Makalah Implementasi Stranas Dalam Pembangunan Ekonomi Mahasiswa Ut

Makalah Implementasi Stranas Dalam Pembangunan Ekonomi Mahasiswa Ut

ada umumnya setiap bangsa mempunyai cita-cita. Cita-cita itu adalah aspirasi kekal suatu bangsa mengenai kesejahteraan, keamanan, dan pengembangan yang dibentuk oleh nilai kultural dan etik, serta asas yang akan digunakan untuk mencapainya. Cita-cita ini dicapai melalui tujuan nasional. Cita-cita bangsa Indonesia adalah masyarakat adil makmur aman dan sentosa atau masyarakat “Gemah Ripah Loh Jinawi, Tata Tentrem Kerta Raharja atau masyarakat Baldatun toyibatun Warobun Gafur.” Cita-cita yang sangat utopis itu sulit diukur, bahkan mungkin juga sulit dicapai karena standar yang sangat relatif-kualitatif. Kendatipun demikian, sebagai bangsa cita-cita ini mutlak diperlukan untuk menyatukan arah kebijaksanaan dalam perencanaan bangnas yang kita lakukan sebagai bangsa dan negara. Cita-cita yang utopis tersebut dicapai melalui tujuan nasional. Tujuan nasional walaupun bersifat kualitatif, namun dengan batas-batas yang dapat diukur, ke arah mana bangsa memusatkan segenap usahanya, dan dicapai melalui sasaran nasional.

Tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 45, yaitu sebagai berikut.

  1. Melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia atau Tanah Air Republic of indonesia (keamanan).
  2. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (kesejahteraan).
  3. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial (lingkungan kesejahteraan dan keamanan).

Tujuan nasional tersebut membawa makna yang tersirat dan tersurat dalam cita-cita nasional yang utopis tersebut, yaitu kesejahteraan dan keamanan dalam lingkungan pergaulan dunia yang tertib. Pengaruh lingkungan strategik ini sangat kuat terhadap upaya kita mencapai tujuan nasional. Lebih-lebih di era kesejagatan ini, yang menghilangkan batas-batas geografik suatu negara, mengutamakan kerja sama antara bangsa. Peristiwa yang terjadi di negara lain dapat berdampak terhadap aspek kehidupan nasional (lihat perang Vietnam dengan “manusia perahunya” atau embargo minyak negara-negara Arab terhadap Every bit dan sekutunya dapat mengurangi bantuan As dan sekutunya kepada negara-negara berkembang termasuk Indonesia).

Tujuan nasional
(National Interest)
akan kita capai melalui sasaran nasional. Sasaran Nasional itu adalah suatu kondisi nyata yang segera hendak dicapai oleh bangsa dengan melibatkan segenap usaha dan sumber kemampuan yang tersedia pada saat sasaran nasional itu ditetapkan. Penetapan ini melalui kebijaksanaan nasional, yaitu cara bertindak yang ditentukan oleh pemerintah pada tingkat nasional, berupa rencana alokasi sumber kemampuan dan rincian langkah-langkah yang berurutan, dikaitkan dengan tahapan waktu yang diperlukan untuk mencapai sasaran nasional (National Objective).

Sasaran nasional tersebut dicapai melalui program kegiatan pembangunan nasional (National Commitment). Uraian memberikan gambaran stratifikasi pola pikir dalam mengkaji implementasi polstranas dalam bangnas.

  1. PENETAPAN POLSTRANAS

Polstranas ditetapkan oleh MPR. MPR sebagai pencerminan rakyat Republic of indonesia, pemegang kedaulatan rakyat dan pemegang kekuasaan negara yang tertinggi. Segala ketetapan dan keputusan yang dibuat akan mengikat seluruh rakyat Indonesia, Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah, Kekuatan Sosial Politik, Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga kemasyarakatan untuk mentaati dan melaksanakannya. Wujud Polstranas itu ialah GBHN yang ditetapkan oleh MPR. Untuk melaksanakan GBHN tersebut MPR juga menugaskan Presiden/mandataris MPR. Selain melaksanakan GBHN tersebut MPR menugaskan Presiden/mandataris MPR menyusun dan menetapkan Repelita mengacu kepada pelaksanaan GBHN tersebut dengan memperhatikan sungguh-sungguh saran dari DPR. Selanjutnya dalam rangka melaksanakan Repelita sesuai dengan arah kebijaksanaan GBHN, Presiden/mandataris MPR membentuk pemerintahan (kabinet) dan menetapkan arahan, landasan kerja, tugas pokok, dan sasaran (krida) dan tata kerja untuk melaksanakan GBHN. Presiden dan kabinet menyusun rencana strategik departemen yang dikelompokkan ke dalam bidang pembangunan sebagai bahan Repelita, untuk kemudian dijabarkan ke dalam pelaksanaan pembangunan tahunan (APBN).

Jadi, untuk mencapai cita-cita nasional dan tujuan nasional maka harus dilakukan bangnas yang berkelanjutan, dan strateginya dilakukan secara bertahap baik dalam tahapan jangka panjang (PJPT), jangka menengah (Repelita) dan jangka pendek (Tahunan). Untuk mencapai cita-cita, tujuan dan sasaran dalam GBHN, Presiden dan kabinet membuat rencana strategik (Renstra) pembangunan sebagai bahan pelita. Pada tingkatan ini Presiden selaku mandataris MPR dalam melaksanakan GBHN menetapkan Polstranas pemerintah untuk melaksanakan Repelita.

Untuk memudahkan Anda memahami hal ini disajikan gambar alur penetapan Polstranas sebagai berikut:

Gambar 5.10.

Alur Pemetaan Polstranas

  1. PERKEMBANGAN MATERI GBHN SEBAGAI POLSTRANAS

Untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional, harus dilakukan bangnas. Untuk itu MPR menetapkan GBHN (sekarang Propenas) yang pada hakikatnya adalah pola umum pembangunan yang ruang lingkupnya mencakup berikut ini.

  1. Pokok-pokok konsepsi pembangunan nasional (Pola Dasar Pembangunan Nasional).
  2. Pokok-pokok konsepsi pembangunan jangka panjang (Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang).
  3. Pokok-pokok konsepsi pembangunan lima tahun (Pola umum pembangunan lima tahunan).

Adanya haluan pembangunan yang bersifat tetap (Pola Dasar Pembangunan Nasional), haluan pembangunan nasional jangka panjang dan haluan pembangunan lima tahunan, diharapkan jalannya pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan berlanjut akan memiliki arah yang jelas menuju tujuan akhir cita-cita kemerdekaan nasional. Arah dan dasar-dasar pembangunan yang ditetapkan dalam pola dasar pembangunan akan tetap dipertahankan, sedangkan penyesuaian, penyempurnaan dan pembaruan dipusatkan pada materi Pola Umum Pembangunan lima tahun. Namun, jelas tidak tertutup kemungkinan perubahan atau pembaruan materi, GBHN dan juga konsepsi bangnas karena perkembangan zaman. Hal ini dapat dilihat perkembangan perubahan materi, GBHN, sejak GBHN tahun 1973 sampai dengan GBHN tahun 1993. Untuk mengetahui lebih mudah perkembangan itu Anda perlu mempelajari pokok-pokok materi GBHN tahun 1973-1993 sebagai berikut.

  1. GBHN Tahun 1973

Bab pendahuluan, Bab pola dasar, bangnas, Bab Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang, Bab Pola Umum Pembangunan Lima Tahun dan Bab Penutup.

Bab I

Pendahuluan berisi pengertian, maksud dan tujuan, landasan, pokok-pokok penyusunan dan penuangan GBHN dan pelaksanaan.

Bab II Pola Dasar bangnas meliputi; tujuan nasional, landasan pembangunan nasional, modal dasar dan faktor dominan, serta Wasantara dan TANNAS.
Bab 3

Pola umum pembangunan jangka panjang (25-thirty tahun) mencakup Pendahuluan, arah pembangunan jangka panjang, yang antara lain menggariskan sasaran utama pembangunan jangka panjang dan sasaran-sasaran dalam empat bidang kehidupan, yaitu bidang ekonomi, bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, sosial budaya bidang politik, dan bidang pertahanan dan keamanan.

Bab Iv

Pola umum Pelita kedua mencakup hal-hal sebagai berikut.

a.   Pendahuluan.

b.   Tujuan.

c.   Prioritas.

d.   Arah dan kebijaksanaan pembangunan yang meliputi arah dan kebijaksanaan

one)   Bidang ekonomi.

ii)   Bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sosial Budaya.

iii)   Bidang politik, aparatur pemerintah hukum dan hubungan luar negeri.

4)   Bidang pertahanan dan keamanan.

5)   Pelaksanaan Pelita kedua.

Bab V

Penutup

Sistematika yang terdiri atas 5 bab tetap dipakai pada GBHN; tahun 1978, 1983, 1988, sedangkan pada GBHN 1993 terdapat perubahan.

Mengenai perubahan materinya dapat dilihat, antara lain perkembangan sebagai berikut

  1. GBHN  Tahun 1978

Dalam GBHN 1978 ada penambahan yang substansial pada pola dasar bangnas, yaitu sebagai berikut.

  1. Asas bangnas yang pada GBHN 1973 terdiri dari 5 asas, dalam GBHN 1978 menjadi vii asas, dengan tambahan asas kesadaran hukum dan asas kepercayaan pada diri sendiri.
  2. Modal dasar dan faktor dominan dalam pola dasar bangnas, juga mendapat tambahan, yaitu ABRI sebagai kekuatan hankam dan kekuatan sosial termasuk modal dasar pembangunan. Juga kekuatan sosial politik, yaitu partai politik dan Golkar termasuk dalam potensi efektif bangsa, yang juga merupakan salah satu modal dasar pembangunan.
  3. Faktor dominan dari bangnas, yang antara lain terdiri dari faktor demografi ditambah dengan faktor sosial budaya.
  4. Pemasukan konsepsi tannas di samping konsepsi wasantara sebagai salah satu acuan pelaksanaan bangnas.

Di samping pada Pola Dasar Bangnas juga diadakan penyempurnaan substansial pada arah Pembangunan Jangka Panjang. Penyempurnaan itu, antara lain berikut ini.

  1. Ditentukan betapa pentingnya upaya untuk terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat.
  2. Pentingnya pembangunan Bidang Politik, yang diarahkan pada peningkatan kesadaran bernegara bagi seluruh rakyat sesuai dengan UUD 1945.
  3. Pentingnya upaya untuk menciptakan suasana kemasyarakatan yang mendukung cita-cita pembangunan serta terwujudnya kreativitas dan otoaktivitas di kalangan rakyat.
  4. Pentingnya koperasi sebagai salah satu bentuk badan usaha yang harus diberikan kesempatan seluas-luasnya dan ditingkatkan pembinaannya.
Baca :   Konsep Pembangunan Ekonomi Dalam Islam.pdf

Dalam Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang, dalam mencapai sasaran pembangunan di Bidang Politik, ditekankan pentingnya upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, berkemampuan dan berwibawa, serta terlaksananya pengawasan oleh DPR yang makin efektif dan terwujudnya kesadaran dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam mencapai sasaran di Bidang Hankam, sejalan dengan peran ABRI sebagai modal dasar bangnas, ditekankan bahwa ABRI adalah kekuatan inti dari sistem Hankamrata dan peranan ABRI yang melaksanakan Dwifungsi dalam bangnas.

Mengenai Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Ketiga jelas keseluruhan materi GBHN 1973 diperbarui, disesuaikan dengan hasil-hasil yang telah dicapai dalam Pelita kedua, dan diarahkan untuk makin mendekati sasaran-sasaran dalam pembangunan jangka panjang.

  1. GBHN  Tahun 1983

Pada GBHN 1983 tidak diadakan perubahan atau penambahan pada Pola Dasar Pembangunan Nasional dan Pola Umum Pembangunan jangka panjang. Pada GBHN 1983 ini pembaruan dan perubahan dipusatkan pada Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Keempat, sebagai kesinambungan dan kelanjutan dari hasil-hasil yang telah dicapai dalam Pelita Ketiga.

Dalam hubungan itu, dapat dikemukakan bahwa sebenarnya terdapat perubahan yang substansial pada pola pembangunan jangka panjang dirumuskan dalam Bab Pola Umum Pembangunan Pelita Keempat. Perubahan itu ialah penegasan tekad bangsa Indonesia untuk mempercepat tercapainya sasaran Pembangunan Jangka Panjang, setelah memperhatikan hasil-hasil pembangunan dalam tiga pelita terdahulu. Sasaran Pembangunan Jangka Panjang (Pertama) ialah terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Republic of indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, yang diperkirakan tercapai dalam lima atau enam Pelita. Ditegaskan bahwa untuk dicapai dalam lima Pelita diusahakan agar dalam Pelita Keempat dapat diciptakan kerangka landasan, sedangkan dalam Pelita Kelima diusahakan mantapnya landasan itu sehingga dalam Pelita Keenam bangsa Indonesia telah dapat tinggal landas untuk memacu pembangunan menuju terwujudnya masyarakat yang kita cita-citakan.

Di samping hal tersebut, juga terdapat penegasan yang substansial yang menyangkut kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila, yaitu diterima dan disepakati Pancasila sebagai satu-satunya asas. Di dalam arah dan kebijaksanaan pembangunan ditekankan bahwa demi kelestarian dan pengamalan Pancasila, kekuatan-kekuatan sosial politik, khususnya partai politik dan Golongan Karya harus benar-benar menjadi kekuatan sosial politik yang hanya berdasarkan Pancasila sebagai satu-satunya asas.

Demikian pula, dalam GBHN 1983 telah diterima dan disepakati bersama penegasan bahwa bangnas merupakan pengamalan Pancasila. Hal ini dirumuskan di dalam Bab Penutup tanpa penjelasan ataupun perincian lebih lanjut.

  1. GBHN Tahun 1988

Dalam GBHN 1988, seperti halnya pada GBHN 1983, perubahan dan pembaruan hanya dipusatkan pada Pola Umum Pembangunan Lima Tahun, sedangkan pada Pola Dasar Pembangunan Nasional dan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang tidak terdapat perubahan, tetap pada keadaan rumusan semula.

Hal yang perlu dikemukakan dalam GBHN 1988 yang amat substansial adalah sebagai berikut:

Pertama
dirumuskan sasaran Pembangunan Jangka Panjang Kedua dalam GBHN 1988. Ini dianggap penting karena menjelang pelaksanaan Pelita Kelima, sebagai Pelita terakhir dan untuk mengantisipasi tercapainya sasaran pembangunan dari PJP Ke-i, bangsa Indonesia sebaiknya telah dapat mengantisipasi dan menetapkan sasaran Pembangunan Jangka Panjang berikutnya.

Sasaran PJP II itu dirumuskan di dalam Bagian Pendahuluan dari Bab Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Kelima, yang berbunyi sebagai berikut; “Sasaran utama PJP 25 tahun kedua adalah tercapainya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dalam suasana tenteram dan sejahtera lahir batin dalam tata kehidupan masyarakat bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dalam suasana kehidupan bangsa Indonesia yang serba berkeseimbangan dan selaras dalam hubungan antara sesama manusia, manusia dan masyarakat, manusia dan alam lingkungannya, manusia dan Tuhan Yang Maha Esa.”

Kedua,
dirumuskan secara lebih rinci pengertian pembangunan sebagai pengamalan Pancasila yang mencakup keseluruhan semangat, arah dan gerak pembangunan yang dilaksanakan sebagai upaya pengamalan dari kelima sila dalam Pancasila secara serasi dan sebagai kesatuan yang utuh. Hal ini juga dirumuskan di dalam Bagian Pendahuluan, Bab Pola Umum Pengembangan Lima Tahun Kelima.

Perincian itu dianggap penting bukan saja karena dalam GBHN sebelumnya belum terdapat penjelasan yang memadai tentang pengertian pembangunan sebagai pengamalan Pancasila, tetapi juga dengan maksud agar kita semua memahami dan menghayati sikap perilaku, dan gerak kegiatan dengan sebaik-baiknya untuk berpartisipasi secara aktif dan konstruktif dalam pelaksanaan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila.

  1. PROSES PENYIAPAN DAN PENETAPAN GBHN
    Tahun 1993

Seperti halnya dalam menghadapi Sidang Umum MPR yang terdahulu Presiden Soeharto yang terpilih kembali sebagai Presiden masa bakti 1988-1993 oleh Sidang Umum MPR 1988, juga menugasi Sekretariat Jenderal Wanhankamnas untuk mengumpulkan bahan-bahan masukan bagi penyiapan GBHN 1993. Sejak jauh hari Setjen Wanhankamnas (dengan Mahmud Soebarkah sebagai Sekretaris Jenderal) mulai melaksanakan tugas pengumpulan bahan-bahan GBHN itu secara intensif dan dengan wawasan yang jauh ke depan. Ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penyiapan bahan-bahan untuk GBHN 1993 ini.

Pertama, Masa Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Pertama akan berakhir dengan berakhirnya Pelita Kelima pada tahun 1994. Ini berarti bahwa pemikiran dan konsep GBHN 1993 tidak hanya dipusatkan pada Pelita Keenam, tetapi juga harus dapat menjangkau Pelita-pelita selanjutnya dalam PJP Two.

Kedua, PJP Kedua ini akan dilaksanakan menjelang dan memasuki awal abad XXI dengan segala perkembangan keadaan dunia yang amat pesat, khususnya sebagai akibat dari kemajuan iptek, pascaperang dingin, dan globalisasi, yang kesemuanya itu perlu diantisipasi dengan sebaik-baiknya, akibat-akibatnya, terutama kemampuan kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Ketiga, Pembangunan Jangka Panjang Kedua yang akan mulai dilaksanakan pada Pelita Keenam merupakan proses tinggal landas pembangunan dan sekaligus kebangkitan nasional kedua menuju sasaran PJP 2 yang telah ditetapkan, yaitu terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri dalam suasana tenteram, sejahtera lahir dan batin dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila, yang serba berkesinambungan dan selaras.

Dalam proses tinggal landas akan terjadi transformasi nilai-nilai dalam masyarakat sebagai akibat dari perubahan dari masyarakat agraria kepada masyarakat industri. Karena itu, perumusan GBHN harus sesuai dengan aspirasi rakyat yang beraneka ragam serta harus mengarah kepada sasaran yang telah ditetapkan, perlu benar-benar diperhitungkan tantangan-tantangan yang akan dihadapi di masa depan dan peluang-peluang yang ada.

Untuk itu, Wanhankamnas mengintensifkan usahanya dalam mengumpulkan bahan-bahan melalui pertemuan-pertemuan, diskusi-diskusi, dan pembahasan-pembahasan dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang fungsi dan profesi yang berasal dari supra maupun infrastruktur politik, termasuk dari dunia perguruan tinggi dari seluruh wilayah Indonesia.

Bahan-bahan yang berhasil dikumpulkan oleh Wanhankamnas dalam beberapa tahun itu yang jumlahnya cukup besar dilaporkan kepada Presiden.

Berbeda dengan waktu-waktu sebelumnya, kali ini Presiden tidak menyerahkan bahan-bahan hasil Wanhankamnas itu kepada suatu tim agar dihimpunnya menjadi bahan akhir untuk kemudian diserahkan kepada MPR. Akan tetapi, Presiden kali ini menyerahkan bahan-bahan tersebut langsung kepada fraksi-fraksi di MPR melalui induk organisasinya masing-masing. Ini berarti bahwa Presiden tidak lagi menyerahkan sumbangan pikiran berupa rancangan GBHN kepada MPR, seperti pada Sidang Umum MPR sebelumnya. Penyampaian bahan-bahan tersebut kepada fraksi-fraksi MPR itu adalah dengan maksud agar kelima fraksi MPR dapat meningkatkan peranan dan partisipasinya dalam menyiapkan konsep GBHN, yang berarti mengembangkan pelaksanaan Demokrasi Pancasila.

Baca :   Wirausaha Sosial Sebagai Tanggung Jawab Dalam Membangun Ekonomi Masyarakat

Setelah menerima bahan-bahan dari Presiden itu, semua fraksi MPR (fraksi Karya, fraksi PPP, fraksi PDI, fraksi utusan daerah dan fraksi ABRI) memang menyiapkan rancangan GBHN masing-masing untuk diajukan kepada MPR dengan menggunakan bahan yang mereka terima dari Presiden.

Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib MPR yang berlaku, untuk menyiapkan rancangan acara dan rancangan keputusan. MPR membentuk Badan Pekerja MPR. Biasanya, Badan Pekerja MPR membentuk Panitia Ad hoc khusus untuk menyiapkan rancangan GBHN yang akan diajukan kepada Sidang Umum MPR untuk ditetapkan.

Berbeda dengan pada sidang-sidang MPR terdahulu, pada sidang tahun 1993, Panitia Advertisement hoc Badan Pekerja MPR menerima five rancangan GBHN yang diterima dari kelima fraksi MPR. Pada waktu-waktu sebelumnya Panitia Ad hoc hanya menerima dan membahas satu rancangan GBHN, yaitu sumbangan pikiran Presiden yang disampaikan kepada MPR.

Karena itu, sungguh bijaksana sikap semua fraksi MPR untuk menyetujui penggunaan konsep GBHN yang disampaikan oleh fraksi ABRI sebagai bahan pembahasan. Kesepakatan ini dapat dicapai setelah dilakukan pembicaraan, musyawarah, dan pendekatan-pendekatan antarfraksi dan dengan pimpinan Panitia Ad hoc Badan Pekerja MPR yang intensif. Dengan cara kerja yang demikian itu, Badan Pekerja MPR dapat menyelesaikan tugasnya, yakni menyiapkan rancangan GBHN 1993 untuk selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan MPR pada waktu yang dijadwalkan. Dan pada akhirnya, rancangan GBHN tersebut dibahas dan diputuskan oleh Sidang Umum MPR dengan Ketetapan MPR No. 2/MPR/1993 tentang GBHN.

  1. SISTEMATIKA GBHN Tahun 1993

Sesuai dengan Ketetapan MPR No. 2/MPR/1993, GBHN 1993 disusun dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan
Bab 2 Pembangunan Nasional
Bab Three Pembangunan Jangka Panjang
Bab Four Pembangunan Lima Tahun Keenam
Bab Five Pelaksanaan
Bab VI Penutup

Dengan memperhatikan sistematika tersebut, sepintas tanpa tidak banyak berbeda dengan sistematika GBHN sebelumnya. Perbedaannya hanya pada hal-hal berikut.

Dalam GBHN 1993 tidak dipakai kata pola pada rumusan Pembangunan Nasional, Pembangunan Jangka Panjang dan Pembangunan Lima Tahun Keenam sehingga tampak lebih sederhana. Namun, tidak ada arti yang mendasar dibalik ditiadakannya istilah pola itu.

Dalam GBHN 1993 terdapat tambahan Bab Pelaksanaan. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas tugas kewajiban pelaksanaan GBHN secara keseluruhan. Dalam GBHN yang terdahulu, ketentuan mengenai “pelaksanaan” terpisah pada beberapa bab, baik pada bab pendahuluan, pada bab Pola Umum Pembangunan Lima Tahun. Dengan menyatukan dalam satu bab, yaitu bab V diharapkan dapat dipahami dengan semakin jelas tentang kebijaksanaan yang ditempuh untuk melaksanakan keseluruhan GBHN itu.

Apabila kita perhatikan lebih lanjut dari sistematik GBHN 1993, makin tampak perbedaan dari GBHN 1993 jika dibandingkan dengan GBHN sebelumnya, antara lain pada bab bangnas.

  1. Pada bab ini tercantum subbab baru, yakni makna dan hakikat bangnas. Diadakannya subbab ini dimaksudkan untuk mewadahi rumusan substansi yang dalam GBHN terdahulu dirumuskan dalam bab-bab atau subbab lainnya, seperti rincian pengamalan sila demi sila dari Pancasila dalam pembangunan, sebagai pengamalan Pancasila, yang dalam GBHN 1988 tercantum dalam bab Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Kelima subbab pendahuluan.
  2. Pada bab ini juga ditambah dengan subbab “Kaidah Penuntun” subbab baru ini berisi penegasan bahwa dalam pelaksanaan bangnas harus mengacu kepada dan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam kaidah penuntun ini. Adapun sebagian dari substansi kaidah penuntun telah terdapat dalam GBHN sebelumnya, seperti ciri-ciri positif demokrasi ekonomi dan hal negatif yang harus dihindari dalam pelaksanaan demokrasi ekonomi, yang dahulu terdapat dalam bab Pembangunan Jangka Panjang.

Perbedaan lain yang cukup penting adalah pada bab Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua. Dalam GBHN yang terdahulu, bab Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang hanya meliputi dua subbab, yaitu subbab A: Pendahuluan dan subbab B: Arah Pembangunan Jangka Panjang.

Dalam GBHN 1993 pada bab Pembangunan Jangka Panjang dirinci beberapa subbab untuk memperjelas subjek substansinya. Dalam bab Pembangunan Jangka Panjang Kedua, yang meliputi enam subbab adalah subbab Umum; subbab Tujuan; subbab Sasaran Umum. Pembangunan Jangka Panjang Kedua; subbab Titik Berat Pembangunan Jangka Panjang Kedua; Sasaran per bidang pembangunan yang meliputi tujuh bidang pembangunan dan Subbab Arah Pembangunan Jangka Panjang.

Suatu perubahan lain yang cukup penting dalam GBHN 1993 ini adalah adanya pemisahan yang jelas antara Sasaran Umum Pembangunan dan Sasaran Bidang demi Bidang Pembangunan, baik dalam Pembangunan Jangka Panjang maupun Pembangunan Lima Tahun Keenam. Perlu dijelaskan di sini bahwa dalam GBHN 1993 ini diadakan perluasan bidang-bidang pembangunan dari empat bidang pada GBHN sebelumnya menjadi tujuh bidang dalam GBHN 1993. Selain itu, diadakan pula perluasan sektor-sektor pembangunan sebagai penjabaran dari kebijaksanaan pembangunan bidang-bidang. Adanya penambahan bidang dan sektor pembangunan ini jelas menunjukkan adanya perluasan bidang-bidang dan sektor yang memperoleh perhatian yang makin besar.

Catatan:

Maksud dari sektor adalah perincian dari bidang Pembangunan dalam GBHN 1993 sehingga tidak sama dengan pengertian “sektor” sebagaimana digunakan dalam APBN.

  1. Penerapan Polstranas dalam bidang Bangnas.

Dalam Uraian terdahulu telah Anda pelajari, wujud Polstranas adalah GBHN. GBHN menetapkan arah dan kebijaksanaan bangnas yang masih bersifat umum. Bangnas yang diamanatkan adalah bangnas dalam upaya mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional tersebut diperlukan upaya pembangunan yang berkelanjutan (terus-menerus). Oleh karena itu, strategi yang ditempuh, yaitu melakukan pertahapan dalam Bangnas tersebut yang dikategorikan dalam pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek (tahunan). Ketiga kategori penjenjangan pembangunan itu berkaitan satu sama lain, dalam arti bahwa pembangunan jangka pendek (tahunan – RAPBN) adalah implementasi bangnas untuk mencapai arah, sasaran dan kebijaksanaan yang tertuang dalam pembangunan jangka menengah (Repelita). Begitu pula Repelita untuk mencapai arah, sasaran dan kebijakan yang ada pada pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, dalam penetapan arah kebijaksanaan tiap bidang pembangunan dicantumkan pendahuluan yang berisikan analisis situasi apa yang telah dicapai, kondisi nyata yang dihadapi dan harapan-harapan yang diimpikan. Selain itu dicantumkan pula pembangunan tiap bidang yang berisikan sasaran pada PJPT dan arah pembangunan bidang pada PJPT. Sasaran dan arah pembangunan pada PJPT merupakan landasan pembangunan per bidang pada Pelita. Selanjutnya, pembangunan bidang pada pelita berisikan kondisi umum (hasil yang telah dicapai, tantangan yang dihadapi, sasaran bidang, dari kebijaksanaan bidang pada pelita). Kebijaksanaan bidang dalam pelita ini dilaksanakan melalui beberapa sektor pembangunan. Untuk lebih jelasnya dalam kegiatan belajar penerapan Polstranas dalam bidang pembangunan disajikan; pembangunan jangka panjang, sedangkan jangka sedang atau menengah (Pelita) merupakan upaya untuk mencapai apa yang digariskan dalam jangka panjang yang kondisinya selalu berubah sesuai dengan apa yang dicapainya pada tahapan pembangunan lima tahun tersebut.

  1. PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEDUA
  1. Umum

Dalam GBHN 1993 istilah tahap tidak lagi dipakai dalam penyebutan Pembangunan Jangka Panjang Pertama atau Kedua karena akan digunakan untuk menunjukkan tahapan pembangunan lima tahunan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bangnas dilaksanakan dengan tahap Jangka Sedang 5 Tahunan dan periode atau Babakan Jangka Panjang 25 Tahunan.

Dalam Bab III GBHN terdahulu dinyatakan bahwa pembangunan Jangka Panjang berlangsung antara 25 sampai dengan 30 tahun karena pada awal Orde Baru bangsa Indonesia belum memiliki cukup sarana dan prasarana serta kemampuan untuk menetapkan secara tegas dan jelas.

Memasuki Pelita Keempat telah ditegaskan bahwa pembangunan jangka panjang akan diselenggarakan selama 25 tahun untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan.

Dalam subbab Umum pada Bab Iii GBHN 1993 telah dinyatakan berbagai keberhasilan PJP I dan peluang serta tantangan yang masih harus dihadapi dalam PJP II, yang dituangkan dalam tiga belas butir rumusan yang meliputi seluruh bidang pembangunan. Secara umum, dinyatakan bahwa PJP I telah menghasilkan kemajuan dalam segenap aspek kehidupan bangsa dan telah meletakkan landasan yang cukup kuat bagi bangsa Indonesia untuk memasuki PJP II sebagai awal bagi Kebangkitan Nasional kedua dan proses tinggal landas.

Baca :   Situs Jurnal Internasional Ekonomi Pembangunan

Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan dicapai berkat peran serta rakyat secara menyeluruh, mantapnya pemerintahan, dan kepemimpinan nasional yang didukung oleh stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang tercermin dalam terwujudnya tannas yang tangguh.

  1. Tujuan Pembangunan Jangka Panjang

Tujuan PJP II dirumuskan dengan maksud agar dapat diketahui bahwa penyelenggaraan bangnas tetap pada arah dan jalurnya yang benar sehingga sekaligus berfungsi sebagai pedoman.

Dalam GBHN 1993 dinyatakan bahwa tujuan PJP 2 adalah mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir batin sebagai landasan bagi babak pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam negara kesatuan Republik Republic of indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

  1. Sasaran Umum Pembangunan Jangka Panjang Kedua

Dalam GBHN 1993 dinyatakan bahwa sasaran umum PJP Ii adalah terciptanya kualitas manusia dari kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri dalam suasana tenteram dan sejahtera lahir batin, dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang berdasarkan Pancasila dalam suasana kehidupan bangsa Indonesia yang serba berkesinambungan dan selaras dalam hubungan antara sesama manusia, manusia dengan masyarakat, manusia dengan alam lingkungannya, manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Sasaran umum PJP II ditetapkan dengan maksud agar dapat diketahui apakah pelaksanaan bangnas telah berhasil mewujudkan tuntutan yang telah ditetapkan dalam rumusan sasaran umum dimaksud. Dengan demikian, sasaran umum PJP II sekaligus juga berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan bangnas selama kurun waktu 25 tahun kedua.

  1. Titik Berat Pembangunan Jangka Panjang Kedua

Dalam GBHN 1993 telah ditetapkan bahwa titik berat PJP Two diletakkan pada bidang ekonomi, yang merupakan penggerak utama pembangunan, seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu, dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan seirama, selaras, dan serasi dengan keberhasilan pembangunan bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Bangnas. Berdasarkan rumusan tentang titik berat tersebut, disampaikan beberapa hal sebagai berikut.

  1. Bidang ekonomi diletakkan sebagai titik berat karena melalui pembangunan bidang ekonomi dapat dihasilkan sumber daya dan peluang yang lebih luas bagi pembangunan bidang-bidang lainnya.
  2. Bersamaan dan dalam rangka pembangunan bidang ekonomi, kualitas sumber daya manusia harus menjadi pusat perhatian karena merupakan subjek dan objek pembangunan yang menentukan. Dengan demikian, apabila pembangunan bidang ekonomi tidak selaras dengan kondisi kualitas sumber daya manusia dari saat ke saat, akan menimbulkan ketimpangan dan kesenjangan sosial yang dapat menjurus ke arah kecemburuan dan keangkuhan sosial.
  3. Derap langkah dan laju pembangunan bidang-bidang lainnya dilaksanakan seirama, selaras dan serasi dengan keberhasilan pembangunan bidang lainnya secara bersama-sama harus dapat menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan pembangunan bidang ekonomi.
  1. Sasaran Bidang Pembangunan Jangka Panjang Kedua

Dalam GBHN 1993 telah dinyatakan bahwa upaya pencapaian sasaran umum PJP Ii diselenggarakan melalui tujuh bidang pembangunan, yaitu sebagai berikut.

  1. Sasaran bidang ekonomi.
  2. Sasaran bidang kesejahteraan rakyat, pendidikan dan kebudayaan.
  3. Sasaran bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  4. Sasaran bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
  5.  Sasaran bidang hukum.
  6. Sasaran bidang politik, aparatur negara, penerangan, komunikasi, dan media massa.
  7. Sasaran bidang pertahanan keamanan.
  1. Arah Pembangunan Jangka Panjang Kedua

Dalam GBHN 1993 tujuan PJP II dijabarkan lebih lanjut dalam arah PJP II, yang meliputi seluruh bidang pembangunan. Secara umum PJP II diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia agar makin maju, mandiri dan memelihara rasa cinta tanah air yang melandasi kesadaran kebangsaan, semangat pengabdian, dan tekad untuk membangun masa depan bangsa yang lebih baik demi terwujudnya tujuan nasional, dengan tetap bertumpu kepada Trilogi Pembangunan.

Bangnas harus mampu mengubah potensi sumber daya nasional menjadi kekuatan ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan yang nyata.

Pembangunan ekonomi diarahkan pada terwujudnya perekonomian yang mandiri dan andal berdasarkan demokrasi ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat secara selaras, adil dan merata. Koperasi harus terwujud menjadi badan usaha dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat dan mandiri, serta sebagai soko guru perekonomian nasional, yang merupakan wadah untuk menggalang kemampuan ekonomi rakyat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Oleh karena itu, pertumbuhan itu harus didukung oleh peningkatan produktivitas dan efisiensi serta sumber daya manusia yang berkualitas.

Pendayagunaan sumber daya alam sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya dengan berpedoman pada tata ruang nasional yang berwasantara. Dengan demikian, pembangunan sekaligus harus memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dalam upaya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah tanah air, pembangunan daerah dan kawasan yang kurang berkembang, seperti di kawasan Timur Republic of indonesia, daerah terpencil, dan daerah perbatasan, perlu ditingkatkan sebagai perwujudan Wasantara.

Pembangunan pendidikan diarahkan pada peningkatan harkat dan martabat manusia serta kualitas sumber daya manusia Republic of indonesia dan perluasan serta peningkatan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan termasuk di daerah terpencil.

Budaya bangsa sebagai perwujudan cipta, rasa, karsa, dan karya bangsa Republic of indonesia yang dilandasi nilai luhur bangsa berdasarkan Pancasila, bercirikan
Bhinneka Tunggal Ika
dan berwasantara harus diupayakan agar senantiasa menjiwai perilaku masyarakat dan pelaksana pembangunan serta membangkitkan sikap kesetiakawanan dan tanggung jawab sosial serta disiplin dan semangat pantang menyerah.

Pembangunan kependudukan diarahkan pada peningkatan kualitas penduduk dan pengendalian laju pertumbuhan penduduk, serta perwujudan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Pembinaan anak, remaja, dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa diarahkan pada pengembangan sikap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa, sikap keteladanan, dan disiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang harus dilaksanakan sendiri mungkin di lingkungan keluarga, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat.

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diarahkan agar pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaannya dapat mempercepat peningkatan kecerdasan dan kemampuan bangsa, mempercepat proses pembaruan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi, memperluas lapangan kerja, meningkatkan kualitas, harkat dan martabat bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pembangunan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diarahkan agar mampu meningkatkan kualitas umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sehingga tercipta suasana kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang penuh keimanan, ketaqwaan, dan kerukunan yang dinamis serta makin meningkatnya peran serta umat dalam pembangunan.

Pembangunan hukum diarahkan dalam rangka memantapkan sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pembangunan politik diarahkan pada terwujudnya tatanan kehidupan politik berdasarkan Demokrasi Pancasila yang makin mampu menjamin berfungsinya lembaga politik dan lembaga kemasyarakatan, mantapnya proses komunikasi politik, serta mengembangkan suasana dan sikap keterbukaan yang bertanggung jawab.

Penyelenggaraan hubungan luar negeri yang bebas aktif perlu terus ditingkatkan dan dimantapkan dalam rangka menunjang pencapaian tujuan nasional.

Pembangunan aparatur negara diarahkan pada peningkatan kualitas aparatur negara agar aparat negara lebih memiliki sikap dan perilaku yang berintikan pengabdian, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, keadilan dan kewibawaan sehingga dapat memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan hati nurani rakyat.

Pembangunan pertahanan keamanan negara diarahkan pada kemampuan untuk mewujudkan daya tangkal bangsa yang tangguh dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta.

Materi ini diperkaya dengan pengayaan video yang bisa anda di akses pada link berikut.

V five.2 Politik dan Strategi Nasional


Source: http://youtube.com/lookout?v=gYguwsiv_1g

Makalah Implementasi Stranas Dalam Pembangunan Ekonomi Mahasiswa Ut

Source: http://bahanajar.ut.ac.id/app/webroot/epub/original_files/extract/1175/EPUB/xhtml/raw/s1hrqq04.xhtml

Check Also

Contoh Makalah Tentang Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat

Contoh Makalah Tentang Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat Papua Irian Jaya[a] Mamta[1]—Saireri Provinsi otonom …