Masa Orde Baru adalah masa pemerintahan yang berlangsung di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang menggantikan kepemimpinan Presiden Soekarno. Masa pemerintahan ini berlangsung dari tahun 1966 hingga tahun 1998 dan menjadi salah satu sistem pemerintahan paling lama yang bertahan di Indonesia. Di masa ini, lahir juga beberapa kebijakan.

Selama 32 tahun masa kepemimpinan Presiden Soeharto, banyak kebijakan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap proses berjalannya negara Indonesia. Mulai dari kebijakan politik maupun ekonomi. Seperti apa dampak kebijakan politik dan ekonomi yang ditempuh pada masa Orde Baru ini?

Pada materi sebelumnya telah dijelaskan bahwa pada masa Orde Baru pemerintah mengeluarkan kebijakan politik menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. Dimana, masing-masing kebijakan tersebut dikeluarkan berdasarkan dengan kebutuhan dari kondisi negara Indonesia yang idealnya menguntungkan dan mengedepankan kepentingan rakyat banyak.

Sedangkan dari sisi ekonomi, pemerintah mencanangkan program rehabilitasi ekonomi Orde Baru yang berlandaskan pada TAP MPRS No.XXIII/1966 yang mengharuskan masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain termasuk politik.

Guna mewujudkan perbaikan ini maka pemerintah berusaha untuk mengatasi dampak dari hiperinflasi dan menyusun APBN, serta mengurusi hutang luar negeri dan mencari sumber hutang baru dengan bunga renda agar bisa melakukan rehabilitasi dan pembangunan ekonomi sampai periode berikutnya.

(Baca juga: Indonesia di Masa Orde Baru)

Kebijakan politik dan ekonomi yang ditempuh pada masa Orde Baru ini, nyatanya memiliki dampak terhadap Indonesia. Dimana, untuk dampak kebijakan politik sendiri pada masa Orde Baru dapat terlihat dari beberapa hal berikut ini :

  • Pemerintah sentralistik yang berarti seluruh pengambilan keputusan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat
  • Kepemimpinan yang cenderung otoriter karena penggunaan pendekatan keamanan
  • Golkar menjadi alat utama penstabil perekonomian, sementara PDI dan PPP hanya bertindak sebagai pendamping
Baca :   Proposal Skripsi Fakultas Ekonomi Pembangunan Unlam Banjarmasin

Disamping itu, dari sisi ekonomi sendiri yang menitikberatkan kepada perbaikan ekonomi rakyat diatas segala soal-soal nasional yang lain termasuk politik, nyatanya menghasilkan beberapa dampak yang positif antara lain :

  • Indonesia dapat mencapai swasembada pangan pada 14 November 1985
  • Indonesia berubah dari negara pengimpor beras menjadi negara pengekspor beras
  • Adanya penurunan drastis dari angka kematian dan angka kemiskinan
  • Angka pendidikan sekolah dasar yang melejit akibat plan SD dan SMP Inpres (program ABRI masuk desa)

Revolusi Hijau

Dampak lain yang terjadi akibat pemerintahan masa Orde Baru adalah adanya revolusi hijau. Revolusi hijau merupakan perubahan cara atau metode yang dilakukan dalam pertanian dari yang semula merupakan pertanian tradisional (peasant) berubah menjadi pertanian modern (farmers). Guna meningkatkan hasil pertanian tersebut, maka pemerintah memberikan 4 cara peningkatan hasil pertanian seperti :

  • Intensifikasi

Intensifikasi merupakan suatu usaha untuk meningkatkan hasil pertanian tanpa menambah luas lahan pertanian, melainkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian. Perubahan ini dilakukan dengan cara Panca Usaha Tani yang meliputi : Pemilihan dan penggunaan bibit unggul, Pemupukan yang cukup, Pengairan yang cukup, Pemberantasan hama secara intensif, dan Teknik penanaman yang baik.

  • Ekstensifikasi

Ekstensifikasi adalah usaha yang dapat dilakukan oleh petani guna meningkatkan hasil pertanian melalui perluasan wilayah atau penambahan produksi. Misalnya, adalah melalui penambahan jumlah tenaga kerja dan atau memperluas area pertanian.

  • Diversifikasi

Diversifikasi adalah upaya peningkatan hasil pertanian dengan cara menganekragamkan komoditas pertanian. Salah satu langkah diversifikasi adalah minapadi yaitu penyebaran benih ikan di lahan pertanian.

  • Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah upaya peningkatan hasil pertanian dengan cara pemulihan sumber daya pertanian yang sudah rusak atau berada dalam kondisi kritis. Misalnya adalah penghentian tanam pada setelah 6 kali tanam untuk mengembalikan unsur hara di dalam tanah.