Program Pembangunan Ekonomi Papua Pdf

Program Pembangunan Ekonomi Papua Pdf

Authors


  • Muhamad Ismail


    Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Umum dan Kependudukan Badan Penelitian dan Pengembangan

DOI:


https://doi.org/ten.21787/jbp.07.2015.251-259

Keywords:


Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, Kesejahteraan Masyarakat, Populist Economic Development, Public Welfare

Abstract

Abstrak

Pengembangan ekonomi kerakyatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aktivitas pembangunan khususnya di bidang ekonomi. Pengembangan ekomomi kerakyatan dengan memanfaatkan potensi Usaha Mikro Kecil Menengah selama ini belum memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Tujuan studi untuk melihat sejauh mana pengembangan ekonomi kerakyatan di Provinsi Papua, dan merumuskan strategi pengembangan ekonomi kerakyatan di Provinsi Papua. Menggunakan analsis SWOT, menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukan pengembangan ekonomi kerakyatan di Provinsi Papua belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena dipengaruhi oleh beberapa kelemahan dan kendala teknis lainnya seperti kekurangan modal usaha, peralatan yang masih sederhana, kualitas dan kuantitas produk yang rendah, sulitnya akses pasar dan lemahnya jiwa kewirausahaan khususnya bagi masyarakat/pelaku ekonomi rakyat asli Papua. Pengembangan ekonomi kerakyatan dapat dilakukan dengan memanfaatkan peran Usaha mikro dan menengah dan Koperasi/KUD karena masyarakat dengan mudah dapat dilibatkan dalam kedua wadah ekonomi tersebut. Pengembangan ekonomi kerakyatan dapat dilakukan dengan : Peningkatan kualitas dan kuantitas  produk lokal agar dapat bersaing dengan pasar regional dan internasional, pemberian dana stimulan untuk modal usaha bagi para pelaku ekonomi rakyat dengan memanfaatkan dana OTSUS, dan APBN, Peningkatan SDM pertanian melalui dukungan sektor swasta (mitra usaha) dan permodalan  dari lembaga perbankan. Untuk mengatasi kelemahan yang dimiliki dalam pengembangan ekonomi kerakyatan maka dapat dilakukan melalui: Meningkatan kuallitas SDM pelaku ekonomi rakyat  melalui pendidikan not formal/pelatihan, pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi para tenaga pendamping, pemberian modal usaha dan peralatan pertanian dengan memanfaatkan teknologi tepat guna (TTG), meningkatkan peran Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi sampai ke seluruh kabupaten/kota, Pemanfatan dana plan untuk kegiatan ekonomi produktif. Kebijakan pengembangan ekonomi kerakyatan memiliki peluang berupa meningkatkanya kualitas dan kuantitas produk lokal yang berdaya saing, masyarakat tidak selalu mengantungkan pada bantuan modal pemerintah, pelaku ekonomi kerakyatan tidak selamanya tergantung pada tenaga pendamping.

Baca :   Pembangunan Jalan Mendukung Pertumbuhan Sektor Ekonomi


Abstract

Based economic development aims to increase community participation in various development activities, especially in the economic field. Populist both economical development by exploiting the potential of Micro Small Medium Enterprises has not made a significant impact to the welfare of club. The purpose of the study to see how far the populist economical development in Papua, and formulate a strategy based economical development in the province of Papua. Using SWOT the assay, using primary and secondary information. The results showed populist economical development in Papua province could not exist implemented to the fullest because it is affected past several drawbacks and other technical constraints such as shortage of working capital, equipment is still modest, the quality and quantity of the product is low, the difficulty of admission to markets and weak entrepreneurial spirit, specially for community / ethnic people of Papua economic actors. Based economic evolution can be washed by utilizing the role of micro and medium-sized businesses and cooperatives / KUD considering people could easily be involved in both the economic container. Based economic development tin can exist done by: Increasing the quality and quantity of local products to compete with regional and international markets, giving stimulant fund for venture capital for the economic actors of the people past utilizing funds OTSUS, and the state budget, Improved HR agriculture through private sector support (partners concern) and majuscule of cyberbanking institutions. To overcome the weaknesses in the development of community economy, it tin can be done through: Boosting kuallitas SDM economic actors people through non-formal education / training, education and ongoing training for facilitators, provision of venture uppercase and farm machinery past utilizing appropriate applied science (TTG ), increasing the role of Micro, Small-scale and Medium Enterprises and co-operatives to all districts / cities, utilization of program funds for productive economic activities. Populist economical development policy has a gamble in the form of increasing the quality and quantity of local products competitive, people do not always pocket on government capital assistance, populist economic actors do not always depend on the facilitators.

Metrics

References

Bambang, Haffianto, 2009, Perencanaan Sistem. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Bappeda Provinsi Papua, 2013. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018. Jayapura.

Bappeda Provinsi Papua, 2013. Profil Pembangunan Papua. Jayapura
BPS Papua , 2014, Papua Dalam Angka, Kerjasama Bappeda Papua dan BPS Papua. Jayapura.

Benu, Frederik.2002. Ekonomi Kerakyatan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat: suatu kajian konseptual. Makalah pada seminar pemberdayaan ekonomi rakyat di Provinsi NTT, Kupang.

Badan Pusat Statistik, 2011, Provinsi Papua dalam Angka, Jayapura.

Gunawan, Indra 2012, FKIP Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.

Kompas, Selasa, ii/one/2007.

Mubyarto (2002), Ekonomi Kerakyatan dalam Era Globalisasi, Jurnal Ekonomi Kerakyatan, Yogyakarta.

Mollet, Julius Ary, 2012. Studi Ekonomi Kerakyatan Nelayan di Weref Kota Jayapura. Jayapura.

Suratno dan Lincolin Arsyad. 1998. Metodologi Penelitian. AMP-YKPN.Yogyakarta.

Sukirno, Sadono. 1981. Pengantar Teori Makro Ekonomi. Penerbit FE-UI. Djakarta.

Sekretariat Negara, 2001, Undang-Undang Nomor 21 Tentang Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Jakarta.

Sekretariat Daerah Provinsi Papua, 2013. Perdasus Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Otonomi Khusus. Jayapura.

How to Cite

Ismail, M. (2015). Strategi Pengembangan Ekonomi Rakyat di Provinsi Papua.
Jurnal Bina Praja: Periodical of Dwelling Affairs Governance,
vii(3), 251-260. https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.251-259


Program Pembangunan Ekonomi Papua Pdf

Source: https://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/article/view/25

Check Also

Contoh Makalah Tentang Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat

Contoh Makalah Tentang Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat Papua Irian Jaya[a] Mamta[1]—Saireri Provinsi otonom …