ma’ali Muhammad Wasi Pangeran Arya Adisantika
12 1753 – 1773 Sultan Abu al-Nasr Muhammad Arif Zainulasyiqin
xiii 1773 – 1799 Sultan Aliyuddin I Abu al-Mafakhir Muhammad Aliyuddin
14 1799 – 1801 Sultan Muhammad Muhyiddin Zainussalihin
15 1801 – 1802 Sultan Muhammad Ishaq Zainulmuttaqin
1802 – 1803 Flagman Sultan Wakil Pangeran Natawijaya Untuk sementara administrasi Kesultanan Banten dipegang oleh seorang
Caretaker
Sultan Wakil Pangeran Natawijaya
sixteen 1803 – 1808 Sultan Aliyuddin II Abu al-Mafakhir Muhammad Aqiluddin
1808 – 1809 Caretaker Sultan Wakil Pangeran Suramenggala Untuk sementara administrasi Kesultanan Banten dipegang oleh seorang
Caretaker
Sultan Wakil Pangeran Suramenggala
17 1809 – 1813 Sultan Maulana Muhammad Shafiuddin Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Zainussalihin
Catatan:

1.
Penobatan ini disertai beberapa persyaratan. Persyaratan tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah perjanjian yang ditandatangani pada 17 April 1684 yang meminimalkan kedaulatan Banten karena dengan perjanjian itu segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan dalam dan luar negeri harus atas persetujuan VOC.

ii.
Ketika Sultan Abdullah Muhammad Syifa Zainularifin dibuang ke Ambon, istrinya Ratu Syarifah Fatima berhasil membujuk Belanda (Baron van Inhoff) untuk menobatkan putranya dari suami terdahulu sebagai Sultan Banten. Pangeran Syarifuddin naik takhta dengan gelar Sultan Syarifuddin Ratu Wakil, tetapi pada kenyataannya yang berkuasa adalah Ratu Syarifah Fatima.[75]
Hal tersebut yang menyebabkan tidak diakuinya Sultan Abdullah Muhammad Syifa Zainularifin maupun Ratu Syarifah Fatima sebagai Sultan Banten ke-xi.

Lihat pula

[sunting
|
sunting sumber]

  • Undhang-Undhang Bantěn
  • Kesultanan Aceh
  • Kesultanan Bolango
  • Kesultanan Gorontalo
  • Kesultanan Kutai
  • Kesultanan Tidore
  • Kesultanan Ternate
  • Kesultanan Palembang
  • Kesultanan Lingga

Bacaan lanjut

[sunting
|
sunting sumber]

Pranala luar

[sunting
|
sunting sumber]

  • (Indonesia)
    Kompas: Sia-sia, Kalau Bangkitkan Sosok Sultan Banten
  • (Indonesia)
    Republika: Menunggu Kembalinya Sultan Banten
  • (Indonesia)
    Tempo Interaktif: Ribuan Peziarah Serbu Masjid Agung Banten Diarsipkan 2007-09-xxx di Wayback Machine.

Catatan kaki

[sunting
|
sunting sumber]

  1. ^


    a




    b




    Taufiqurokhman; Widodo, Hari; Gunawan, Muhammad; Lambe, Sulaeman (2014).
    Banten dari Masa ke Masa
    (PDF). Serang: Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Banten. ISBN 9786027140400.




  2. ^


    a




    b




    c




    d




    e




    f




    g




    h




    i



    Pudjiastuti, Titik. 2007. Perang, Dagang, Persahabatan: Surat-surat Sultan Banten. Djakarta: Yayasan Obor Indonesia

  3. ^

    Facal, Gabriel. 2016. Keyakinan dan Kekuatan: Seni Bela Diri Silat Banten. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
  4. ^


    a




    b



    Lubis, Nina Herlina, 2004. Banten dalam pergumulan sejarah : sultan, ulama, jawara. Dki jakarta : LP3ES

  5. ^

    Wildan, Dadan. 2003. Sunan Gunung Jati antara fiksi dan fakta : pembumian Islam dengan pendekatan struktural dan kultural. Bandung : Humaniora

  6. ^

    Uka Tjandrasasmita, (2009),
    Arkeologi Islam Nusantara, Kepustakaan Populer Gramedia, ISBN 979-9102-12-X.
  7. ^


    a




    b



    Pudjiastuti, Titik 2000, ‘Sadjarah Banten: suntingan teks dan terjemahan disertai tinjauan aksara dan amanat. Depok: Universitas Indonesia

  8. ^

    Untoro, Heriyanti Ongkodharma, 2007. Kapitalisme Pribumi Awal Kesultanan Banten 1522 – 1684. Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia

  9. ^

    Effendy, Khasan. Sumanang Rana Dipaprana. 1994. Pertalian keluarga raja-raja Jawa Kulon dengan Keraton Pakungwati: Sunan Gunung Djati muara terakhir keluarga raja-raja Jawa Kulon. kota Bandung: Indra Prahasta

  10. ^

    Hendarsyah, Amir. 2010. Cerita Kerajaan Nusantara. Yogyakarta: Great Publisher

  11. ^

    Sariyun, Yugo. 1991. Nilai Budaya dalam Permainan Rakyat Jawa Barat. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

  12. ^


    “Syahdana, Darussalam Jagad. 2015. Gunung Pulasari; Kunci Penaklukkan Banten Girang oleh Sunan Gunung Jati. [[kota Tangerang|Tangerang]]: Banten Hits”. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-08-08. Diakses tanggal
    2016-06-xvi
    .




  13. ^


    a




    b



    Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 1997. Kongres Nasional Sejarah, 1996: Sub tema dinamika sosial ekonomi. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

  14. ^

    Ruhimat, Mamat, Nana Supriatna, Kosim. 2006. Ilmu Pengetahuan Sosial Terpadu (Sosiologi, Geografi, Ekonomi, Sejarah). Bandung: Grafindo Media Pratama

  15. ^

    Adhyatman, Sumarah. 1981. Antique ceramics institute in Indonesia. Jakarta: Himpunan Keramik Indonesia
  16. ^


    a




    b




    c




    d




    e




    f




    g




    h




    i



    Tim Pusat Penelitian dan Sejarah Budaya. 1980. Adat Istiadat Daerah Lampung. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

  17. ^

    Tim Radarcom.id. 2018. Asal-Usul dan Hubungan Keratuan Darah Putih dengan Syarief Hidayatullah (1). Bandar Lampung : Radar Komunikasi Digital

  18. ^

    Asikin, Zainal. 2018. Jejak Sejarah Keratuan Ratu Darah Putih di Desa Kuripan Lampung Selatan. Bandar Lampung : Teras Lampung
  19. ^


    a




    b




    c




    d




    e




    f



    Tim Radarcom.id. 2018. Asal-Usul dan Hubungan Keratuan Darah Putih dengan Syarief Hidayatullah (II)
    [
    pranala nonaktif permanen
    ]

    . Bandar Lampung : Radar Komunikasi Digital
  20. ^


    a




    b



    al Fadillah, Nizar. 2018. Radin Inten II, Pahlawan dari Lampung Selatan. Bandung : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
  21. ^


    a




    b



    van Dijk, Toos. Nico de Jonge. 1980. Ship Cloths of the Lampung, South Sumatera: A Research of Their Design, Meaning and Utilize in Their Cultural Context. Amsterdam : Galerie Mabuhay

  22. ^

    Yulianto, Kresno. 2008. Dinamika permukiman dalam budaya Republic of indonesia. Bandung : Ikatan Ahli Arkeologi Republic of indonesia
  23. ^


    a




    b




    c



    2016. Asal-Usul dan Hubungan Keratuan Darah Putih dengan Syarief Hidayatullah (3). Lampung : harianlampung.com
  24. ^


    a




    b




    c



    Djajadiningrat, Hoesein. 1983. Tinjauan kritis tentang sajarah Banten: sumbangan bagi pengenalan sifat-sifat penulisan sejarah Jawa. Jakarta: Djambatan

  25. ^

    Staf Citarum.org. 2001. Sungai Citarum Sekilas Sejarah, Banjir: Dulu hingga Sekarang, Menuju Tujuan Bersama. Bandung: Citarum.org

  26. ^

    [ane] Diarsipkan 2014-11-21 di Wayback Machine.|jayakarta

  27. ^

    Shahab, Yasmine Zaki. 1997. Betawi dalam perspektif kontemporer: perkembangan, potensi, dan tantangannya. Jakarta : Lembaga Kebudayaan Betawi

  28. ^

    Adi, Windoro. 2010. Batavia, 1740: menyisir jejak Betawi. Dki jakarta : Gramedia Pustaka Utama

  29. ^

    Aziz, Abdul. 2002. Islam & masyarakat Betawi. Ciputat : Logos Wacana Ilmu
  30. ^


    a




    b




    c



    Hasan Muarif Ambary, Jacques Dumarçay, (1990),
    The Sultanate of Banten, Gramedia Volume Pub. Division, ISBN 979-403-922-v.

  31. ^

    Keat Gin Ooi, (2004),
    Southeast Asia: a historical encyclopedia, from Angkor Wat to E Timor, Volume 1, ABC-CLIO, ISBN 1-57607-770-v.

  32. ^

    Mukarrom, Ahwan. 2014. Sejarah Islam Indonesia I: Dari Awal Islamisasi sampai Periode Kerajaan-Kerajaan Islam Nusantara. Surabaya: Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel
  33. ^


    a




    b




    c



    Hadikusuma, Hilman. 1989. Masyarakat dan adat-budaya Lampung. Bandung : Mandar Maju
  34. ^


    a




    b




    c




    d




    e




    f



    Prasetyo, Agus. 2019. Raja Sufi dari Kesultanan Banten : Sultan Abul Mafakhir Mahmud Abdul Kadir (1596-1651 M). Jakarta : Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
  35. ^


    a




    b




    c



    Michrob, Drs Halwani, Drs A. Mudjahid Chudori. 1993. Catatan Masa Lalu Banten. Serang: Penerbit Saudara

  36. ^

    Pudjiastuti, Titik. 2015. Menyusuri jejak Kesultanan Banten. Djakarta : Wedatama Widya Sastra

  37. ^

    From Valentijn,
    Beschrijving van Groot Djava, ofte Java Major,
    Amsterdam, 1796. Ludwig Bachhofer,
    India Antiqua
    (1947:280) notes that Valentijn had been in Banten in 1694.

  38. ^

    Heriyanti Ongkodharma Untoro, (2007),
    Kapitalisme pribumi awal kesultanan Banten, 1522-1684: kajian arkeologi-ekonomi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI, ISBN 979-8184-85-eight.

  39. ^

    Yoneo Ishii, (1998),
    The junk trade from Southeast Asia: translations from the Tôsen fusetsu-gaki, 1674-1723, Institute of Southeast Asian Studies, ISBN 981-230-022-8.

  40. ^

    Nana Supriatna,
    Sejarah, PT Grafindo Media Pratama, ISBN 979-758-601-4.
  41. ^


    a




    b




    c




    d



    Atsushi Ota, (2006),
    Changes of regime and social dynamics in West Java: society, state, and the outer world of Banten, 1750-1830, BRILL, ISBN ninety-04-15091-nine.

  42. ^

    Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1977. Sejarah Daerah Bengkulu. Dki jakarta Departemen Pendidikan dan Kebudayan
  43. ^


    a




    b



    Ekajati, Edi Suherdi. 2005. Polemik naskah Pangeran Wangsakerta. Pustaka Jaya: Bandung
  44. ^


    a




    b




    c




    “Tim Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata Kota Cirebon. 2015. Riwayat Berdirinya Keraton-Keraton di Cirebon. [[Cirebon]] : Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata Kota Cirebon”. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-08-xi. Diakses tanggal
    2020-04-eleven
    .





  45. ^

    <| Noer, Nurdin M. 2015. Awal Pecahnya Kerajaan Cirebon, Kasepuhan dan Kanoman. Cirebon: Cirebon Trust Diarsipkan 2020-04-xi di Wayback Automobile.
  46. ^


    a




    b




    c



    de Graaf, Hermanus Johannes. 1987. Runtuhnya istana Mataram. Bogor : Grafiti Pers
  47. ^


    a




    b




    c




    d




    e




    f




    1000




    h




    i



    Deviani, Firlianna Tiya. 2016. Perjanjian 7 Januari 1681 Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Sosial Politik Ekonomi di Kerajaan Cirebon (1681 M – 1755 M). Cirebon : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati

  48. ^

    Sunardjo, R. H. Unang . 1996. Selayang Pandang Sejarah Masa Kejayaan Kerajaan Cirebon : kajian dari aspek politik dan pemerintahan. Cirebon : Yayasan Keraton Kasepuhan Cirebon

  49. ^

    Mansyur, Khatib. 2001. Perjuangan rakyat Banten menuju provinsi : catatan kesaksian seorang wartawan. Serang : Kamar Dagang Republic of indonesia (Kadin) Provinsi Banten

  50. ^

    Suparman, Sulasman, Dadan Firdaus. 2017. Tawarikh : Political Dynamics in Cirebon from the 17th to 19th Century. Bandung : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Jati

  51. ^

    de Jonge, Johan Karel Jakob. 1873. De opkomst van het Nederlandsch gezag over Java: verzameling van onuitgegeven stukken uit het oud-koloniaal archief, Volume 4. south Gravenhague The Hague : Martinus Nijhoff
  52. ^


    a




    b




    c




    d



    Heniger, J. 2017. Hendrik Adriaan Van Reed Tot Drakestein 1636-1691 and Hortus, Malabaricus. Abingdon-on-Thames : Routledge
  53. ^


    a




    b



    Molsbergen, Everhardus Cornelis Godee. 1931. Uit Cheribon’due south geschiedenis en Gedenkboek der Gemeente Cheribon 1906-1931. Bandung : Nix

  54. ^

    Kartodihardjo, Sartono. 1988. Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500 – 1900 (dari Emporium sampai Imperium). Djakarta: Gramedia

  55. ^

    Roseno, Edi. 1993. Perang Kedondong 1818. Depok: Universitas Republic of indonesia
  56. ^


    a




    b



    Chambert-Loir, Henri. Hasan Muarif Ambary. 1999. Panggung sejarah: persembahan kepada Prof. Dr. Denys Lombard. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

  57. ^

    Tim Direktorat Jenderal Kebudayaan. 1982. Sejarah Daerah Jawa Barat. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

  58. ^

    Azyumardi Azra, (2004),
    The origins of Islamic reformism in Southeast Asia: networks of Malay-Indonesian and Heart Eastern ‘Ulamā’ in the seventeenth and eighteenth centuries, University of Hawaii Printing, ISBN 0-8248-2848-eight.

  59. ^

    Ann Kumar, (1976),
    Surapati: human being and legend: a written report of three Babad traditions, Brill Archive, ISBN 90-04-04364-0.

  60. ^

    Amir Hendarsah,
    Cerita Kerajaan Nusantara, Great! Publisher, ISBN 602-8696-14-5.

  61. ^

    Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, (1992), Sejarah nasional Indonesia: Jaman pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, PT Balai Pustaka, ISBN 979-407-409-eight

  62. ^

    Atsushi Ota,
    Banten Rebellion, 1750-1752: Factors behind the Mass Participation, Modern Asian Studies (2003), 37: 613-651, DOI: ten.1017/S0026749X03003044.

  63. ^



    Ekspedisi Anjer-Panaroekan, Laporan Jurnalistik Kompas. Penerbit Buku Kompas, PT Kompas Media Nusantara, Dki jakarta Republic of indonesia. 2008 November. hlm. 1–2. ISBN 978-979-709-391-iv.





  64. ^

    Sartono Kartodirdjo, (1966),
    The peasants’ revolt of Banten in 1888: Its conditions, grade and sequel. A instance written report of social movements in Republic of indonesia, Martinus Nijhoff.

  65. ^

    Komandoko, Gamal. 2010. Ensiklopedia Pelajar dan Umum. Yogyakarta: Pustaka Widyatama

  66. ^

    R. B. Cribb, A. Kahin, (2004),
    Historical lexicon of Indonesia, Scarecrow Press, ISBN 0-8108-4935-half-dozen.

  67. ^

    Euis Nurlaelawati, (2010),
    Modernization, tradition and identity: the Kompilasi hukum Islam and legal practice in the Indonesian religious courts, Amsterdam University Press, ISBN 90-8964-088-6.
  68. ^


    a




    b



    Claude Guillot,
    Banten in 1678, Indonesia, Volume 57 (1994), 89-114.

  69. ^


    “Silsilah Sultan Sultan Banten dan Keturunannya | Ranji Sarkub”.
    Ranji Sarkub. 2015-06-18. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-02-02. Diakses tanggal
    2017-04-xiv
    .





  70. ^

    Drs. H. Tri Hatmadji, (2005),
    Ragam Pusaka Budaya Banten, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Serang, ISBN 979-99324-0-8.

  71. ^

    {{Sejak masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, gelar-gelar kebangsawanan Banten ditertibkan: Sultan untuk raja, Pangeran Ratu untuk putra mahkota atau pewaris takhta pertama, Pangeran Adipati untuk pewaris takhta kedua atau adik Pangeeran Ratu (Djajadiningrat, 1983: 209-10)}}

  72. ^


    Arsadam. “Ingin Kuasai Banten, Ratu Syarifah Fatimah Malah Dibuang ke Pulau Edam”.
    Ditulis ID
    . Diakses tanggal
    2022-x-10
    .





  73. ^


    “Jejak Kyai Tapa: Awal Konflik Internal Banten: Penyusupan Agen Wanita VOC ke Jantung Keraton”.
    Sportourism.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-05-04. Diakses tanggal
    2017-04-14
    .





  74. ^


    “Ratu yang Dibenci Rakyat Banten | Republika Online”.
    Republika Online
    . Diakses tanggal
    2017-04-fourteen
    .






Contoh Makalah Pembangunan Ekonomi Di Kota Manado Dalam Aspek

Source: https://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Banten

Check Also

Contoh Makalah Tentang Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat

Contoh Makalah Tentang Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat Papua Irian Jaya[a] Mamta[1]—Saireri Provinsi otonom …