Peranan Pemerintah Sektor Koperasi Dalam Pembangunan Ekonomi

Peranan Pemerintah Sektor Koperasi Dalam Pembangunan Ekonomi

PERAN PEMERINTAH TERHADAP KOPERASI SEKUNDER PADA PUSAT KOPERASI VETERAN REPUBLIK INDONESIA DI KOTA SEMARANG

How to cite
(IEEE): B. 1000. P. Hendro Saptono, Rini Njatrijani, “PERAN PEMERINTAH TERHADAP KOPERASI SEKUNDER PADA PUSAT KOPERASI VETERAN REPUBLIK INDONESIA DI KOTA SEMARANG,”
Diponegoro Law Journal, vol. 5, no. 3, pp. 1-13, Jun. 2016. [Online]. Retrieved from :

How to cite
(Chicago): Hendro Saptono, Rini Njatrijani, Bennyta Thousand. P.. “PERAN PEMERINTAH TERHADAP KOPERASI SEKUNDER PADA PUSAT KOPERASI VETERAN REPUBLIK INDONESIA DI KOTA SEMARANG.”
Diponegoro Law Journal
5, no. 3 (2016): ane-13. Accessed : November 26, 2022. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12259

How to cite
(Vancouver): Hendro Saptono, Rini Njatrijani BKP. PERAN PEMERINTAH TERHADAP KOPERASI SEKUNDER PADA PUSAT KOPERASI VETERAN REPUBLIK INDONESIA DI KOTA SEMARANG. Diponegoro Law Journal [Online]. 2016 Jun;5(three):1-thirteen. Retrieved from: https://ejournal3.undip.ac.id/alphabetize.php/dlr/commodity/view/12259.

How to cite
(Harvard): Hendro Saptono, Rini Njatrijani, B. K. P., 2016. PERAN PEMERINTAH TERHADAP KOPERASI SEKUNDER PADA PUSAT KOPERASI VETERAN REPUBLIK INDONESIA DI KOTA SEMARANG.
Diponegoro Police Journal, [Online] Volume v(3), pp. 1-13. Retrieved from: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/commodity/view/12259 [Accessed : 26 Nov. 2022].

How to cite
(MLA8): Hendro Saptono, Rini Njatrijani, Bennyta Kemalasari Putri*,. “PERAN PEMERINTAH TERHADAP KOPERASI SEKUNDER PADA PUSAT KOPERASI VETERAN REPUBLIK INDONESIA DI KOTA SEMARANG.”
Diponegoro Police force Journal, vol. 5, no. iii, 27 Jun. 2016, pp. 1-13 , https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12259. Retrieved : 26 November. 2022.

BibTex Citation Information :

@commodity{DLJ12259,     author = {Bennyta Kemalasari Putri*, Hendro Saptono, Rini Njatrijani},     title = {PERAN PEMERINTAH TERHADAP KOPERASI SEKUNDER PADA PUSAT KOPERASI VETERAN REPUBLIK Republic of indonesia DI KOTA SEMARANG},     periodical = {Diponegoro Law Journal},   volume = {v},     number = {iii},     year = {2016},     keywords = {peran pemerintah pada koperasi, koperasi sekunder, kebijakan pemerintah sektor koperasi},     abstract = {           Pengertian Lembaga Keuangan Bukan Bank, menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-38/MK/4/1972, lembaga keuangan bukan bank (LKBB) adalah semua lembaga (badan) yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga, kemudian menyalurkan kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan-perusahaan.            Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Tujuan utama badan usaha yang dimiliki bersama tersebut yaitu memajukan kepentingan ekonomis para anggota kelompok.                              Peranan pemerintah dalam gerakan koperasi antara lain, memberi bimbingan berupa penyuluhan, pendidikan ataupun melakukanpenelitian bagi perkembangan koperasi serta bantuan konsultasi terhadappermasalahan koperasi, melakukan pengawasan termasuk memberi perlindungan terhadapkoperasi berupa penetapan bidang kegiatan ekonomi yang telah berhasildiusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya, memberikan fasilitas berupa kemudahan permodalan, serta pengembangan jaringan usaha dan kerja sama.Peran pemerintah ini sangat penting untuk perkembangan koperasi agar menjadi lebih baik lagi. Koperasi juga ikut dilindungi oleh pemerintah, agar apa yang telah dilaksanakan koperasi tidak dilaksanakan dengan bidang usaha lainnya.  Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan mengenai bagaimana hubungan hukum antara masyarakat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum tersebut. Metode ini dilakukan untuk memahami peristiwa yang memang benar-benar terjadi di masyarakat.           Pelaksanaan peran pemerintah yang sesuai dengan undang undang 25 tahun 1992 menjadi dasar pokok dalam perkembangan koperasi. Sehingga terjadi kesinambungan timbal balik antaran pemerintah dengan koperasi, koperasi dengan pemerintah. },    pages = {1--xiii}    url = {https://ejournal3.undip.air conditioning.id/index.php/dlr/article/view/12259} }
            

Citation Format:

Abstract

          Pengertian Lembaga Keuangan Bukan Bank, menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-38/MK/4/1972, lembaga keuangan bukan bank (LKBB) adalah semua lembaga (badan) yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga, kemudian menyalurkan kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan-perusahaan.

          Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Tujuan utama badan usaha yang dimiliki bersama tersebut yaitu memajukan kepentingan ekonomis para anggota kelompok.

         Peranan pemerintah dalam gerakan koperasi antara lain, memberi bimbingan berupa penyuluhan, pendidikan ataupun melakukanpenelitian bagi perkembangan koperasi serta bantuan konsultasi terhadappermasalahan koperasi, melakukan pengawasan termasuk memberi perlindungan terhadapkoperasi berupa penetapan bidang kegiatan ekonomi yang telah berhasildiusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya, memberikan fasilitas berupa kemudahan permodalan, serta pengembangan jaringan usaha dan kerja sama.Peran pemerintah ini sangat penting untuk perkembangan koperasi agar menjadi lebih baik lagi. Koperasi juga ikut dilindungi oleh pemerintah, agar apa yang telah dilaksanakan koperasi tidak dilaksanakan dengan bidang usaha lainnya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan mengenai bagaimana hubungan hukum antara masyarakat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum tersebut. Metode ini dilakukan untuk memahami peristiwa yang memang benar-benar terjadi di masyarakat.

Baca :   Berbagai Pendekatan Ekonomi Politik Pembangunan

         Pelaksanaan peran pemerintah yang sesuai dengan undang undang 25 tahun 1992 menjadi dasar pokok dalam perkembangan koperasi. Sehingga terjadi kesinambungan timbal balik antaran pemerintah dengan koperasi, koperasi dengan pemerintah.

Keywords: peran pemerintah pada koperasi, koperasi sekunder, kebijakan pemerintah sektor koperasi

Article Info

Department: Articles

Language
: ID

Statistics:


Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.

Peranan Pemerintah Sektor Koperasi Dalam Pembangunan Ekonomi

Source: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12259

Check Also

Contoh Makalah Tentang Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat

Contoh Makalah Tentang Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat Papua Irian Jaya[a] Mamta[1]—Saireri Provinsi otonom …