Pembangunan Pelabuhan Demi Mendorong Ekonomi

Pembangunan Pelabuhan Demi Mendorong Ekonomi

PRESIDEN RI: PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERLU TERUS DIPACU


PRESIDEN RI:



PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERLU TERUS DIPACU

Ke depan pemerintah terus akan membangun prasarana dan sarana infrastruktur khususnya dibidang jalan. Sarana jalan dinilai masih jauh dari mencukupi. Padahal jalan merupakan faktor paling dominan dalam mengembangkan kawasan di tanah air. Akibat minimnya sarana ini (jalan) tidaklah heran jika negara kita kini tertinggal dari negara tetangga misalnya Malaysia yang 25 tahun lalu masih tergolong minim. Pemerintah menilai sudah saatnya pembangunan bidang infrastruktur khususnya jalan mulai dipacu. Selama ini pemerintah baru membangun 660 km. Artinya, selama 27 tahun terakhir ruas tol yang dapat dibangun pemerintah hanya 24 km/tahun. Rencana pemerintah dalam lima tahun ke depan akan membangun one.697 km. Untuk mengejar target itu dibutuhkan 340 km ruas jalan tol baru per tahunnya.

Presiden RI, Soesilo Bambang Yudhoyono mengutarakan hal itu sebelum melakukan penandatanganan prasasti dan penekanan sirene tanda diresmikannya Jembatan Layang Suropati dan Tol Cipularang Tahap 2 kemarin (12/7) di Bandung. Dalam sambutannya Presiden menekankan perlunya dipacu pembangunan prasarana dan sarana infrastruktur seperti jalan termasuk tol di dalamnya. “Pembangunan prasarana dan sarana infrasrstruktur seperti; jalan, jembatan, Bandara, Pelabuhan, dan Pembangkit Listrik ke depan perlu dibangun,” tegasnya. Pasalnya, tanpa ketersediaan jaringan infrastruktur tersebut investasi tidak akan tumbuh. Padahal investasi merupakan aktivitas paling utama untuk membuka lapangan kerja dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional. Ditegaskan, tanpa infrastruktur yang memadai bangsa kita akan kalah bersaing dengan negara Vietnam, Communist china Thailand dan negara lain. Selain itu, tambah Presiden akibat infrastruktur kurang kerjasama antar daerah dan dinamika nasional menjadi kurang pula. Bila hal semacam ini tidak segera diatasi bisa dipastikan anjloknya penerimaan negara yang berujung pada tingkat kesejahteraan rakyat menjadi terhambat.

Baca :   Tokoh Yang Membangun Ekonomi Amerika


Menurut presiden, hasil karya putra bangsa seperti jalan Pasupati dan Tol Cipularang  tahap Ii memiliki dampak ganda. Disatu sisi adanya pembangunan jalan yang ditangani bangsa kita sendiri akan mendorong upaya putra bangsa untuk terus berkarya lebih baik lagi dalam hal rancang  bangun di bidang infrastruktur. Harus diakui, penguasaan iptek putra/putri bangsa dalam pembangunan tidak kalah dibanding dengan putra dari bangsa lain. Disisi lain dengan dibangunnya sarana jalan diberbagai pelosok tanah air dapat memperkerjakan lebih dari 50 ribu tenaga kerja disamping menghidupkan puluhan perusahaan sebagai pemasok fabric. Presiden juga menilai adanya pembangunan jalan terbukti bisa memberi kesempatan dan mendorong kegiatan ekonomi dalam skala relatif besar. “Tugas pemerintah adalah merintis jalan dan membuka kesempatan dan mendorong  pengembangan kawasan khususnya kawasan tertinggal. Oleh karena itu kita masih akan banyak membutuhkan pasarana dan sarana infrastruktur di masa datang. Mari kita bangun atau tingkatkan bidang infrastruktur ini ,” ungkap presiden RI.

Presiden mencontohkan akibat masih terbatasnya sarana jalan kegiatan lalu lintas ekspor-import menjadi terganggu. Ketahanan tanaman hasil produksi petani banyak yang busuk diperjalanan sebelum di ekspor atau dipasarkan di dalam negeri. Menurut beliau, dirinya pernah menyaksikan sendiri para petani yang mengalami kerugian disebabkan hasil taninya membusuk sebelum dipasarkan. Dan ironisnya hal itu terjadi akibat belum adanya sarana jalan atau ada jalan tapi kondisinya rusak parah. Itulah sebabnya mengapa pemerintah kedepan harus lebih banyak membangun sarana dan prasarana infrastruktur, jelas SBY. Sejalan dengan hal itu Presiden membantah bila ada kalangan masyarakat yang berpendapat yang diuntungkan dengan adanya pembangunan jalan tol baru adalah kaum investor dan pemilik modal saja. Menurutnya, pemerintah tidak hanya setuju dengan dengan pemilik modal dan para investor. Melainkan juga akan selalu pro atau berpihak kepada saja selagi kontribusinya untuk kemakmuran rakyat.

Baca :   Pengertian Perencanaan Pembangunan Ekonomi Menurut Para Ahli



Peraturan Presiden  No.36/2005



Pada kesempatan meresmikan Fly Over Pasupati dan Cipularang II di Bandung kemarin, Presiden RI SBY juga menyatakan, kehadiran Peraturan Presiden No. 36/2005 tentang Pengadaan Jalan bagi kepentingan umum tidak akan merugikan rakyat. Pemerintah akan selalu menghormati hak milik individu sebagai bagian dari HAM yang dijamin dalam UUD. “Pemerintah tidak akan bertindak semena-mena dalam menyelesaikan setiap persoalan hak milik atas tanah rakyat, sekalipun demi pembangunan proyek infrastruktur. Dikatakan, adanya peraturan presiden (Perpres) No. 36/2005 untuk menyempurnakan peraturan yang sudah ada yakni Keppres No.55/1993 tentang pengelolaan hak guna lahan. Presiden mengajak masyarakat untuk menyikapi Perpres No.36/2005 dalam konteks yang benar.  Beliau menghimbau jika ingin keadilan, letakkan Perpres No.36/2005 (masa SBY) dengan Keppres No.55/1993 (masa Soeharto) dan UU No.20/1961 (masa Soekarno) sikapi maknanya adakah di dalamnya terdapat ketidakadilan. Menurutnya, semangat yang terkandung didalamnya, proses musyawarah dijalankan. Kepentingan rakyat tidak diabaikan. Semua peraturan itu tercipta setelah disetujui parlemen. Ketiganya mengindikasikan, bila akan mencabut hak milik rakyat dibutuhkan proses panjang sebelum ke tingkat presiden.

“Begitu juga Perpres yang saya tandatangani tidak ada cabut sana, cabut sini. Semua masukan yang datang saya teliti, koreksi adakah keadilan di dalamnya. Sehingga apa yang dikuatirkan oleh rakyat tidak akan pernah ada,” tegas Presiden SBY. Menurutnya, penggusuran akan hak tanah (lahan) semena-mena tidak akan ada Karena hal itu akan melanggar HAM sebagaimana diamanatkan UU.  Semua bentuk masukan masyarakat melalui demo dsb adalah berharga. Oleh sebab itu, beliau menghimbau semua masukan yang masih menimbulkan kontra masih bisa dibicarakan bersama. Ditegaskan, selama beliau menjabat belum pernah dirinya memerintahkan baik lisan apalagi tertulis untuk menambil paksa lahan milik individu (rakyat). Presiden juga memerintahkan jajarannya, untuk selalu bermusyawarah dalam menangani masalah tanah untuk kepentingan umum. Dicontohkan bila ada 1000 kepala keluarga (KK) yang lahannya digusur. Sementara ada 10 KK yang bertahan, Presiden selalu berpesan agar terus menerus dilakukan forum musyawarah, jangan terkesan membodohi apalagi memaksa. Dalam penyelesaiannya, pejabat tidak boleh diwakilkan, rakyat harus dihadapi langsung, untuk menghindari makelar tanah
(Sony)

Baca :   Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi Kelas 11 Ppt



Pusdatin


130705

Apakah informasi di atas cukup membantu?


Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR

Facebook: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Twitter: @kemenpu
Instagram: kemenpupr
Youtube: kemenpu
#SigapMembangunNegeri

Pembangunan Pelabuhan Demi Mendorong Ekonomi

Source: https://pu.go.id/berita/presiden-ri-pembangunan-infrastruktur-perlu-terus-dipacu

Check Also

Contoh Makalah Tentang Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat

Contoh Makalah Tentang Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat Papua Irian Jaya[a] Mamta[1]—Saireri Provinsi otonom …