Pembangunan Hukum Ekonomi Nasional Di Era Globalisasi

Pembangunan Hukum Ekonomi Nasional Di Era Globalisasi

Strategis Hukum dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia di Era Globalisasi

How to cite
(IEEE): J. Emirzon, “Strategis Hukum dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Republic of indonesia di Era Globalisasi,”
Jurnal Hukum Progresif, vol. 2, no. 2, pp. 117, Jul. 2011. https://doi.org/10.14710/hp.2.2.117

How to cite
(APA): Emirzon, J. (2011). Strategis Hukum dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia di Era Globalisasi.
Jurnal Hukum Progresif, 2(2), 117. https://doi.org/10.14710/hp.2.two.117

How to cite
(BCREC): Emirzon, J. (2011). Strategis Hukum dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia di Era Globalisasi.
Jurnal Hukum Progresif, two (2), 117 (doi:ten.14710/hp.2.2.117)

How to cite
(Chicago): Emirzon, Joni. “Strategis Hukum dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Republic of indonesia di Era Globalisasi.”
Jurnal Hukum Progresif
two, no. 2 (2006): 117. Accessed November 19, 2022. https://doi.org/x.14710/hp.2.ii.117

How to cite
(Vancouver): Emirzon J. Strategis Hukum dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia di Era Globalisasi. Jurnal Hukum Progresif [Online]. 2011 Jul;2(2):117. https://doi.org/10.14710/hp.2.2.117.

How to cite
(Harvard): Emirzon, J., 2011. Strategis Hukum dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia di Era Globalisasi.
Jurnal Hukum Progresif, [Online] Volume 2(ii), pp. 117. https://doi.org/10.14710/hp.2.two.117 [Accessed 19 November. 2022].

How to cite
(MLA8): Emirzon, Joni. “Strategis Hukum dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia di Era Globalisasi.”
Jurnal Hukum Progresif, vol. ii, no. 2, eighteen Jul. 2011, pp. 117 , https://doi.org/ten.14710/hp.2.ii.117. Accessed 19 Nov. 2022.

BibTex Citation Data :

@article{JHP1033,     author = {Joni Emirzon},     title = {Strategis Hukum dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia di Era Globalisasi},     journal = {Jurnal Hukum Progresif},   volume = {2},     number = {2},     year = {2011},     keywords = {hukum progresif, progressive police, police science, ilmu hukum, pdih, hukum ekonomi},     abstruse = {Dalam mendesain struktur hukum ekonomi nasional Indonesia haruslah berpedoman dengan cita hukum dan nilai-nilai dasar yang terjabar dalam UUD 1945 sebagai strategis hukum. Nilai yang dimunculkan adalah nilai-nilai hukum Pancasila. Nilai-nilai tersebut merupakan dasar bagi pembangunan Hukum Ekonomi nasional yang dapat menimbulkan struktur ekonomi soisal masyarakat Republic of indonesia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan perangkat hukum yang dibutuhkan adalah perangkat hukum yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia di dalam era global dan yang mampu menampung cita hukum nasional dalam rangka mencapai tujuan nasional. Adaptasi terhadap kecenderungan global tersebut dilakukan dengan melalui ratifikasi konvensi internasional dengan undang-undang maupun keputusan presiden. Dalam pembentukan hukum dan penegakan hukum harus tergambar pula karateristik hukum modern. Namun demikian, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dan UUD 1945 menjadi syarat utama di samping persyaratan-persyaratan lain. Pancasila merupakan instrumen dari “Margin of Appreciation doctrine”, dalam arti Pancasila menjadi acuan parameter bagi penerapan “Margin of Appreciation Doctrine.},    issn = {2655-6081},   pages = {117}  doi = {10.14710/hp.2.2.117},     url = {https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/1033} }
            

Citation Format:

Abstract

Dalam mendesain struktur hukum ekonomi nasional Indonesia haruslah berpedoman dengan cita hukum dan nilai-nilai dasar yang terjabar dalam UUD 1945 sebagai strategis hukum. Nilai yang dimunculkan adalah nilai-nilai hukum Pancasila. Nilai-nilai tersebut merupakan dasar bagi pembangunan Hukum Ekonomi nasional yang dapat menimbulkan struktur ekonomi soisal masyarakat Republic of indonesia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan perangkat hukum yang dibutuhkan adalah perangkat hukum yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia di dalam era global dan yang mampu menampung cita hukum nasional dalam rangka mencapai tujuan nasional. Adaptasi terhadap kecenderungan global tersebut dilakukan dengan melalui ratifikasi konvensi internasional dengan undang-undang maupun keputusan presiden. Dalam pembentukan hukum dan penegakan hukum harus tergambar pula karateristik hukum modernistic. Namun demikian, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dan UUD 1945 menjadi syarat utama di samping persyaratan-persyaratan lain. Pancasila merupakan instrumen dari “Margin of Appreciation doctrine”, dalam arti Pancasila menjadi acuan parameter bagi penerapan “Margin of Appreciation Doctrine.

Keywords: hukum progresif, progressive law, law science, ilmu hukum, pdih, hukum ekonomi

Article Metrics:

Article Info

Section: Articles

Linguistic communication
: EN

Statistics:


Concluding update:

No commendation recorded.

Terminal update:

No commendation recorded.

Pembangunan Hukum Ekonomi Nasional Di Era Globalisasi

Source: https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/1033

Check Also

Contoh Makalah Tentang Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat

Contoh Makalah Tentang Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat Papua Irian Jaya[a] Mamta[1]—Saireri Provinsi otonom …