Pemerintah naikkan harga BBM subsidi, ekonom: ‘Kebijakan yang salah sasaran dan cari gampangnya saja’

Sumber gambar,

ANTARA FOTO/Makna Zaezar

Keterangan gambar,

Mahasiswa berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di depan kantor DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (05/09).

Kebijakan pemerintah Indonesia menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan alasan karena sekitar lxx% subsidi BBM dinikmati kelompok masyarakat mampu, disebut pengamat ekonomi sebagai upaya “yang tidak tepat dan salah sasaran”.

“Ini seperti targetnya menyembuhkan batuk, tapi yang diobati panu. Ini kan salah sasaran, dan kebijakan mencari gampangnya saja,” kata pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, kepada BBC News Indonesia, Senin (05/09/2022).

Alih-alih meningkatkan harga BBM, menurut Direktur Celios (Center of Economical and Law Studies), Bhima Yudhistira, pemerintah harus melakukan pembatasan dan pengawasan ketat dalam penyaluran BBM.

“Kesalahan dalam pengelolaan, pembatasan hingga pengawasan oleh pemerintah, malah dibebankan kepada seluruh masyarakat,” katanya.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Republic of indonesia, Piter A Redjalam mengatakan, subsidi BBM tidak sekadar dilihat dari nilai transaksi jual beli di SPBU, tapi pengaruhnya ke perekonomian yang melindungi kelompok miskin.

Baca juga:

  • Harga BBM subsidi resmi naik, meski pemerintah sudah diperingatkan tentang dampak sosialnya
  • Pemerintah kaji kenaikan harga BBM subsidi, ahli ekonomi peringatkan masyarakat lapisan bawah akan paling terdampak
  • Harga BBM: Negara-negara Asia berburu minyak Rusia dengan harga diskon, bagaimana Indonesia?

Menanggapi itu, Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo mengatakan, kenaikan harga akan menyediakan ruang fiskal lebih leluasa untuk belanja yang lebih produktif, termasuk juga melakukan perbaikan dalam sasaran pengguna BBM.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mengatakan, risiko beban subsidi tanpa kenaikan harga menjadi Rp698 triliun, dari alokasi saat ini sekitar Rp502 triliun.

Kini setelah harga BBM subsidi dinaikkan, anggaran untuk BBM diprediksi tetap membengkak menjadi Rp650 triliun – meningkat lebih dari empat kali lipat dibanding anggaran APBN 2022 sebesar Rp152,5 triliun.

Artinya, selisih anggaran BBM dinaikkan dan tidak berada di bawah Rp50 triliun.

Keluhan masyarakat bawah, ’mereka yang salah hitung, kami yang menanggung’

Pengemudi ojek online asal Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Suriadi Sinamo, kecewa dengan keputusan pemerintah menaikan harga BBM.

“Aku pikir begini, kalau lah alasan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi karena banyak dipakai orang mampu, kenapa malah menaikkan harganya? Seharusnya kan pengawasan diperketat. Bukan malah harganya yang dinaikkan,” kata Suriadi kepada wartawan Nanda Fahriza Batubara yang melaporkan untuk BBC News Republic of indonesia, Senin (05/09).

Pada Sabtu (03/09) lalu, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi.

Salah satu alasan yang disampaikan Jokowi adalah seventy% BBM subsidi selama ini dinikmati oleh kalangan warga yang mampu secara finansial.

Baca :   Kelembagaan Dalam Pembangunan Ekonomi Pdf

Alasan lain di antaranya adalah peningkatan tajam anggaran subsidi dan kompensasi tahun anggaran 2022 dari yang awalnya Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun.

Sumber gambar,

ANTARA FOTO/Fauzan

Keterangan gambar,

Pengemudi ojek online menunggu penumpang di depan Stasiun Tangerang, Kota Tangerang, Banten, Senin (05/09).

Sederet alasan di atas membuat Suriadi semakin heran.

“Inilah yang lucunya itu. Mereka yang salah hitung-hitungannya, tapi malah menaikkan harga BBM. Ini kan yang dirugikan rakyat kecil seperti kami. Kenapa mereka yang salah tapi justru kami yang dirugikan?” katanya.

Menurut Suriadi, yang mendapat penghasilan Rp50.000 – Rp70.000 per hari dari menarik ojek online, menaikkan harga BBM di tengah kondisi perekonomian yang belum pulih akibat pandemi Covid-19 hanya akan memperburuk keadaan.

“Saya cuma bisa berdoa supaya pemerintah sadar dan membatalkan kebijakan itu. Kalau seperti ini, saya yakin banyak masyarakat yang hidupnya sulit akan semakin sulit,” ujarnya.

Senada, Irwan Gumanti, warga yang terdaftar sebagai calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) mengatakan, menolak kenaikan BBM.

Namun, dia hanya bisa pasrah terhadap kebijakan itu.

“Sebenarnya kalau dibilang mencukupi (BLT BBM Rp600.000), ya tidak. Tapi kalau memang begitu keputusan pemerintah, ya mau bagaimana, saya orang kecil,” kata warga Kecamatan Bohorok, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara itu.

Baca juga:

  • Bisa tekan pengeluaran, warga dusun di Sumedang pakai biogas dari limbah tahu

  ‘Sakitnya batuk, yang diobati panu’

Sumber gambar,

ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman

Keterangan gambar,

Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di Serang, Banten, Senin (05/09).

Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menyebut keputusan menaikkan harga BBM merupakan bentuk ketidaksesuaian antara masalah dan solusi.

Ditambah lagi, katanya, kenaikan harga tidak akan menyelesaikan akar permasalahan dari ‘kecanduan akan BBM’.

“Kebijakan ini tidak tepat sasaran. Misalnya targetnya menyembuhkan sakitnya batuk, yang diobati panu.” Kata Fahmy.

Fahmy mengartikan kalau masalahnya lxx% penyaluran BBM tidak tepat sasaran, “kenapa sasaran itu yang tidak fokus diselesaikan dulu? Bukan malah dengan menaikan BBM”.

Fahmi menambahkan, ketika pemerintah mampu melakukan perbaikan dengan melakukan pembatasan dan pengawasan penggunaan BBM maka beban subsidi dapat diminimalisir, tanpa perlu menaikan harga BBM.

“Contoh, tetapkan pembatasan Pertalite dan solar hanya untuk sepeda motor dan angkutan umum. Lalu masyarakat mampu itu dipaksa migrasi ke Pertamax,” katanya.

Baca juga:

  • BLT BBM: Karut marut data penerima bansos, orang yang sudah meninggal masih tercantum sebagai penerima bansos

‘Tidak kreatif dan tidak ada perbaikan’

Sumber gambar,

ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas

Keterangan gambar,

Petugas melayani pengisian BBM solar subsidi di salah satu SPBU di Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, Sabtu (27/08).

Senada, Direktur CELIOS (Heart of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira mengatakan, sejak 2014 hingga sekarang, pemerintah selalu menggunakan narasi yang sama, yaitu dinikmati orang yang mampu saat menaikkan harga BBM.

Baca :   Hubungan Pembagunan Ekonomi Dengan Pembangunan Pariwisata

“Dari 2014 sampai sekarang, tidak ada upaya perbaikan pendataan ataupun pembatasan. Pertalite digunakan semua kalangan, solar bocor ke industri yang tidak berhak. Jadi yang dilakukan pemerintah selama ini apa?” kata Bhima.

Solusi menaikkan harga di tengah gagalnya upaya pemerintah dalam mengontrol penggunaan BBM, menurut Bhima, merupakan mekanisme yang tidak kreatif dan tetap akan membuat APBN jebol.

“Kesalahan pengelolaan kebijakan BBM akhirnya dibebankan kepada seluruh masyarakat dari berbagai kelas, dari yang tidak punya kendaraan, kelas miskin, menengah rentan, hingga 64 juta UMKM. Semua terkena dampaknya,” katanya.

Dibandingkan kenaikan harga BBM, kata Bhima, pemerintah harusnya melakukan upaya pembatasan penggunaan BBM karena memiliki efek yang jauh lebih kecil dan terlokalisir terhadap perekonomian masyarakat.

Selain itu, kata Bhima, pemerintah juga masih memiliki ruang fiskal dalam menjaga harga BBM.

Dia mencontohkan, dengan memangkas anggaran hingga membubarkan kementerian/lembaga yang menjadi beban negara.

Kemudian memangkas proyek-proyek infrastruktur yang masih dalam tahap studi kelayakan.

“Atau dengan renegosiasi utang melalui DSSI (Debt Service Break Initiative) dalam K-20. Jadi sebenarnya banyak cara kreatif,” katanya.

Sementara itu, Direktur Riset CORE Indonesia, Piter A Redjalam juga mengaku tidak setuju atas pernyataan bahwa lxx% BBM subsidi dinikmati kelompok mampu.

“Ini kesalahan ‘komunikasi’ yang disuarakan pemerintah, tidak tepat,” katanya.

Menurutnya, kelompok miskin lah yang sangat merasakan dampak besar dari subsidi BBM.

“Menikmati subsidi BBM tidak harus membeli BBM. Lebih dari itu, subsidi berperan membuat inflasi relatif, harga tidak melonjak, pertumbuhan ekonomi cukup tinggi dan terbuka lapangan kerja. Itu siapa yang menikmati? Kelompok miskin,” katanya.

BBM naik, anggaran tetap bengkak

Sumber gambar,

ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Keterangan gambar,

Petugas mengganti papan harga SPBU jelang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Jakarta, Sabtu (03/09).

Dalam wawancara dengan CNBC Television, Senin (05/09), Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, walaupun telah dilakukan kenaikan harga BBM, anggaran untuk subsidi dan kompensasi tetap akan membengkak.

Suahasil mengatakan, dengan kenaikan harga Pertalite dan solar, pemerintah memperkirakan anggaran meningkat menjadi Rp650 triliun, melebih anggaran saat ini sebesar Rp502,4 triliun.

Sementara jika BBM tidak dinaikan, pemerintah mengestimasikan anggaran mencapai Rp698 triliun hingga akhir tahun.

Perkiraan subsidi itu dihitung berdasarkan kuota Pertalite 29 juta kiloliter dan solar 17,4 juta kiloliter, harga minyak dunia dan nilai tukar mata uang.

Terdapat selisih hampir Rp50 triliun jika BBM dinaikan dan tidak.

Dalam kesempatan terpisah sebelumnya, Suahasil juga mengatakan anggaran subsidi dan kompensasi akan jauh lebih bermanfaat apabila dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan.

“Rp502 triliun kalau pakai bangun rumah sakit dapat iii.000, bangun sekolah dasar dapat 227.000, atau dapat 41.000 puskesmas. Atau kalau dipakai untuk jalan tol dapat iii.500 km jalan tol,” kata Suahasil.

Baca :   Faktor Yg Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Dan Pembangunan Ekonomi

Baca juga:

Sebelumnya, pemerintah memutuskan menaikan tiga harga BBM Sabtu (03/09).

Pertalite naik dari Rp7.650 menjadi Rp ten.000/liter.

Harga solar subsidi dari Rp5.150 ke Rp half dozen.800/liter, dan Pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.500/liter.

Presiden Jokowi mengatakan, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun ini telah meningkat tiga kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun.

“Dan lebih dari 70% subsidi justru dinikmati kelompok masyarakat mampu, yaitu pemilik mobil pribadi,” ujarnya,

“Sehingga pemerintah harus membuat keputusan yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah,” ia menambahkan.

Presiden menyebut, Pemerintah akan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM sebesar Rp12,four triliun kepada 20,65 juta keluarga.

Selain itu Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp9,vi triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta.

Presiden juga memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan 2% dana transfer umum yaitu sebesar Rp2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online, dan untuk nelayan.

Pemerintah: Sasaran dan pembatasan akan dilakukan

Sumber gambar,

ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas

Keterangan gambar,

Pengendara roda dua mengisi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Mandala, Lebak, Banten, Sabtu (03/09)

Menanggapi kritikan ekonom tersebut, Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo mengatakan terdapat prioritas jangka pendek, menengah, dan panjang yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi beban anggaran subsidi BBM.

“Dalam jangka pendek, kebijakan menaikkan harga BBM akan menyediakan ruang fiskal yang lebih leluasa untuk belanja yang lebih produktif,” katanya melalui pesan singkat.

“Menaikkan harga termasuk dalam perbaikan sasaran. Kalau konsumen mayoritas kelompok mampu, maka yang menanggung kenaikan adalah masyarakat mampu. Dan yang tidak mampu dibantu dengan bantalan sosial BLT BBM,” ujarnya.

Yustinus menambahkan, pemerintah juga akan melakukan upaya pembatasan, pengawasan dan lainnya agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.

Sumber gambar,

ANTARA FOTO/Rahmad

Keterangan gambar,

Sejumlah kendaraan antre menunggu BBM jenis Pertalite dan solar subsidi di salah satu SPBU di Lhokseumawe, Aceh, Rabu (31/08).

Selain keputusan menaikan BBM, asal dana untuk subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp502,4 triliun juga mendapat kritikan.

Alokasi subsidi yang berjumlah Rp208,nine triliun digunakan untuk subsidi BBM dan LPG sebesar Rp149,6 triliun, serta subsidi listrik Rp59,6 triliun.

Kemudian, dana kompensasi berjumlah Rp293,5 triliun dialokasikan untuk BBM sebesar Rp252,5 triliun dan listrik Rp41 triliun.

Anggota Komisi VI DPR, Rieke Diah Pitaloka, mempertanyakan angka kompensasi tersebut merujuk pada nomenklatur Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2022 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 hanya tertulis subsidi BBM sebesar Rp14,5 triliun.

Menurutnya, tidak ada nomenklatur untuk kompensasi BBM.

Subsidi dan kompensasi adalah dua metode bantuan yang berbeda, walaupun sama-sama menggunakan dana APBN.

Subsidi adalah transfer dana dari pemerintah yang bertujuan untuk menurunkan harga dari nilai keekonomian sehingga masyarakat mampu mendapatkan barang atau jasa tersebut.

Contohnya adalah subsidi untuk BBM solar, LPG 3 Kg dan listrik.

Sementara, kompensasi adalah dana yang dikeluarkan pemerintah ke badan usaha atas kekurangan penerimaan perusahaan karena menanggung selisih harga jual.

Kompensasi diberikan kepada Pertamina dan PLN.

Menanggapi itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa seluruh subsidi diaudit oleh BPKP sebelum dilakukan pembayaran.

Artinya, lanjut Sri Mulyani, BPKP akan melihat book, biaya produksi, dan perbedaan antara harga yang diatur dengan harga yang terjadi.

Senada, Stafsus Menkeu Yustinus Prastowo dalam akun Twitternya menjelaskan, subsidi energi sebesar Rp208,9 triliun tercantum dalam lampiran Iv Perpres tersebut.

Sementara untuk alokasi kompensasi sebesar Rp293,5 triliun (ditambah bantuan lain sehingga menjadi total ekonomi Rp301 triliun) terletak di Lampiran IV bagian 999.08, yang merupakan subbagian anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) yang dikelola Menkeu.

Anggaran itu, kata Prastowo memiliki fungsi sebagai cadangan untuk keperluan tertentu, salah satunya adalah pembayaran kompensasi tarif listrik dan BBM.