Permasalahan Pembangunan Ekonomi Di Negara Maji

Permasalahan Pembangunan Ekonomi Di Negara Maji






Berita Utama

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud Tegas Tolak Tawaran Berau Pindah ke Kaltara

SAMARINDA. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menolak tawaran Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang untuk mengajak Berau pindah ke Kaltara. Berau ditegaskan Hasanuddin Mas’ud harus tetap berada di wilayah Provinsi Kaltim. Hasanuddin Mas’ud bahkan minta agar Pemprov Kaltim tegas menolak tawaran tersebut. Sebab, dari 10 kabupaten dan kota, jika berkurang satu akan berdampak negatif. Kemungkinan juga postifi. Namun melepas satu kabupaten, menurut Hasanuddin Mas’ud, harus benar-benar dipertimbangkan Kaltim. “Berau harus tetap di Kaltim. Di luar daripada apapun itu, harus ada kesatuan dan persatuan x kabupaten dan kota tetap di Kaltim,” tegas Hasanuddin Mas’ud. Ketika ditanya terkait hal negatif apa yang akan didapat Kaltim jika Berau pindah ke Kaltara, Hasanuddin Mas’ud tiddak memberikan tanggapan lebih lanjut. Namun Hasanuddin Mas’ud menegaskan, jangan sampai Berau lepas dari Kaltim. Sebelumnya, Gubernur Kaltim Isran Noor menanggapi santai tawaran berulang ke Pemkab Berau agar pindah ke Kaltara. Tawaran itu disampaikan Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang. Isran Noor mengatakan keputusan tetap di Kaltim atau pindah ke Kaltara itu merupakan keputusan warga Berau. “Siapa yang menawarkan? Oh, terserah saja. Kita ini kan rakyatnya yang mengatur. Rakyatnya (Berau) mau atau enggak,” jawab Isran Noor saat dikonfirmasi. (adv/hms7)

Berita Utama

Bagus Susetyo Dukung Peningkatan SDM Ekraf

SAMARINDA. Dihadiri Anggota DPRD Kaltim Ir Bagus Susetyo, Workshop Peningkatan Kapasitas SDM Ekraf Pada Sub Sektor Flick, Animasi dan Video yang dinisiasi Dinas Pariwisata Kaltim pada tanggal 18 – 21 November 2022 di Hotel Arya Duta Makassar. Kegiatan yang dihadiri sebanyak twenty peserta dari perwakilan kabupaten/kota di Kaltim ini mendapat apresiasi dan dukungan dari Bagus, menurutnya peningkatan SDM dari workshop yang digelar salah satunya mampu mendongkrak potensi pariwisata Kaltim. Tak hanya Bagus Susetyo, kegiatan tersebut juga dihadiri Bapak Drs Ahmad Herwansyah selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Borneo Timur, Bapak HM Irvan Rivai Sekretaris Dinas Pariwisata Kalimantan Timur, Wildan Nomeru dari Praktisi Komunitas Film Makassar. “Kalimantan Timur bukan hanya penghasil pertambangan dan minyak tetapi ada penghasil lain yaitu berasal dari sektor pariwisata dengan adanya harapan kami peserta bisa menyerap ilmu dengan maksimal agar ilmu yang di dapat bisa di bagikan kepada teman – teman yang ada di Borneo Timur, semoga dengan adanya kegiatan workshop seperti ini akan terlahir sineas baru untuk Kalimantan Timur ujar Bagus Susetyo yang juga Anggota Komisi III DPRD Provinsi Borneo Timur ini Lebih lanjut, Ahmad Herwansyah Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur menerangkan, bahwa dalam sebuah moving picture hal pertama yang perlu diperhatikan yaitu bagaimana pengembangan dari picture show itu sendiri. “Kedua bagaimana pra produksi itu dilakukan dalam film tersebut, yang ketiga masuk tahapan pengolahan film, keempat adalah pasca produksi pada film, yang kelima distribusi picture show. Pengembangan itu sangat penting karena ide kreatif dari cerita moving picture tersebut dapat menarik minat bagi para penikmat film, walaupun tentang cerita fiksi dan milenial tetapi kearifan lokal kita bangsa indonesia yang berbudaya besar destinasi dan budaya Kalimantan Timur yang besar menggali ide dan kreatifitas yang di tuangkan pada karya film, animasi dan video,” kata Ahmad. Selain itu, Faktor selain ide dan kreatifitas paling tidak peserta workshop ini dapat menyerap ilmu sebanyak mungkin agar dapat bisa diterapkan dan berbagi kepada komunitas film yang ada di Kalimantan Timur. Harapan kami para pelaku ekonomi kreatif sub sektor film, animasi dan video dapat melahirkan sineas baru dan berbakat agar film, animasi dan video di Kalimantan Timur semakin maju dan berdaya saing dan terakhir bahwa kita bisa mendistribusikan film itu harus tepat sasaran. (adv/hms5)

Berita Utama

Harapkan Kejurnas Menjaring Bibit – Bibit Muda Sigit Wibowo Hadiri Kejurnas Menembak Piala Gubernur Kaltim 2022

BALIKPAPAN. Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo menghadiri acara pembukaan Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Menembak Piala Gubernur Kaltim 2022 di Lapangan Tembak Perbakin Manggar Balikpapan, Sabtu (19/xi). Kadispora Kaltim Agus Tianur selaku Ketua Panitia melaporkan bahwa kejuaran menembak diikuti sembilanprovinsi yaitu Kalteng, Kalsel, Sulsel, Sulteng, Kaltara, Kaltim ,Maluku, Jatim dan Jateng dengan jumlah atlet sebanyak 511. “Dengan kelas tanding yaitu x meter, 25 meter, 27 meter dan 35 meter,” sebutnya. Selanjutnya, Ketua Umum Perbakin Kaltim Roy Nirwan dalam sambutannya berkeinginan dalam pelaksanaan kejurnas menembak, tidak hanya sukses di pelaksanaan saja, akan tetapi sukses pula dalam prestasi. “Hari ini ada sembilan, sepuluh provinsi, harapannyakedepan, ada tiga puluh provinsi lebih yang bisa hadir,” ujarnya. Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi dalam sambutannya menyampaikan pesan bahwa apapun yang dilakukan, jangan lupa untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. “Oleh karena itu, lomba menembak pada hari ini, selain menjalin atlet-atlet berprestasi, tetapi lomba ini menjadi silaturahim diantara kita semua dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Hadi Mulyadi yang sekaligus membuka acara. Kemudian, Sigit Wibowo menyatakan bahwa kegiatan kali ini adalah tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya yaitu Awang Farouk Cup namun sekarang di netralkan menjadi Piala Gubernur. DPRD Kaltim, lanjutnya, menyambut baik atas kegiatan tersebut, karena kejurnas ini menyaring bibit-bibit unggul untuk kejurnas selanjutnya baik nasional maupun internasional. “Jadi, DPRD Provinsi Kalimantan Timur menyambut baik dan tentu saja mendukung kegiatan ini,” ucap politikus PAN ini saat diwawancara usai acara. “Saya berharap, namanya olahraga menjunjung sportivitas, kemudian tentu saja menghasilkan kejuaraan yang berkualitas. Kalau bisa Kalimantan Timur sebagai tuan rumah mendapatkan mendali yang banyak dan menjaring bibit-bibit muda untuk persiapan kejuaraan yang lainnya,” pungkasnya.  Tampak hadir dalam acara tersebut, Asisten I Setda Provinsi Kaltim Syirajuddin, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Andi Muhammad Ishak, Walikota Balikpapan Rahmat Mas’ud, Irdam VI Mulawarman Brigjen TNI Bambang Indrayanto, Ketua Umum PB Perbakin Joni Supriyanto, Komandan Satuan Brimob Polda Kaltim, Kepala Dinas Kesehatan dr Jaya Mualimin, Kepala Dispora se-Kaltim, serta dihadiri para peserta atlet tembak. (adv/hms8)

Berita Utama

Kementerian ATR Sikapi Dinamika Pembahasan RTRW Kaltim

Dki jakarta. Memasuki Tahap Pembahasan lintas sektor, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kalimantan Timur yang saat ini dibahas oleh Pansus RTRW. Jumat (18/11) bertempat di Hotel Gran Melia Jakarta, dilakukan Rapat Koordinasi Lintas Sektor dalam rangka pembahasan RTRW Kaltim Bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional.   Pertemuan tersebut dihadiri oleh Direktur Jendral Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Gabriel Triwibawa, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, Ketua Pansus RTRW Kaltim Baharuddin Demmu dan Wakil Ketua Pansus RTRW Sapto Setyo Pramono. Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah 2 Rahma Julianti serta perwakilan dari kementerian dan Lembaga terkait.   Sejumlah hal menonjol yang diangkat oleh Pansus RTRW diantaranya adanya pergeseran garis pantai di wilayah perairan Balikpapan berdasarkan data dari Badan Informasi Geopasial (Big), Holding Zone berupa pergeseran Areal Penggunaan Lain (APL) yang kini statusnya sudah HGU. “Pada saat melanggar ia mencari celah, celahnya lewat perubahan RTRW. Sampai saat ini kamipun belum bersepakat, kami berharap kembali ke kawasan fungsi hutan. Dengan HGU 30 tahun, artinya ketika HGU ini berjalan hingga satu putaran ijinnya dengan waktu 30 tahun. Saya kira ini sudah mendapatkan keuntungan yang banyak. Setelah itu kembalikan saja lagi ke fungsi Kawasan hutan, itu dua yang krusial yang kami sampaikan. Masih ada pembahasan lanjutan dan akan dibahas kembali di pertemuan pasca pertemuan lintas sektor minggu dan senin ini,” urai Ketua Pansus Baharuddin Demmu.   Kembali menyinggung soal Kawasan yang dijadikan holding zone, sejumlah lahan yang diusulkan dari Kawasan hutan menjadi apl dan statusnya sekarang HGU. Pansus pun masihmempertanyakan, kenapa mesti lewat Pansus. “Harapannya lewat saja ke dinas kehutanan karena jelas kami melihat persoalan ini sudah melanggar, tidak boleh ada HGU diwilayah Kawasan-kawasan hutan,” tegas Bahar.   Sementara soal kerja Pansus selama 3 bulan sesuai PP 21 tahun 2001 maka dibatasi sekitar bulan desember. Dengan target itu Pansus bisa tercapai, namun masih ada beberapa yang harus dilakukan teman-teman di pansus seperti mengundang kembali BIG untuk memberikan penjelasan secara utuh seperti pergeseran garis pantai. Namun jika mendapat penjelasan maka Pansus akan buat catatan. “Bahwa kami tidak setuju. Karena kami melihat hanya ada segelintir kepentingan yang diakomodir. Sehingga target mudah-mudahan desember tidak ada kendala. Dan harapannya teman-teman di Kaltim baik itu akademisi maupun LSM jika memang masih ada hal yang ingin disampaikan segera disampaikan, karena ini juga dikejar waktu. Terburu-buru tidak juga karena masukan-masukan telah kita sampaikan semua,” papar Bahar.   Menanyakan hal yang sama soal pergeseran garis pantai di Balikpapan, Wakil Ketua Pansus RTRW Kaltim Sapto Setyo Pramono dalam pertemuan tersebut juga secara tegas berharap bagaimana alih fungsi yang sangat luar biasa peralihan lahan pertanian menjadi pertambangan dan lain sebagainya. “Kita minta peralihan menjadi HGU jangan diikutkan dalam RTRW, lebih baik mengajukan masing-masing Yang diutamakan adalah hutan rakyat, kebun rakyat serta pemukiman yang sudah berdomisili bertahun-tahun diwilayah tersebut ini yang harus dikeluarkan menjadi APL,”katanya.    Tak hanya itu Sapto juga meminta mekanisme pertambangan yang lebih ramah lingkungan, sebab yang ada saat ini baik open pit mining dan undercover mining keduanya sama-sama merusak lingkungan. Selain itu menciptakan ketahanan pangan LP2B yang merupakan penyebaran di Kabuaten/kota dan KP2B di Provinsi. “Ini harus jelas, mana pangannya, holtikultura dan sebagainya perlu difikirkan jangka panjangnya. Berapa kebutuhan di Kalimantan Timur, apakah sudah cukup untuk kedepannya, jika belum seperti apa mengatasinya,” sebut Sapto.   Sapto juga mengapresiasi sekaligus berterima kasih diadakannya rapat lintas sektor ini, namun diakui sapto masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu disempurnakan seperti yang telah ia suarakan dalam forum koordinasi. Sementara soal kronologis perubahan garis pantai, Sapto menyebut mulai 2010-2014 tidak ada pergeseran. “Tiba-tiba maju, Dasar mereka apa?legalnya apa, dalam RZWP3K yang telah disahkan tidak ada namun tiba-tiba muncul. Ini perlu penjelasan dari awal dulu, jangan separo jalan baru dimasukkan. Ini hal yang lucu” ungkap  Sapto.   Sapto juga menyayangkan ketidakhadiran BIG dalam undangan yang disampaikan oleh Pansus RTRW Kaltim beberapa waktu lalu. “Minimal jika diundang datang, agar kita mengetahui, jangan sampai kita melegalkan barang yang illegal. Saya tidak mau itu terjadi. Keberpihakan kita pada rakyat Kalimantan Timur tinggi,” pungkas Sapto. (adv/hms5)

Baca :   Pengertian Pembangunan Menurut Buku Ekonomi Pembangunan

Berita Utama

Sekretariat Gelar Raker Proses Penyusunan Pokir DPRD

BALIKPAPAN. Sekretariat DPRD Kaltim menggelar Rapat Kerja (Raker) terkait proses penyampaian penyusunan pokok-pokokpikiran (Pokir) DPRD Kaltim ke dalam perencanaan pembangunan daeraeh, di Hotel Swiss-Bellhotel, Balikpapan, Jumat (xviii/11/2022). Kegiatan tersebut guna meningkatkan pengetahuan dan informasi sehingga terwujudnya pelayanan dalam pelaksanaan penyelenggaraan proses validasi dan verifikasi usulan kegiatan Pokir DPRD Kaltim melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sesuai aspirasi masyarakat. Demikian disampaikan Sekretaris DPRD Kaltim Muhammad Ramadhan, melalui Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan (FPP) Sekretariat DPRD Kaltim Andrie Asdi. Menurut dia, mengacu pada PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah, bahwa Badan Anggaran (Banggar) mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada daerah dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD). “SIPD merupakan sistem informasi yang membantu menyediakan information dan informasi untuk pembangunan daerah, menyusun, mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan secara elektronik yang pelaksanaanya dilakukan oleh pemerintah daerah dan dilaksanakan secara Nasional,” ujarnya. Dirinya berharap, dengan bertambahnya pengetahuan dan keahlian untuk troubleshooting permasalahan tentang penginputan Pokir DPRD, dapat memperlancar proses peng-inputan Pokir DPRD ke dalam aplikasi SIPD. Raker juga menghadirkan Narasumber berkompeten dari pihak Bappeda dan BPKAD Prov Kaltim. Adapun materi yang disampaikan terkait proses penyusunan Pokir DPRD kedalam proses perencanaan pembangunan daerah pada Aplikasi SIPD, mekanisme perencanaan dan penganggaran aspirasi Pokir di SIPD, serta pembahasan indikator kinerja guna persiapan penyusunan rencana pembangunan daerah dan renstra perangkat daerah. “Saya atas nama Sekretariat DPRD Kaltim mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber, Tenaga Ahli/Tim Ahli, peserta dan undangan Raker, Panitia pelaksana, dan semua pihak yang telah bekerja keras, bahu membahu dan saling mendukung, untuk menyelenggarakan raker ini,” tandasnya. (adv/hms6)

Berita Utama

Wujudkan KLA Perlu Dukungan Anggaran Maksimal

JAKARTA. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’udmengatakan dalam rangka menciptakan kabupaten/kota layakanak (KLA) diperlukan dukungan anggaran yang maksimalagar berbagai programme kerja dapat berjalan dengan baik. Untuk diketahui KLA merupakan sistem pembangunankabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, keluarga dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutandalam kebijakan, plan dan kegiatan untuk pemenuhanhak-hak anak. Politikus asal Golkar ini menjelaskan dari 24 indikator KLA diantarnya telah terpenuhi, kendati belum semua sepertiperaturan daerah, presentase anak yang diregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran telah dilaksanakan. “Terkait kebijakan Kaltim tentu sudah ada, hanya tidak kalahpentingnya porsi anggaran yang mencukupi dan tidak bisahanya dari kabupaten/kota saja tetapi juga perlu dukunganprovinsi dan pemerintah pusat,” kata Hasanuddin saatmemberikan pandangannya disela-sela Rapat Kerja TenisKabupaten/Kota Layak Anak di Ballroom Hotel LumireJakarta, Kamis (17/11). Selain pemerintah dan DPRD, peran masyarakat umum, perusahaan maupun media masa sangat diperlukan dalamrangka meningkatkan pemahaman tentang pentingnyapartisipasi anak dalam pengambilan kebijakan khususnyayang bekaitan dengan masa depannya sendiri. Plt Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, Kementerian PPPA Rini Handayani menjelaskan KLA ukurannya bukanberdasarkan pada jumlah kasus tetapi bagaimana penyelesaiankasus kekerasan dan pencegahan.  Seperti cegah pekerja anak dan kurangi pernikahananak.”Pernikahan anak yakni mereka yang berusia xviii tahunkebawah itu dari segi medis alat reproduksinya belumberkembang sempurna, kemudian kesiapan mentalnya belumjuga sempurna. Parahnya, usia tersebut dalam rangkamembiayai rumahtangganya kemudian bekerja dengan upahmurah,”ucap Rini pada acara KLA yang diselenggaran oleh Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kaltim tersebut. Rini menjelaskan ada tiga hal yang harus dilakukan dalamKLA yakni pemenuhan hak-hak anak yang terdiri dari hakuntuk hidup, tumbuh, berkembang serta partisipasi sesuaidengan harkat dan martabat kemanusiaan. Ukuran pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anakkhususnya di sekitar IKN lanjut dia pertama indekspembangunan manusia, kabar baiknya di Kaltim sudahdiposisi ke tiga nasional. Untuk kabupaten seperti Bontang, Samarinda dan Balikpapan juga cukup baik. Kedua, indeks perlindungan anak yang terdiri dari pemenuhanhak anak dan perlindungan anak. “Terjadi penurunan di klaster pemenuhan hak anak. Di Kaltim Setiap tahun angkaterus naik pemenuhan hak anak dari information BPS,” imbuhnya. Berdasarkan hasil survei pengalaman hidup anak dan remajahasilnya empat dari seratus anak mengalami kekerasan dan sayangnya dilakukan oleh orang dekat korban. Utamakanpencegahan kasus kekerasan pada anak, maka pentingnyakesadaran semua pihak terutama orangtua dan guru untukmempelajari berbagai kasus yang terjadi. “Kenapa sampai terjadi, pelakunya siapa, dan seterusnya iniharus dipahami oleh para orangtua dan guru agar bisamemperhatikan tumbuh kembang anak didiknya disekolahterlebih ketika terjadi perubahan prilaku segera dapatdiidentifikasi,”pungkasnya.(adv/hms4)

Berita Utama

Seluruh Produk Hukum Perda Wajib Didaftarkan Pada Aplikasi E- Perda, Bapemperda Sampaikan Laporan Pada Rapat Paripurna Ke – 49

SAMARINDA. DPRD Kaltim menggelar Rapat Paripurna ke – 49  masa sidang 2022 dengan agenda pengesahan revisi agenda kegiatan DPRD Kaltim masa sidang Iii tahun 2022, pembacaan surat keputusan penetapan pembahas perubahan peraturan DPRD Kaltim tentang tata beracara, kode etik dan tata tertib, dan pengumuman penggantian antar waktu Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi partai Gerindra sisa masa jabatan 2019-2024, serta penyampaian laporan Bapemperda DPRD Kaltim terhadap Propemperda tahun 2022 dan penyampaian Propemperda tahun 2023, Senin (fourteen/xi). Memimpin rapat, Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji, didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun dan Sigit Wibowo. Seno Aji mengatakan bahwa seluruh Fraksi-fraksi DPRD Kaltim telah menyampaikan tanggapan dan jawaban terhadap nota penjelasan perubahan peraturan DPRD Kaltim tentang tata beracara, kode etik dan tata tertib dan telah disepakati bersama pada rapat paripurna sebelumnya, bahwa pembahasnya yaitu kepada badan yang membidangi. “Dan terkait dengan agenda pengumuman pengganti antar waktu Anggota DPRD Kaltim sebagaimana tindak lanjut surat Komisi Pemilihan Umum, DPRD Kaltim nomor 676/py.03-sd/64/2022 tanggal 28 Oktober 2022 perihal penggantian antar waktu Anggota DPRD Kaltim dari partai Gerindra,” sebut Seno Aji. Seno Aji berharap, Bapemperda dan Badan Kehormatan yang membidangi dapat segera bekerja menyelesaikan perubahan peraturan DPRD Kaltim tersebut. “Dengan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan situasi kondisi saat ini demi menjalankan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Borneo Timur,” ujarnya. Selanjutnya, Rusman Yaqub selaku Ketua Bapemperda dalam penyampaian laporan mengatakan, sebagai bahan evaluasi bersama, bahwa capaian indeks demokrasi provinsi Kaltim dalam kelompok penetapan Perda masih dalam kategori rendah. Hal itu disebabkan capaian penyelesaian pembahasan Ranperda yang masuk dalam Propemperda pada setiap tahunnya tidak sesuai target yang ditetapkan. “Maka akan membentuk persepsi buruk di masyarakat terhadap kinerja Anggota DPRD dan Lembaga DPRD itu sendiri. Untuk itu, Ranperda yang masih dalam pembahasan, Bapemperda meminta kepada Pansus dan Komisi yang membahas dapat segera menyelesaikan pembahasan Ranperda tersebut,” kata Rusman Yaqub. Menurutnya, seluruh produk hukum yang dibuat oleh daerah, baik berupa Perda, Perkada, dan Peraturan DPRD serta Propemperda wajib didaftarkan atau dipermohonkan dahulu melalui aplikasi due east-Perda Direktorat Produk Hukum Daerah-Ditjen OTDA Kementerian Dalam Negeri sebelum ditetapkan. Proses e-Perda, lanjutnya, dimaksudkan agar tidak terjadi Hyper Regulation isu hukum, tumpang tindih kebijakan, inskonsistensi, multitafsir, dan disharmonisasi. Berdasarkan hasil Rapat Kerja Bapemperda dengan Biro Hukum Setda Kaltim tanggal 12 November 2022, disampaikan bahwa aplikasi e-Perda telah ditutup pertanggal 11 November 2022. “Untuk itu, Bapemperda akan mengusulkan kembali melalui mekanisme rancangan Perda diluar Propemperda Tahun 2023 pada tahun berjalan,” pungkasnya. (adv/hms8)

Berita Utama

Dugaan 21 IUP Bodong, M Udin : Kita Akan Buka Seterang-terangnya

SAMARINDA. Wakil Ketua Pansus Investigasi Pertambangan DPRD Kaltim Thou Udin menegaskan bahwa pihaknya akan membuka persoalan dugaan pemalsuan 21 IUP yang menyeret nama Gubernur Kaltim Isran Noor. Dikatakan politisi partai Golkar ini, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap IUP perusahaan pertambangan yang ada di Kaltim. Khususnya dugaan 21 IUP “bodong”. Menurutnya, sejak isu IUP bodong marak muncul ke publik, pihaknya belum pernah menerima laporan dari pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim mengenai persoalan tersebut. Padahal kata dia, IUP yang diduga bodong itu memiliki tandatangan Gubernur Kaltim. ” Soal IUP itu akan dibuka seterang-terangnya. Apakah yang menjadi persoalan saat ini adalah apakah Gubernur bertentangan atau tidak dengan isu itu, karena sampai sekarang ini Gubernur belum ada melakukan klarifikasi hal tersebut. Untuk itu kita akan buka ke publik dan masyarakat, ” ujarnya. Dikatakannya Udin, persoalan 21 IUP tersebut harus segera diungkapkan dan tidak dibiarkan berlarut-larut. Apalagi jika tidak direspon. Karena jika persoalan itu memang murni pemalsuan, maka Gubernur Kaltim dan Pemprov Kaltim harus membawa masalah itu ke ranah hukum. Hal itu, kata dia, agar tidak ada lagi muncul persoalan serupa di kemudian hari. Namun jika persoalan itu dibiarkan saja walaupun diketahui adalah palsu, maka masyarakat akan terus bertanya-tanya. “Ini memang harus dibuka, jangan sampai berulang. Apalagi ini juga melibatkan atau adanya dugaan pemalsuan tandatangan Gubernur. Maka harus dibawa ke ranah hukum, jangan sampai dibiarkan begitu saja. Makanya akan kami Investigasi secara mendalam mengenai persoalan ini, ” tegasnya. (adv/hms7)

Berita Utama

Dugaan 21 IUP Palsu di Kaltim, Pansus Investigasi Pertambangan Berencana Sidak ke Salah Satu Lokasi

SAMARINDA. Pansus Investigasi Pertambangan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait koordinasi dan verifikasi data terkait izin usaha pertambangan (IUP), Senin (fourteen/eleven/2022). DPMPTSP Kaltim, Dinas ESDM Kaltim, Asisten III Pemprov Kaltim, Biro Umum dan Hukum Setdaprov Kaltim, dan Inspektorat Wilayah (Itwil) Kaltim turut dihadirkan. Pertemuan ini terkait dengan adanya dugaan 21 IUP palsu. Wakil Ketua Pansus Investigasi Pertambangan, Thousand Udin pun menyampaikan beberapa hal terkait pertemuan tersebut. Udin menyebut, dari Biro Umum Pemprov Kaltim mengakui ada two surat yang diketahui. Dokumen itu terdiri dari 2 surat pengantar izin bernomor 5503/4938/B.Ek per 4 September 2021 terdiri dari 8 IUP dan 503/5013/DPMPTSP-4/Nine/2021 per 21 September 2021 yang berisikan 14 IUP. Sehingga jika ditotal sebetulnya terdapat 22 IUP di dalamnya. Namun ditegaskan satu di antara surat tersebut memiliki kelengkapan dokumen sesuai syarat. “Nomor surat yang tercatat itu 503/5013 itu yang dikatakan oleh Biro Umum ada one surat yang tercatat. Beliau mengatakan, yang memberikan ke Biro Umum itu adalah sekretaris DPMPTSP Kaltim,” jelas Udin. Kemudian, setelah pihaknya mengecek kembali ke DPMPTSP Kaltim, DPMPTSP justru mengklarifikasi bahwa mereka tak ada ii surat tersebut yang teregistrasi di tempatnya. “Maka, otomatis 1 surat yang dikatakan Biro Umum itu tercatat di DPMPTSP, justru tidak ada. Pertanyaannya, siapa orang yang bermain di dalam situ?” lanjut Udin. Hal tersebut yang ingin diungkap oleh Pansus Investigasi Pertambangan. Udin juga menjelaskan, dari Itwil Kaltim juga sudah membuat investigasi dan sudah ada hasil dan telaahnya. Namun, pihaknya masih meminta hasil investigasi tersebut. “Infonya pada Jumat, eleven November 2022 lalu mereka sudah melaksanakan laporan ke kepolisian berkaitan dengan 21 IUP palsu tersebut,” bebernya. Udin menyebut, permasalahan dugaan 21 IUP palsu ini sudah mendekati titik terang karena ada laporan ke kepolisian. Pihaknya juga menduga ada kesalahan di DPMPTSP Kaltim. “Di DPMPTSP, mereka mengatakan tidak pernah menerima surat satu pun berkaitan dengan 21 IUP,” lanjutnya. Berkaitan dengan laporan ke polisi, pihaknya akan kembali mengecek ulang. Sebab sampai saat ini, nomor surat dari laporan tersebut juga belum diketahui pihak pansus. “Mereka (Itwil Kaltim) laporan ke polres atau polda, kami juga belum tahu karena belum ada informasi yang jelas. Sehingga ini jadi catatan kami untuk meminta keterangan,” ucap Udin. Udin menyebut, ada perusahaan tambang yang terduga di 21 IUP palsu itu namun sudah beroperasi. Lucunya, ujar Udin, pihak perusahaan itu ada memasang plang bertuliskan “Cease Ilegal Mining” tapi justru melakukan hal tersebut. “Jadi kami dari pansus dengan dinas terkait, dalam waktu dekat setelah reses insyaallah akan kami sidak lokasi tersebut ke salah 1 lokasi. Dari 21 IUP itu, ada 2 lokasi yang kami tahu. Lainnya, kami tahu tempat tapi tidak tahu titik pastinya,” tutup Udin. (adv/hms7)

Baca :   3 Indikator Utama Pembangunan Ekonomi

Berita Utama

Pansus Pemajuan Kebudayaan Gelar Uji Publik

BALIKPAPAN. Panitia Khusus pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur menggelar uji publik di Ballroom Hotel Blue Heaven Jalan Letjend Soeprapto Nomor 1, Balikpapan, Sabtu (12/11). Kegiatan tersebut berlangsung meriah karena dihadiri Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, sejumlah anggota DPRD Kaltim, Organisasi Perangkat Daerah seperti Biro Hukum Pemprov Kaltim, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, perwakilan TNI, Dewan Kesenian Daerah Kaltim dan dihadiri perwakilan organisasi disabilitas dan organisasi masyarakat, serta lainnya. Acara uji publik semakin berbobot karena dihadiri sejumlah narasumber yakni Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim Yekti Utami serta dari instansi vertikal yang hadir secara virtual Direktorat Jenderal Kebudayaan Cq Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Dr Restu Gunawan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim Muslimin AR Effendy, Direktorat Jendral Otonomi Daerah Cq Direktur Produk Hukum Daerah Kemendagri RI Makmur Marbun. Ketua Pansus Pemajuan Kebudayaan Kaltim Sarkowi V Zahry menyebutkan pembahasan draf raperda telah memasuki tahap finalisasi oleh sebab itu dinilai perlu melaksanakan uji publik guna menerima aspirasi, masukan, kritik dan saran membangun demi sempurnanya raperda. Sebelum uji publik, ia mengatakan proses panjang telah dilakukan pansus dalam rangka membahas rencana kerja, menyamakan persepsi, mengkaji dokumen, menindaklanjuti hasil masukan information dan informasi, serta hal-hal lain terkait rancangan perda. “Kegiatan ini juga sekaligus sosialisasi awal akan adanya perhatian terhadap kebudayaan termasuk kesenian didalamnya dalam bentuk payung hukum. Sebagian besar pertanyaan dari audiens telah ada dalam rancangan draf ini,” tutur Sarkowi. Tak hanya itu, uji publik yang secara resmi dibuka Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo itu dilakukan guna membangun pemahaman bersama guna meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap perumusan rencana dan upaya pemajuan kebudayaan di Kaltim sebagai bagian dari pemajuan kebudayaan nasional. Ia menjelaskan sedikitnya ada tujuh belas tujuan utama dari hadirnya raperda ini, diantaranya menguatkan karakter dan jati diri masyarakat, melindungi nilai-nilai kebudayaan, mengembangkan kebudayaan untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya daerah terhadap peradaban dunia. Selain itu, membina kebudayaan dalam kehidupan individu, masyarakat dan lembaga. Mewujudkan pemerataan akses aktivitas berkebudayaan dan meningkatkan apresiasi budaya dan penghargaan kepada pelaku pemajuan kebudayaan. Selanjutnya, lanjut dia pansus akan menjadwalkan untuk dapat disahkan pada rapat paripurna, kemudian dan akan membawa hasil draf raperda ke Kementerian Dalam Negeri guna mendapatkan evaluasi akhir lalu mendapatkan persetujuan.(adv/hms4)

Berita Sekretariat

Sekwan Hadiri Forum Ilmiah Nusantara

SURABAYA. Sekretaris DPRD Kaltim Muhammad Ramadhan menghadiri acara Forum Ilmiah Nusantara (FIN) Seri I dengan tema “Strategi Penguatan Dan Pemerataan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kalimantan Timur Untuk Nusantara” yang digagas dari kolaborasi Balitbangda Kaltim bersama Bappeda Kaltim di Ballroom Hotel Leedon Surabaya, Rabu (9/eleven). Hadir dalam forum, mewakili Gubernur Kaltim, Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni yang membuka acara sekaligus keynote speech. Kemudian narasumber yang hadir langsung, Deputi Lingkungan Hidup Badan Otorita IKN Myrna Asnawati Safitri dan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK Raden Wijaya Kusumawardhana. Sedangkan narasumber yang hadir melalui video borer yaitu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak dan Anies Rasyid Baswedan mantan Gubernur DKI Djakarta periode 2017-2022. Kepala Balitbangda Kaltim Fitriansyah selaku ketua panitia pelaksana mengatakan, tujuan utama diadakan forum ini adalah untuk memberikan rumusan, ide, gagasan, konsep atau temuan yang dapat dijadikan dasar dalam proses perencanaan pembangunan daerah kedepan. “Balitbangda sebagai lembaga penelitian dan pengembangan yang sebentar lagi akan berubah menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah atau Brida memiliki tugas utama dalam melahirkan kebijakan daerah yang berdasarkan kajian ilmiah atau science based policy Adapun rangkaian acara FIN ini melalui beberapa tahap, antara lain perumusan tema, Focus Grup Give-and-take (FGD) yang melibatkan akademisi maupun praktisi yang ada di Kalimantan Timur,” sebutnya. Selanjutnya, Sri Wahyuni, saat membacakan sambutan Gubernur Kaltim mengatakan, pentingnya menyiapkan sumber daya manusia yang hebat, berkualitas, berdaya saing, berintegritas dan  profesional untuk menyongsong pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Benua Etam. “Karena kita tidak mungkin terus bergantung pada kekayaan sumber daya alam tak terbarukan seperti minyak, gas dan batu bara yang pada saatnya pasti akan terus berkurang. Sumber daya manusia menjadi kunci utama dalam membangun kekuatan ekonomi Kaltim di masa depan, terutama menghadapi pembangunan IKN,” ujar Sri Wahyuni. Ia berharap, dari forum ini dapat menghasilkan kajian-kajian ilmiah yang nantinya dapat diterapkan di Kaltim dalam meningkatkan sumber daya manusia yang handal dan profesiaonal guna menghadapi pembangunan di segala bidang.  “Melalui kesempatan ini, saya sangat berharap agar lembaga penelitian dan pengembangan daerah lebih meningkatkan peran strategisnya sebagai lembaga think-tank dalam menghasilkan riset dan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang berkualitas dan terukur. Oleh karena itu, peran dan fungsi lembaga litbang daerah perlu diperkuat dan dikembangkan,” tandasnya. Senada dengan hal tersebut, Sekwan Muhammad Ramadhan menyampaikan harapan agar forum dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan masukan-masukan terhadap penelitian dan pengembangan daerah dalam menyongsong pembangunan Ibu Kota Nusantara. “Saya harap, SDM kita mampu dan punya daya saing yang tinggi dan mempunyai strategi penguatan dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era digital saat ini, kata Muhammad Ramadhan saat diminta tanggapannya usai acara. (adv/hms8)

Berita Utama

Pansus RTRW Gelar Raker Guna Membahas Pasal Per Pasal Dan Kesepakatan Substansi

BALIKPAPAN. Pansus RTRW menggelar rapat kerja bersama sejumlah Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se- Kaltim guna membahas pasal per pasal lalu penyandingan antara draf awal dengan draf usulan penyempurnaan Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kaltim tahun 2022 – 2042 serta membahas kesepakatan substansi Ranperda Provinsi Borneo Timur tetang RTRW Provinsi Kaltim 2022 – 2042 di Hotel Platinim Balikpapan. (11/xi/22) Kegiatan yang digelar secara langsung dan daring selama dua hari tersebut, Kamis – Jumat (x- 11/11/2022), dibuka oleh Ketua Pansus RTRW Baharuddin Demmu didampingi Wakil Ketua Pansus RTRW Sapto Setyo Pramono dan Ketua DPRD Prov. Kaltim Hasanuddin Mas’ud. Tampak hadir anggota Pansus RTRW yakni Harun Al Rasyid, H Baba, Jawad Sirajuddin, dan Bagus Susetyo, Tenaga Ahli DPRD Kaltim, serta Dinas PUPR-PERA Kaltim, Dinas Perhubungan Kaltim, Dinas Kehutanan Kaltim, Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim, Dinas Perkebunan Kaltim, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kaltim, Bappeda Kaltim dan Biro Hukum Setda Kaltim. Seusai Rapat Kerja Wakil Ketua Pansus RTRW Sapto Setyo Pramono mengatakan, mulai dari dua hari pertemuan banyak ditemukannya pasal – pasal yang harus di perbaiki, lalu di provinsi Borneo Timur kita harus menjaga kesediaan bahan pangan. Seperti yang di uraikan bagaimana kita mengunci lahan dan meminta untuk dibuatkan kajiannya. “kajian itu harus jelas oleh data, selama ini datakan tidak ada,” Ucap Sapto. Selanjutnya Sapto panggilan akrabnya mengatakan, bahwa di dokumen KLHS Kalimantan Timur itu rentan akan pangan. Maka dari itu kita harus lebih konsen untuk daerah – daerah pertanian jangan sampai ahli fungsi menjadi tambang. “intinya kami tidak akan memihak koporasi yang merugikan Kalimantan Timur,” Tutupnya. (adv/hms7)

Baca :   Peran Sumber Daya Alam Dalam Pembangunan Ekonomi Adalah

Berita Utama

DPRD Kaltim Apresiasi Pelaksanaan Gebyar Pajak 2022

BALIKPAPAN – Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun bersama Ketua Komisi Ii DPRD Kaltim Nidya Listiyono menghadiri acara Gebyar Pajak Daerah 2022 yang digelar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kaltim, di G Ballroom Hotel Platinum, Balikpapan, Kamis (10/11/2022). Kegiatan ini dirangkai dengan beberapa egenda, seperti pemberian hadiah kepada pemenang taat pajak kendaraan bermotor, pemberian penghargaan kepada perusahaan dan wajib pajak, pemberian penghargaan wajib pungut PBBKB taat pajak, pemberian penghargaan perusahaan taat pajak terhadap pembayaan pajak air permukaan, hingga launching pelayanan pajak Gerakan Bersama (GEBER) RT Laku Pandai. Menanggapi acara tersebut, Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun memberikan apresiasi kepada Pemprov Kaltim, dalam hal ini Bapenda Kaltim yang terus berupaya meningkatkan sadar pajak kepada wajib pajak. “Kegiatan ini salah satu upaya memotivasi perusahaan, lembaga maupun perorangan wajib pajak untuk lebih taat membayar pajak pajak,” ujarnya. Ia juga menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada para pemenang yang telah terpilih dalam kategori sebagai wajib pajak yang taat pajak. “Terima kasih kepada para pahlawan pembangunan yang taat membayar pajak. Sebagai pahlawan pembangunan, karena pembangunan di Kaltim banyak dihasilkan dari pajak,” sebut pria yang akrab disapa Samsun ini. Senada dengan Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ketua Komisi Two DPRD Kaltim Nidya Listiyono mengapresiasi kinerja Bapenda Kaltim yang terus melakukan akselerasi dan upaya-upaya yang signifikan, serta trobosan dalam meningkatkan PAD dari sektor pajak. “Ya tentu kita mengapresiasi sekali, khususnya kepada penerima hadiah dari para wajib pajak yang terdiri dari perseorangan, masyarakat, dan perusahaan. Tentu ini bisa menjadi motivasi buat perusahaan-perusahaan yang lain, para wajib pajak lain, untuk kemudian membayar pajak tepat waktu,” jelas Tio, sapaan akrabnya. Dirinya berharap, masyarakat Kaltim mendukung pembangunan daerah melalui pajak yang dibayarkan tepat waktunya. “Dengan membayar pajak tepat waktu, pembangunan daerah akan menjadi lebih baik,” sebut dia. Sementara itu, Gubernur Borneo Timur Isran Noor turut memberikan apresiasi kepada masyarakat Kaltim, baik perseorangan maupun perusahaan yang taat membayar pajak, baik pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. “Terima kasih kepada masyarakat atau wajib pajak yang sudah taat membayar pajak kalian adalah pahlawan pembangunan,” ucapnya. Isran mengatakan pajak-pajak yang didapatkan di Kaltim memang pajak yang jadi bagian pendapatan asli daerah (PAD), dan wajib disyukuri, kondisi peneriman daerah dalam keadaan pandemi Covid-nineteen masih ada gerakan kenaikan. “Dan kenaikan itu cukup membahagiakan, bahkan menjadi salah satu rekor penerimaan PAD di seluruh Indonesia. Tahun lalu Kaltim menerima penghargaan peningkatan penerimaan PAD nomor dua dibawah Gorontalo. Ini dinilai bukan dari volumenya tetapi persentase kenaikan penerimaannya,” kata orang nomor satu di Kaltim ini. Setelah melakukan peluncuran pelayanan pajak Gerakan Bersama (Geber) Rukun Tetangga Laku Pandai. Gubernur Isran Noor didampingi Kepala Bapenda Kaltim Ismiati menyerahkan hadiah kepada pemenang taat pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor baik untuk kategori perseorangan maupun perusahaan. Tampak hadir, Wakil Wali Kota Samarinda Rusmadi Wongso, Irdam VI Mulawarman Brigjen TNI Amrin Ibrahim, Dirlantas Polda Kaltim Kombes Pol Sonny Irawan, Dirut Bankaltimtara Muhammad Yamin dan Kepala PT Jasa Raharja Cabang Kaltim Nashjwin. (adv/hms6)

Berita Utama

Peduli Masyarakat, Sigit Wibowo Serahkan ii Unit Mobil Ambulance Jenazah

BALIKPAPAN. Kepedulian Politikus asal PAN Sigit Wibowo terhadap masyarakat bukanlah sekedar janji manis dan sekedar pencitraan semata. Terbukti pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kaltim itu berhasil memperjuangkan dua unit mobil ambulance jenazah melalui aspirasi dewan pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim. Penyerahan dua unit of measurement mobil ambulance tersebut kepada Forum Komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Balikpapan dan Masjid Al Islamiyah Kecamatan Balikpapan Tengah dengan dihadiri Camat Balikpapan Kota, tokoh agama, tokoh masyarakat dan ketua RT setempat. “Sudah menjadi kewajiban sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat salah satunya mobil ambulance yang nantinya dapat digunakan orang banyak demi kepentingan bersama,”tutur Anggota Dewan daerah pemilihan Balikpapan ini. Ia menjelaskan pengadaan mobil ambulance ini hasil dari aspirasi Tahun 2021 dari serap aspirasi masyarakat dan terealisasi di APBD Tahun 2022 melalui Biro Umum Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim. Dengan hadirnya mobil ambulance diharapkan membawa manfaat sehingga masyarakat tidak lagi kesulitan apabila ada warga yang meninggal dunia sebagai sarana transportasi menuju ke tempat kepemakaman. “Memang menjadi tugas kami untuk memfasilitasi Masyarakat Kota Balikpapan untuk dapat fasilitas untuk kegiatan sosial dan kesehatan, kami juga berpesan kepada penerima ambulance untuk bisa digunakan ke seluruh masyarakat Kota Balikpapan yang membutuhkan operasional ambulance,” sebutnya. Pada kesempatan itu pula, Camat Balikpapan Kota Roslin Suparlan turut menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan Mobil Ambulance kepada Bapak Sigit Wibowo yang telah memperjuagkan aspirasi warga kami untuk mendapatkan mobil Ambulance. “Saya sangat berterima kasih atas bantuan dari aspirasi Bapak Sigit Wibowo, SE ( Wakil Ketua DPRD Kaltim ). Semoga bantuan berupa 2 unit ambulance ini bermanfaat bagi masyarakat Balikpapan tambah jaya dan berkah,” ujarnya. (adv/hms)

Berita Utama

Perkuat Wawasan Masyarakat tentang Kebangsaan, Sutomo Jabir Gelar Sosialisasi Kebangsaan di Kampung Sukan Tengah

BERAU. Ir. Sutomo Jabir, ST., MT., Anggota DPRD Provinsi Borneo Timur Fraksi PKB laksanakan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan(Sosbang) dengan Tema ”Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara, UUD NKRI Sebagai Konstitusi Negara” di Kampung Sukan Tengah Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. Dalam Sosialisasi tersebut hadir Fachrudin Rijadi, Due south.Sos.,Yard.Si., Dosen UMB, Danramil 0902-05/Sambaliung Kapten Inf Haeruddin Alwin dan Kepala Kampung Sukan Tengah Bunyamin, tokoh agama, tokoh pemuda dan masyarakat dengan antusias. Ini juga tidak terlepas dari tugas dan fungsi Anggota DPRD Kaltim, diantaranya ialah Sutomo Jabir, yang menggelar Sosialisasi Kebangsaan dengan Tema “Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara, UUD NKRI Sebagai Konstitusi Negara” di Kampung Sukan Tengah Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Sabtu 05/11/2022. “Anggota DPRD Kaltim Fraksi PKB itu menyampaikan Pancasila merupakan dasar yang lengkap, dimana didalamnya terkandung tuntunan untuk masyarakat Indonesia tentang beragama, berbangsa dan bernegara, dan setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya membela Negara sesuai isi UUD 1945 Pasal 27 Ayat iii. Di era saat ini dimana dunia digital berkembang pesat, sehingga Faham-Fakam yang memecah belah Persatuan Bangsa semakin marak tersebar didunia maya, jika tidak ada filter tentang wawasan kebangsaan maka ini akan menjadi bom waktu buat generasi-generasi penerus. Sehingga ini menjadi tugas bersama untuk mengedukasi seluruh elemen masyarakat agar memperkuat tentang wawasan kebangsaan, agar tidak mudah terpengaruh dengan ancaman ancaman yang ingin membuat bangsa kita tercerai berai kata Sutomo Jabir yang juga sebagai Ketua Badan Kehormatan DPRD Kaltim itu. Kemudian dijelaskan Sutomo Jabir, sebagai Masyarakat Republic of indonesia yang baik, kita harus menjunjung tinggi nilai nilai persatuan, nilai nilai kebangsaan yang terkandung dalam pancasila dan kita juga harus mampu mengimplementasikannya didalam kehidupan kita sehari hari. UUD 1945 telah mengatur dan meberikan tuntunan bagi kita dalam menjalankan aktifitas berbangsa dan bernegara, maka dari itu sebagai warga Republic of indonesia yang baik, kita wajib mematuhi segala bentuk peraturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi terciptanya kondusifitas untuk tercapainyanya Persatuan dan Kesatuan NKRI, jelas Sutomo Jabir. Dirinya berpesan kepada seluruh elemen masyarakat yang hadir untuk dapat mengikuti Sosialisasi Wawasan Kebangsaan tersebut dengan baik serta menerapkan dalam kehidupan sehari hari dimanapun berada, sebab sebagian besar yang hadir inilah yang akan menjadi penyambung dan memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat tentang pentingnya memiliki pemahaman terkait wawasan kebangsaan tuturnya DPRD Ir. Sutomo Jabir, ST., MT. (adv/hms5)

Youtube DPRD Provinsi Kalimantan Timur



Permasalahan Pembangunan Ekonomi Di Negara Maji

Source: https://dprd.kaltimprov.go.id/

Check Also

Contoh Makalah Tentang Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat

Contoh Makalah Tentang Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat Papua Irian Jaya[a] Mamta[1]—Saireri Provinsi otonom …