Hubungan Pembangunan Ekonomi Dan Demokrasi

Hubungan Pembangunan Ekonomi Dan Demokrasi

Oleh : Eddy Cahyono, Asisten SKP Bid. Ekonomi & Pembangunan

Sukses
Pileg 2014  baru saja usai kita lalui,  kini rakyat tengah menanti koalisi  yang tengah  dijajaki para petinggi partai politik  guna menentukan Calon Presiden (Capres) yang  akan berlaga pada Pemilu Pilpres (Pilpres) pada Juli 2014 mendatang.

Kita patut bersyukur Pileg  2014 yang baru lalu  berjalan aman dan demokratis,  sekaligus cerminan makin terkonsolidasinya demokrasi di Republic of indonesia. Demokrasi dan pembangunan ekonomi sejatinya merupakan satu kesatuan utuh yang harus berjalan seiring.

Dengan premis dasar semakin terkonsolidasi demokrasi maka semakin meningkat pembangunan ekonomi suatu negara, mengacu pada landasan kedaulatan rakyat yang memegang kendali utama untuk terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat (Vocalisation Populi Vox Dei).

Secara historis hubungan demokrasi dan pembangunan ekonomi  telah lama menjadi tema kajian yang menyita perhatian para sarjana dan kaum intelektual, yang melahirkan beragam pandangan dan kesimpulan (John Helliwell 1992; Robert Barro 1996; Dani Rodrik 1997).

Hubungan demokrasi dan pembangunan ekonomi di Indonesia menjadi semakin menarik untuk dikaji, ditengah semakin membaiknya key ekonomi Indonesia di era konsolidasi demokrasi pasca reformasi.

Implikasi bagi Indonesia

Pembangunan dan kesejahteraan sebagai buah dari demokrasi  secara sederhana dapat dicermati dari tingkat kemiskinan yang terus turun, Amartya Sen peraih nobel ekonomi 1998, menunjukkan bahwa kemiskinan yang menjerat beberapa negara Asia dan Afrika adalah buah kelalaian negara yang menafikan demokrasi dalam memutar roda perekonomiannya.

Menurut Sen, penyebab dari langgengnya kemiskinan, ketidakberdayaan, maupun keterbelakangan adalah persoalan aksesibilitas.  Jika manusia mempunyai keterbatasan pilihan untuk mengembangkan hidupnya, akibatnya manusia hanya menjalankan apa yang terpaksa dapat dilakukan, bukan apa yang seharusnya bisa dilakukan.

Baca :   Membangun Koperasi Yang Sehat Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Ekonomi Global

Dengan demikian, potensi manusia mengembangkan hidup menjadi terhambat dan kontribusinya pada kesejahteraan bersama menjadi lebih kecil.  Aksesibilitas yang dimaksud Sen adalah terfasilitasinya kebebasan politik, kesempatan ekonomi, kesempatan sosial (pendidikan, kesehatan, dan lain-lain), transparansi, serta adanya jaring pengaman sosial.

Sen melihat bahwa kapitalisme ada gunanya bagi negara-negara berkembang. Kapitalisme menggairahkan perdagangan dan industri di dalam suatu negara. Namun ia tidak menampik bahwa kapitalisme menciptakan jurang yang kian menganga antara kaum kaya dan kaum miskin.

Jika melihat realita di negara-negara Asia-Afrika, kita masih menyaksikan praktek demokrasi yang hanya sebatas demokrasi formal yang tercermin dalam pemilihan umum, sementara itu demokrasi substansial yang menghendaki kekuasaan dan kedaulatan rakyat dalam berbagai kehidupan belum berjalan secara optimal.

Kita patut bersyukut  proses konsolidasi demokrasi di Republic of indonesia jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara tetangga, khususnya kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, kamboja, dan Myanmar.

Tiga kali pelaksanaan pemilu pasca reformasi terus menunjukkan peningkatan kualitas, baik dilihat dari sisi pelaksanaan maupun outputnya, legitimasi pemerintahan yang tinggi sebagai buah demokrasi telah menorehkan berbagai capaian pembangunan ekonomi yang berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perjalanan panjang konsolidasi demokrasi di Indonesia telah memberikan fondasi dalam menciptakan stabilitas dan ketahanan demokrasi sebagai prasyarat pembangunan ekonomi berkelanjutan.  Pembangunan ekonomi yang berlandaskan partisipasi rakyat dengan terus meningkatkan aksesibilitas ekonomi (KUR, PNPM, Pengembangan UMKM), berbagai program kesehatan , pendidikan serta terus menjaga ketahanan ekonomi nasional, melalui program pro rakyat yang selama ini dibingkai dalam 4 klaster program pro rakyat, antara lain BOS, Jamkesmas, Raskin, PKH, PNPM Mandiri, KUR dan penyediaan rumah layak huni telah memberikan manfaat nyata bagi rakyat.

Baca :   Makalah Pembangunan Ekonomi Pertumbuhan Dan Pemerataan

Pembangunan nasional  yang mengedepankan aksesibilitas yang terus dipadu dengan program pro rakyat tersebut telah mendorong penurunan angka pengangguran dan juga kemiskinan. Pada tahun 2004 angka pengangguran tercatat nine,9% kemudian menurun menjadi 6,25% pada tahun 2013.  Angka kemiskinan juga terus mengalami penurunan tahun 2004 xvi,7% menjadai 11,37 pada tahun 2013.

Fundamental ekonomi yang telah terbangun seyogyanya dapat menjadi alternatif dalam melanjutkan berbagai pembangunan ekonomi,  dengan  bertumpu pada peningkatan aksesibilitas, dan fokus pada beberapa isu utama yang perlu mendapat perhatian, antara lain mengatasi masalah kesenjangan, ketimpangan distribusi pendapatan rakyat berdasarkan Indeks Koefisien Ginitelah meningkat, dimana jurang (gap) antara orang kaya dan orang miskin semakin lebar. BPS mencatat Koefisien Gini sejak tahun 2010 hingga 2013 meningkat dari 0,38 menjadi 0,41.

Disamping itu perlu terus meningkatkan komitmen dalam mengembangkan sektor pertanian sebagai penjuru peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengingat sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting dan menentukan, baik dalam soal pangan maupun ekonomi.

Hasil Sensus Pertanian 2013, jumlah rumah tangga yang menggantungkan hidup pada kegiatan usaha tani (rumah tangga tani) mencapai 26,13 juta rumah tangga,  jumlah angkatan kerja nasional pada 2013 mencapai 118,2 juta orang. Dari jumlah ini, penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian sepanjang 2013 berfluktuasi di kisaran 40 juta orang.

Secara faktual, kemiskinan masih berpusat di sektor pertanian. Dari total jumlah penduduk miskin 28,55 juta orang pada September 2013, mayoritas ada di desa, dan itu ada di sektor pertanian.

Harapan akan peningkatkan kesejahteraan dan antusias masyarakat dalam menyambut proses demokratisasi di Indonesia semakin tinggi, tercermin dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif 2014, yang bila merujuk pada hasil hitung cepat SMRC per Jumat (11/4/2014), tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2014 mencapai 72,45 persen, demikian pula prediksi pada Pemilu Pilpres 2014 mendatang.

Baca :   Judul Skripsi Ekonomi Studi Pembangunan 2018

Kita semua tentunya berharap, para pemimpin dan wakil rakyat yang diberi amanah dan mandat oleh rakyat dapat menerjemahkan keinginan rakyat sebagai penerjemahaan “rakyat berkuasa”, melalui visi dan misi yang akan diimplementasikan dalam menjawab tantangan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, seyogyanya  konsolidasi demokrasi dan pembangunan ekonomi  yang berpihak pada rakyat dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan.

Kewaspadaan terhadap kerawanan menuju konsolidasi demokrasi perlu ditingkatkan dengan terus menjalankan komitmen berdemokrasi yang senantiasa berpijak kepada kepentingan masyarakat umum, membangun komitmen dan solidaritas antar elit politik dalam memformulasikan bersama sendi-sendi dan aturan-aturan dasar yang bisa menjadi landasan kemajuan perekonomian rakyat yang berkesinambungan. Semoga (*setkab.get.id)

Hubungan Pembangunan Ekonomi Dan Demokrasi

Source: http://kanalsatu.com/id/post/24696/demokrasi-dan-pembangunan-ekonomi

Check Also

Contoh Makalah Tentang Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat

Contoh Makalah Tentang Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat Papua Irian Jaya[a] Mamta[1]—Saireri Provinsi otonom …