Efek Lingkaran Perangkap Kemiskinan Terhadap Pembangunan Ekonomi

Efek Lingkaran Perangkap Kemiskinan Terhadap Pembangunan Ekonomi


Reading Fourth dimension:

3
minutes


Awal Juli ini Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis data tingkat kemiskinan Indonesia terbaru. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2014 mencapai 28,28 juta orang (xi,25 persen). Jumlah ini bertambah 0,11 juta orang (0,39 persen) dibandingkan tahun sebelumnya (Maret 2013).1Peningkatan jumlah penduduk miskinmenguatkan bahwa kemiskinan memiliki permasalahan yang sangat kompleks. Kompleksitas kemiskinan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, kesetaraan gender, dan kondisi lingkungan.ii

Berbagai macam definisi kemiskinan telah diungkapkan dan menjadi bahan perdebatan oleh pemerhati kemiskinan. Bank Dunia (2005) mendefinisikan kemiskinan adalah deprivasi dalam kesejahteraan.3 Menurut Amartya Sen (1999)4, kemiskinan dapat terjadi akibat perampasan kapabilitas (capability deprivation), yakni kebebasan untuk mencapai sesuatu dalam hidup seseorang. Dilihat dari penyebabnya, kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan struktural. Kemiskinan alamiah terjadi karena kelangkaan sumber daya alam sehingga produktivitas masyarakat menjadi rendah, sedangkan kemiskinan struktural terjadi karena alokasi sumber daya yang ada tidak terbagi secara merata.five

Keberagaman pandangan tentang kemiskinan menunjukan bahwa kemiskinan merupakan fenomena multi dimensi. Fenomena ini membuat pengukuran kemiskinan menjadi tidak mudah. Namun demikian, kemiskinan tetap harus diukur sebagai gambaran dan bahan pengambilan kebijakan penanggulangan kemiskinan.World Bank Plant(2005)3 mengemukakan empat alasan kemiskinan harus diukur, yaitu (ane) agar orang miskin terus berada dalam agenda dan diperhatikan, (ii) pengidentifikasian orang miskin dan keperluan intervensi mengenai pengentasan kemiskinan, (three) pemantauan dan evaluasi proyek atau kebijakan intervensi terhadap orang miskin, dan (4) evaluasi efektivitas lembaga-lembaga pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.

Pengukuran kemiskinan biasanya dikaitkan dengan konsep kemiskinan mutlak dan dilihat dari sisi ekonomi dengan menggunakan indikator kesejahteraan. Ravallion (1998)6 mengemukakan tiga tahapan pengukuran kemiskinan,meliputi (1) mendefinisikan indikator kesejahteraan yang digunakan, (2) membangun standar minimum dari indikator kesejahteraan, dimana standar minimum ini sering dikenal sebagai garis kemiskinan (GK), dan (3) membuat ringkasan statistik.

Baca :   Makalah Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Amir Mahmud

Terkait dengan pengukuran kemiskinan,World Bank Institute(2005)3 menyebutkan tiga ukuran agregat kemiskinan yang bisa dihitung. Pertama,Headcount alphabetize(P)yang secara sederhana mengukur proporsi penduduk terkategori miskin. Kelebihan dari ukuran kemiskinan ini adalah kemudahannya dalam penghitungan dan mudah untuk dipahami. Namun, kelemahanheadcount indexialah tidak memperhitungkan intensitas kemiskinan, tidak menunjukkan seberapa miskin yang miskin, dan tidak berubah jika penduduk di bawah GK menjadi lebih miskin. Kedua, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1atauPoverty Gap Index) yang mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap GK. Semakin tinggi nilai P1 berarti semakin dalam tingkat kemiskinan karena semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap GK. Ketiga, Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity IndexatauSquared Poverty Gap Alphabetize/Ptwo) yang mengukur sebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai P2 berarti semakin parah tingkat kemiskinan karena semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Di Indonesia, pengukuran kemiskinan salah satunya dilakukan oleh BPS. Konsep kemiskinan yang digunakan BPS adalah kemampuan seseorang atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar (bones needs arroyo). Berdasarkan pendekatan ini, BPS merumuskan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang atau rumah tangga dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Pengeluaran per kapita per bulan dipakai sebagai variabel yang akan dibandingkan dengan besarnya nilai GK untuk menentukan seseorang dikategorikan miskin atau tidak miskin. Seseorang yang mempunyai rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah GK, dikategorikan sebagai penduduk miskin.7

BPS merumuskan GK dengan menjumlahkan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). GKM adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Sementara itu, GKNM merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi not-makanan terpilih, meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. GKM, GKNM dan GK dihitung untuk tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dengan dipisahkan juga untuk daerah pedesaan/perkotaan, sehingga nilainya tidak akan sama, tergantung cakupan/tingkatan wilayah dan daerah pedesaan/perkotaan.seven

Baca :   Makalah Tentang Masalah Pembangunan Ekonomi Di Indonesia

Kedua pengukuran kemiskinan baik yang dilakukan oleh Earth Banking company maupun BPS tersebut lebih mengacu pada kondisi ekonomi. Padahal, kemiskinan sebenarnya bersifat multi dimensi yang perlu melihat kondisi lainnya seperti sosial, budaya, dan demografi. Pusat Penelitian Kependudukan – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPK-LIPI) telah mengukur kemiskinan rumah tangga (RT) dengan pendekatan sosial demografi yang menggunakan variabel rata-rata lama sekolah dalam suatu RT, proporsi indeks bekerja suatu RT, jumlah anak lahir hidup dan balita yang meninggal dalam suatu RT, jumlah anggota RT usia fifteen tahun ke atas yang bermigrasi, serta umur saat perkawinan pertama dari seorang istri kepala RT.8 Pengukuran kemiskinan sosial demografi ini bisa melengkapi pengukuran kemiskinan dari sisi ekonomi. Dengan begitu, sangat penting memperhatikan dan mempertimbangkan faktor selain ekonomi sebagai komponen dan variabel yang diperhitungkan dalam pengukuran kemiskinan. Hal ini dilakukan agar hasil pengukuran kemiskinan tidak bias ekonomi dan lebih mampu menggambarkan kondisi kemiskinan masyarakat yang sebenarnya.

Rusida Yuliyanti

Peneliti di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

kontak :[email protected]

Referensi:

1Badan Pusat Statistik (BPS). 2014.Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2014. Berita Resmi Statistik No. 52/07/Th. XVII, one Juli 2014. Dki jakarta: BPS

iiBadan Perencanaan Pembangunan Nasional. tt. Bab 16. Penanggulangan Kemiskinan. http://old.bappenas.go.id/get-file-server/node/161/

3World Banking company Institute. 2005.Introduction to Poverty Analysis: Poverty Manual. World Bank Institute.

4Sen, A. 1999.Development as Liberty. New York.

vSupadi dan Nurmanaf, A.R. 2004.Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga Pedesaan dan Kaitannya dengan Tingkat Kemiskinan. Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

viRavallion, M.1998.Poverty Lines in
Theory and Practice, Living Standards Measurement Study Working Paper No.133, World Bank.

7BPS. 2009. Data dan Informasi Kemiskinan 2008. Buku two : Kabupaten/kota. Katalog BPS: 3205014. Jakarta: BPS.

Baca :   Contoh Soal Pg Dan Jawabannya Tentang Pembangunan Ekonomi

8Latifa, A. dkk. 2007. Penduduk dan Kemiskinan di Daerah Perbatasan: Studi Kasus Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur. Laporan Penelitian PPK-LIPI. Jakarta: PPK-LIPI.

Efek Lingkaran Perangkap Kemiskinan Terhadap Pembangunan Ekonomi

Source: https://kependudukan.brin.go.id/kajian-kependudukan/pengukuran-kemiskinan-sebuah-pendekatan-ekonomi/

Check Also

Contoh Makalah Tentang Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat

Contoh Makalah Tentang Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat Papua Irian Jaya[a] Mamta[1]—Saireri Provinsi otonom …