Ekonomi Pembangunan Bagian Sektor Keuangan

Ekonomi Pembangunan Bagian Sektor Keuangan

Infrastruktur Pasar Keuangan atau
Financial Marketplace Infrastructures
(FMI) memiliki peran krusial dalam menjaga fungsi dan berkembangnya pasar keuangan sehingga mendukung efektivitas transmisi kebijakan dan pembiayaan pembangunan perekonomian suatu negara secara efisien.

Infrastruktur Pasar Keuangan atau
Financial Market place Infrastructures
(FMI) mencakup keseluruhan sistem yang memfasilitasi terjadinya transaksi di pasar keuangan hingga penyelesaiannya. Mengacu pada definisi IOSCO,
FMI merupakan sistem multilateral yang menyediakan jasa untuk melakukan perdagangan, kliring, setelmen, pelaporan, dan pencatatan sehubungan dengan transaksi pembayaran, surat berharga, derivatif, dan transaksi keuangan lainnya. Beberapa sistem tersebut dinilai sebagai
systemically important
FMI sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing negara. Meski demikian, kebanyakan lebih merujuk pada sistem yang digunakan setelah transaksi terjadi (mail service-merchandise).

Mengacu pada

Principles for Fiscal Market Infrastructure

(CPSS-IOSCO, 2012), FMI yang dikategorikan sebagai
systemically important
meliputi sistem multilateral yang menjalankan fungsi:

Payment Organisation


(PS),


Key Securities Depositories


(CSD),


Securities Settlement System


(SSS),


Central Counterparty


(CCP),
dan


Merchandise Repository


(TR).


Dalam implementasinya, setiap negara dapat memiliki pertimbangan tersendiri dalam mengkategorikan masuk tidaknya suatu sistem dalam
systemically important
FMI. Sebagai contoh,
New Zealand
tidak mengkategorikan TR sebagai
systemically important
FMI karena belum termasuk dalam
regulatory framework
saat ini ataupun India yang memasukkan sistem perdagangan
(trading system), yaitu
Negotiated Dealing Organization-Guild Matching (NDS-OM)
dalam pasar surat berharga pemerintah sebagai
designated
FMI karena mencakup 90% volume perdagangan pasar surat berharga pemerintah di pasar sekunder.

Di Indonesia, saat ini yang dinilai sebagai
systemically important
FMI mencakup sistem pembayaran (BI-Real Time Gross Settlement
atau BI-RTGS) dan sistem setelmen dan penatausahaan obligasi negara (BI-Scripless Securities Settlement Arrangement
atau BI-SSSS) yang keduanya dimiliki, dioperasikan, dan diawasi oleh Bank Republic of indonesia.

Selain itu, terdapat FMI yang dioperasikan oleh swasta atau
self regulatory organisation
(SRO) yang diatur dan diawasi oleh Otoritas lain di pasar keuangan. Di pasar modal, terdapat lembaga kliring (Kliring Penyelesaian Efek Indonesia/KPEI) dan sentral kustodi (Kustodian Sentral Efek Republic of indonesia/KSEI) yang berada dalam kewenangan OJK. Sementara di pasar komoditas berjangka, terdapat lembaga kliring berjangka (Kliring Berjangka Indonesia/KBI dan Republic of indonesia Immigration Business firm/ICH) yang berada di dalam kewenangan Bappebti.


Gambar: Fungsi Fiscal Marketplace Infrastructure (FMI) dalam suatu Transaksi Perdagangan




Sebagai ilustrasi terkait peran FMI misalnya, bisnis memerlukan

Payment System

(PS)
untuk menerima pembayaran transaksi barang dan jasa. Masyarakat umum menggunakan PS untuk menerima gaji dan tunjangan.

Fundamental Securities Depositories

(CSD)
memungkinkan ekuitas dan obligasi yang ditransaksikan dapat ditatausahakan dengan aman dan efisien, sementara

Central Counterparty

(CCP)
mengambil alih transaksi derivatif terutama yang dilakukan di luar bursa atau secara
over-the-counter
(OTC) dari para pihak sehingga menurunkan
counterparty chance.

Melihat peran FMI di pasar keuangan yang krusial dalam hal mengalami hambatan operasional serta tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu kontribusi pasar keuangan dalam pembiayaan pembangunan ekonomi dan bahkan dapat menimbulkan risiko instabilitas sistem keuangan, maka pengaturan dan pengawasan FMI semakin disadari pentingnya oleh otoritas di sektor keuangan secara global.

Baca :   Peranan Utang Luar Negeri Terhadap Pembangunan Ekonomi Indonesia

Pengaturan dan pengawasan lazimnya menyangkut aspek-aspek yang minimal harus dipenuhi oleh pihak yang menjalankan (operator) FMI dan mekanisme koordinasi antarotoritas di sektor keuangan, baik secara domestik maupun dengan otoritas terkait di luar negeri dalam hal suatu FMI melayani transaksi yang bersifat lintas negara.

Konsep pengaturan suatu FMI pada dasarnya harus menyeimbangkan antara perannya dalam meningkatkan efisiensi dan mengembangkan pasar keuangan serta meminimalkan potensi risiko yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan. Dengan demikian, mengenali jenis-jenis risiko yang melekat dalam suatu FMI menjadi sangat penting bagi otoritas dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasannya.

Adanya suatu kerangka pengawasan (supervisory framework) yang utuh dan jelas serta didasari oleh suatu landasan hukum yang kuat dan mencakup semua aspek yang melekat dalam suatu bisnis FMI tentu merupakan prasayarat bagi suatu pengaturan dan pengawasan FMI yang efektif dan efisien.

Pendekatan pengaturan suatu FMI pada dasarnya terkait erat dengan sistem perundang-undangan di sektor keuangan suatu negara.

Sejalan dengan perundang-undangan di sektor keuangan dan otoritas terkait di Indonesia, pengaturan FMI di Indonesia saat ini, selain terkait dengan sistem pembayaran, dilakukan melalui pendekatan segmen pasar keuangan yaitu pasar uang dan pasar valas, pasar modal dan pasar komoditas, termasuk pasar derivatifnya.

Pendekatan tersebut tercermin di dalam kerangka pengembangan dan pendalaman pasar keuangan Indonesia yang merupakan upaya bersama otoritas terkait di pasar keuangan yaitu Kementerian Keuangan, Banking concern Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. Kerangka pengembangan dan pendalaman pasar keuangan di Republic of indonesia ini dikenal dengan
Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan (SN-PPPK).

kerangka-SNPPPK.jpg




Gambar:

Kerangka Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan

Melalui
Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan (SN-PPPK)
yang merupakan
unmarried policy framework
yang komprehensif dan terukur dan diarahkan untuk merealisasikan
visi pasar keuangan yang dalam, likuid, efisien, inklusif
,

dan aman
, telah ditetapkan 3 pilar utama yang mendasari kerangka pengembangan tersebut. Ketiga pilar dimaksud yaitu (1) sumber pembiayaan ekonomi dan pengelolaan risiko, (ii) pengembangan infrastruktur pasar keuangan, dan (iii) koordinasi kebijakan harmonisasi ketentuan dan edukasi. Pengembangan infrastruktur pasar keuangan disadari menjadi salah satu pilar kunci yang diharapkan dapat mendukung tersedianya akses informasi dan penyelesaian transaksi yang cepat, aman, dan efisien. Untuk itu,
koordinasi antarotoritas dalam pengembangan FMI
yang berada dalam kewenangan masing-masing menjadi hal yang mutlak dilakukan.

Baca :   Pengaruh Perdagangan Internasional Terhadap Pembangunan Ekonomi

Dalam pengembangan FMI di Indonesia, pendekatan yang mengikuti
best practice
internasional namun terbuka untuk disesuaikan dengan profil, kondisi, preferensi kebijakan serta
national interest
dinilai merupakan pendekatan terbaik saat ini. Konsep pengaturan FMI yang terus diselaraskan dengan penerapan prinsip-prinsip yang dianut secara internasional khususnya oleh
Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS)
dan
International Organization of Securities Commissions (IOSCO)
sebagaimana terangkum dalam
Principles for Financial Market Infrastructure (PFMI
)


(
BIS, 2012).

Stabilitas keuangan yang terjaga sejalan dengan implementasi FMI yang aman, andal, dan efisien merupakan tujuan berbagai prinsip yang dijadikan acuan (guidance) dalam PFMI. Manajemen risiko, efisiensi sumber daya, penyelenggaraan yang
prudent
serta berlaku universalitas merupakan intisari dalam PFMI.

Kejelasan atas rentang kewenangan dan tanggung jawab dari suatu FMI dalam menjamin berlangsungnya operasionalisasi FMI yang andal, aman, dan efisien mengharuskan adanya kerangka pengaturan dan pengawasan yang jelas.
Memiliki mandat sebagai otoritas di bidang moneter sesuai undang-undang, Bank Republic of indonesia memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengawasi pasar uang dan pasar valas termasuk yang berbasis syariah. Melalui kedua pasar tersebut transmisi kebijakan moneter terdampak secara langsung atas kebijakan moneter yang ditempuh oleh Banking company Republic of indonesia.

peran-FMI.jpg

Gambar: FMI berperan penting dalam transmisi kebijakan moneter, kelancaran fungsi sistem pembayaran serta stabilitas sistem keuangan

Lebih khusus, sejalan dengan penguatan peran Depository financial institution Indonesia dalam sistem pembayaran di Indonesia, pada tahun 2019, Bank Indonesia telah mengeluarkan
Pattern
Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 yang salah satunya bertujuan untuk mendukung integrasi ekonomi-keuangan digital nasional yang menjamin fungsi bank sentral dalam proses peredaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan, termasuk di dalamnya pengembangan infrastruktur pasar keuangan.

Menjadi salah satu inisiatif dalam BSPI tersebut, pengembangan infrastruktur pasar keuangan diharapkan dapat dicapai melalui modernisasi infrastruktur dan penguatan kerangka regulasi infrastruktur pasar keuangan guna beroperasi sesuai standar
best practices
dan mendukung implementasi kebijakan secara optimal.
Central deliverables
dalam inisiatif ini mencakup modernisasi BI-RTGS, BI-SSSS termasuk fungsi CSD, dan BI-Electronic Trading Platform
(BI-ETP), serta penguatan kerangka regulasi terkait CCP dan TR termasuk pengembangannya.

Baca :   Berbagai Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah

Lesson learned
dari
Global Financial Crisis
tahun 2008 telah mendorong seluruh negara untuk memperkuat ketahanan pasar keuangan global melalui penguatan serta pengawasan kebijakan di masing-masing negara termasuk elemen infrastruktur.

Sebagai bagian dari G20, pengembangan FMI di Indonesia diakselerasi oleh upaya pemenuhan mandat OTC
Derivatives Market
Reforms

yang merupakan inisiatif G20 dalam upaya reformasi OTC
Derivative Market
melalui Pittsburgh Top tahun 2009. Bertujuan untuk meningkatkan transparansi, mencegah penyalahgunaan pasar (market corruption) dan memitigasi risiko sistemik, 5 agenda terkait dengan OTC
Derivative Market Reforms
ini adalah:

  1. Transaksi OTC derivatif yang standar harus ditransaksikan melalui
    Electronic Trading Platform
    (ETP) atau bursa.
  2. Transaksi OTC derivatif yang standar harus dikliringkan melalui
    Central Counterparty
    (CCP).
  3. Seluruh transaksi OTC derivatif harus dilaporkan melalui
    Merchandise Repository
    (TR).
  4. Seluruh transaksi OTC derivatif yang tidak dikliringkan melalui CCP terkena kewajiban pemenuhan modal yang lebih besar (college capital charges).
  5. Seluruh transaksi OTC derivatif yang tidak dikliringkan melalui CCP terkena kewajiban margin (margining rule).

Implementasi dari 5 calendar yang berfokus pada transaksi derivatif tersebut nantinya diharapkan dapat mendorong resiliensi pasar keuangan domestik dan global sehingga dapat memitigasi krisis serupa dan sebaliknya mendukung keberlangsungan pasar keuangan yang sehat. Untuk itu, bersama dengan otoritas keuangan lainnya, Bank Indonesia berkomitmen untuk secara aktif mendukung upaya pemenuhan mandat dimaksud khususnya di berbagai area yang berada dalam kewenangan BI.

Terdapat 2 jenis
systematically important
FMI yang saat ini telah diatur dan diawasi oleh Banking company Indonesia (mengacu pada PBI No.19/14/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika) yaitu:

  1. BI-

    Real Time Gross Settlement Arrangement


    (BI-RTGS)

    yaitu infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual. (Fungsi
    Payment Organization).
  2. BI-

    Scripless Securities Settlement System


    (BI-SSSS)

    yaitu infrastruktur yang digunakan sebagai sarana Penatausahaan Transaksi dan Penatausahaan Surat Berharga yang dilakukan secara elektronik. (Fungsi
    Primal Securities Depositories
    dan
    Securities Settlement System
    ).

Mengacu kepada pemenuhan mandat
OTC Derivatives Market place Reforms
maupun guna mengimplementasikan
Blueprint
Sistem Pembayaran Indonesia 2025, saat ini Banking company Indonesia sedang mengembangkan
Trading Venue
&
Central Counterparty
untuk transaksi OTC Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar (CCP SBNT) serta
Trade Repository
dengan keterangan sebagai berikut:

peraturan-BI.jpg

Gambar: Pengaturan Depository financial institution Indonesia terkait FMI di Indonesia

Ke depan, Bank Indonesia terus berkomitmen untuk mengupayakan pengembangan
Financial Market Infrastructure
yang dapat mendukung pengembangan pasar keuangan domestik yang dalam, likuid, efisien, inklusif, dan aman dengan tetap memenuhi
best do
dan standar internasional.

Ekonomi Pembangunan Bagian Sektor Keuangan

Source: https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/infrastruktur-pasar-keuangan/default.aspx

Check Also

Contoh Makalah Tentang Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat

Contoh Makalah Tentang Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat Papua Irian Jaya[a] Mamta[1]—Saireri Provinsi otonom …