Jurnal Pembangunan Ekonomi Di Kalbar

Jurnal Pembangunan Ekonomi Di Kalbar

Perekonomian Kalimantan Barat pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar iv,78% (c-to-c), dengan total Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku sebesar 231.321,16 (miliar rupiah), dan PDRB per kaita sebesar 42.282,xc (ribu rupiah). Selain itu, tingkat suku bunga di Kalimantan Barat pada tahun 2021 adalah sebesar 3,five% dengan tingkat inflasi 1,45%, dan nilai tukar sebesar Rp14.265,00.

Menilik capaian indikator kesejahteraan, sejak tahun 2017 hingga 2021, capaian IPM Kalimantan Barat tidak pernah lebih tinggi daripada rata-rata nasional, capaian IPM Kalbar tahun 2021 adalah 67,90. Namun demikian, sejak tahun 2017 hingga 2021 IPM di Borneo terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Kalimantan Barat mencapai 354 ribu jiwa atau sekitar half dozen,84 persen dari full penduduk, angka ini turun dibanding dengan tahun 2020 dimana jumlah penduduk miskin mencapai 370,71 ribu jiwa. Secara nasional, ketimpangan pendapatan di Kalimantan Barat masih dibawah rata rata nasional. Nilai rasio gini Kalbar berdasarkan information BPS September 2021 tercatat masih berada di bawah rata-rata rasio gini nasional yaitu sebesar 0,315.

Tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Barat berada di bawah rata-rata tingkat pengangguran nasional selama kurun waktu 2017-2021. Namun demikian, meskipun Tingkat

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) fluktuatif sejak tahun 2017, tingkat pengangguran terus meningkat sejak 2018 hingga 2021, lonjakan tertinggi ada di tahun 2020 saat pandemi mulai melanda, dan di tahun 2021 meskipun tingkat pengangguran kembali naik namun kenaikannya hanya 0,01% dan cenderung lebih terkendali dibanding tahun sebelumnya, yaitu berada di angka 5,82%. Berdasarkan data BPS, NTP (Nilai Tukar Petani) dan NTN (Nilai Tukar Nelayan) Borneo Barat terus meningkat sejak tahun 2019 hingga 2021, yaitu sebesar 128,68 untuk NTP dan 105,ten untuk NTN pada tahun 2021.

Baca :   Ringkasan Faktor Faktor Pembangunan Ekonomi

Dengan menggunakan tiga jenis analisis terkait sektor unggulan dan potensial yaitu
Klassen Typology Method,
location caliber, dan analisis
shift share, sektor-sektor yang menjadi sektor unggulan di Provinsi Borneo Barat adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebagai sektor unggulan di Kalimantan Barat menyumbang penerimaan Kalimantan Barat sebesar Rp1.646,34 Miliar atau 20,61% dari total penerimaan pajak di Kalimantan Barat tahun 2021. Pertumbuhan penerimaan tersebut didorong oleh ekspor langsung minyak kelapa sawit produk Borneo yang menyebabkan tingginya penerimaan pada sektor Bea Keluar serta adanya kenaikan harga minyak sawit di pasar internasional.  Alokasi belanja untuk plan yang berhubungan dengan sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan sebesar Rp509,954 Miliar dari pendanaan APBD dan Rp1,792 Triliun dari APBN.

Belanja untuk sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang sebesar Rp453,626 Miliar untuk belanja APBN dan Rp288,382 Miliar belanja APBD. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar Rp9,286 Triliun dari APBN dan Rp8,771 Triliun dari APBD.  Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial sebesar Rp224,338 Miliar dari sisi APBN dan Rp4,064 Triliun dari segi belanja APBD.

Sementara untuk sektor potensial daerah, terdapat three sektor potensial di Provinsi Borneo Barat yaitu: Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, dan Pengadaan Listrik dan Gas. Sektor pertambangan dan penggalian menyumbang pendapatan pajak terbesar yaitu 15,89% atau sebesar Rp1024,58 Miliar pada tahun 2021. Sektor Industri Pengolahan mendapatkan porsi belanja APBN sebesar Rp16,936 Miliar dan sebesar Rp46,077 Miliar dari pemerintah daerah. Sektor Pengadaan Listrik dan Gas memperoleh Rp10,338 Miliar dari belanja APBN dan Ro93,838 Miliar dari belanja APBD Kalbar.

Baca :   Peran Dan Fungsi Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia

Pada harmonisasi Belanja KL dengan TKDD secara umum keberadaan output dari Belanja Chiliad/L maupun TKDD (DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa) telah selaras antara output diantara keduanya. Perbedaan yang tejadi lebih disebabkan terdapat perbedaan tujuan kegiatan sebagaimana terdapat dalam Kementerian/Lembaga dan TKDD, sehingga dihasilkan capaian output dengan satuan yang berbeda dan tidak bisa dibandingkan.

Dalam kaitannya antara belanja One thousand/L dan Daerah pada tahun 2021 dengan
major project
sebagaimana terdapat pada Prioritas Nasional dapat diperoleh kesimpulan bahwa mayoritas
major projection
yang berkaitan dengan kebutuhan daerah masyarakat dapat ditemukan output baik pada belanja Pemerintah Pusat maupun belanja Pemerintah Daerah, namun pada
major project
yang merupakan pembangunan infrastruktur strategis belum dapat ditemukan korelasi/hubungan output dengan belanja K/L maupun Belanja Daerah tahun 2021.

Analisis selengkapnya seputar indikator ekonomi markro, kesejahteraan, sektor unggulan dan potensial Kalimantan Barat serta harmonisasi belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat diunduh di Kajian Fiskal Regional Kalimantan Barat Tahun 2021 pada tautan berikut: bit.ly/KFRKalbar-2021

Jurnal Pembangunan Ekonomi Di Kalbar

Source: https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/kalbar/id/data-publikasi/berita-terbaru/3000-kajian-fiskal-regional-kfr-tahun-2021-pertumbuhan-ekonomi-kalimantan-barat-capai-4,78.html

Check Also

Contoh Makalah Tentang Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat

Contoh Makalah Tentang Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat Papua Irian Jaya[a] Mamta[1]—Saireri Provinsi otonom …