Peranan Hukum Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Pdf

Peranan Hukum Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Pdf

Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi (Sebuah Studi Terhadap Jaminan Kepastian Hukum Dalam Usaha Bongkar Muat Pelabuhan di Indonesia)

jasa bongkar muat. nine Pola ini memungkinkan untuk mencapai sasaran peningkatkan produktivitas bongkar muat pelabuhan. Pola pemisahan antara fungsi pokok pelayaran dengan usaha jasa bongkar muat telah menciptakan eksistensi yang lebih mandiri bagi usaha jasa bongkar muat yang pada akhirnya akan berpengaruh positip pada peningkatan kinerja dan produktifitas kegiatan pelabuhan, misalnya keberadaan BHI sebagai perusahaan bongkar muat diberikan syarat-syarat modal dan peralatan yang besar dan berat serta sulit untuk memperoleh ijin dari Departemen Perhubungan untuk berdiri sendiri sebagai Perusahaan Bongkar Muat, sehingga fungsi ini tidak diikuti dengan kepastian
hukum
mengenai kewenangan dan tanggungjawab masing-masing pelaku (perusahaan pelayaran dan perusahaan bongkar muat, yang berakibat pada prosedur penanganan klaim menjadi lambat. Perusahaan bongkar muat merasakan dalam kegiatan kerja ditunjuk oleh pelayaran dan/atau pemilik barang tanpa pernah mendapat ketegasan tentang tanggungjawab terhadap barang, karena barang muatan kapal telah diasuransikan secara door to door. Kelemahan lainnya adalah belum adanya trading status yang mengatur tentang tanggungjawab barang di terminal, terutama karena belum jelasnya konvensi-konvensi angkutan laut yang dipergunakan oleh perusahaan pelayaran di Indonesia.

Baca lebih lanjut


20 Baca lebih lajut

LEGAL CULTURE MASYARAKAT OPTIMIS DAN TAAT HUKUM SEBAGAI UNSUR PENTING DALAM PERANAN HUKUM UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI

LEGAL CULTURE MASYARAKAT OPTIMIS DAN TAAT HUKUM SEBAGAI UNSUR PENTING DALAM PERANAN HUKUM UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI

Tindak Pidana Korupsi Namun bagi Penulis itu bukanlah masalah besar untuk
peranan
hukum
dalam
pembangunan
ekonomi
apabila Legal Civilisation sudah baik sebab penulis melihat sebenarnya konten pada peraturan perundang-undangan tersebut sudah baik. Sebagai contoh Legal Civilization dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangat jauh dari harapan, melihat banyak sekali kepala daerah yang tertangkap. Bukan hanya Kepala Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah juga banyak yang tertangkap untuk tindak pidana korupsi. Hal ini jauh dari jiwa kebangsaan. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa perbuatan tindak pidana korupsi para oknum tersebut tidak mencerminkan Legal Civilization untuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni pada Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor twenty Tahun 2001.

Baca lebih lanjut


seven Baca lebih lajut

Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi

Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi

Hukum
dan
ekonomi
ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi. Di negara-negara maju (seperti Singapore) sebelum produk-produk
ekonomi
diterjunkan ke pasar bebas, terlebih dahulu dibuat aturan
hukum
untuk melindungi penggunanan produk-produk
ekonomi
tersebut oleh masyarakat. Misalnya dalam bidang produk Paw Phone, masyarakat dilarang keras mempergunakan Hand Phone di tempat-tempat umum yang memerlukan ketenangan seperti di perpustakaan, di rumah sakit dan juga dilarang mempergunakan Manus Phone dikala menyetir motir. Apabila hal tersebut dilakukan maka dihukum dengan hukuman berat. Di Indonesia, hal ini belum dilakukan, banyak produk-produk
ekonomi
telah diluncurkan,
hukum
belum dibuat menyertai produk
ekonomi
tersebut. Orang-orang bebas mempergunakan Paw Phone semaunya, di sembarang tempat dan situasi. Demikian juga dengan produk-produk
ekonomi
lain, seperti komputer dan penggunaan alat-alat elektronik dalam bidang
ekonomi, sebahagian besar produk-produk itu belum ada
hukum
yang mengaturnya untuk menuju kepada ketertiban dan kedamaian. Era globalisasi yang melanda dunia saat ini telah membuat pergaulan masyarakat dunia semakin terbuka, batas-batas negara dalam pengertian
ekonomi
dan
hukum
semakin erat. Kedua hal ini selalu berjalan secara bersamaan. Oleh karena itu, segala hal yang berhubungan dengan kegiatan
ekonomi
yang telah dibahas dalam GATT, WTO dan lembaga-lembaga
ekonomi
Internasional lainnya harus menjadi pertimbangan serius dalam membangun
hukum
ekonomi
Indonesia. Hal ini penting karena prinsip management accros berbeda saat ini tidak bisa dibendung lagi dan bergerak terus ke arah satu pemahaman bagaimana meratakan
ekonomi
dunia. Negara-negara yang mengasingkan diri dari pergaulan
ekonomi
dunia, tidak meratifikasi
hukum
ekonomi
Internasional menjadi
hukum
ekonomi
nasional, maka negara tersebut akan ketinggalan zaman.

Baca lebih lanjut


17 Baca lebih lajut

Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi

Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi

Kondisi
Hukum
Indonesia saat ini belum dilaksanakan sesuai dengan azaz
hukum
yang berkeadilan. Hal ini dapat dilihat sorotan yang amat tajam dari seluruh lapisan masyarakat, baik dari dalam negeri maupun luar negeri terhadap dunia
hukum
di Indonesia. Salah satunya adalah
hukum
pidana. Bidang
hukum
pidana merupakan bidang
hukum
yang paling mudah untuk dijadikan indikator apakah reformasi
hukum
yang dijalankan di Indonesia sudah berjalan dengan baik atau belum.
Hukum
pidana bukan hanya berbicara tentang putusan pengadilan atas penanganan perkara pidana, tetapi juga meliputi semua proses dan sistem peradilan pidana (criminal justice arrangement). Proses peradilan berawal dari penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian dan berpuncak pada penjatuhan pidana dan selanjutnya diakhiri dengan pelaksanaan hukuman dan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan. Keprihatinan yang mendalam tentunya melihat reformasi
hukum
yang masih berjalan lambat dan belum memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pada dasarnya apa yang terjadi akhir-akhir ini merupakan ketiadaan keadilan yang dipersepsi masyarakat (the absence of justice).

Baca lebih lanjut


3 Baca lebih lajut

Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi Negara Menurut Pandangan Ibnu Khaldun

Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi Negara Menurut Pandangan Ibnu Khaldun

Dalam ranah
ekonomi, posisi negara seharusnya bisa memberikan motivasi kepada individu untuk terus berusaha dalam lapangan
ekonomi, dengan mem- berikan batasan dan norma
hukum
tentang apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh. Negara tidak diperkenankan melakukan pembatasan terhadap usa- ha-usaha cultural atau swasta dengan pembebanan pajak atau bea cukai. Dalam kaitannya dengan hal ini Ibnu Khaldun menulis bahwa pajak kemudian pada era raja menjadi hal yang sepihak, tanpa ada persetujuan dari rakyat. Padahal syari’at hanya membatasi pada zakat, shadaqah, mal jizyah, dan kharaj. Dalam kori- dor sunnah ini, pembebanan individu masih belum memberatkan, sebagaimana Bangsa Badui yang nomaden, yang sangat menghargai kemerdekaan individu dan saling menghargai dalam kemiskinan. Karena fase kemewahan sudah dica- pai, maka pajak kemudian ditingkatkan dengan kebutuhan negara yang semakin kompleks. Sehingga usaha-usaha kultural lenyap sebagai pengganti pajak yang tidak seimbang dengan pendapatan rakyat. Dan akhirnya peradaban (umran) hancur atas lenyapnya perangsang untuk melakukan aktifitasaktifitas kultural atau swasta. Padahal pendorong paling kuat bagi aktifitas kultural atau swasta adalah mengadakan pengurangan sebisa mungkin atas jumlah kewajiban yang dipungut dari orang-orang yang andil dalam usaha-usaha kultural. 22

Baca :   Pembangunan Ekonomi Di Indonesia Sejak Tahun 1965 Hingga Sekarang

Baca lebih lanjut


27 Baca lebih lajut

PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NEGARA MENURUT PANDANGAN IBNU KHALDUN

PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NEGARA MENURUT PANDANGAN IBNU KHALDUN

Dalam ranah
ekonomi, posisi negara seharusnya bisa memberikan motivasi kepada individu untuk terus berusaha dalam lapangan
ekonomi, dengan mem- berikan batasan dan norma
hukum
tentang apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh. Negara tidak diperkenankan melakukan pembatasan terhadap u.s.- ha-usaha cultural atau swasta dengan pembebanan pajak atau bea cukai. Dalam kaitannya dengan hal ini Ibnu Khaldun menulis bahwa pajak kemudian pada era raja menjadi hal yang sepihak, tanpa ada persetujuan dari rakyat. Padahal syari’at hanya membatasi pada zakat, shadaqah, mal jizyah, dan kharaj. Dalam kori- dor sunnah ini, pembebanan individu masih belum memberatkan, sebagaimana Bangsa Badui yang nomaden, yang sangat menghargai kemerdekaan individu dan saling menghargai dalam kemiskinan. Karena fase kemewahan sudah dica- pai, maka pajak kemudian ditingkatkan dengan kebutuhan negara yang semakin kompleks. Sehingga usaha-usaha kultural lenyap sebagai pengganti pajak yang tidak seimbang dengan pendapatan rakyat. Dan akhirnya peradaban (umran) hancur atas lenyapnya perangsang untuk melakukan akti fi tasakti fi tas kultural atau swasta. Padahal pendorong paling kuat bagi akti fi tas kultural atau swasta adalah mengadakan pengurangan sebisa mungkin atas jumlah kewajiban yang dipungut dari orang-orang yang andil dalam usaha-usaha kultural. 22

Baca lebih lanjut


27 Baca lebih lajut

PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NEGARA MENURUT PANDANGAN IBNU KHALDUN

PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NEGARA MENURUT PANDANGAN IBNU KHALDUN

Melihat uraian di atas, maka salah satu aspek penting dalam
hukum, yakni aspek kekuatan sosial tampak mejadi perhatian utama Ibnu Khaldun. Berangkat dari konsep umran, Ibnu Khaldun sangat menekankan sebuah arti keadilan. Keadila dalam menjalankan proses sosio‐ekonomi, sehingga menjadi suatu pedoman
hukum
yang pasti. Sedangkan teori mengenai perkembangan
ekonomi
masyarakat terhadap keadilan dalam al‐Muqaddimah, yang merupakan perhatian utama Ibnu Khaldun adalah suatu analisa tentang masyarakat besar, di mana strukturnya dan kekuatan‐kekuaatan sosialnya mempengaruhi kehidupan dan nasib manusia. Dalam struktur, unit dasarnya adalah negara (dalam pengertian sempit) sebagaimana dipergunakan Ibnu Khaldun secara khusus untuk menunjuk suatu pemerintahan atau rezim politik. Suatu masyarakat besar (negara Islam) terdiri atas suatu ragam negara‐negara, sebagian berada di puncak kekuasaan, sebagian yang berada dalam dekadensi, dan yang lain masih dalam proses pembinaan. Negara sebagai suatu unit, bagaikan suatu individu, memiliki rentangan hidup terbatas (rentangan masing‐masing adalah tiga generasi, atau secara kasar selama 120 tahun). Akan tetapi, Islam sebagai suatu masyarakat besar akan selalu eksis.

Baca lebih lanjut


44 Baca lebih lajut

BAB 2 PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA. 1. Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan

BAB 2 PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA. ane. Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan

Selain dari segi substansi dan aparatur, keberadaan ‘calo izin’ yang notabene dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah itu sendiri mengakibatkan budaya suap menyuap terjadi dilingkungan kegiatan penanaman modal. Suap- menyuap merupakan salah satu bentuk tindakan korupsi. Keadaan di atas juga mengakibatkan terbentuknya budaya
hukum
yang tidak efisien dan korupsi. Tidak adanya kepastian biaya dan waktu mengakibatkan tidak terciptanya budaya efisiensi waktu dan biaya. Hal ini tentu saja sangat merugikan investor dalam menanamankan modalnya di Republic of indonesia. Padahal motif investor melakukan penanaman modal salah satunya adalah untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan, keuntungan yang semaksimal mungkin bisa diperoleh melalui adanya efisiensi waktu ataupun biaya dalam penanaman modal. Efisiensi waktu ataupun biaya dapat tercapai dengan adanya budaya kerja yang efisien. Oleh karena itu, budaya kerja yang mewujudkan efisiensi waktu merupakan hal penting dalam setiap kegiatan penanaman modal. Adanya efisiensi dalam penanaman modal yang terbentuk melalui budaya kerja efisien yang ditunjukkan dengan birokrasi sederhana dan tidak berbelit merupakan hal penting dalam penanaman modal. Hal ini dikarenakan dengan efisiensi dapat menghindari terjadinya high price economic system bagi para investor, yang pada akhirnya dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan penanaman modal. Selain itu munculnya berbagai pungutan liar merupakan persoalan utama yang menjadi faktor negatif bagi lingkungan usaha di

Baca lebih lanjut


56 Baca lebih lajut

PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PERANAN HUKUM

PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PERANAN HUKUM

Yang Kedua, kebutuhan fungsi
hukum
investasi untuk dapat meramalkan ( predictability ), adalah mensyaratkan bahwa
hukum
tersebut mendatangkan kepastian. Investor akan datang ke suatu negara bila ia yakin
hukum
akan melindungi investasi yang dilakukan. Kepastian
hukum
akan memberikan jaminan kepada investor untuk memperoleh economic oppurtunity 15 sehingga investasi mampu memberikan keuntungan secara ekonomis bagi investor. Adanya kepastian
hukum
juga merupakan salah satu faktor utama untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi investor, karena dalam melakukan investasi selain tunduk kepada ketentuan
hukum
investasi, juga ketentuan lain yang terkait dan tidak bisa dilepaskan sebagai pertimbangan bagi investor untuk menanamkan modalnya. Dengan banyaknya peraturan-peraturan yang mengatur investasi dan yang terkait dengan investasi kadangkala menimbulkan kekaburan atau ketidakpastian mana
hukum
yang berlaku. Apabila dikaitkan dengan keberadaan
hukum
dengan masyarakat, maka perlunya wibawa
hukum
agar

Baca lebih lanjut


nine Baca lebih lajut

Peranan Hukum Islam dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia

Peranan Hukum Islam dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia

Ilmu
ekonomi
Islam adalah ilmu tentang manusia – bukan sebagai individu yang terisolasi tetapi mengenai individu sosial yang meyakini nilai-nilai hidup Islam. Hampir tidak terdapat perbedaan apapun antara
ekonomi
Islam dan
ekonomi
modem. Andaikata ada perbedaan hal itu tereletak pada sifat dan volumenya. Itulah sebabnya mengapa perbedaan pokok antara kedua sistem
ekonomi
ini dapat ditemukan dengan memperhatikan penanganan masalah pilihan. Persoalan pilihan timbul dari kenyataan bahwa sumber daya kita begitu terbatas sehingga dipenuhinya suatu jenis keinginan berarti mengorbankan suatu kebutuhan lain yang hams terus tidak terpenuhi. Pertikaian yang abadi antara beraneka ragamnnya keinginan dan kurangnya sarana, memaksa kita untuk mengadakan pilihan di antara kebutuhan-kebutuhan kita, guna menetapkan daftar perioritas dan kemudian mendistribusikan sumber daya kita itu sedemikian rupa sehingga mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan sccara maksimum. Dalam ilmu
ekonomi
modern masalah pilihan ini sangat tergantung pada bermacam-macam tingkah masing-masing individu. Mereka mungkin tidak memperhitungkan persyaratan-persyaratan masyarakat. Namun dalam
ekonomi
Islam kita tidaklah berada dalam kedudukan untuk mendistribusikan sumber- sumber semau kita. Dalam hal ini ada suatu pembatasan moral yang serius berdasarkan ketetapan kitab suci al-quran dan sunnah atas tenaga individu.

Baca lebih lanjut


8 Baca lebih lajut

Baca :   Narasi Masalah Pembangunan Ekonomi Di Negara Berkembang

Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi

Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi

Hukum
mempunyai posisi yang amat penting didalam upaya untuk dapat menyediakan kondisi yang dapat memacu tumbuhnya
pembangunan
ekonomi
serta untuk menjaga hubungan antar berbagai elemen dan para pelaku
ekonomi.
Peranan
hukum
dalam
pembangunan
ekonomi
suatu negara pada dasarnya tidak terlepas dari pembicaraan mengenai pendekatan
ekonomi
terhadap
hukum
atau sebaliknya, pendekatan
hukum
terhadap
ekonomi, yang lazim dikenal dengan analisis
ekonomi
hukum. Pendekatan
ekonomi
terhadap
hukum
berarti penggunaan pertimbangan- pertimbangan
ekonomi
untuk menyelesaikan masalah, dan penggunaan alat atau konsep teknik analisis yang lazim digunakan oleh para ekonom.Pendekatan
hukum
ekonomi
bersifat dan menggunakan pendekatan-pendekatan transnasional dan interdisipliner, dengan mengkhususkan diri pada hubungan-hubungan antara masalah- masalah
ekonomi
dan sosial nasional dan regional serta internasional secara integral. Setidaknnya ada lima kualitas
hukum
yang kondusif bagi perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan, yakni : stabilitas (stability, dapat diramalkan (predictability), keadilan (fairness), pendidikan (didactics, pengembangan profesi
hukum
(the special development abilities of the lawyer).

Baca lebih lanjut


fifteen Baca lebih lajut

Peranan Politik Hukum Investasi Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia

Peranan Politik Hukum Investasi Dalam Pembangunan Ekonomi Republic of indonesia

Tanpa kepastian
hukum
(certainty), perekonomian tidak akan menumbuhkan kebebasan yang sehat dan berkeadilan adil; dan tanpa , perekonomian tidak akan membawa kesejahteraan dan kedamaian. Karena pada akhirnya
hukum
itu sendiri haruslah membawa kehidupan bersama kepada kesejahteraaan dan kedamaian hidup bersama. Jadi, perizinan tetap diperlukan oleh setiap negara tanpa mengenal sistem pemerintahan dan sistem ekonominya, dalam upaya mengendalikan n negaranya. Dengan demikian
hukum
dapat menjadi alat dalam memajukan perekonomian suatu bangsa dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya, asalkan dilaksanakan secara adil dan konsisten serta dapat memberikan kepastian
hukum
bagi masyarakat. kum juga dapat menjadi penghambat kemajuan perekonomian bila pengaturannya dibuat secara tidak adil dan tidak konsisten, sehingga Oleh karena itulah,
peranan
hukum
penanaman modal sebagaimana telah diundangkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai pengganti dari Undang-Undang No.1 Tahun 1967, merupakan kebijakan untuk mempercepat
pembangunan
ekonomi
nasional melalui peningkatan penanaman modal guna mengolah potensi
ekonomi
il dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. UU Penanaman Modal ini diciptakan untuk memberi kepastian
hukum
berusaha di Indonesia bagi penanam modal baik domestik maupun asing secara adil. Kepastian
hukum
berusaha secara adil ini diharapkan akan memberi kebergunaan atau kemanfaatan (utility) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kesejahteraan masyarakat cita bangsa Indonesia yang telah ditetapkan dalam

Baca lebih lanjut


xviii Baca lebih lajut

Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi

Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi

sebaliknya. Kita di Republic of indonesia yang memilikii UUD’45 dan Pancasila, xv yang isi dan jiwanya menurut hemat saya mencakup hak-hak azasi dibidang politik,
ekonomi, sosial dan budaya harus mengusahakan terus tegaknya hak-hak tersebut, bukan karena kita tunduk pada tekanan luar, tetapi sejak semula hak-hak tersebut sudah menjadi milik kita sebagai bangsa. Kritik- kritik terhadap pelaksanaannya harus mendorong kita untuk lebili peka, terutama dalam masalah pertanahan, perburuhan, lingkungan hidup dan perlindungan konsumen 16 Perburuhan, pertanahan. lingkungan hidup dan perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih, satu dan lain hal karena investasi asing telah menjadi bagian
pembangunan
ekonomi
Republic of indonesia, dan
ekonomi
Indonesia telah terkait dengan
ekonomi

Baca lebih lanjut


16 Baca lebih lajut

Hukum, Demokrasi dan Pembangunan Ekonomi

Hukum, Demokrasi dan Pembangunan Ekonomi

Sementara
peranan
hukum
dalam pemba- ngunan
ekonomi
pada masa transisi demokrasi juga merupakan hal yang penting dalam kaitan dengan
pembangunan
ekonomi. Seperti telah kita ketahui bersama bahwa demokrasi di Republic of indonesia sempat mengalami pasang surut. Indonesia sempat berkali- kali berganti sistem demokrasi, mulai dari demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila sampai kepada demokrasi rakyat. Perubahan-perubahan yang sangat cepat ini tentu akan membuat khawatir para pelaku usaha maupun investor asing. Oleh karenanya peran perundang-undangan sebagai produk
hukum
adalah sangat penting dimana Republic of indonesia harus mampu menciptakan sebuah pera- turan perundangan yang mampu mendorong tercip- tanya peningkatan
pembangunan
ekonomi. Mun-

Baca lebih lanjut


10 Baca lebih lajut

HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI da

HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI da

Berkaitan dengan hal tersebut di atas,
peranan
hukum
sebagai alat pengendalian sosial, tidaklah berdiri sendiri dalam masyarakat, tetapi
peranan
itu dijalankan bersama-sama dengan pranata-pranata sosial lainnya yang sama-sama menjalankan fungsi pengendalian sosial. Di sini
hukum
bersifat pasif, artinya
hukum
harus menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan masyarakat yang ada. Dengan hal tersebut dapat diketahui bahwa
hukum
bukan satu-satunya alat pengendalian sosial,
hukum
hanya salah salah satu alat kontrol sosial di dalam masyarakat. Peran
hukum
sebagai pengendalian sosial merupakan aspek normatif yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, dapat berbentuk larangan-larangan, tuntutan- tuntutan, pemidanaan dan bisa juga berupa pemberian ganti rugi. Titik berat dari
peranan
hukum
disini adalah pada penetapan tingkah laku mana yang dianggap merupakan penyimpangan terhadap aturan- aturan
hukum
dan apa sangsi yang dilakukan oleh
hukum
apabila terjadi penyimpangan tersebut. Kontrol sosial menentukan tingkah laku yang bagaimana yang merupakan tingkah laku yang menyimpang, berat ringan perilaku menyimpang sangat tergantung pada kontrol sosial itu sendiri.
peranan
hukum
sebagai alat pengendalian sosial (a tool of social command) dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka tahu bahwa
hukum
itu sangat penting dalam mewujudkan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Setelah masyarakat tahu bahwa
hukum
itu merupakan rambu- rambu yang harus ditaati bersama demi terwujudnya kedamaian dan alat untuk menyelesaikan konflik, maka diharapkan masyarakat patuh kepada
hukum
dan menghayati
hukum
dalam kehidupannya.

Baca lebih lanjut


20 Baca lebih lajut

PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN PADA ERA GLOBALISASI : IMPLIKASINYA BAGl PENDIDIKAN HUKUM DI INDONESIA

PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN PADA ERA GLOBALISASI : IMPLIKASINYA BAGl PENDIDIKAN HUKUM DI INDONESIA

Bila
pembangunan
diartikan tidak lebih dari pertumbuhan
ekonomi
dan hak-hak azasi manusia hanya terbatas pada hak-hak politik. kedua konsep tersebut tidak pernah akan bertemu bahkan berlawanan. Dalam perkembangannya sekarang ini baik HAM maupun konsep
pembangunan
sudah diperluas. Antara Hak-hak Azasi dan
pembangunan
tidak ada pertentangan lagi bahkan menjadi terintegrasi secara full. 13 Hak-hak Azasi Manusia tidak saja hak untuk berkumpul, berserikat dan berbicara (civil and political rights} tetapi juga hak- hak
ekonomi, sosial dan kebudayaan. fourteen Sebaliknya
pembangunan
tidak saja diartikan pertumbuhan
ekonomi
tetapi juga
pembangunan
social, politik dan kebudayaan.
Pembangunan
kita bertujuan pula membangun manusia Indonesia seutuhnya. Untuk
pembangunan
manusia, seseorang memerlukan baik makanan maupun kebebasan berpendapat ; makanan perlu untuk dapat tetap hidup, kebebasan mengeluarkan pendapat dibutuhkan agar jiwa dapat tetap berkembang, Keduanya kebutuhan yang mendasar dan accented. Dengan menerima bahwa semua hak-hak azasi manusia adalah saling berkaitan dan tdak dapat dipisahkan, maka penegakan hak-hak sipil dan politik,
ekonomi, sosial dan kebudayaan harus dilaksanakan dan didorong dengan intensitas yang sama. Hak-hak sipil dan politik tidak lebih prioritas dari hak-hak
ekonomi, sosial dan kebudayaan. Begitu juga sebaliknya. Kita di Indonesia yang memilikii UUD’45 dan Pancasila, 15 yang isi dan jiwanya menurut hemat saya mencakup hak-hak azasi dibidang politik,
ekonomi, sosial dan budaya harus mengusahakan terus tegaknya hak-hak tersebut, bukan karena kita tunduk pada tekanan luar, tetapi sejak semula hak-hak tersebut sudah menjadi milik kita sebagai bangsa. Kritik- kritik terhadap pelaksanaannya harus mendorong kita untuk lebili peka, terutama dalam masalah pertanahan, perburuhan, lingkungan hidup dan perlindungan konsumen 16 Perburuhan, pertanahan. lingkungan hidup dan perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih, satu dan lain hal karena investasi asing telah menjadi bagian
pembangunan
ekonomi
Republic of indonesia, dan
ekonomi
Indonesia telah terkait dengan
ekonomi
dunia. Persaingan perdagangan internasional dapat membawa implikasi negatif bagi hak-hak buruh. perlindungan lingkungan hidup. hak-hak atas tanah dan perlindungan konsumen. 17

Baca :   Buku Ekonomi Pembangunan Sadono Sukirno

Baca lebih lanjut


16 Baca lebih lajut

PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN PADA ERA GLOBALISASI : IMPLIKASINYA BAGl PENDIDIKAN HUKUM DI INDONESIA )

PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN PADA ERA GLOBALISASI : IMPLIKASINYA BAGl PENDIDIKAN HUKUM DI Republic of indonesia )

Bila
pembangunan
diartikan tidak lebih dari pertumbuhan
ekonomi
dan hak-hak azasi manusia hanya terbatas pada hak-hak politik. kedua konsep tersebut tidak pernah akan bertemu bahkan berlawanan. Dalam perkembangannya sekarang ini baik HAM maupun konsep
pembangunan
sudah diperluas. Antara Hak-hak Azasi dan
pembangunan
tidak ada pertentangan lagi bahkan menjadi terintegrasi secara total. xiii Hak-hak Azasi Manusia tidak saja hak untuk berkumpul, berserikat dan berbicara (civil and political rights} tetapi juga hak- hak
ekonomi, sosial dan kebudayaan. xiv Sebaliknya
pembangunan
tidak saja diartikan pertumbuhan
ekonomi
tetapi juga
pembangunan
social, politik dan kebudayaan.
Pembangunan
kita bertujuan pula membangun manusia Indonesia seutuhnya. Untuk
pembangunan
manusia, seseorang memerlukan baik makanan maupun kebebasan berpendapat ; makanan perlu untuk dapat tetap hidup, kebebasan mengeluarkan pendapat dibutuhkan agar jiwa dapat tetap berkembang, Keduanya kebutuhan yang mendasar dan absolute. Dengan menerima bahwa semua hak-hak azasi manusia adalah saling berkaitan dan tdak dapat dipisahkan, maka penegakan hak-hak sipil dan politik,
ekonomi, sosial dan kebudayaan harus dilaksanakan dan didorong dengan intensitas yang sama. Hak-hak sipil dan politik tidak lebih prioritas dari hak-hak
ekonomi, sosial dan kebudayaan. Begitu juga sebaliknya. Kita di Indonesia yang memilikii UUD’45 dan Pancasila, 15 yang isi dan jiwanya menurut hemat saya mencakup hak-hak azasi dibidang politik,
ekonomi, sosial dan budaya harus mengusahakan terus tegaknya hak-hak tersebut, bukan karena kita tunduk pada tekanan luar, tetapi sejak semula hak-hak tersebut sudah menjadi milik kita sebagai bangsa. Kritik- kritik terhadap pelaksanaannya harus mendorong kita untuk lebili peka, terutama dalam masalah pertanahan, perburuhan, lingkungan hidup dan perlindungan konsumen 16 Perburuhan, pertanahan. lingkungan hidup dan perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih, satu dan lain hal karena investasi asing telah menjadi bagian
pembangunan
ekonomi
Indonesia, dan
ekonomi
Republic of indonesia telah terkait dengan
ekonomi
dunia. Persaingan perdagangan internasional dapat membawa implikasi negatif bagi hak-hak buruh. perlindungan lingkungan hidup. hak-hak atas tanah dan perlindungan konsumen. 17

Baca lebih lanjut


16 Baca lebih lajut

Peranan Politik Hukum Investasi dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia

Peranan Politik Hukum Investasi dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia

asyarakat demokratis modern,
peranan
ahli beberapa negara (seperti Amerika Serikat) sebagian besar karena suatu konstitusi dan apapun perbedaan-perbedaan yang ada di tis – didasarkan pada keseimbangan antara gat pelik. Hal ini menjadikan pentingnya ng terlatih dalam menjaga keseimbangan di itan dengan kenyataan bahwa dalam masa , khususnya sepanjang abad kesembilanbelas bijaksanaan yang menonjol dalam bidang ana usaha swasta sebagai alat dan promotor gembangannya. Fungsi negara tetap terbatas luar negeri, dan kegiatan administratif serta a kehidupan
ekonomi
dan sosial mengalir Proses yang dimulai di dunia Barat pada abad ngkat dengan pesat pada abad keduapuluh, kat laissez faire, masyarakat perdagangan ngkat perencanaan, kewajiban sosial bersama bertambah. Keadaan ini membuat para ahli ntal maupun teknis. Memang menarik, tetapi wa analisa mengenai dampak dari ideologi dangan kesejahteraan umum, terutama di pir tidak diakui.

Baca lebih lanjut


18 Baca lebih lajut

PERANAN WAKAF DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

PERANAN WAKAF DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

Pihak Majlis Agama Islam Negeri-negeri akan merangka projek-projek
pembangunan
harta wakaf untuk masyarakat dan dalam masa yang sama perlu memastikan peraturan dan syarat-syarat pewakaf dipatuhi. Oleh itu untuk memastikan harta wakaf dibangunkan mengikut projek yang boleh memberi pulangan
ekonomi
kepada masyarakat, Majlis Agama Islam Negeri akan mengambil kira pandangan dari Jawatankuasa Pelaburan dan
Pembangunan
serta Jawatankuasa Syariah. Jawatankuasa Pelaburan dan
Pembangunan
berfungsi membuat keputusan dan menentukan bentuk
pembangunan
tanah- tanah wakaf yang dirasakan sesuai dan berdaya maju. Manakala Jawatankuasa Syariah pula berfungsi menentukan jenis-jenis wakaf dan memutuskan sama ada wakaf-wakaf tersebut boleh dimajukan atau tidak boleh dimajukan mengikut
hukum
syarak. Ahli-ahli jawatankuasa dilantik dari kalangan yang pakar dalam bidang berkaitan seperti arkitek, peguam, perancang bandar dan pakar-pakar yang dapat memberi pandangan bagi sesuatu projek yang akan dilaksanakan.

Baca lebih lanjut


40 Baca lebih lajut

Tinjauan Hukum Peranan Pasar Modal Syariah dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Tinjauan Hukum Peranan Pasar Modal Syariah dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Pada prinsipnya
ekonomi
islam termasuk transaksi di bidang pasar modal sangat mendukung penerapan upaya
pembangunan
ekonomi
berkelanjutan dan ramah lingkungan. Hal ini sesuai dengan salah satu pilar etikan bisnis Islam untuk menjaga “Keseimbangan” baik kepentingan individu dan sosial, maupun keseimbangan alam sebagai implementasi konsep Tauhid. Namun demikian perlu adanya Peraturan formal dari lembaga yang berwenang, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (sebelumnya kewenangan ini dilakukan oleh Bapepam) untuk secara tegas mengatur bahwa setiap emiten yang masuk dalam daftar indeks saham syariah wajib mengimplementasikan dan mendukung
pembangunan
ekonomi
berkelanjutan dan ramah lingkungan. Disamping itu pula perlu penguatan pengaturan tersebut melalui fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

Baca lebih lanjut


16 Baca lebih lajut

Peranan Hukum Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Pdf

Source: https://123dok.com/title/peranan-pembangunan-terhadap-jaminan-kepastian-bongkar-pelabuhan-indonesia

Check Also

Contoh Makalah Tentang Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat

Contoh Makalah Tentang Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat Papua Irian Jaya[a] Mamta[1]—Saireri Provinsi otonom …