Kesimpulan Dan Saran Makalah Ekonomi Pembangunan

Kesimpulan Dan Saran Makalah Ekonomi Pembangunan







MAKALAH ADMINISTRASI PEMBANGUNAN


”Permasalahan administrasi pembangunan di negara berkembang”


Nama
: Muhammad Irawadi Sofyan


NIM

: 7213063/PA


Kelas
: A2 (Semester Iv)






Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Muhammadiyah Selong


KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Illahi Rabbi yang telah memberikan kekuatan untuk dapat menyelesaikan halaman demi halaman makalah ini.

Shalawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sebagai sang motivator dan inspirator terhebat sepanjang zaman.

Penulis sangat sadar bahwa setiap pencapaian adalah buah dari kerja dan sokongan banyak pihak yang begitu luar biasa, oleh karenanya tanpa mempermasalahkan hierarkinya, maka penulis  ingin sekali menyampaikan ucapanterima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang memiliki andil terhadap pembuatan makalah ini baik bantuan moriil maupun materiil.

Semoga  makalah yang penulis beri judul “
Permasalah administrasi pembangunan dinegara berkembang
”  ini dapat menjadi suatu kontribusi positif dan konstruktif bagi para pembaca, serta diharapkan dapat menambah cakrawala berfikir kita dan tentunya dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi penulis khususnya.





Selong, 26
Mei 2016





M. Irawadi Sofyan

KATA PENGANTAR……………………………………………………………………..   ii

DAFTAR ISI………………………………………………………………………………….    3

BAB I. PENDAHULUAN

1.1       Latar Belakang………………………………………………………………………   4

1.ii       Rumusan Masalah………………………………………………………………..     5

one.three       Tujuan Penulisan………………………………………………………………….     five

BAB 2. PEMBAHASAN

ii.i

Administrasi pembangunan……………………………………………..           6

two.2       Keadaan administrasi dinegara bekembang…………………………….      viii

2.3       Masalah administrasi pembangunan di negara berkembang.. ..          10


BAB III. PENUTUP

three.1       Kesimpulan……………………………………………………………………..
         12


DAFTAR FUSTAKA…………………………………………………………………..

12

BAB I

PENDAHULUAN

i.1         Latar Belakang

Ada berbagai pengertian mengenai
administrasi. Yang paling mendasar adalah pengertian dari Waldo, yang menyatakan bahwa
administrasi negara
adalah
species
dari
genus
administrasi, dan administrasi itu sendiri berada dalam keluarga
kegiatan kerjasama antarmanusia. Waldo (1992) menyatakan yang membedakan administrasi dengan kegiatan kerjasama antarmanusia lainnya adalah
derajat rasionalitasnya yang tinggi. Derajat rasionalitas yang tinggi ini ditunjukkan oleh
tujuan
yang ingin dicapai serta cara untuk mencapainya.

Administrasi negara berkenaan dengan administrasi dalam lingkup negara, sering kali pula

diartikan sebagai pemerintah. Seperti halnya dalam
genusnya, administrasi, adanya tujuan yang ingin dicapai merupakan konsep yang mendasar pula dalam administrasi negara. Tujuan itu sendiri tidak perlu hanya satu; pada setiap waktu, tempat, bidang, atau tingkatan, bahkan kegiatan tertentu, terdapat tujuan-tujuan tertetu. Tetapi sebagai negara tentu harus ada asas, pedoman, dan tujuan, yang menjadi landasan kerja administrasi negara. Pada umumnya (meskipun tidak semuanya) gagasan-gagsan dasar tersebut ada dalam konstitusi negara yang bersangkutan.

Pengertian pembangunan dapat ditinjau dari berbagai segi. Kata
pembangunan
sedara sederhana sering diartikan sebagai proses perubahan ke arah keadaan yang lebih baik. Seperti dikatan oleh Seers (1969) di sini ada pertimbangan nilai (value judgment). Atau menurut Riggs (1966) ada orientasi nilai yang menguntungkan (favourable value orientation). Namun, ada perbedaan antar arti pembangunan dan perkembangan. Pembangunan adalah perubahan ke arah kondisi yang lebih melalui upaya yang dilakukan secara terencana, sedangkan perkembangan adalah perubahan yang dapat lebih baik atau lebih buruk, dan Pembangunan menjadi bahan kajian berbagai disiplin ilmu, terutama setelah Perang Dunia Kedua (PD 2), denagn lahirnya banyak negara baru yang semula merupakan wilayah jajahan. Pembangunan telah menjadi bahan studi ilmu ekonomi, politik, sosial, dan administrasi, dan telah berkembang pula sebagai studi multidisiplin dengan pendekatan dari berbagai cabang ilmu pengetahuan.

Pembangunan sering dikaitkan dengan modernisasi dan industrialisasi. Seperti dikatakan Gouled (1977), ketiga-tiganya menyangkut proses perubahan. Pembangunan adalah salah satu bentuk perubahan sosial, modernisasi adalah suatu bentuk khusus (special case) dari pembangunan, dan industrialisasi adalah salah satu segi (a
unmarried facet) dari pembangunan. Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa pembangunan lebih luas sifatnya dari pada modernisasi, dan modernisasi lebih luas dari pada industrialisasi. Seperti dikatakan Rutow (1967), modernisasi adalah proses yang mencakup perubahan-perubahan yang spesifik, termasuk industrialisasi, yang menunjukkan pengusaan yang leih luas atas alam melalui kerjasama

S
isi pertama dari administrasi pembangunan adalah administrasi dari atau bagi pembangunan
(assistants
of development).
Banyak cara pendekatan untuk mengkaji administrasi. Bisa dari segi komponennya, kegiatannya maupun prosesnya. Bisa juga menggunakan pendekatan yang relatif baru berkembang yaitu kebijaksanaan publik, seperti yang telah diuraikan di atas. Namun, untuk dasar pemahaman dapat digunakan pendekatan Waldo (1992), bahwa kalau kita cerminkan administrasi untuk mencari wujudnya, maka ditemukan dua aspek, yaitu manajemen dan organisasi, sedangkan manajemen adalah fisiologinya. Organisasi biasanya digambarkan sebagai wujud statis dan mengikuti pola tertentu, sedangkan manajemen adalah dinamis dan menunjukkan gerakan atau proses. Keduanya

dapat digunakan untuk analisis administrasi.

            Untuk membahas administrasi bagi pembangunan, Lebih tepat digunakan pendekatan manajemen. Karena itu pada dasarnya dapat dikatakan Bahwa masalah
administrasi bagi pembangunan
adalah masalah
manajemen pembangunan.
Studi mengenai manajemen telah banyak

mengilhami perkembangan. Namun teori pokoknya tidak berubah, bahwa yaitu sekurang-kurangnya ada tiga kegiatan besar yang dilakukan oleh manajemen, yakni
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
Fungsi manajemen pada sistem administrasi mana pun, baik di negara yang sedang membangun maupun di negara maju, sama saja, yang berbeda adalah penekanannya. Teknik

atau metode penyelenggaraannya juga dapat berbeda tergantung pada pengaruh berbagai faktor, seperti sistem politik, latar belakang budaya, atau tingkat penguasaan teknologi.

Manajemen pembangunan adalah manajemen publik dengan ciri-ciri yang khas, seperti juga administrasi pembangunan adalah administrasi publik (negara) dengan kekhasan tertentu. Untuk analisis manajemen pembangunan dikenali beberapa fungsi yang cukup nyata
(district),
yakni:

(1) perencanaan,

(2) pengerahan (mobilisasi) sumber daya,

(3) pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat,

(4) penganggaran,

(5) pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah,

(6) koordinasi,

(vii) pemantauan dan evaluasi dan

(8)pengawasan.

(9) peran informasi yang amat penting sebagai instrumen atau perangkat bagi manajemen.

1.ii         Rumusan Masalah

·


Bagaimana keadaan administrasi pembangunan di negara berkembang.?

·


Masalah masalah administrasi pembangunan apa sajakah yang ada di negara berkembang.?

1.3         Tujuan Penulisan

·


Mengetahui keadaan administrasi pembangunan di negara berkembang.!

·


Mengetahui masalah administrasi pembangunan yang ada dinegara berkembang.!

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Administrasi pembangunan

Seperti yang diakui oleh Kristiadi (1994) bahwa
administrasi pembangunan

sebenar merupakan salah satu paradigma admnistrasi negara yaitu paradigma yg berkembang setelah ilmu administrasi negara sebagai ilmu administrasi pada sekitar tahun 1970. Mengacu dari kerangka perkembangan administrasi pembangunan seperti tersebut di atas Kristiadi memberi pengertian tentang Administrasi Pembangunan adl “Administrasi Negara yg mampu mendorong kearah proses perubahan dan pembaharuan serta penyesuaian”. Oleh krn itu administrasi pembangunan juga merupakan pendukung perencanaan dan implementasinya.

Baca :   Dana Desa Untuk Pembangunan Ekonomi Desa Pdf

Masalah yg serius dihadapi oleh negara-negara berkembang adl lemah kemampuan birokrasi dalam menyelenggarakan pembangunan. Dari latar belakang ini maka administrasi pembangunan yg berkembang di negara-negara sedang berkembang memiliki perbedaan ruang lingkup dan karakteristik dgn negara-negara yg telah maju.

Dasar inilah Bintoro Tjokroamidjojo (1995) mengemukakan bahwa administrasi pembangunan mempunyai tiga fungsi:
Pertamapenyusunan kebijaksanaan penyempurnaan administrasi negara yg meliputi: upaya penyempurnaan organisasi pembinaan lembaga yg diperlukan kepegawaian dan pengurusan sarana-sarana administrasi lainnya. Ini disebutthe development of administration (pembangunan administrasi)
yg kemudian lebih dikenal dengan istilah“œAdministrative Reform”(reformasi admnistrasi)
.Keduaperumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan plan-programa pembangunan di berbagai bidang serta pelaksanaan secara efektif. Ini disebutthe assistants of evolution (Administrasi utk pembangunan)
.

Administrasi utk pembangunan (the development of administration) dapat dibagi atas dua; yaitu; (a) Perumusan kebijaksanaan pembangunan (b) pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan secara efektif.
Ketigapencapaian tujuan-tujuan pembangunan tak mungkin terlaksana dari hasil kegiatan pemerintahan saja. Faktor yang lebih penting adl membangun partisipasi masyarakat. Seperti yang diuraikan di atas bahwa administrasi pembangunan adl administrasi negara yg cocok diterapkan di negara-negara yang sedang berkembang namun Bintoro Tjokroamidjojo membedakan bahwa administrasi pembangunan lebih banyak memberika perhatian terhadap lingkungan yg berbeda-beda terutama lingkungan masyarakat yang baru berkembang. Sedangkan administrasi pembangunan berperan aktif dan berkempentingan terhadap tujuan-tujuan pembangunan sedangkan dalam ilmu administrasi negara bersifat netral terhadap tujuan-tujuan pembangunan. Administrasi pembangunan berorientasi pada upaya yang mendorong perubahan-perubahan kearah ke keadaan yang lebih baik dan berorientasi mada depan sedangkan ilmu administrasi negara lbh menekankan pada pelaksanaan kegiatan secara efektif/tertib efisien pada masing-masing unit of measurement pemerintahan.


Administrasi pembangunan

berorientasi pada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan yaitu kemampuan merumuskan kebijakan pembangunan sedangkan ilmu administrasi negara lbh menekankan pada tugas-tugas rutin dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Administrasi pembangunan mengaitkan diri dgn substansi perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan tujuan-tujuan pembangunan diberbagai bidang Ilmu administrasi negara lebih memperhatikan pada kerapihan/ketertiban aparatur administrasi sendiri. Ambassador pada administrasi pembangunan merupakan penggeraka perubahan (change amanuensis) sedangkan ambassador pada administrasi pembangunan berorientasi pada lingkungan kegiatan dan pemecahan masalah sedangkan pada administrasi negara lebih bersifat legalitas.

A
dministrasi pembangunan berkembang karena adanya kebutuhan di negara – negara yang sedang membangun untuk mengembangkan lembaga –lembaga dan pranata – pranata social, politik, dan ekonominya, agar pembangunan dapat berhasil. Oleh karena itu, pada dasarnya administrasi pembangunan adalah bidang studi yang mempelajari system administrasi negara di negara yang sedang membangun serta upaya untuk meningkatkan kemampuannya. Dari sudut praktik, administrasi pembangunan merangkum dua kegiatan besar dalam satu pengertian, yakni administrasi dan pembangunan. Oleh karena itu, untuk memahami administrasi pembangunan perlu dipelajari hakikat administrasi, yaitu administrasi negara atau administrasi publik, dan hakikat pembangunan. Dengan demikian kajian mengenai konsep administrasi pembangunan harus dimulai dengan teori – teori dalam ilmu administrasi, yaitu mengenai administrasi negara dan berbagai konsep pembangunan. Untuk itu, yang pertama kaan dilakukan adalah mengupas berbagai konsep pembangunan, yang mencerminkan pergeseran paradigma pembangunan menuju ke arah makin terpusatnya pembangunan pada aspek – aspek manusia dan nilai – nilai kemanusiaan.

Perkembangan paradigma dalam pemikiran – pemikiran mengenai pembangunan itu, ternyata selain menunjukkan konvergensi dengan pemikiran yang berkembang dalam ilmu administrasi, juga makin mengarah pada manusia dan nilai – nilai kemanusiaan serta konsep – konsep pemerataan dan keadilan social. Administrasi pembangunan dengan demikian memiliki nilai – nilai yang dikandung dalam administrasi dan pembangunan dengan paradigma yang sejalan, di mana peranan etika menjadi makin tampil sebagai aspek yang penting dalam kebijaksanaan – kebijaksanaan pembangunan yang menjadi ruang lingkup tanggung jawab administrasi pembangunan. Dalam telaah administrasi pembangunan dibedakan adanya dua pengertian, yaitu administrasi bagi pembangunan dan pembangunan administrasi itu sendiri. Untuk membahas administrasi bagi pembangunan, dalam konteks ini digunakan pendekatan manajemen. Karena itu, pada dasarnya dapat dikatakan bahwa masalah administrasi bagi pembangunan adalah masalah manajemen pembangunan. Sedangkan untuk menerangkan pembangunan administrasi akan digunakan pendekatan organisasi.

Manajemen pembangunan adalah manajemen publik dengan cirri – cirri yang khas, seperti juga administrasi publik (negara) dengan kekhasan tertentu. Studi mengenai manajemen telah banyak mengalami perkembangan, namun teori pokoknya tidak berubah. Sekurang – kurangnya ada tiga kegiatan besar yang dilakukan oleh amanjemen, yakni perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Kendati demikian, pengkajian mengenai fungsi – fungsi manajemen dapat dikembangkan secara bervariasi sesuai kebutuhan. Untuk analisis manajemen pembangunan dikenal beberapa fungsi yang cukup nyata (distinct), yakni : perencanaan, pengerahan (mobilisasi) sumber daya, pengerahan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi dan pengawasan. Pendekatan terhadap fungsi – fungsi tersebut dilengkapi dengan peran informasi yang amat penting sebagai instrumen atau perangkat bagi manajemen.

Pendekatan terhadap kajian pembangunan atau pembaharuan administrasi dapat dilakukan dari sisi administrasi sebagai organisasi pemerintahan. Fokus dari organization administrasi negara sebagai unit of measurement analisis cenderung terkonsentrasi kepada birokrasi, baik sebagai institusi nasional maupun dalam hubungan dengan lingkungannya.Birokrasi yang dimaksud disini adalah tingkatan nasional dari administrasi, yang memperlihatkan cirri – cirri umum (overall) yang mempengaruhi pelayanan publik serta pengelolaan pembangunan social ekonomi di negara berkembang. Studi awal mengenai analisis administrasi dalam perkembangannya, kira – kira counterpart teori Rostow di bidang ekonomi, diberikan oleh Riggs (1964). Ia menggambarkan taraf – taraf perkembangan administrasi mulai dari  tingkat terbelakang sampai yang paling maju, dengan teori yang dikenal sebagai the theory of prismatic society.

two.2 Keadaan administrasi dinegara bekembang

            Untuk mewujudkannya diselenggarakan pembangunan adminstrasi (administrative development), atau pembaharuan administrasi (administrative reform). Keduanya sering kali tidak terlalu dibedakan dan menyangkut perubahan ke arah perbaikan, namun dapat dikatakan bahwa pembangunan administrasi (seperti juga  stilah administrasi pembangunan) pada umumnya digunakan untuk negara berkembang, sedangkan pembaharuan administrasi tidak dilakukan hanya di negara \ berkembang, tetapi juga dapat diterapkan di negara yang berarti dari keadaan tidak ada atau amat buruk, dengan memperbaharui yang tidak perlu dari keadaan tidak ada atau amat buruk.

Baca :   Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Daerah

Untuk mengetahui pembangunan administrasi dibutuhkan perlu ditelusuri keadaan administrasi di negara berkembang pada umumnya. Dengan sendirinya negara berkembang tersebut luas kategorinya, dari yang sangat terbelakang (least developed) seperti banyak negara di Afrika, sampai yang sudah mendekati tahap maju seperti beberapa negara yang sekarang sudah disebut negara industri baru, misalnya Malaysia, Thailand, dan sebagian negara di Amerika Selatan. Tingkat perkembangan administrasi di negara – negara berkembang dipengaruhi oleh berbagai faktof yang dapat disebut sebagai lingkungan adminisrasi. Lingkungan administrasi meliputi kondisi negara dan bangsa yang bersangkutan di bidang politik, ekonomi dan sosial. Di bidang politik, lingkungan administrasi meliputi sistem politik yang dianut, keterkaitan antara administrasi dengan pemegang kedaulatan dan kekuatan – kekuatan politik, partisipasi masyarakat dalam prosespolitik, derajat keterbukaan dan kebebasan mengeluarkan pendapat dan berserikat, kedudukan dan kekuatan hukum, serta perkembangan budaya dan kelembagaan politik pada umumnya. Dengan berbagai indikasi tersebut dapat digambarkan lingkungan administrasi dalam bidang politik.

Di bidang ekonomi, tercermin dalam sistem ekonomi yang dianut, apakah ekonomi terbuka dan tertutup, ekonomi pasar atau ekonomi yang didominasi oleh pemerintah, tingkat perkembangan ekonomi yang diukur dari tingkat pendapatan atau perkembangan struktur produksi dan ketenagakerjaan, tingkat pertumbuhan, kemantapan atau stabilitas ekonomi; tingkat kesejahteraan atau pemerataan pendapatan, perkembangan kelembagaan ekonomi, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Di bidang sosial, banyak indikator yang telah dikembangkan di bidang pendidikan,due south eperti tingkat melek huruf dan partisipasi pendidikan di berbagai jenjang pendidikan; di bidang kesehatan, speerti usai harapan hidup, tingkat mortalitas ibu yang melahirkan atau bayi yang dilahirkan, derajat gizi masyarakat, kehidupan keagamaan, di bidang kependudukan seperti pertambahan penduduk dan distribusi kependudukan menurut berbagai ukuran antara lain gender, spasial, suia dan sebagainya; perkembangan kelembagaan sosial budaya; serta aspek – aspek sosial budaya lain yang luas seperti nilai – nilai budaya tradisional dan modernistic, antara lain sikap terhadap (etos) kerja, kedisiplinan, dan lain sebagainya.

Riggs mengemukakan suatu teori yang dikenal sebagai the theory of prismatic society, di mana ia menempatkan fase transisi dalam perkembangan suatu masyarakat sebagai prismatic order, yang apabila ditarik garis linear terletak antara apa yang dinamakan sebagai fused gild untuk masyarakat tradisional dan diffracted society untuk masyarakat yang lebih maju. Istilah – istilah tersebut dipinjamnya dari ilmu pengetahuan eksakta, khususnya ilmu fisika dengan menggunakan sifat – sifat yang dimiliki suatu prisma terhadap cahaya. Model birokrasi pada masyarakat yang prismatis disebutnya sebagai agency atau sala model dan untuk masayrkaat tradisional atau fused society model administrasinya disebut chamber, sedangkan untuk masyarkaat yang telah

maju atau diffracted diberinya istilah office. Riggs melandaskan teorinya itu atas dasar

 tingkatan fungsionalisasi yang telah berkembang di dalam suatu masyarakat. Di dalam fused society, fungsi – fungsi tersebut masih terpusat dan sistem organisasinya belum berkembang,sedangkan di dalam diffracted guild fungsi – fungsi tersebut telah terpencar dan organisasinya telah berkembang. Model prisma menunjukkan masa transisi dan berada di antaranya, dan merupakan model dari

birokrasi di banyak negara berkembang.

Menurut Exciting (1995) untuk kepentingan kajian mengenai pembangunan administrasi ada baiknya dipelahjari gambaran wajah (features) administrasi yang bersifat umum (mutual) di negara berkembang. Heady menunjukkan ada lima ciri administrasi yang indikasinya diketemukan secara umum di banyak negara berkembang. Pertama, pola dasar (bones pattern) administrasi publik atau administrasi negara bersifat jiplakan (imitative) daripada asli (indigenous). Negara – negara berkembang, baik negara yang pernah dijajah bangsa Barat maupun tidak, cenderung meniru sistem administrasi Barat. Negara yang pernah dijajah pada umumnya mengikuti pola negara yang menjajahnya. Kingsley seperti dikutip oleh Exciting menyatakan bahwa di negara bekas jajahan, pengorganisasian jawatan – jawatan, perilaku birokrat, bahkan penampilannya mengikuti karakteristik

penjajahnya, dan merupakan kelanjutan dari administrasi kolonial.

Kesatu, Adminisrtasi kolonial itu sendiri diterapkan hanya did aerah jajahan dan tidak di negara asalnya sendiri. Sehingga, berbeda dengan administrasi di negara penjajahnya, administrasi kolonial bersifat elitis, otoriter, menjauh (aristocratic) atau jauh dari masyarakat dan lingkungannya, serta paternalistik. Pola administrasi kolonial ini diwarisi oleh administrasi di negara – negara yang baru merdeka bahkan sampai sekarang masih menjadi ciri birokrasi di banyak negara berkembang.

Kedua, birokrasi di negara berkembang kekurangan (deficient) sumber daya manusia terampil

untuk menyelenggarakan pembangunan. Kekurangan ini bukan dalam arti jumlah tetapi kualitas. Dalam jumlah justru sebaliknya, birokrasi di negara berkembang mengerjakan orang lebih dari yang diperlukan (overstaffed). Yang justru kurang adalah administrator yang terlatih, dengan kapasitas manajemen (direction capacity), keterampilan – keterampilan pembangunan(development skills), dan penguasaan teknis (technical competence) yang memadai. Pada umumnya keadaan ini mencerminkan kondisi atau taraf pendidikan suatu negara. Namun, tidak selalu berarti terkait dengan kurangnya fasilitas pendidikan atau orang – orang yang berijasah. Exciting menunjukkan kasus Bharat dan Mesir, yang memiliki banyak tenaga berpendidikan tinggi, tetapi menganggur. Dari information yang kita ketahui keadaan itu juga berlaku di Indonesia dewasa ini (Kartasasmita, 1995f). Kondisi yang demikian, yakni pengangguran orang berpendidikan cukup tinggi, seringkali disebabkan oleh pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pembangunan atau dihasilkan oleh lembaga pendidikan yang tidak berkualitas (marginal  institutions).

Ketiga, birokrasi lebih berorientasi kepada hal-hal lain dari pada mengarah kepada yang benar-benar menghasilkan (product directed). Dengan kata lain, birokrat lebih berusaha mewujudkan tujuan pribadinya dibanding pencapaian sasaran-sasaran program. Riggs (1964) menyatakannya sebagai preferensi birokrat atas kemanfaatan pribadi (personal expediency) ketimbang

kepentingan masyarakat (public-principled interest). Dari sifat seperti ini lahir nepotisme, penyalahgunaan kewenangan, korupsi, dan berbagai penyakit birokrasi, yang menyebabkan aparat birokrasi dinegara berkembang pada umumnya memiliki kredibilitas yang rendah, dan dianggap tidak mengenal etika. Dibanyak negara berkembang, korupsi telah merajalela sedemikian rupa sehigga menjadi fenomena yang sangat prevalent dan diterima sebagai sesuatu yang wajar, atau menurut istilah Heady sanctioned by social mores dan semi institutionalized.

Keempat, adanya kesenjangan yang lebar antara apa yang dinyatakan atau yang hendak ditampilkan dengan kenyataan (discrepency between class and reality). Riggs (1964) menyebutkan fenomena umum ini sebagai formalisme, yaitu gejala yang lebih berpegang kepada wujud-wujud dan ekspresi-ekspresi formal dibanding yang sesungguhnya terjadi. Hal ini tercermin dalam penetapan

perundang-perundangan yang tidak mungkin dilaksanakan, peraturan-peraturan yang dilanggar sendiri oleh yang menetapkan, memusatkan kekuasaan meskipun resminya ada desentralisasi dan pendelegasian kewenangan, melaporkan hal yang baik-baik dan tidak mengetengahkan keadaan yang tidak baik atau masalah yang sesungguhnya dihadapi. Bahkan tidak jarang memalsukan atau

Baca :   Isu Pembangunan Ekonomi Di Bali

memanipulasi data untuk memberi gambaran yang menguntungkan.

Kelima, birokrasi dinegara berkembang acap kali bersifat otonom, artinya lepas dari proses politik dan dengawasan masyarakat. Ciri ini merupakan warisan administrasi kolonial yang memerintah secara absolut, ataus ikap feodal dalam zaman kolonial yang terus hidup dan

berlanjut setelah merdeka. dibanyak negara berkembang, pada awalnya orang yang paling terpelajar atau aristocracy bangsa yang bersangkutan memang berkumpul di birokrasi, sehingga kelompok di luar itu sulit dapat menandingi birokrasi dalam pengetahuan mengenai pemerintahan dan akibatnya pengawasan menjasi tidak efektif. Terhadap analisis dari Heady ini dapat ditambahkan dua karakteristik hasil pengamatan Wallis (1989). Pertama , dibanyak negara berkembang birokrasi sangat dan makin bertambah birokratik. Departemendepartemen, badan-badan, dan lembaga-lembaga birokrasi berkembang terus. Juga berkembang dan berperan besar badan-badan para-statal yakni badan-badan usaha negara, yang umumnya bekerja tidak efisien. Kedua, unsur – unsur nonbirokratik sangat berpengaruh terhadap birokrasi. Misalnya hubungan keluarga dan hubungan – hubungan primordial lain, seperti suku dan agama, dan keterkaitan politik (political connections) mempengaruhi birokrasi, yang sangat bertentangan dengan asas birokrasi yang baik

2.three Masalah masalah administrasi pembangunan di negara berkembang.

            Perbandingan pendapatan per kapita diantara berbagai negra telah menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang besar dalam taraf kemakmuran Negara maju dan Negara berkembang. Beberapa Negara yang dulunya tergolong relative miskin sekarang memang telah menjadi Negara makmur dan tidak lama lagi akan tergolong sebagai Negara berpendapatan tinggi, misalnya di Asia Malaysia, Taiwan, Korea Selatan dan Thailand.

Ahli-ahli ekonomi telah banyak membuat analisis untuk mengetahui factor-faktor yang menjadi penghambat penting kepada usaha mempercepat pembangunan dinegara-negra tersebut. Kegiatan pertanian tradisional, kekurangan modal dan tenaga ahli, perkembangan penduduk yang pesat merupakan beberapa faktor penting yang menghalangi berbagai Negara untuk berkembang lebih cepat.

·


Pertanian Tradisional

Kekurangan modal, pengetahuan , infrastruktur pertanian dan aplikasi teknologi mod dalam kegi      atan pertanian menyebabkan sector ini tingkat produktivitasnya sangat rendah dan seterusnya mengakibatkan tingkat pendapatan petani yang tidak banyak bedanya dengan pendapatan pada tingkat subsistem.

Dinegara-negara maju, sumbangan relatif sector pertanian kepada pendapatan nasional kecil, tetapi pada waktu yang sama jumlah penduduk yang bekerja disektor ini juga relative kecil. Namun demikian mereka mampu mengeluarkan hasil-hasil pertanian yang melebihi kebutuhan keseluruhan penduduknya. Salah satu faktor penting yang menimbulkan keadaan ini adalah penggunaan teknologi modern disektor pertanian. Keadaan yang dijumpai di sector pertanian negar-negar berkembang sangat berbeda sekali. Dibanyak Negara berkembang lebih setengah dari penduduknya berada disektor pertanian, masalah pengangguran tak kentara banyak dijumpai disektor ini.

Cara bercocok tanam masih tradisional, penggunaan input pertanian modernistic sangat terbatas, dan alat-alat pertanian yang digunakan masih tradisional. Semuanya ini menyebabkan tingkat produktivitas sector tersebut masih sangat rendah dan merupakan faktor penting yang menimbulkan pendapatan yang rendah dan masalah kemiskinan yang meluas.

·


Kekurangan Dana Modal dan Modal Fiskal

Salah satu syarat penting yang perlu dilakukan dalam mengembangkan suatu perekonomian adalah mewujudkan modernisasi dalam segala bidang ekonomi yaitu modernisasi disektor pertanian sendiri, mengembangkan kegiatan industri dan modernisasi dalam pemerintahan. Kekurangan modal adalah satu ciri penting dari setiap negara yang memulai pembangunannya dan kekurangan ini bukan saja mengurangi kepesatan pembangunan perekonomian yang dapat dilaksanakan, tetapi juga menyebabkan kesukaran kepada Negara tersebut untuk keluar dari keadaan kemiskinan. Perkembangan dan modernisasi suatu perekonomian memerlukan modal yang sangat banyak. Infrastruktur harus dibangun, sistem pendidikan harus dikembangkan dan kegiatan pemerintahan harus diperluas. Dan yang lebih penting lagi berbagai jenis kegiatan perusahaan dan industri modern harus dikembangkan . Ini berarti pihak pemerintah dan swasta memerlukan modal yang banyak untuk mewujudkan modernisasi diberbagai kegiatan ekonomi.

·


Peranan Tenaga terampil dan berpendidkan

Tersedianya modal saja tidak cukup untuk memoderkan suatu perekonomian. Pelaksana pemoderan tersebut harus ada. Dengan kata lain, diperlukan berbagai golongan tenaga kerja yang terdidik. Perkembangan arrangement pendidikan merupakan suatu langkah yang harus dilaksanakan pada waktu usaha pembangunan mulai dilakukan. Disamping itu mereka memerlukan pengalaman untuk dapat menjalankan operasi kegiatan modern tersebut secara efisien.

·


Perkembangan penduduk Pesat

Mengenai sifat penduduk negara-negara berkembang, terdapat dua cirri penting yang menimbulkan efek yang buruk kepada usaha pembangunan yaitu 1) dibeberapa Negara jumlah penduduknya relative besar dan two) tingkat perkembangan penduduk sangat cepat.           Dalam tahun 1950 jumlah penduduk dunia sekitar 2,5 milyar dan pada permulaan abad 21 ditaksir berjumlah half dozen,5 milyar. Kira-kira tiga per empat dari penduduk dunia berada di negar-negara berkembang. Ini berarti negar-negra berkembang pada keseluruhannya menghadapi masalah yang sangat besar dalam membangun perekonomian.

·


Masalah institusi, sosial, kebudayaan dan politik

Perkembangan ekonomi yang pesat memerlukan situasi politik. Dibebrapa Negara berkembang keadaan ini tidak terwujud. Pertentangan di golongan etnik didalam negeri, pertentangan dengan Negara tetangga adalah hal-hal yang menghambat pembangunan.

Faktor-faktor social dan kebudayaan juga pengaruhnya kepada masyarakat. Cara hidup dan berpikr yang tradisional seringkali menyebabkan masyarakat tidak bertindak secara rasional. Ini selanjutnya seringkali menyebabkan efek buruk kepada pertumbuhan ekonomi. Berbagai bentuk perubahan institusional adalah penting untuk mempercepat dan mempertinggi efisiensi pembangunan ekonomi. Sistem depository financial institution dan istitusi-institusi keuangan modern perlu dikembangkan. Perkembangan institusi keuangan akan menjamin efisiensi pengaliran tabungan dari sector rumah tangga ke para investor.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Pembangunan sering dikaitkan dengan modernisasi dan industrialisasi. Seperti dikatakan Gouled (1977), ketiga-tiganya menyangkut proses perubahan. Pembangunan adalah salah satu bentuk perubahan sosial, modernisasi adalah suatu bentuk khusus (special case) dari pembangunan, dan industrialisasi adalah salah satu segi (a
unmarried facet) dari pembangunan. Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa pembangunan lebih luas sifatnya dari pada modernisasi, dan modernisasi lebih luas dari pada industrialisasi. Seperti dikatakan Rutow (1967), modernisasi adalah proses yang mencakup perubahan-perubahan yang spesifik, termasuk industrialisasi, yang menunjukkan pengusaan yang leih luas atas alam melalui kerjasama

kartaasmita, Ginanjar.perkembangan pemikiran dan praktek administrasi pembangunan.1997.PT. Pustaka LP3ES Indonesia

,

Kesimpulan Dan Saran Makalah Ekonomi Pembangunan

Source: https://kreasimasamuda.blogspot.com/2016/05/makalah-administrasi-pembangunan.html

Check Also

Contoh Makalah Tentang Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat

Contoh Makalah Tentang Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat Papua Irian Jaya[a] Mamta[1]—Saireri Provinsi otonom …