Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

MUHAMMAD, IRSYAD
(2015)
ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.
Diploma thesis, Universitas Andalas.

[img]



Text (Skripsi Full Text)

1115.pdf
– Published Version

Restricted to Repository staff only


Download (943kB)

Abstruse

Kemiskinan merupakan kondisi absolut dan relatif yang menyebabkan
seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai
kemampuan untuk mencukupi kebutuhan minimumnya sesuai dengan tata nilai
atau norma tertentu yang berlaku di dalam masyarakat karena sebab-sebab natural,
kultural, atau struktural. Seseorang dikatakan miskin jika tingkat pendapatannya
tidak memungkinkan orang tersebut untuk memenuhi tata nilai dalam masyarakat,
sedangkan tata nilai itu sangat dinamis (Nugroho dan Dahuri, 2004). Menurut
Midgley (2004) menyatakan kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kondisi
deprivasi materi dan sosial yang menyebabkan individu hidup di bawah standar
kehidupan yang layak, atau kondisi di mana individu mengalami deprivasi relatif
dibandingkan dengan individu yang lainnya dalam masyarakat.
Fenomena kemiskinan telah berlangsung sejak lama, dan telah dilakukan
berbagai upaya dalam menanggulanginya, namun sampai saat ini masih terdapat
lebih dari 1,2 Milyar penduduk dunia yang hidup dengan pendapatan kurang dari
1 (satu) dolar perhari (Todaro, 2011). Tiga ciri utama Negara berkembang yang
menjadi penyebab dan sekaligus akibat yang saling terkait pada kemiskinan.
Pertama, prasarana dan sarana pendidikan yang tidak memadai sehingga
menyebabkan tingginya jumlah penduduk yang buta huruf dan tidak memiliki
keterampilan ataupun keahlian. Ciri kedua, sarana kesehatan dan pola konsumsi
buruk sehingga hanya sebahagian kecil penduduk yang bisa menjadi tenaga kerja
two
yang produktif dan yang ketiga adalah penduduk yang terkosentrasi di sektor
pertanian dan pertambangan dengan metode produksi yang telah using dan
ketinggalan zaman (Jhinghan, 2012).
Republic of indonesia sebagai Negara Berkembang tidak lepas dari masalah
kemiskinan. Berdasarkan data Banking concern dunia (2004), jumlah penduduk miskin
Indonesia pada tahun 2002 bukanlah x sampai 20%, tetapi telah mencapai 60%
dari penduduk Indonesia yang berjumlah 215 juta jiwa. Hal ini di tandai karena
ketidakmampuan mengakses sumber-sumber permodalan, beragamnya kondisi
sosial budaya masyarakat, serta infrastruktur yang belum di manfaatkan oleh
masyarakat untuk memperbaiki kehidupannya. Selain itu, masalah kemiskinan
juga bersifat multidimensional karena bukan hanya menyangkut ukuran
pendapatan, tetapi juga kerentanan dan kerawanan untuk menjadi miskin,
kegagalan dalam pemenuhan hak dasar, dan adanya perbedaan perlakuan
seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara
bermartabat (Agussalim, 2009).
Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pembangunan nasional adalah
salah satu upaya untuk menjadi tujuan masyarakat adil dan makmur. Sejalan
dengan tujuan tersebut, berbagai kegiatan pembangunan telah diarahkan kepada
pembangunan daerah khususnya daerah yang relatif mempunyai kemiskinan yang
terus naik dari tahun ke tahun. Pembangunan daerah dilakukan secara terpadu dan
berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan
akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui
pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Oleh karena itu, salah satu
3
indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan
jumlah penduduk miskin. Efektivitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin
merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrument
pembangunan. Hal ini berarti salah satu kriteria utama pemilihan sektor titik berat
atau sektor andalan pembangunan nasional adalah efektivitas dalam penurunan
jumlah penduduk miskin (Simatupang dan Saktyanu, 2003).
Kemiskinan bukan hanya menjadi masalah pokok dan tanggung jawab
pemerintah pusat, terlebih setelah dilaksanakannya otonomi daerah dimana setiap
daerah diberi kewenangan dalam mengatur daerahnya masing-masing sehingga
kemiskinan sekarang juga menjadi tanggung jawab utama pemerintah daerah.
Permasalah di Sumatera Barat tidak jauh berbeda dengan pemerintah pusat yaitu
tingginya angka kemiskinan. Berdasarkan data dari BPS Sumatera Barat (2008)
persentase kemiskinan pada tahun 2002 sebesar xi,6 %, lalu di tahun 2005 turun
menjadi ten,nine % dan meningkat di tahun 2006 menjadi 12,5 % kemudian di tahun
2008 kembali turun menjadi 10,57 %. Berdasarkan data tersebut, menunjukkan
bahwa persentase kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat berfluktuasi dan
penanggulangannya pun tidaklah mudah.
4
Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu Kabupaten di Sumatera
Barat yang memiliki permasalahan tentang kemiskinan. Berdasarkan data dari
Badan Pusat Statistik (dalam Tambunan) persentase kemiskinan Kabupaten Lima
Puluh Kota dari tahun 2002 sampai tahun 2013 mempunyai pertumbuhan
kemiskinan rata-rata sebesar -0,02%. Pada tahun 2003 persentase kemiskinan di
Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 0,01% berarti angka tersebut menunjukkan
terjadinya kenaikkan angka kemiskinan di daerah tersebut, pada tahun 2008
persentase kemiskinan sebesar -0,25% yang berarti angka tersebut menunjukkan
terjadinya penurunan jumlah kemiskinan. Sedangkan pada tahun 2010 pesentase
kemiskinan 0,17% yang berarti terjadi kenaikkan kemiskinan dan pada tahun
2013 persentase kemiskinan -0,06% yang berarti terjadi penurunan tingkat
kemiskinan. Meskipun dari tahun 2002-2013 menunjukkan persentase kemiskinan
cendrung menurun, namun pada tahun 2005, 2006, dan 2010 terjadi kenaikan
persentase kemiskinan. Hal ini diduga dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi,
Indeks Pembangunan Manusia, dan Pengangguran.
Salah satu hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk menekan angka
kemiskinan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan
Manusia dan mengurangi tingkat pengangguran. Menurut Siregar dan
Wahyuniarti (2006) pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan
(necessary condition) bagi pengurangan kemiskinan. Untuk peningkatan
pertumbuhan ekonomi, peran Pemerintah sangat besar dalam memberikan
kontribusi dengan suatu kebijakan untuk mengalokasi pengeluran dengan
memprioritaskan sektor unggulan (Yulianita dalam Pratiwi, 2014). Menurut
5
asumsi cateris paribus jika Pertumbuhan Ekonomi meningkat sebesar 1% maka
akan mengurangi tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lima
Puluh Kota dari tahun 2002-2013 cendrung meningkat dengan rata-rata
pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya sebesar 5,96%. Akan tetapi pada tahun
2009 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,45% sedangkan
kemiskinan pada tahun 2010 menunjukkan 0,17% yang berarti terjadi kenaikkan
tingkat kemiskinan.
Napitupulu (2007), IPM adalah salah satu tolok ukur pembangunan suatu
wilayah yang berkorelasi negatif terhadap kondisi kemiskinan di wilayah tersebut,
karena diharapkan suatu daerah yang memiliki nilai IPM tinggi, idealnya kualitas
hidup masyarakat yang tinggi atau dapat dikatakan pula bahwa jika nilai IPM
tinggi maka seharusnya kemiskinan rendah. Menurut asumsi cateris paribus jika
ipm meningkat sebesar 1% maka akan menurunkan tingkat kemiskinan. IPM di
Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2002-2013 cendrung meningkat dengan
rata-rata pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya sebesar 69,65%. Hal ini sejalan
dengan teori sebelumnya yang menyebutkan jika IPM yang berada di daerah
tersebut cendrung naik juga mengurangi tingkat kemiskinan. Meskipun tingkat
kemiskinan di Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan tren menurun, akan
tetapi pada tahun tertentu tinggkat kemiskinan di Kabupaten Lima Puluh Kota
dari tahun 2002-2013 mengalami berfluktuasi.
Sukirno (2012) Pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam
perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperolehnya.
Menurut asumsi cateris paribus jika Pengangguran meningkat sebesar 1% maka
half dozen
akan mengurangi tingkat kemiskinan. Pengangguran di Kabupaten Lima Puluh
Kota dari tahun 2002-2013 cendrung berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan
ekonomi setiap tahunnya sebesar 0,20%. Pengangguran dapat mempengaruhi
kemiskinan dengan berbagai cara (Tambunan, 2001). Maka dari itu pengangguran
dari tahun 2002 sampai tahun 2013 diperkirakan mempunyai dampak terhadap
kemiskinan di Kabupaten Lima Puluh Kota.
Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan maka
penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh,
Pertumbuhan Ekonomi, IPM, dan Pengangguran Terhadap Tingkat
Kemiskinan di Kabupaten Lima Puluh Kota”.

Item Blazon: Thesis (Diploma)
Subjects: H Social Sciences > HB Economic Theory
Divisions: Fakultas Ekonomi > Ilmu Ekonomi
Depositing User:
Mr Azi Rahman
Date Deposited: 03 Mar 2016 03:16
Last Modified: 03 Mar 2016 03:sixteen
URI: http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/3119

Actions (login required)

View Item View Item

Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Source: http://scholar.unand.ac.id/3119/

Baca :   Pengaruh Teknologi Terhadap Pembangunan Ekonomi Pdf

Check Also

Contoh Makalah Tentang Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat

Contoh Makalah Tentang Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat Papua Irian Jaya[a] Mamta[1]—Saireri Provinsi otonom …