Contoh Sasaran Kerja Pegawai Pejabat Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan

Contoh Sasaran Kerja Pegawai Pejabat Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan


Resume

Hari ke-2






Dinas

Pendidikan

dan

Kebudayaan

Kab.Purbalingga










Nama

:






NIP











:



Absen





:






Unit

Kerja

:




SESI

one








MANAJEMEN

PPPK















Oleh

Heriyanto,

S.Pd.,

G.Pd.,M.Si

Kepala

BKPPD

Kabupaten

Purbalingga





KONDISI

ASN Pemkab Purbalinggaper

tanggal

5

oktober

2022




Jumlah PNS = 6827

Pelaksana

= 2211

Fungsional

=

4171

Struktural

=

445


PPPK

1.856




Setelah ditambahkan ASN PPPK sebanyak 1.856 maka jumlahnya menjadi sebagai berikut :

Jumlah

ASN=

8683

Pelaksana

= 2211

Fungsional

=

6027

Struktural

=

445


DEFINISI

PPPK

(SesuaiUU

Nomor

v Tahun

2014

tentang

ASN)




PPPK adalah Warga Negara Republic of indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu, yang

diangkat

berdasarkan

perjanjian

kerja

untuk

jangka

waktu

tertentu

dalam

rangka

melaksanakan

tugas pemerintahan.



Manajemen PPPK :




Pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk

menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai

dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan

nepotisme.


MANAJEMEN

PPPK MELIPUTI

:

(PP

49 TAHUN

2018)






three.







Penilaian

Kinerja;



4.







Penggajian

Dan

Tunjangan;



five.







Pengembangan

Kompetensi;

half-dozen.Pemberian

Penghargaan;



vii.







PemutusanHubungan

Perjanjian

Kerja;


PENETAPAN

KEBUTUHAN

PPPK






·







Instansi

diwajibkan

menyusun

kebutuhan

jumlah

dan

jenis

jabatan

PPPK

jangka

waktu

five

tahun

dan

diperinci

per

tahun

berdasarkan

prioritas



·







Penyusunan

kebutuhan

jumlah

PPPK

merupakan

satu

kesatuan

dengan

penyusunan

kebutuhan

PNS



·







Kebutuhan

jenis

dan

jabatan

PPPK

dengan

Keputusan

Menteri

setiap

tahun,

dengan

pertimbangan

Kementerian

Keuangan

dan

pertimbangan

tehnis

Kepala BKN



·







Usulan

disertai

dengan

kompetensi,

kualifikasi,

kebutuhan

instansi

dan

persyaratan

kebutuhan

dalam

jabatan


PENGADAAN

PPPK






A.







PENGADAAN

:

Pengadaan

Calon

PPPK

oleh

Instansi

Pemerintah,

Pengadaan

PPPK

JF

dapat

di

lakukan

Nasional

atau

tingkat

Instansi



B.







PENGUMUMAN

LOWONGAN

:

secara

terbuka

kepada

masyarakat

paling

singkat

fifteen

hari

kalender



C.







PELAMARAN

:

Setiap

WNI

memiliki

kesempatan

yg

sama

untuk

melamar

P3K

, pelamar memenuhi dan menyampaikan persyaratan dan memperoleh informasi ttg

seleksi

P3K



D.







SELEKSI

: Pelamar

yg

Lulus

seleksi administrasi mengikuti seleksi kompetensi,

seleksi mempertimbangkan integritas dan moralitas dan hsl seleksi ditetapkan oleh

PPK



E.







PENGUMUMAN

HASIL

SELEKSI

:

Disampaikan

secara

terbuka

berdasarkan

penetapan

hasil

seleksi

kompeten



F.







PENGANGKATAN

MENJADI PPPK

:

Pelamar

lulus

ditetapkan

sbg

calon

P3K

dg

Keputusan

PPK, disampaikan ke BKN untuk NI P3K, information masuk sistem

informasi

ASN, P3K

melaksanakan

tugas

jabatan

sesuai

pengangkatan

melalui

perjanjian

kerja

oleh

PPK



PERJANJIAN KERJA PPPK:







Masa Perjanjian,

Tugas Pokok,

Target Kinerja,

Hari Kerja dan Jam Kerja, Disiplin, Gaji Dan Tunjangan, Cuti,

Pengembangan Kompetensi,

penghargaan,

Perlindungan,

Pemutusan

Hubungan

Dan

Perjanjian

Kerja,

Penyelesaian

Perselisihan

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan kompetensi PPPK diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara (PP 49 Tahun 2018). Setiap

PPPK memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi sesuai

dengan perencanaan Pengembangan

Kompetensi

pada

Instansi Pemerintah dan/atau

hasil

penilaian

kinerja

PPPK

yang

bersangkutan.

Pelaksanaan

Pengembangan

Kompetensi

dilaksanakan

berdasarkan:



a.







penugasan

tertulis

dari

PyB

pada Instansi

Pemerintah;



b.







sesuai

dengan

kebutuhan

organisasi

dimungkinkan bagi PPPK untuk melakukan pengembangan kapasitas secara mandiri yang

disesuaikan

dengan

kebutuhan

organisasi,

yang

dilakukan:



a.







dalam jam kerja, berdasarkan atas izin dan penugasan tertulis dari atasan langsung

paling

rendah

setingkat

JPT

pratama;

dan/atau



b.







di luar jam kerja, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada atasan

langsung.

Disiplin yang memuat kewajiban dan larangan saudara sebagai PPPK serta sanksi

apabila melanggar ketentuan yang berlaku, dari sanksi tingkat ringan berupa teguran, sedang

berupa penurunan golongan hingga yang terberat yaitu pemutusan hubungan kerja dengan

tidak

hormat.


DASAR HUKUM






(1)







Untuk

menjamin

terpeliharanya

tatatertib

dalam kelancaran pelaksanaantugas, PPPK

wajib

mematuhi

disiplinPPPK.



(2)







Instansi







Pemerintah

wajibmelaksanakan

penegakan

disiplinterhadap

PPPK

serta

melaksanakanberbagai

upaya

peningkatan

disiplin.



(3)







PPPK

yang

melakukan

pelanggarandisiplin

dijatuhi

hukuman

disiplin.

PASAL

104

UU

ASN


PP NO 49 Tahun 2018 tentang MANAJEMEN PPPK

Pasal

51






(1)







Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas,

PPPK

wajib

mematuhi

disiplin

PPPK.



(2)







Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakandisiplin terhadap PPPK serta

melaksanakan

berbagai

upaya

peningkatan

disiplin.



(three)







PPPK

yang

melakukan

pelanggaran

disiplin

dijatuhi

hukuman

disiplin.


Pasal

52






(i)







Berdasarkan ketentuan disiplin yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, PPK pada

setiap

instansi

menetapkan

disiplin

PPPK.



(2)







Disiplin

PPPK

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(two)

ditetapkan

berdasarkan

karakteristik

pada

setiap

instansi.



(three)







Tata cara pengenaan sanksi disiptin bagi PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan

yang

mengatur mengenai Disiplin

Pegawai Negeri

Sipil.


PRINSIP

DASAR






one.







Yang

bertanggung

jawab

terhadap

disiplin

ASNadalahAtasan

Langsung

masing-

masing.



2.







Pelanggaran disiplin ASN

bukan Delik Aduan, oleh karena itu setiap atasan langsung

mengetahui/mendapat informasi tentang dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan

bawahannya,

maka atasan langsung

tersebut

wajib

menindaklanjuti.



3.







Atasan

langsung

yang

telah

mengetahui

pelanggaran

disiplin

yang

dilakukan

bawahannya, tetapi tidak memanggil, memeriksa, menghukum atau tidak melaporkan

kepada atasannya, maka atasan langsungtersebut juga dijatuhi hukuman disiplin yang

lebih berat dengan hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang

melakukan

pelanggaran.



iv.







Pelanggaran disiplin = setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan ASN

yang tidak menaati

kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin ASN , baik yangdilakukan

di

dalam

maupun

di

luar

jam

kerja.



DISIPLIN ASN:



Kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari

larangan

yang

ditentukan

dalam

peraturan

perundang-undangan.


PELANGGARAN

DISIPLIN

ASN:






Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan / atau

melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar

jam

kerja.







ane.







Ucapan:





Setiap katakata yang diucapkan dihadapan atau dapat didengar orang lain, seperti

dalam

rapat,

ceramah,

diskusi,

melalui

telepon,

TV,

rekaman

atau

alat

komunikasi,

dll







2.







Tulisan:





Pernyataan

pikirandan/atau

perasaan

secara

tertulis

baik

dalam

bentuk

tulisan,

gambar

karikatur,

coretan,

dan

lainlain

yang

serupa

itu.







iii.







Perbuatan:





Setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan atau tidak melakukan sesuatu

yang

seharusnya

dilakukan

sesuai

peraturan

perundangundangan.




HUKUMAN

DISIPLIN:




Hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada ASN karena

melanggar

peraturan

Disiplin

ASN


KEWAJIBAN

PPPK :






1.







Setia

dan

taat

sepenuhnya

kepada

Pancasila,

UUD

RI

Tahun

1945,

NKRI,

dan

Pemerintah.



ii.







Menjaga

persatuan

dan

kesatuan bangsa.



three.







Melaksanakan

kebijakan

yang

ditetapkan

oleh

pejabat

yang

berwenang.



4.







Menaati

ketentuan

peraturan

perundang-undangan.



5.







Melaksanakan

tugas

kedinasan

dgn

penuh

pengabdian,

kejujuran,

kesadaran,

dan

tanggung

jawab.



half-dozen.







Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan

dalam

sikap,

perilaku,

ucapan,

dan

tindakan

kepada

setiap

orang,

baik

di dalam

maupun

di

luar

kedinasan.



seven.







Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai

dgn

ketentuan

peraturan

perundang-undangan.



8.







Bersedia

ditempatkan

di

seluruh

wilayah

NKRI.


LARANGAN PPPK:






1.







Menyalahgunakan

wewenang.



ii.







Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan

menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dgn

jabatan.



three.







Menjadi

pegawai

atau bekerja

untuk

negara

lain.



4.







Bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan

oleh

PPK.



5.







Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat

asing

kecuali

ditugaskan

oleh

PPK.



6.







Memiliki,

menjual,

membeli,

menggadaikan,

menyewakan,

atau

meminjamkan

barang baik bergerak atau tidak bergerak dokumen, atau surat berharga milik negara

scr

tidak

sah.



vii.







Melakukan

pengutan

di

luar

ketentuan.



eight.







Melakukan

kegiatan

yang

merugikan

negara.



9.







Bertindak

sewenang-wenang

terhadap

bawahan.



10.







Menghalangi

berjalannya

tugas

kedinasan.



11.







Menerima

hadiah

yang

berhubungan

dgn

jabatan

dan/atau

pekerjaan.



12.







Meminta

sesuatu

yang

berhubungan

dgn

jabatan.



13.







Melakukan

tindakan

atau

tidak

melakukan

tindakan

yang

dapat

mengakibatkan

kerugian

bagi

yang

dilayani;

dan



14.







Memberikan

dukungan

kepada

calon

Presiden/Wakil

Presiden,

calon

kepala

daerah/wakil kepala daerah, calon anggota DPR, calon DPD, atau calon DPRD dgn

cara:



b.







Menjadi

peserta

kampanye

dgn menggunakan

atribut partai

atau atribut

PNS;



c.







Sebagai

peserta

kampanye

dgn

mengerahkan

PNS

lain;



d.







Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah

satu pasangan

calon

sebelum,

selama,

dan

sesudah

masa kampanye;



eastward.







Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan

calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye,

meliputi pertemuan,

ajakan,

himbauan,

seruan,

atau pemberian barang kepada

PNS

dalam

lingkungan

Unit

Kerjanya,anggota

keluarga, dan

masyarakat;

dan/atau



f.







Memberikan surat dukungan disertai fotokopi KTP atau surat keterangan tanda

penduduk.


SANKSI

/HUKUMAN

DISIPLIN

PPPK

DI

PERJANJIAN

KERJA






3)







pernyataan

tidak

puas

secara

tertulis;



b.







sanksi

sedang,

berupa:



one)







penundaan

kenaikan

gaji

berkala

selama

i

(satu)

tahun;



2)







penurunan

gaji

sebesar

1 kali

kenaikan

gaji

berkala

selama

one

(satu)

tahun;



iii)







penurunan

golongan

selama

one (satu)

tahun;



ane)







pemutusan

hubungan

Perjanjian

Kerja

dengan

hormat;



ii)







pemutusan

hubungan

Perjanjian

Kerja

dengan

hormat

tidak

atas

permintaan

sendiri;



3)







pemutusan

hubungan

Perjanjian

Kerja

tidak

dengan

hormat.



Kode

Etik

ASN







adalah

pedoman

sikap,

tingkah

laku,

dan

perbuatan

ASN

di

dalam

melaksanakan

tugasnya

dan

pergaulan

hidup

sehari-hari.

Ruang

Lingkup

Kode

Etik

ASN

terdiri

dari

:


Dalam

melaksanakan

tugas

kedinasan

dan

kehidupan

sehari-hari

setiap

ASN

wajib

bersikap

dan

berpedoman

pada

Kode Etik

ASN

dalam

:





SANKSI

MORAL






(one)







ASN yang melakukan

pelanggaran

Kode

Etik

dikenakan

sanksi

moral.



(2)







Sanksi

moral

sebagaimana

dimaksud

pada







ayat







(ane)







ditetapkan







dalam

Keputusan

Pejabat

yang

berwenang

berdasarkan

rekomendasi

Majelis

Kode

Etik

dan

memuat

pelanggaran

kode etik

yang

dilakukan

ASN.



(3)







Sanksi







moral







sebagaimana







dimaksud







dalam







ayat







(i)







berupa







:



a.







permohonan

maaf

secara

lisan;



b.







permohonan

maaf

secara

tertulis;



c.







pernyataan

penyesalan.



(4)







Sanksi

moral

dapat

dilakukan

secara

terbuka

maupun

tertutup.



(five)







Sanksi

moral

yang

dilakukan

secara

terbuka

sebagaimana

dimaksud

dalam

ayat

(4)

dilaksanakan

pada

:



a.







forum

pertemuan

resmi

ASN;



c.







ditempel

pada

papan

pengumuman.





ane.







Pemutusan

Hubungan

Perjanjian

Kerja

PPPK

Dilakukan

Dengan



Hormat



Karena:





a.







Jangka

Waktu

Perjanjian

Kerja

Berakhir;



c.







Atas

Permintaan

Sendiri;



d.







Perampingan

Organisasi

Atau

Kebijakan

Pemerintah

Yang



Mengakibatkan



Pengurangan

Pppk;

Atau



e.







Tidak

Cakap

Jasmani

Dan/Atau

Rohani

Sehingga

Tidak



f.







Dapat

Menjalankan

Tugas

Dan

Kewajiban

Sesuai



grand.







Perjanjian

Kerja

Yang

Disepakati.





ii.







Pemutusan

hubungan

perjanjian

kerja

pppk

dilakukan

dengan

hormat

tidak

atas

permintaan

sendiri

karena:





a.







dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yangtelah

memperoleh kekuatan

hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara palingsingkat 2

(dua)

tahun

dan

tindak

pidana tersebut

dilakukan

dengan

tidak

berencana;



b.







melakukan

pelanggaran

disiplin

pppk tingkat

berat;

atau



c.







tidak

memenuhi

target kinerja

yang telah

disepakati

sesuai

dengan

perjanjian

kerja.


PERLINDUNGAN

:




Kepada

PPPKdiberikan

jaminan

hari

tua,

jaminan

kesehatan,

jaminan

kecelakaan

kerja,

jaminan

kematian

dalam

sistem

jaminan

sosial

nasional

dan

bantuan

hukum

apabila

berperkara terkait

tugas

jabatan

yang

diemban.




PENGELOLAAN

KINERJA

ASN












Oleh

Ibu

Riana

Astuti,

S.H

Sebagai

Analis

SDM

Aparatur

Muda

Subkor

Penatausahaan

Pegawai




Dasar

Hukum

Permenpan

RB

No

half dozen

Tahun

2022


Pengelolaan

Kinerja

Pegawai




Prinsip

umum

Membuat

SKP

(Sasaran

Kinerja

Pegawai)

bagi

ASN

PPPK

Kabupaten

PurbalinggaPerencanaan

Kinerja

meliputi

:



two.







Pelaksanaan,

Pemantauan,Pembinaaan

Kinerja



3.







Tindak

Lanjut





Hasil

Evaluasi

Kinerja



four.







Penilaian

KinerjaMelalui

Evaluasi

Kinerja



PENILAIAN

KINERJA

PPPK

Pasal

35

PP

NO

49

TAHUN

2018





(i)







Penilaian kinerja PPPK bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah

disepakati

berdasarkan

perjanjian

kerja

antara

PPK

dengan

pegawai

yang

bersangkutan.



(2)







Penilaian kinerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan

perjanjian

kerja

di

tingkat

individu

dan

tingkat

unit of measurement

atau

organisasi

dengan

memperhatikan

target,

sasaran, hasil,

manfaat

yang

dicapai, dan

perilaku

pegawai.





(3)







Penilaian

kinerja

PPPK

dilakukan

secara

objektif,

terukur,

akuntabel,

partisipatif,

dan

transparan.





(4)







Penilaian

kinerja

PPPK

berada

di

bawah

kewenangan

pada

Instansi

Pemerintah

masing-masing.



(5)







Penilaian

kinerja

PPPK

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(one)

didelegasikan

secara

berjenjang

kepada

atasan

langsung

dari

PPPK.



(6)







Penilaian

kinerja

PPPK

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(l)



dapat



mempertimbangkan

pendapat

rekan

kerja setingkat

dan

bawahannya.



(vii)







Hasil

penilaian

kinerja

PPPK

disampaikan

kepada

tim

penilai

kinerja PPPK.





(viii)







Hasil

penilaian

kinerja

PPPK

dimanfaatkan

untuk

menjamin

objektivitas

perpanjangan

perjanjian

kerja,

pemberian

tunjangan,

dan

pengembangan

kompetensi.





(9)







PPPK yang dinilai oleh atasan dan tim penilai kinerja PPPK tidak mencapai target

kinerja

yang

telah

disepakati

dalam

perjanjian

kerja diberhentikan

dari

PPPK.

Penilaian Kinerja PPPK dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan

transparan. ASN PPPK Wajib membuat SKP karena untuk memperpanjang Kontrak Kerja 5

Tahuan

dalam

Perjanjian

Kerja

PPPK.

Prinsip

Umum

Pengelolaan

Kinerja

:



·







Bukan

Sekedar

Performance

Appraisal

tetapi

juga

Operation

Evolution



·







Tidak

hanya

merencanakan

di

awal

dan

mengevaluasi

diakhir

tetapi juga

how

to

come across

the



·







Intensitas

Dialog

Kinerja

Kinerja

antara

Pimpinan

dan

Pegawai



·







Kinerja

individu harus

mendukung

kinerja

organisasi



·







Kinerja

mencerminkan

hasil

kerja

bukan

sekedar

urain

tugas,

tetapi

perilaku

yang

ditunjukan

dalam

bekerja dan

berinteraksi

dengan

orang

lain

Guru

untuk

membantu

administrasi

keuangan

semisal

menjadi

pengelola

BOS

atau

administrasi lainnya. Sebagai ASN PPPK dapat membantu dan loyal dalam bekerja walaupun

utamanya sebagai guru tetapi dapat membantu pekerjaan lain sesuai dengan tugas tambahan

yang

sudah

diatur.


PERILAKU

KERJA PEGAWAI






Perilaku

Kerja

meliputi

:





Berakhlak

(




Berorientasi

Pelayanan,

Akuntabel,

Kompeten,

Harmonis,

Loyal,

Adaptif,

Kolaboratif)


Isi

dari Pasal

8 Permenpan No

6 Tahun

2022




Penetapan

dan

Klarifikasi

Ekspetasi/

SKP

yang

dilakukan

dengan

mengacu

pada

:



·







Perencanaan

strategis

;



·







Perjanjian

kinerja

unit of measurement

kerja;



·







Organisasi

dan

tata kerja

;



·







Rencana

kinerja

pimpinan

;



·







Kompetensi,

keahlian, dan/

atau

keterampilan

Pegawai, dan



·







Prioritas

dalam

rangka

pencapaian

kinerja

organisasi/

unit

kerja/

Pimpinan

Selain

mengacu

pada

ketentuan

tersebut

diatas

penetapan

dan

klarifikasi Espektasi

bagi

PPPK

mengacu

pada

dokumen

perjanjian

kerja

sesuai

dengan

ketentuan

Peraturan

perundang-undangan.

Penetapan

Klasifikasi

Espektasi

Hasil

Kerja

Dan

Perilaku

Kerja

JA

Dan

JF

Menuangkan

Dalam

Format

SKP






i.







SKP

disusun

dengan

two Pendekatan

Kuantitatif

dan Kualitatif



2.







Karakteristik

Pendekatan

Kualitatif

(Espektasi

bersifat

deskriptif,

IKI

dan

target

dalam

satu

narasi,

tidak

menekankan

satuan

pengukuran)



iii.







Karakteristik

Pendekatan

Kuantitatif

(Ekspektasi

Pimpinan

bersifat

terukur,

IKI

dan

target

dinarasikan

terpisah,

menekankan

pengukuran)



four.







Ukuran

keberhasilan

(IKI)

berupa

(a)

kuantitas,

(b)

Kualitas,

(c)

Waktu,

(d)

biaya

yang

dapat

dipadukan



5.







IKI

tidak

secara

mutlak

kecuali

hasil

kerja

terkait

nyawa,

cedera,

pelanggaran

keamanan

nasional,

kerugian

moneter

yang

besar

dsb.



6.







IKI

berdasarkan

prinsip

Spesifik,

Realistis,

Memiliki

batas

waktu,

Menyesuaikan

kondisi

internal

dan

eksternal

organisasi.


SKP

jika Diatas

Ekspektasi apabila :






a.







Sebagian

besar

atau

seluruh

hasil

kerja

diatas

ekspektasi

dan

tidak

ada

hasil

kerja

utama

yang

dibawah

espektasi



b.







Umpan

balik

yang

diberikan

atas

hasil

kerja

pegawai

sebagian

besar

atau

seluruhnya

menggunakan

respon

positif


Sesuai

Ekspektasi

apabila

:






a.







Sebagian

besar

atau

seluruh

hasil

kerja

sesuai

ekspektasi

dan

hanya

sebagain

kecil

hasil

kerja

utama

yang

dibawah

ekspektasi



b.







Umpan

balik

yang

diberikan

atas

hasil

kerja

pegawai

sebagian

menunjukan

respon

positif


Dibawah

Ekspekstasi

apabila

:






a.







Sebagian

besar

atau

seluruh

hasil

kerja dibawah

ekspektasi



b.







Umpan

balik

yang

diberikan

atas

hasil

kerja

Pegawai

sebagian

besar

atau

seluruhnya

tidak

menunjukan

respon

positif



MENETAPKAN

PREDIKAT

KINERJA

PEGAWAI

TAHUNAN










SESI

2




CAPAIAN KINERJA DAN RENCANA STRATEGIS 2021 -2026

DINAS

PENDIDIKAN

DAN

KEBUDAYAAN






KABUPATEN

PURBALINGGA



Disampaikan

oleh

:

Bapak

Joko

Sumarno,

Due south.Pd,

Chiliad.Pd..

Dinas

Pendidikan

dan

Kebudayaan

Kabupaten

Purbalingga





A.







Capaian Kinerja Pembangunan Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2016-2021

Capaian

Kinerja

Indikator Tujuan

dan

Sasaran

Renstra

2016-2021



Tujuan

Indikator





Tujuan

Capaian

Kinerja

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Terwujudnya





pendidikan

untuk

semua

yang

berkualitas

Angka



Harapan



Lama

Sekolah

xi,93

11,94

11,95

xi,98

eleven,99

12,00

Mewujudkan

pelestarian

obyek

pemajuan

kebudayaan,

Cagar



Budaya



dan

Sejarah

Persentase

obyek

pemajuan

kebudayaan

lestari

NA

NA

63,64

63,64

63,63

63,63



























B.











Gambaran

Umum

Pelayanan

Pendidikan



Secara umum layanan pendidikan di Kabupaten Purbalingga belum mencapai standar

nasional

(meskipun

hasil

penilaian

akreditasi

menunjukkan

bahwa

kualitas

layanan

pendidikan di Kabupaten Purbalingga lebih baik dibanding rata-rata Jawa Tengah) dan

pembinaan

terhadap

obyek –

obyek

pemajuan

kebudayaan

belum

optimal.





C.







Tugas

dan

Fungsi

SKPD

dengan

Misi

Bupati



Misi

:

Meningkatkan

Kualitas

sumberdaya

manusia

utamanya

melalui

peningkatan

derajat

pendidikan

dan

derajat

kesehatan

masyarakat

Tujuan RPJM

: Meningkatknya kualitas dan daya saing sumberdaya manusia serta

kesetaraan

gender

Sasaran

RPJM

:

Meningkatnya

akses

layanan

dan

kualitas

Pendidikan





Description: *














Tupoksi

SKPD













Tugas

Pokok

: Membantu Bupati Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan

Pemerintah

di

Bidang

Pendidikan

dan

Kebudayaan

Yang

Menjadi

Kewenangan

Daerah



1.







Perumusan

kebijakan

bidang

Pendidikan

dan

Kebudayaan

meliputi

Pembinaan

Pendidikan

anak

usia

Dini

dan

Pendidikan

not

Formal,

pembinaan

Sekolah

Dasar,

pembinaan

Sekolah

Menengah

pertama,

pembinaan

Kebudayaan

dan

pembinaan

Ketenagaan;



ii.







Pelaksanaan

koordinasi

kebijakan

bidang

Pendidikan

dan

Kebudayaan

meliputi pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal,

pembinaan

sekolah

dasar,

pembinaan

sekolah

menengah

pertama,

pembinaan

kebudayaan

dan

pembinaan

ketenagaan;



3.







pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang

Pendidikan dan Kebudayaan

meliputi

pembinaan

Pendidikan

Anak

Usia

dini

dan

Pendidikan

Non

Formal,

pembinaan

Sekolah

Dasar,

pembinaan

Sekolah

Menengah

pertama,

pembinaan

Kebudayaan

dan

pembinaan

ketenagaan;



4.







Pelaksanaan

fungsi

kesekretariatan

Dinas

;



v.







Pengendalian penyelenggaraan

tugas Koorwil

;

dan



six.







Pelaksanaan

fungsi

kedinasan

lain

yang

diberikan

oleh

Bupati.



one.







Terwujudnya

pendidikan

untuk

semua

yang

berkualitas



two.











Mewujudkan

pelestarian

obyek

pemajuan

kebudayaan,

Cagar

Budaya

dan

Sejarah



one.







Meningkatnya kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat dan

meningkatnya

kualitas

layanan

pendidikan

dasar,

PAUD

dan

pendidikan

masyarakat.



2.







Meningkatnya

pelestarian

obyek

pemajuan

kebudayaan



three.







Meningkatnya

identifikasi

sejarah

lokal



4.







Meningkatnya

pelestarian

Cagar

Budaya






Description: *
















Tujuan

Dan

Sasaran

Jangka

Menengah

Dinas

Pendidikan

Dan

Kebudayaan




Tujuan

dan

sasaran

pada

hakekatnya

merupakan

arahan

bagi

pelaksanaan

setiap

kegiatan

dalam

mendukung

pelaksanaan misi,

untuk

mewujudkan visi Bupati Purbalingga

selama

kurun

waktu

2021-2026.











Tujuan

dan

Sasaran pada

masing-masing

misi

diuraikan

sebagai

berikut

:



ane.







Meningkatnya

Partisipasi

Sekolah



a.







Tujuan

: Terwujudnya Pendidikan yang berkualitas

Indikator

:

Angka

Harapan

Lama

Sekolah



b.







Sasaran

i

:

Meningkatnya

Akuntabilitas

Kinerja

Institusi

Pemerintah

Daerah

Indikator

:

Nilai

Sakip

Dindikbud

Sasaran

two

:

Meningkatnya

kesempatan

memperoleh

pendidikan

bagi

masyarakat

dan

meningkatnya

kualitas



layanan



pendidikan

dasar,

PAUD

dan

pendidikan

masyarakat.

Indikator

:



a.







Angka

Partisipasi

Sekolah

Dasar

(SD)

Usia

7-12

Tahun



b.







Angka

Partisipasi

Sekolah

Menengah

(SMP)

Usia

xiii-xv

Tahun



c.







Angka

Partisipasi

Kasar

PAUD

Usia

5-half-dozen Tahun



two.







Meningkatnya

Apresiasi

Terhadap

Budaya

Daerah

dan

Pelestarian

Budaya



a.







Tujuan

:

Mewujudkan

Pelestarian

Obyek

Pemajuan

kebudayaan,

Cagar

Budaya

dan

Sejarah.

Indikator

:

Persentase

Obyek

Pemajuan

Kebudayaan

Lestari

(UU

No.

5

pasal

5;

10

OPK

Tahun

2017

tentang

Pemajuan

Kebudayaan

dan

Cagar

Budaya

(UU No.

eleven

Tahun

2010).



b.







Sasaran

1

:

Meningkatnya

Kelestarian

Obyek



Pemajuan



Kebudayaan.

Indikator

:

Persentase

Obyek

Pokok

Pikiran

Kebudayaan

Daerah

(PPKD)

sesuai

Peraturan

Bupati

No.

430/400

Tahun

2018

yang

dilestarikan

atau

dikembangkan.

Sasaran

ii

: Meningkatnya Pelestarian Cagar Budaya

Indikator

:

Persentase

Cagar

Budaya

yang

dilestarikan.

Adapun

Tujuan

dan

Sasaran

Jangka

Menengah

Pelayanan

Dinas

Pendidikan

dan

Kebudayaan

Kabupaten

Purbalingga

secara

lengkap

terdapat

pada

Tabel.





Description: *


















ISU

STRATEGIS



Amanat

Konstitusi

:

Setiap

warga

negara

berhak memperoleh

layanan

pendidikan

yang

berkualitas

Isu

Strategis :



i.







Akses

layanan

pendidikan

Pelestarian

obyek

pemajuan

kebudayaan,

cagar

budaya

dan

sejarah


.

Permasalahan

Pembangunan

Pendidikan



one.







Ketersediaan

dan

kualitas

sarpras



2.







Ketersediaan

dan

kompetensi

pendidik

dan

tenaga kependidikan



3.







Implementasi

kurikulum

Pemajuan

Kebudayaan













Pelindungan







adalah

upaya

menjaga

keberlanjutan

Kebudayaan

yang

dilakukan

dengan

cara

inventarisasi,

pengamanan,

pemeliharaan,

penyelamatan,

dan

publikasi.













Pengembangan




adalah

upaya menghidupkan



ekosistem Kebudayaan



serta

meningkatkan,

memperkaya,

dan

menyebarluaskan

Kebudayaan.













Pemanfaatan







adalah upaya

pendayagunaan Objek

Pemajuan

Kebudayaan

untuk menguatkan ideologi,

politik, ekonomi, sosial,

budaya, pertahanan, dan

keamanan

dalam

mewujudkan

tujuan

nasional.













Pembinaan




adalah upaya

pemberdayaan Sumber

Daya Manusia Kebudayaan,

lembaga Kebudayaan,

dan

pranata Kebudayaan dalam

meningkatkan dan

memperluas

peran

aktif

dan

inisiatif

masyarakat.






Description: *
















TUGAS

POKOK

DAN

FUNGSI

KEPALA

DINAS

PENDIDIKAN

DAN

KEBUDAYAAN




Merumuskan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan

tugas-tugas yang bersifat spesifik di bidan Pendidikan dan Kebudayaan yang

meliputi

Pembinaan

PAUD

dan

PNF,

Pembinaan

SD,

Pembinaan

SMP,

Pembinaan

Kebudayaan

dan

Pembinaan

Ketenagaan.



1.







Perumusan

kebijakan

bidang

Pendidikan

dan Kebudayaan;



ii.







Perumusan rencana, program kerja dan anggaran bidang Pendidikan dan

Kebudayaan;



3.







Pengkoordinasian

Pelaksanaan

kebijakan

dan

program

kerja

bidang

Pendidikan

dan

Kebudayaan

meliputi

penyelenggaraan

administrasi

kesekretariatan, Pembinaan PAUD dan PNF,

Pembinaan SD, Pembinaan

Kebudayaan

dan

Pembinaan

Ketenagaan;



iv.







Penerbitan

izin

PAUD

dan

PNF

serta

Pendidikan

Dasar

yang

diselenggarakan

oleh

masyarakat;



v.







Pembinaan

dan

Pelaksanaan

pengembangan

ASN

di

lingkungan

DINDIKBUD;



6.







Pengelolaan

barang

milik

daerah

yang

menjadi

tanggung

jawabnya;



7.







Pemantauan,

evaluasi

dan

pelaporan

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

bidang

Pendidikan

dan

Kebudayaan;

dan



eight.







Pelaksanaan

fungsi

lain

yang

diberikan

oleh

Bupati

terkait

dengan

tugas

dan

fungsinya.






Description: *
















SEKRETARIS

DINAS

PENDIDIKAN

DAN

KEBUDAYAAN




Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam

menyelenggarakan

fasilitas

koordinasi

Pelaksanaan

tugas,

pembinaan

dan

pemberian dukungan administratif bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum

kepada

seluruh

unit of measurement

organinasi di lingkungan

DINDIKBUD



i.







Fasilitasi

koordinasi

perumusan

kebijakan

Pendidikan

dan

Kebudayaan;



two.







Penyusunan

rencana,

program

kerja

dan

anggaran

lingkup

Sekretariat;



iii.







Pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program kerja, dan anggaran

DINDIKBUD;



four.







Penyiapan

bahan

koordinasi

dan

fasilitasi

penyelenggaraan

kegiatan

DINDIKBUD;



five.







Pembinaan

dan

pemberian

dukungan

administrasi

yang

meliputi

ketatausahaan,

kepegawaian,

keuangan,

keorganisasian,

dan

ketatalaksanaan,

kerumahtanggaan,

hubungan

masyarakat,

arsip

dan

dokumentasi

di lingkungan

DINDIKBUD;



half-dozen.







Fasilitasi

pelayanan

perizinan

penyelenggaraan

PAUD

dan

PNF

serta

Pendidikan

Dasar

oleh

masyarakat;



seven.







Penyelenggaraan

pengelolaan

barang

mirik

daerah

dan

pelayanan

pengadaan

barang/jasa;



eight.







Pelaksanaan

pembinaan

dan

koordinasi

Pelaksanaan

tugas

lingkup

Sektretariat

DINDIKBUD;



9.







Penyusunan

evaluasi

dan

pelaporan

kinerja

DINDIKBUD;



10.







Pengkoordinasian

dan

penyusunan

evaluasi

dan

pelaporan

kinerja

dan

anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan

Kebudayaan;



11.







Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan

tugas

dan

fungsinya.






Description: *
















KEPALA

SUB

BAGIAN

PERENCANAAN




Melaksanakan

penyiapan

bahan

penyusunan

rencana

program

kerja

dan

anggaran,

pengelolaan

data

dan

informasi

serta

Pelaksanaan

evaluasi

dan

pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang

Pendidikan

dan

Kebudayaan



ane.







Penyiapan

bahan-bahan

koordinasi

penyusunan

rencana

plan

kerja

dan

anggaran

DINDIKBUD;



2.







Pelaksanaan

monitoring

dan

evaluasi

perencanaan

program

kerja

dan

anggaran

DINDIKBUD;



iii.







Pengelolaan information dan informasi bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan

kinerja

dan

anggaran

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

bidang

Pendidikan

dan

Kebudayaan;



4.







Penyusunan

konsep

laporang

kinerja

dan

anggaran

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

bidang

Pendidikan

dan

Kebudayaan;



v.







Pelaksanaan

fungsi

lain

yang

diberikan oleh

Sekretaris

terkait

dengan

tugas

dan

fungsinya.






Description: *
















KEPALA

SUB

BAGIAN

KEUANGAN




Mengelola

pelaksanaan

anggaran,

perbendaharaan

dan

akuntansi

DINDIKBUD



i.







Penyiapan

bahan

pembinaan

terhadap

Pelaksanaan

anggaran

DINDIKBUD;



two.







Pelaksanaan

penatausahaan

keuangan

dan

verifikasi

pertanggungjawaban

keuangan

DINDIKBUD;



3.







Pengumpulan

bahan-bahan

penyusunan

pelaporan

anggaran

DINDIKBUD;



four.







Penyiapan

bahan

penyusunan

konsep

laporan

keuangan



daerah



DINDIKBUD;



5.







Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas

dan

fungsinya.






Description: *
















KEPALA

SUB

BAGIAN

UMUM

DAN

KEPEGAWAIAN




Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, keorganisasian dan

ketatalaksanaan, perlengkapan dan rumah tangga, hubungan masyarakat, arsip

dan

dokumentasi

DINDIKBUD



one.







Pelaksanaan

tata

usaha

persuratan

DINDIKBUD;



2.







Pelaksanaan

administrasi

kepegawaian

dan

penyiapan

bahan

pengembangan

sumber

daya

ASN

di lingkungan

DINDIKBUD;



iii.







Penyiapan

bahan

fasilitasi

dan

evaluasi

kelembagaan,

analisis

jabatan

dan

ketatalaksanaan

DINDIKBUD;



iv.







Pelaksanaan

urusan rumah

tangga

DINDIKBUD;



5.







Pengelolaan

barang

milik

daerah dan

pelayanan

pengadaan

barang/jasa;



half-dozen.







Penyiapan

dan

fasilitasi

koordinasi

kehumasan

DINDIKBUD;



seven.







Pengelolaan

arsip

dan

dokumentasi

DINDIKBUD;

dan



viii.







Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas

dan

fungsinya.






Description: *
















KEPALA

BIDANG

PEMBINAAN

PENDIDIKAN

ANAK

USIA

DINI

(PAUD)

DAN

PENDIDIKAN

Non

FORMAL

(PNF)




Melaksanakan perumusan

bahan

kebijakan, fasilitasi Pelaksanaan

kebijakan,

pembinaan dan koordinasi Pelaksanaan programme kerja dan anggaran, evaluasi

dan

pelaporan

tugas-tugas

dibidang

Pembinaan

Pendidikan

Anak

Usia

Dini

(PAUD)

dan

Pembinaan

Pendidikan

Non

Formal (PNF)



1.







Perumusan

bahan kebijakan

Bidang

Pembinaan

PAUD

dan

PNF;



2.







Penyusunan rencana, program kerja

dan anggaran dibidang Pembinaan

PAUD

dan

PNF;



three.







Pemantauan dan pengendalian Pelaksanaan plan kerja dan anggaran

Bidang

Pembinaan

PAUD

dan

PNF;



4.







Pelaksanaan

pembinaan

dan

koordinasi

Pelaksanaan

tugas

Bidang

Pembinaan

PAUD

dan

PNF;



5.







Pelaksanaan

pelayanan

perizinan

penyelenggaraan

PAUD

dan

PNF

oleh

masyarakat;



6.







Perumusan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan Bidang

Pembinaan

PAUD

dan

PNF;



vii.







Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan

tugas

dan

fungsinya.






Description: *
















KEPALA

SEKSI

PEMBINAAN

PENDIDIKAN

ANAK

USIA

DINI

(PAUD)




Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, Pelaksanaan, evaluasi

dan

pelaporan

kinerja

penyelenggaraan

bidang

Pembinaan

PAUD

meliputi

penyelenggaraan

PAUD

formal

dan

non

formal,

pendayagunaan

bantuan

sarana dan prasarana, pendidikan seni dan kegiatan lomba Anak Usia Dini serta

perizinan

Bidang Pembinaan

PAUD

formal

dan

non

formal



one.







Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan penyusunan pedoman teknis

penyelenggaraan

bidang Pembinaan

PAUD;



2.







Penyiapan bahan-bahan

penyusunan plan kerja dan anggaran Seksi

Pembinaan

PAUD;



three.







Pelaksanaan plan kerja dan anggaran Seksi Pembinaan PAUD meliputi

penyelenggaraan PAUD formal dan non formal, pendayagunaan bantuan

sarana

dan

prasarana,

pendidikan

seni

dan

kegiatan

lomba

Anak

Usia

Dini;



four.







Pelaksanaan

teknis

pelayanan

perizinan

penyelenggaraan

PAUD

oleh

masyarakat;



five.







Penghimpunan dan pengolahan data penyelenggaraan bidang Pembinaan

PAUD;



half-dozen.







Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan bidang

Pembinaan

PAUD;



7.







Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan

tugas

dan

fungsinya.






Description: *
















KEPALA

SEKSI

PEMBINAAN

PENDIDIKAN

Non

FORMAL

(PNF)




Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, Pelaksanaan, evaluasi

dan

pelaporan

kinerja

penyelenggaraan

bidang

Pembinaan

PNF

meliputi

penyelenggaraan

pendidikan

keaksaraan,

kursus,

pendidikan

berkelanjutan

dan

kecakapan

hidup,

vokasi,

nasionalisme,

pengarusutamaan

gender

bidang

pendidikan,

pendayagunaan

bantuan

bantuan

sarana

dan

prasarana

serta

perizinan

bidang pembinaan

PNF.



1.







Penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

dan

penyusunan

pedoman

teknis

penyelenggaraan

bidang Pembinaan

PNF;



2.







Penyiapan

bahan-bahan

penyusunan

pgoram

kerja

dan

anggaran

Seksi

Pembinaan

PNF;



three.







Pelaksanaaan programme kerja dan anggaran Seksi Pembinaan PNF meliputi

penyelenggaraan

pendidikan

keaksaraan,

kursus,

pendidikan

berkelanjutan

dan

kecakapan

hidup,

vokasi,

nasionalisme,

pengarusutamaan

gender

bidang

pendidikan,

pendayagunaan

bantuan

sarana

dan

prasarana;



4.







Pelaksanaan

teknis

pelayanan

perisinan

penyelenggaraan

PNF

oleh

masyarakat;



five.







Penghimpunan dan pengolahan data penyelenggaraan bidang Pembinaan

PNF;



half-dozen.







Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan bidang

Pembinaan

PNF;



7.







Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan

tugas

dan

fungsinya.






Description: *
















KEPALA

BIDANG

PEMBINAAN

SEKOLAH

DASAR

(SD)




Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, Pelaksanaan, evaluasi

dan

pelaporan

dibidang

Kurikulum

dan

Penilaian

SD

meliputi

kebijakan

kurikulum

dan

penilaian

SD,

penetapan

kurikulum

muatan

lokal

SD,

Pelaksanaan kurikulum dan Penilaian SD, pembinaan bahasa dan satra daerah

yang

penuturnya

dalam

daerah.



1.







Penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

dan

penyusunan

pedoman

teknis

penyelenggaraan

bidang Kurikulum

dan

Penilaian

SD;



2.







Penyiapan

bahan-bahan

penyususnan

programme

kerja

dan

anggaran

Seksi

Kurikulum

dan

Penilaian

SD;



3.







Pelaksanaan

program

kerja

dan

anggaran

Seksi

Kurikulum

dan

Penilaian

SD;



4.







Penyiapan

bahan penetapan kurikulum

muatan

lokal

Pendidikan

SD;



5.







Penyiapan

bahan

pembinaan

bahasa

dan

satra

daerah

yang

penuturnya

dalam

daerah;



6.







Pelaksanaan

teknis

pelayanan

perizinan

penyelenggaraan

Pendidikan

SD

oleh

masyarakat;



7.







Penghimpun

dan

pengolahan

data

penyelenggaraan

bidang

Kurikulum

dan

Penilaian

SD;



viii.







Penyiapan bahan

evaluasi dan

pelaporan kinerja

penyelenggaraan bidang

Kurikulum

dan

Penilaian

SD;



nine.







Pelaksanaan

fungsi

lain

yang

diberikan

oleh

Kepala

Bidang

terkait

dengan

tugas

dan

fungsinya.






Description: *
















KEPALA

SEKSI

PESERTA

DIDIK

DAN

PEMBANGUNAN

KARAKTER SD




Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, Pelaksanaan, evaluasi

dan pelaporan dibidang Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD meliputi

pembinaan minat,

bakat,

prestasi

dan

pembangunan

karakter

peserta

didik

SD.



i.







Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan penyusunan pedoman teknis

penyelenggaraan

bidang

Peserta

Didik

dan Pembangunan

Karakter

SD;



two.







Penyiapan bahan-bahan

penyusunan program

kerja dan anggaran Seksi

Peserta

Didik

dan

Pembangunan

Karakter

SD;



3.







Pelaksanaan

programme

kerja

dan

anggaran

Seksi

Peserta

Didik

dan

Pembangunan Karakter SD meliputi pembinaan minat, bakat, prestasi dan

pembangunan

karakter

peserta

didik

SD;



four.







Penghimpunan

dan

pengolahan

data

penyelenggaraan

bidang

Peserta

Didik

dan

Pembangunan

Karakter

SD;



5.







Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan bidang

Peserta

Didik

dan

Pembangunan

Karakter

SD;



six.







Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan

tugas

dan

fungsinya.






Description: *
















KEPALA

SEKSI

KELEMBAGAAN

DAN

SARANA

PRASARANA

SD




Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, Pelaksanaan, evaluasi

dan

pelaporan

di

bidang

Kelembagaan

dan

Sarana

Prasarana

SD

meliputi

kelembagaan sarana dan prasarana SD dan penerbitan izin pendirian, penataan

dan

penutupan

SD.



1.







Penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

dan

penyusunan

pedoman

teknis

penyelenggaraan

Kelembagaan

dan

Sarana

Prasarana

SD;



ii.







Penyiapan

bahan-bahan

penyusunan

plan

kerja

dan

anggaran

Seksi

Kelembagaan

dan

Sarana

Prasarana

SD;



three.







Pelaksanaan

plan

kerja

dan

anggaran

Seksi

Kelembagaan

dan

Sarana

Prasarana

SD;



iv.







Penyiapan

bahan

teknis

pemberian

izin

pendirian,

penataan



dan



penutupan

SD;



5.







Penghimpunan

dan

pengolahan

information

penyelenggaraan



bidang



Kelembagaan

dan

Sarana

Prasarana

SD;



vi.







Penyiapan bahan

evaluasi dan

pelaporan kinerja

penyelenggaraan bidang

Kelembagaan

dan

Sarana

Prasarana

SD;



vii.







Pelaksanaan

fungsi

lain

yang

diberikan

oleh

Kepala

Bidang

terkait

dengan

tugas

dan

fungsinya.






Description: *
















KEPALA

BIDANG

PEMBINAAN

SEKOLAH

MENENGAH

PERTAMA

(SMP)




Melaksanakan

perumusan

bahan

kebijakan,

fasilitas

Pelaksanaan

kebijakan,

pembinaan dan koordinasi Pelaksanaan programme kerja dan anggaran, evaluasi

dan

pelaporan

tugas-tugas

dibidang

Kurikulum

dan

Penilaian

SMP,

Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP serta Peserta Didik dan Pembangunan

Karakter

SMP.



1.







Perumusan

bahan kebijakan

Bidang

Pembinaan

SMP;



2.







Penyusunan

rencana,

program

kerja

dan

anggaran

Bidang

Pembinaan

SMP;



3.







Pemantauan

dan

pengendalian

Pelaksanaan

program

kerja

dan

anggaran

Bidang

Pembinaan

SMP;



4.







Pelaksanaan

pembinaan

dan

koordinasi

Pelaksanaan

tugas



Bidang



Pembinaan

SMP;



v.







Pelaksanaan

pelayanan

perizinan

penyelenggaraan

Pendidikan

SMP

oleh

masyarakat;



6.







Penyiapan

bahan

penetapan izin

pendirian,

penataan

dan

penutupan

SMP;



7.







Perumusan

bahan

pembinaan

bahasa

dan

satra

daerah

yang

penuturnya

dalam

daerah;



viii.







Perumusan

bahan

evaluasi

dan

pelaporan

kinerja

penyelenggaraan

Bidang

Pembinaan

SMP;



nine.







Pelaksanaan

fungsi

lain

yang

diberikan

oleh

Kepala

Dinas

terkait

dengan

tugas

dan

fungsinya.






Description: *
















KEPALA

SEKSI

KURIKULUM

DAN

PENILAIAN

SMP




Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, Pelaksanaan, evaluasi

dan

pelaporan

dibidang

Kurikulum

dan

Penilaian

SMP

meliputi

kebijakan

kurikulum

dan

penilaian

SMP,

penetapan

kurikulum

muatan

lokal

SMP,

Pelaksanaan

kurikulum

dan

penilaian

SMP,

pembinaan

bahasa

dan

sastra

daerah

yang penuturnya

dalam

daerah.



1.







Penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

dan

penyusunan

pedoman

teknis

penyelenggaraan

bidang Kurikulum

dan

Penilaian

SMP;



2.







Penyiapan

bahan-bahan

penyusunan

program

kerja

dan

anggaran

Seksi

Kurikulum

dan

Penilaian

SMP;



3.







Pelaksanaan

programme

kerja

dan

anggaran

Seksi

Kurikulum

dan

Penilaian

SMP;



4.







Penyiapan

bahan

penetapan

kurikulum

muatan

lokal

Pendidikan

SMP;



5.







Penyiapan

bahan

pembinaan

bahasa

dan

satra

daerah

yang

penuturnya

dalam

daerah;



six.







Pelaksanaan

teknis

pelayanan

perizinan

penyelenggaraan

Pendidikan

SMP

oleh

masyarakat;



7.







Penghimpun

dan

pengolahan

information

penyelenggaraan

bidang

Kurikulum

dan

Penilaian

SMP;



eight.







Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan bidang

Kurikulum

dan

Penilaian

SMP;



ix.







Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan

tugas

dan

fungsinya.






Description: *
















KEPALA

SEKSI

PESERTA

DIDIK

DAN

PEMBANGUNAN

KARAKTER

SMP




Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, Pelaksanaan, evaluasi

dan

pelaporan

dibidang

Peserta

Didik

dan

Pembangunan

Karakter

SMP

meliputi pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta

didik

SMP.



i.







Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan penyusunan pedoman teknis

penyelenggaraan

bidang

Peserta

Didik

dan

Pembangunan

Karakter

SMP;



2.







Penyiapan bahan-bahan

penyusunan plan kerja dan anggaran Seksi

Peserta

Didik

dan

Pembangunan

Karakter

SMP;



three.







Pelaksanaan

programme

kerja

dan

anggaran

Seksi

Peserta

Didik

dan

Pembangunan Karakter SMP meliputi pembinaan minat, bakat, prestasi

dan

pembangunan

karakter

peserta

didik

SMP;



4.







Penghimpunan

dan

pengolahan

data

penyelenggaraan

bidang

Peserta

Didik

dan

Pembangunan

Karakter

SMP;



v.







Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan bidang

Peserta

Didik

dan

Pembangunan

Karakter

SMP;



six.







Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan

tugas

dan

fungsinya.






Description: *
















KEPALA

SEKSI

KELEMBAGAAN

DAN

SARANA

PRASARANA

SMP




Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, Pelaksanaan, evaluasi

dan

pelaporan

dibidang

Kelembagaan

dan

Sarana

Prasarana

SMP

meliputi

kelembagaan

sarana

dan

prasarana

SMP

dan

penerbitan

izin

pendirian,

penataan

dan

penutupan

SMP.



1.







Penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

dan

penyusunan

pedoman

teknis

penyelenggaraan

Kelembagaan

dan

Sarana

Prasarana

SMP;



2.







Penyiapan

bahan-bahan

penyusunan

plan

kerja

dan

anggaran

Seksi

Kelembagaan

dan

Sarana

Prasarana

SMP;



3.







Pelaksanaan

plan

kerja

dan

anggaran

Seksi

Kelembagaan

dan

Sarana

Prasarana

SMP;



iv.







Penyiapan

bahan

teknis

pemberian

izin

pendirian,

penataan



dan



penutupan

SMP;



5.







Penghimpunan

dan

pengolahan

data

penyelenggaraan



bidang



Kelembagaan

dan

Sarana

Prasarana

SMP;



6.







Penyiapan bahan

evaluasi dan

pelaporan kinerja

penyelenggaraan bidang

Kelembagaan

dan

Sarana

Prasarana

SMP;



7.







Pelaksanaan

fungsi

lain

yang

diberikan

oleh

Kepala

Bidang

terkait

dengan

tugas

dan

fungsinya.






Description: *
















KEPALA

BIDANG

KEBUDAYAAN




Melaksanakan

perumusan

bahan

kebijakan,

fasilitas

Pelaksanaan

kebijakan,

pembinaan dan koordinasi Pelaksanaan plan kerja dan anggaran, evaluasi

dan

pelaporan

tugas-tugas

dibidang

Kesenian

dan

Nilai

Tradisi

serta

Cagar

Budaya,

Permuseuman

dan

Sejarah.



ane.







Perumusan

bahan

kebijakan

Bidang

Kebudayaan;



ii.







Penyusunan

rencana,

program

kerja

dan

anggaran

Bidang

Kebudayaan;



3.







Pemantauan

dan

pengendalian

Pelaksanaan

plan

kerja

dan

anggaran

Bidang

Kebudayaan;



4.







Pelaksanaan

pembinaan

dan

koordinasi

Pelaksanaan

tugas



Bidang



Kebudayaan;



5.







Penyiapan

bahan

penetapan

pemberian

izin

membawa

cagar

budaya

ke

luar

Daerah

dalam

1

(satu)

Daerah

Provinsi;



half dozen.







Perumusan

bahan

evaluasi

dan

pelaporan

kinerja

penyelenggaraan

Bidang

Kebudayaan;



vii.







Pelaksanaan

fungsi

lain

yang

diberikan

oleh

Kepala

Dinas

terkait

dengan

tugas

dan

fungsinya.






Description: *
















KEPALA

SEKSI

KESENIAN

DAN

NILAI

TRADISI




Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, Pelaksanaan, evaluasi

dan

pelaporan

dibidang

Kesenian

dan

Nilai

Tradisi

meliputi

pengelolaan

kebudayaan,

pembinaan

kesenian,

pelestarian

nilai

tradisi

dan

pembinaan

lembaga

adat

Daerah.



i.







Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan penyusunan pedoman teknis

penyelenggaraan

bidang Kesenian

dan

Nilai Tradisi;



2.







Penyiapan bahan-bahan

penyusunan plan kerja dan anggaran Seksi

Kesenian

dan

Nilai Tradisi;



three.







Pelaksanaan

program

kerja

dan

anggaran

Kesenian

dan

Nilai

Tradisi

meliputi

pembinaan,

penggalian,

pengembangan,

pelestarian,

pemberdayaan, inventarisasi, dokumentasi pengkajian dan implementasi

peningkatan

kualitas

dan

kuantitas

pengelolaan

kebudayaan,

kesenian

dan

nilai

tradisi

serta

pembinaan

lembaga

adat

Daerah;



4.







Penghimpunan

dan

pengolahan

data

penyelenggaraan

bidang

Kesenian

dan

Nilai Tradisi;



5.







Penyiapan bahan

evaluasi dan

pelaporan kinerja

penyelenggaraan bidang

Kesenian

dan

Nilai Tradisi;



vi.







Pelaksanaan

fungsi

lain

yang

diberikan

oleh

Kepala

Bidang

terkait

dengan

tugas

dan

fungsinya.






Description: *
















KEPALA

SEKSI

CAGAR

BUDAYA,

PERMUSEUMAN,

DAN

SEJARAH




Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, Pelaksanaan, evaluasi

dan

pelaporan

dibidang

Cagar

Budaya,

Permuseuman

dan

Sejarah

meliputi

penetapan dan pengelolaan cagar budaya peringkat Kabupaten, pengelolaan

museum

dan

pembinaan

sejarah

lokal

kabupaten



ane.







Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan penyusunan pedoman teknis

penyelenggaraan

bidang

Cagar

Budaya,

Permuseuman

dan

Sejarah;



two.







Penyiapan bahan-bahan

penyusunan programme kerja dan anggaran Seksi

Cagar

Budaya,

Permuseuman

dan

Sejarah;



three.







Pelaksanaan program

kerja

dan

anggaran Cagar

Budaya,

Permuseuman

dan Sejarah meliputi pembinaan, penggalian, pengembangan, pelestarian,

pemberdayaan, inventarisasi, dokumentasi pengkajian dan implementasi

peningkatan

kualitas

dan

kuantitas

pengelolaan

Cagar

Budaya,

Permuseuman

dan

Sejarah;



4.







Penyiapan bahan teknis pemberian izin membawa cagar budaya ke luar

Daerah

dalam

1

(satu)

Daerah

Provinsi;



v.







Penghimpunan

dan

pengolahan

information

penyelenggaraan

bidang

Kesenian

dan

Nilai Tradisi;



6.







Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan bidang

Kesenian

dan

Nilai Tradisi;



7.







Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan

tugas

dan

fungsinya.






Description: *
















KEPALA

BIDANG

PEMBINAAN

KETENAGAAN




Melaksanakan

perumusan

bahan

kebijakan,

fasilitas

Pelaksanaan

kebijakan,

pembinaan dan koordinasi Pelaksanaan program kerja dan anggaran, evaluasi

dan pelaporan tugas-tugas dibidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)

PAUD, PNF dan Kebudayaan serta Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)

Pendidikan

Dasar

(Dikdas).



i.







Perumusan

bahan

kebijakan

Bidang

Pembinaan

Ketenagaan;



ii.







Penyusunan

rencana,

programme

kerja

dan

anggaran

Bidang

Pembinaan

Ketenagaan;



3.







Pemantauan dan pengendalian Pelaksanaan programme kerja dan anggaran

Bidang

Pembinaan

Ketenagaan;



four.







Pelaksanaan

pembinaan







dan







koordinasi







Pelaksanaan







tugas







Bidang

Pembinaan

Ketenagaan;



5.







Perumusan

bahan

evaluasi

dan

pelaporan

kinerja

penyelenggaraan

Bidang

Pembinaan

Ketenagaan;



vi.







Pelaksanaan

fungsi

lain

yang

diberikan

oleh

Kepala

Dinas

terkait

dengan

tugas

dan

fungsinya.






Description: *
















KEPALA

SEKSI

PENDIDIK

DAN

TENAGA

KEPENDIDIKAN

(PTK)

PAUD,

PNF,

DAN

KEBUDAYAAN




Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, Pelaksanaan, evaluasi

dan pelaporan di bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUD, PNF

dan

Kebudayaan

meliputi

penyiapan

bahan

formasi/kebutuhan,

pengembangan,

pembinaan,

mutasi,

kesejahteraan,

penghargaan

dan

perlindungan,

serta

perizinan

peningkatan

kapasitas

pendidik

dan

tenaga

kependidikan

PAUD,

PNF

dan

Tenaga

Kebudayaan.



1.







Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan penyusunan pedoman teknis

penyelenggaraan bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUD,

PNF

dan

Kebudayaan;



ii.







Penyiapan bahan-bahan

penyusunan plan kerja dan anggaran Seksi

Pendidik

dan Tenaga

Kependidikan (PTK)

PAUD,

PNF

dan

Kebudayaan;



3.







Pelaksanaan

plan

kerja

dan

anggaran

Pendidik

dan

Tenaga

Kependidikan (PTK) PAUD, PNF dan Kebudayaan meliputi penyiapan bahan

formasi/kebutuhan,

pengembangan,

pembinaan,

mutasi,

kesejahteraan,

penghargaan

dan

perlindungan,

serta

perizinan

peningkatan

kapasitas

pendidik

dan tenaga

kependidikan

PAUD,

PNF

dan

Tenaga

Kebudayaan;



iv.







Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan bidang

Pendidik

dan Tenaga

Kependidikan (PTK)

PAUD,

PNF

dan

Kebudayaan;



5.







Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan

tugas

dan

fungsinya.






Description: *
















KEPALA

SEKSI

PENDIDIK

DAN

TENAGA

KEPENDIDIKAN

(PTK)

DIKDAS




Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, Pelaksanaan, evaluasi

dan

pelaporan

dibidang

Pendidik

dan

Tenaga

Kependidikan

(PTK)

Dikdas

meliputi

penyiapan

bahan

formasi/kebutuhan,

pengembangan,

pembinaan,

mutasi, kesejahteraan, mutasi, penghargaan dan perlindungan, serta perizinan

peningkatan

kapasitas

pendidik

dan

tenaga

kependidikan

SD

dan

SMP



ane.







Penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

dan

penyusunan

pedoman

teknis

penyelenggaraan

bidang

Pendidik

dan Tenaga

Kependidikan

(PTK)

Dikdas;



two.







Penyiapan

bahan-bahan

penyusunan

plan

kerja

dan

anggaran

Seksi

Pendidik

dan

Tenaga

Kependidikan

(PTK)

Dikdas;



3.







Pelaksanaan

program

kerja

dan

anggaran

Pendidik

dan

Tenaga

Kependidikan

(PTK)

Dikdas

meliputi

penyiapan

bahan

formasi/

kebutuhan,

pengembangan,

pembinaan,

mutasi,

kesejahteraan,

penghargaan

dan

perlindungan, serta perizinan peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga

kependidikan

(PTK)

Dikdas;



4.







Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan bidang

Pendidik

dan

Tenaga

Kependidikan

(PTK)

Dikdas;



v.







Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan

tugas

dan

fungsinya.






Description: *
















KOORDINATOR

WILAYAH

KECAMATAN

(KOORWILCAM)

DINDIKBUD




Mengkoordinasikan

layanan

administrasi

pada

Pendidikan

Anak

Usia

Dini

(PAUD),

Pendidikan

Not

Formal

(PNF)

dan

Sekolah

Dasar

(SD)

di

wilayah

kerjanya

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

Koorwilcam

dipimpin

oleh

seorang

Koordinator

yang

berada

di

bawah

dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pembentukan Tugas, dan Fugnsi, Jenis

dan Klarifikasi serta Tata Kerja Koorwilcam dengan Peraturan Bupati setelah

dikonsultasikan

secara

tertulis

kepada

Gubernur

sebagai

wakil

Pemerintah

Pusat.






Description: *
















KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL




Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan DINDIKBUD dapat ditetapkan

sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai

jabatan

fungsional

masing-masing

sesuai

dengan

peraturan

perundang-

undangan.



1.







Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang

tebagi

dalam

kelompok

sesuai

dengan

bidang keahliannya;



2.







Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban

kerja;



3.







Jenis

dan

jenjang

jabatan

fungsional

diatur

sesuai

peraturan

perundangundangan;



4.







Pembinaan

terhadap

jabatan

fungsional

dilakukan

sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan;



v.







Perangkat

Daerah

yang

Pelaksanaan

tugas

dan

fungsinya

telah

dapat

dilaksanakan

oleh

kelompok

jabatan

fungsional,

menghapus

unit

organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh

kelompok

jabatan

fungsional;



6.







Untuk

memenuhi

kebutuhan

jabatan

fungsinal

di

lingkungan

Dinas

Pendidikan

dan

Kebudayaan

dapat

dilakukan

dengan

pengangkatan

pertama, perpindahan jabatan, promosi dan penyesuaian sesuai dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan.



§







Dalam Undang-Undang Republik Commonwealth of indonesia nomor fourteen tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen, menyebutkan bahwa seorang guru adalah pendidik profesional yang tugas

utamanya

adalah

mendidik,

membimbing,

mengajar,

menilai,

melatih,

dan

mengevaluasi

peserta

didik

mulai

dari

pendidikan

usia

dini,

pendidikan

dasar,

pendidikan

menengah

dan

pendidikan

formal.



§







Guru

sebagai



learning

amanuensis



(agen

pembelajaran)

yaitu

guru

berperan

sebagai

fasilitator,

pemacu,

motivator,

pemberi

inspirasi,

dan

perekayasa

pembelajaran

bagi

peserta

didik.



§







Dalam

Undang-Undang

Republik

Indonesia

nomor

14

tahun

2005

pasal

8,

kompetensi

guru

meliputi

kompetensi

kepribadian,

kompetensi

pedagogik,

kompetensi

sosial,

dan

kompetensi

profesional

yang

akan

didapatkan

jika

mengikuti

pendidikan

profesi.






Description: *
















Kompetensi

Kepribadian






*







Kompetensi

kepribadian

adalah

kemampuan

personal

yang

dapat

mencerminkan

kepribadian

seseorang

yang

dewasa,

arif

dan

berwibawa,

mantap, stabil, berakhlak mulia, serta dapat menjadi teladan yang baik bagi

peserta

didik.



*







Kepribadian

yang

stabil

dan

mantap.

Seorang

guru

harus

bertindak

sesuai

dengan

norma-norma

sosial

yang

berlaku

di

masyarakat,

bangga

menjadi

seorang

guru,

serta

konsisten

dalam

bertindak

sesuai

dengan

norma

yang

berlaku.



Ø







Dalam KBBI (1995: 693), norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat

warga

kelompok

dalam

masyarakat,

dipakai

sebagai

panduan,

tatanan

dan

pengendali tingkah laku, atau aturan, ukuran, kaidah yang dipakai sebagai tolak

ukur

untuk

menilai

atau

membandingkan

sesuatu.



Ø







Norma agama adalah konsep yang menata tindakan manusia dalam pergaulan

dengan sesamanya yang

bersumber

pada ajaran agamanya. Norma agama

bersifat universal, berlaku dimana saja dan kapan saja. Norma agama bersifat

menyeluruh

berlaku

pada

setiap

aspek

kehidupan

manusia

yang

bersifat

mutlak,

karena

bersumber dari

Tuhan

Yang

Maha

Esa.



Ø







Norma

hukum

adalah

aturan

sosial

yang

dibuat

oleh

lembaga-lembaga

tertentu,

seperti

pemerintah

(eksekutif)

dan/atau

legislatif

yang

mengatur

warganegaranya agar berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Norma

hukum ada yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis. Norma hukum yang

tertulis dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Sedangkan

norma

hukum

tidak

tertulis

disebut

hukum

adat.



Ø







Norma Sosial adalah konsep yang menata tindakan manusia dalam pergaulan

dengan sesamanya. Sedangkan budaya merupakan nilai yang disepakati dan

berlaku dalam suatu masyarakat, lingkup organisasi dan lingkungan masyarakat

yang

mengakar

pada

suatu

kebiasaan,

kepercayaan,

dengan

karakteristik

tertentu

sebagai

acuan

perilaku.



Ø







Kepribadian

yang

dewasa.

Seorang

guru

harus

menampilkan

sifat

mandiri

dalam melakukan tindakan sebagai seorang pendidik dan memiliki etos kerja

yang

tinggi

sebagai

guru.



Ø







Kepribadian

yang

arif.

Seorang

pendidik

harus

menampilkan

tindakan

berdasarkan manfaat bagi peserta didik, sekolah dan juga masyarakat serta

menunjukkan

keterbukaan

dalam

berpikir dan

melakukan

tindakan.



Ø







Kepribadian yang berwibawa. Seorang guru harus mempunyai perilaku yang

dapat

memberikan

pengaruh positif

dan

disegani

oleh

peserta

didik.



Ø







Memiliki

akhlak

mulia

dan

menjadi

teladan.

Seorang

guru

harus

bertindak

sesuai

dengan

norma

yang

berlaku

(iman

dan

taqwa,

jujur,

ikhlas,

suka

menolong)

dan

dapat

diteladani

oleh

peserta

didik.



Ø







Kompetensi

kepribadian

guru

dilihat

dari

aspek

psikologi

menunjukkan

kemampuan

personal

yang mencerminkan:



a.







Mantap

dan

stabil,

yaitu

memiliki

konsistensi

dalam

bertindak

sesuai

norma

hukum,

sosial

dan

etika

yang berlaku;



b.







Dewasa, yang berarti mempunyai kemandirian untuk bertindak, sebagai

pendidik

dan

memiliki

etos kerja

sebagai

guru;



c.







Arif

dan

bijaksana,

yaitu

tampilannya

bermanfaat

bagi

peserta

didik,

sekolah dan masyarakat dengan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir

dan

bertindak;



d.







Bewibawa, yaitu perilaku guru yang disegani sehingga berpengaruh positif

terhadap

peserta

didik;



east.







Memilki akhlak mulia dan memiliki perilaku yang dapat diteladani oleh

peserta didik, bertindak sesuai dengan norma religious, jujur, ikhlas, dan

suka

menolong






Description: *
















Kompetensi

Pedagogik






§







Kompetensi

pedagogik

yaitu

kemampuan

seorang

guru

dalam

memahami

peserta

didik,

perancangan

dan

pelaksanaan

pembelajaran,

pengembangan

peserta didik, dan evaluasi hasil belajar peserta didik untuk mengaktualisasi

potensi

yang mereka

miliki.



§







Dapat memahami peserta didik dengan lebih mendalam. Dalam hal ini, seorang

guru

harus

memahami

peserta

didik

dengan

cara

memanfaatkan

prinsip-

prinsip kepribadian, perkembangan kognitif, dan mengidentifikasi bekal untuk

mengajar

peserta

didik.



§







Melakukan

rancangan

pembelajaran.

Guru

harus

memahami

landasan

pendidikan untuk kepentingan pembelajaran, seperti menerapkan teori belajar

dan

pembelajaran,

memahami

landasan

pendidikan,

menentukan

strategi

pembelajaran

didasarkan

dari

karakteristik

peserta

didik,

materi

ajar,

kompetensi

yang

ingin dicapai,

serta

menyusun

rancangan

pembelajaran.



§







Melaksanakan

pembelajaran.

Seorang

guru

harus

dapat

menata

latar

pembelajaran

serta

melaksanakan

pembelajaran

secara

kondusif.



§







Merancang dan mengevaluasi pembelajaran. Guru harus mampu merancang

dan

mengevaluasi

proses

dan

hasil

belajar

peserta

didik

secara

berkesinambungan dengan menggunakan metode, melakukan analisis evaluasi

proses

dan hasil

belajar agar dapat

menentukan tingkat ketuntasan belajar

peserta

didik,

serta memanfaatkan

hasil

penilaian

untuk

memperbaiki

plan

pembelajaran



§







Mengembangkan

peserta didik

sebagai aktualisasi berbagai potensi peserta

didik.

Seorang

guru

mampu

memberikan

fasilitas

untuk

peserta

didik

agar

dapat

mengembangkan

potensi

akademik

dan

nonakademik

yang

mereka

miliki.






Description: *
















Kompetensi

Sosial




Kompetensi guru selanjutnya adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial yaitu

kemampuan

yang

dimiliki

oleh

seorang

guru

untuk

berkomunikasi

dan

bergaul

dengan

tenaga

kependidikan,

peserta

didik,

orang

tua

peserta

didik,

dan

masyarakat

di

sekitar

sekolah.



Ø







Kompetensi

sosial

meliputi:



§







Memiliki

sikap

inklusif,

bertindak

obyektif,

dan

tidak

melakukan

diskriminasi

terhadap

agama,

jenis

kelamin,

kondisi

fisik,

ras,

latar

belakang

keluarga, dan

status sosial



§







Guru

harus

dapat

berkomunikasi

secara

santun,

empatik,

dan

efektif

terhadap sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, serta masyarakat

sekitar



§







Guru dapat melakukan adaptasi di tempat bertugas di berbagai wilayah

Republic of republic of indonesia

yang beragam

kebudayaannya



§







Guru

mampu

melakukan

komunikasi

secara

lisan dan

tulisan.





Ø







Respek



Respek adalah rasa hormat dan menghargai terhadap orang lain. Guru di dalam

proses pembelajaran akan berhasil jika mampu berkomunikasi dengan baik dan

dengan

penuh

rasa

respek.

Jika

guru

dapat

melakukan

hail

ini,

sebaliknya

peserta

didik

juga

akan

melakukan

komunikasi

dengan

guru

penuh rasa

respek.





Ø







Empati



Empati merupakan kemampuan

untuk

menempatkan diri pada

situasi yang

sedang

dialami

orang

lain.

Dengan

demikian

syarat

empati

adalah

mampu

mendengar dan mengerti orang lain sebelum didengar dan dimengerti orang

lain.

Guru

mesti

tidak

menuntut

kepada

peserta

didik

agar

mengetahui

keinginannya, akan tetapi guru harus berupaya untuk mengerti dan memahami

peserta

didiknya.

Guru

tidak

hanya

terlibat

dari

aspek

indrawinya

saja

melainkan juga harus terlibat

dari aspek

jiwa,

perasaan, dan

juga

mata

hatinya

tentang

berbagai

hal

yang

ada

pada

peserta

didiknya.





Ø







Audible



Audible berarti “terdengar, dapat didengar” atau bisa dimengerti dengan baik.

Pesan, materi, dan pembelajaran disampaikan dan dikelola dengan cara yang

dapat diterima dan dimegerti peserta didik. Raut muka yang familier, bahasa

tubuh yang baik, kata-kata dan kalimat yang sopan dan bersahabat tergolong

beberapa

contoh

komunikasi

yang



audible.





Ø







Jelas

maknanya



Pesan, materi, dan pembelajaran

disampaikan dengan jelas dan transparan,

mempunyai makna yang jelas dan tidak menimbulkan miskonsepsi, salah tafsir,

dan tidak

menjadikan

banyak persepsi dan interpretasi. Dengan demikian

dalam mengelola pembelajaran guru harus memahami latar belakang, tingkat

perkembangan

usia,

sosiokultural,

bakat

dan

minat

peserta

didiknya.





Ø







Rendah

hati



Kerendahan

hati

merupakan

salah

satu

indikator

dari

tingginya

kecerdasan

spiritual seseorang. Seorang yang tidak bisa menunjukkan sikap atau karakter

rendah hati, berarti belum mencapai kedamaian dengan dirinya. Guru sebagai

teladan di sekolah harus menunjukkan sikap rendah hati dalam segala tindakan

dan

perkataan

baik

pada

saat

pembelajaran

maupun

di

luar pembelajaran.






Description: *
















Kompetensi

Profesional




Kompetensi profesional yaitu penguasaan terhadap materi pembelajaran dengan

lebih luas dan mendalam. Mencakup penguasaan terhadap materi kurikulum mata

pelajaran dan substansi ilmu yang menaungi materi pembelajaran dan menguasai

struktur

serta

metodologi

keilmuannya.



Ø







Kompetensi

profesional

meliputi:



§







Penguasaan

terhadap

materi,

konsep,

struktur

dan

pola

pikir

keilmuan

yang

dapat

mendukung pembelajaran

yang

dikuasai



§







Penguasaan

terhadap

standar

kompetensi

dan

kompetensi

dasar

setiap

mata

pelajaran

atau

bidang yang dikuasai



§







Melakukan

pengembangan

materi

pembelajaran

yang

dikuasai

dengan

kreatif



§







Melakukan

pengembangan

profesionalitas

secara

berkelanjutan

dengan

melakukan

tindakan

yang reflektif



§







Menggunakan

teknologi

dalam

berkomunikasi

dan



melakukan



pengembangan

diri.





Eastward.







PROFIL

PELAJAR

PANCASILA







Description: *














Visi

Pendidikan

Republic of indonesia



Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui

terciptanya

pelajar

Pancasila



“Pelajar

Republic of indonesia

merupakan



pelajar

sepanjang

hayat



yang



kompeten,



berkarakter,

dan

berperilaku sesuai

nilai-nilai Pancasila.”





Ki

Hajar

Dewantara

Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak,

agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya

baik

sebagai

manusia

maupun

sebagai

anggota

masyarakat


“…

perlulah

anak

anak

[Taman

Siswa]

kita

dekatkan

hidupnya

kepada

perikehidupan

rakyat,

agar

supaya

mereka

tidak

hanya

memiliki

‘pengetahuan’






saja

tentang

hidup

rakyatnya,

akan

tetapi

juga

dapat



‘mengalaminya’

sendiri



,

dan

kemudian

tidak

hidup

berpisahan

dengan

rakyatnya.”







Ø







Beriman

dan

bertaqwa

kpd

Tuhan

YME,

dan

berakhlak

mulia





§







Pelajar

Indonesia

yang

berakhlak

mulia

adalah

pelajar

yang

berakhlak

dalam

hubungannya

dengan

Tuhan

Yang

Maha

Esa.

Pelajar

Pancasila

memahami

ajaran

agama

dan

kepercayaannya

serta

menerapkan

pemahaman

tersebut

dalam

kehidupan

sehari-hari.



§







Pelajar

Republic of indonesia

yang

berakhlak

mulia

adalah

pelajar

yang

berakhlak

dalam

hubungannya

dengan

Tuhan

Yang

Maha

Esa.

Pelajar

Pancasila

memahami

ajaran

agama

dan

kepercayaannya

serta

menerapkan

pemahaman

tersebut

dalam

kehidupan

sehari-hari.





Ø







Berkebinekaan

global



Pelajar

Republic of indonesia

mempertahankan

kebudayaan

luhur,

lokalitas,

dan

identitasnya,

dan

tetap

berpikiran

terbuka

dalam

berinteraksi

dengan

budaya

lain. Perilaku pelajar Pancasila ini menumbuhkan rasa saling menghargai dan

memungkinkan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan

dengan

budaya

luhur

bangsa.



*







Mengenal

dan

menghargai

budaya



*







Kemampuan

komunikasi

interkultural

dalam

berinteraksi

dg

sesama



*







Refleksi

dan

tanggungjawab

terhadap pengamalan

kebinekaan





Ø







Mandiri



Pelajar

yang

bertanggungjawab

atas

proses

dan

hasil

belajarnya.



*







Kesadaran

akan

diri

dan

situasi

yg

dihadapi





Ø







Gotong

royong



Pelajar

Indonesia

memiliki

kemampuan

gotong

royong,

yaitu

kemampuan

pelajar

Pancasila

untuk

melakukan

kegiatan

secara

bersama-sama

dengan

sukarela

agar

kegiatan

yang

dikerjakan

dapat

berjalan

lancar,

mudah

dan

ringan.





Ø







Bernalar

kritis



Pelajar

yang

bernalar

kritis

adalah

pelajar

Pancasila

yang

mampu

secara

objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun

keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi,

dan

menyimpulkannya.

Elemen

kunci

:



*







memperoleh

dan

memproses

informasi

dan

gagasan,



*







menganalisis

dan

mengevaluasi

penalaran,



*







merefleksi

pemikiran

dan

proses

berpikir,

dan





Ø







Kreatif



Pelajar

yang

mampu

memodifikasi

dan

dan

menghasilkan

sesuatu

yg

orisinil,

bermakna,

bermanfaat, dan

berdampak





F.







KURIKULUM

MERDEKA





Ø







Kurikulum

merdeka

meliputi

:



*







Kurikulum

dg

pembelajaran

intrakurikuler



*







Siswa

memiliki

waktu

yg

cukup

utk

mendalami

konten



*







Guru

leluasa

memilih

perangkat

ajar



*







Project

penguatan

profil

pelajar

Pancasila



Ø







Beberapa

alasan

diterapkannya

Kurikulum Merdeka

:



*







Pandemi

mengakibatkan



learning

crisis





*







Banyak

siswa

yang

tidak

mampu

memahami

bacaan

sederhana



*







Memiliki

semangat

pembelajaran

yang

inkusif”.

Iklim

pembelajaran

yang

menerima

dan

menghargai

perbedaan

(sosial,

budaya,

agama,suku

bangsa,

fisik)



*







Project

penguatan

profil

pelajar

Pancasila



Ø







Didalam

Kurikulum

Merdeka

guru

dituntut

harus

menjadi

Pemasti

dan

Kontributor,

dengan

cara

:



*







Mengaktivasi

akun

belajar.id



*







Mengunduh PMM di playstrore dan mempelajari kurikulum merdeka mll

modul

pelatihan

mandiri



*







Menguatkan

budaya

belajar

di

kalangan

pendidik



*







Melakukan

assesmen

formatif

di

awal

pembelajaran

utk

mengetahui

kesiapan

dan

kebutuhan

pesdik

dlm

belajar





Grand.







KOMPETENSI

GURU

ABAD

21

:





Ø









Keterampilan

Abad

21

yang

dibutuhkan

:



Bagaimana

menerapkan

keterampilan inti

untuk

kegiatan

sehari-hari,

meliputi

:



d.







Literasi

informasi

teknologi

dan komunikasi



due east.







Literasi

keuangan



f.







Literasi

budaya

dan

kewarganegaraan

Bagaimana

mengatasi

tantangan

yang

kompleks



a.







Berpikir

kritis/memecahkan

masalah

Bagaimana

menghadapi

lingkungan

yang

terus

berubah



chiliad.







Kesadaran

sosial

dan

budaya





Ø







Kompetensi

Masa

Depan

(Abad

21)

:





1.







Kemampuan

berkomunikasi



two.







Kemampuan

berpikir

jernih

dan

kritis



three.







Kemampuan

mempertimbangkan

segi

moral

suatu

permasalahan



4.







Kemampuan

menjadi

warga

negara

yang

efektif



five.







Kemampuan

mencoba

untuk

mengerti

dan

toleran

terhadap

pandangan

yang

berbeda



six.







Kemampuan

hidup

dalam

masyarakat

yang

mengglobal



7.







Memiliki

minat

luas

mengenai

hidup



viii.







Memiliki

kesiapan

untuk

bekerja



ix.







Memiliki

kecerdasan

sesuai

dengan

bakat/minatnya



x.







Memiliki

rasa

tanggung

jawab

terhadap

lingkungan





Ø







iv

Kompetensi

siswa

di

abad

21

:





§







Disquisitional

thinking





Ø







Tantangan

guru

di

abad

21

:







i.









Pendidikan

yang

berfokus

pada



character

building





2.







Pendidikan

yang

peduli

perubahan

iklim





iv.









Membangun



learning

customs





5.







Kekuatan

bersaing

bukan

lagi

kepandaian

tetapi

kreativitas

dan

kecerdasan

bertindak

(hard

skills-

soft

skills
).





Ø







Karakteristik

guru

abad

21

:





i.







Semangat

juang

dan

etos

kerja

tinggi.



three.







Berperilaku

profesional.



four.







Memiliki

wawasan

ke

depan.



5.







Keteladanan

moral

serta

rasa

estetika.



6.







Prinsip

kerja

bersaing

dan

bersanding.





Ø







Kecakapan

utama

guru

abad

21

:





1.







Akuntabilitas

dan

Kemampuan

Beradaptasi



2.







Kecakapan

Berkomunikasi



iii.







Kreatifitas

dan

Keingintahuan

Intelektual



4.







Berpikir

Kritis

dan

Berpikir

dalam

Sistem



5.







Kecakapan

Melek

Informasi

dan

Media



6.







Kecakapan

Hubungan

Antar

Pribadi

dan

Kerjasama



seven.







Identifikasi

Masalah,

Penjabaran,

dan

Solusi





Ø







Ketrampilan

guru

abad

21

:





1.







Mampu

memfasilitasi

dan

menginspirasi

belajar

dan

kreativitas

siswa



2.







Merancang

dan

mengembangkan

pengalaman belajar

dan

asessmen

era

digital



three.







Menjadi

model

cara

belajar

dan

bekerja

di

era

digital



4.







Mendorong

dan

menjadi

model

tanggung

jawab

dan

masyarakat

digital



5.







Berpartisipasi

dalam

pengembangan

dan

kepemimpinan

profesional



Ø







Guru

pada

abad

21

ditantang

untuk

melakukan

akselerasi

terhadap

perkembangan

informasi

dan

komunikasi.



Ø







Kemajuan

teknologi

informasi

telah

meningkatkan

fleksibilitas

dalam

pemerolehan

ilmu

pengetahuan

bagi setiap

individu

baik

guru

maupun

siswa.



Ø







Konsekuensinya,

guru

dituntut

mampu

mengembangkan

pendekatan

dan

strategi

pembelajaran

yang sesuai

dengan

perkembangan

lingkungan.





Ø







Peran

guru

abad

21

:



Ditinjau

dari

tiga

sudut

pandang,

yakni

sudut

pandang



i)







aktivitas

pengajaran

dan

administrasi

pendidikan,





Ø







Sudut

pandang

aktivitas

pengajaran

dan

adimistrasi

Pendidikan





§







Pengambil

inisiatif,

pengarah,

dan

penilai

pendidikan.



§







Wakil

masyarakat

di

sekolah.



§







Seorang

pakar

dalam

bidangnya.



§







Pelaksana

administrasi

pendidikan.



§







Pemimpin bagi

generasi

muda.



§







Penyampai

berbagai

kemajuan

ilmu

pengetahuan

dan

teknologi

kepada

masyarakat.





Ø







Sudut

pandang

diri

pribadi





§







Pemberi

keselamatan

bagi

peserta

didik.





Ø







Sudut

pandang

psikologis





§







Pakar

psikologi

pendidikan.



§







Seniman

dalam

hubungan

antar

manusia.



§







Petugas

kesehatan

mental



Ø







Pada

abad

21

sekolah diperlakukan

layaknya

perusahaan

yang

menyediakan

produk

(pembelajaran)

kepada

konsumen

(siswa

dan

orang tua).



Ø







Sekolah

harus

‘menjual

diri

mereka’,

menemukan

‘tempat’

di

pasar

dan

berkompetisi.



Ø







Sekolah

diperlakukan

sebagai

perusahaan

yang

berdiri

sendiri,

memiliki

kewenangan

mengelola

secara

mandiri

dan

mempertanggungjawabkan

pengelolaan

secara

profesional

kepada



stakeholder.



Ø







Perubahan lingkungan sekolah dan pendekatan ekonomi pasar dalam persekolahan

tersebut

berimplikasi

pada

berkembangnya

tuntutan

profesionalitas

guru.



Ø







Kompetensi

guru

abad

21

merupakan

Guru

profesional

abad

21

harus

mampu

menjadi

pembelajar

sepanjang

karir

untuk

peningkatan

efektifitas

proses

pembelajaran

siswa

seiring

dengan

perkembangan

lingkungan.



Ø







Bagaimana

Guru

sebaiknya

menyikapi

kebijakan

ini

….?



a.







Meningkatkan

pengetahuan

keterampilan

dengan

berselancar

di

samudera

PMM

(Platform

Merdeka

Mengajar)





§







Pelatihan

Kurikulum

Merdeka



Merencanakan pembelajaran

yang Bermakna

Tujuan

:



one.







Memahami

konsep

dan struktur

KM



two.







Memahami

cara

menyiapkan

pembelajaran

di KM

:

CP,

ATP,

MA



iii.







Memahami

cara

menciptakan

merdeka

belajar

melalui

pembelajaran

berdiferensiasi



iv.







Belajar

menyiapkan

dan

menggunakan

assesmen

KM



v.







Memahami

cara

membuat

indikator

ketercapaian

tujuan

pembelajaran pada

KM

Meningkatkan

kompetensi

dengan

aksi

melakukan

pembelajaran

paradigma

baru



c.







Terus

bergerak,

bersama

komunitas

penggerak

untuk

meningkatkan

profesionalitasnya

Aksi

real

guru

adalah

berani

mereset

pola

berpikirnya,

yaitu

:



§







Menyusun

perencanaan pelaksanaan

tugas

dengan

matang.



§







Perencanaan

yang

matang

merupakan

awal

keberhasilan

karena

tiada

keberhasilan

yang

berarti

tanpa

adanya

perencanaan

yang

tepat.

Sudah

tidak

perlu

lagi

perencanaan

asal-asalan.



§







Melaksanakan

proses

pembelajaran

sesuai

kurikulumnya.



§







Setiap

kurikulum

yang

berlaku

memiliki

perbedaan

dalam

proses

pelaksanaan pembelajarannya. Pelaksanaan dari desain pembelajaran yang

tidak tepat akan berdapak pada kurang optimalnya pencapaian kompetensi

peserta

didik.

Dengan

demikian

diperlukan

kesungguhan

untuk

merencanakan dan mengaplikasikan

pendekatan, model, metode, strategi,

ataupun

teknik

pembelajaran

dalam

setiap

proses pembelajaran.



§







Melaksanakan

penilaian

sesuai

kurikulumnya.



§







Penilaian merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran untuk mengukur dan

menentukan

tingkat

ketercapaian

kompetensi

peserta

didik.

Penilaian

dilakukan

sesuai

panduan

penilaian

yang

berlaku.



§









Update







diri

terhadap

ilmu

perkembangan

dan

teknologi.



§







Sejalan

dengan

tugas

dan

tanggung

jawab

yang

mulia

menjadikan

guru

harus berada selangkah lebih maju dalam berbagai bidang. Perkembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan andil yang sangat besar dalam

membawa

langkah

inspiratif.



§









Update







terhadap

peraturan

perundangan

pendidikan

yang

berlaku.



§







Tidak hanya
update
ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan
update
juga

tentang

peraturan

perundang-undangan

yang

mengatur

pendidikan

dan



update



strategi

untuk

dapat

melaksanakan

tugasnya.



§







Melaksanakan

pengembangan

keprofesian

berkelanjutan.



§







Terkait

strategi

optimalisasi

pengembangan

keprofesiannya,

guru

harus

mampu

meningkatkan

derajat keprofesionalannya.



§







Kematangan

guru

dalam

melaksanakan

tugas

harus

ditempa

melalui

berbagai bidang.

Salah

satu kegiatan yang

sangat

baik untuk membantu

meningkatkan

kompetensinya

adalah

berorganisasi.

Organisasi

yang

dimaksud adalah organisasi profesi, sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan

yang

positif.

Pelayanan

public

Contoh Sasaran Kerja Pegawai Pejabat Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan

Source: https://cantiks.com/contoh/contoh-skp-pejabat-kepala-seksi-ekonomi-pembangunan/

Baca :   Pengertian Pembangunan Ekonomi Dan Contohnya

Check Also

Cara Membersihkan Bunga Plastik

Tanaman Hias Plastik Sudah Kotor dan Berdebu? Ini 7 Pendirian Mudah kerjakan Membersihkannya pxhere Pendirian …