Rumusan Masalahstrategi Pembangunan Ekonomi Pada Masa Orde Baru

Rumusan Masalahstrategi Pembangunan Ekonomi Pada Masa Orde Baru






 BAB I


PENDAHULUAN



A.






Latar Belakang

Kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu

syajaratun

yang berarti pohon, artinya sebuah pohon yang terus berkembang dari tingkat yang sederhana ke tingkat yang lebih kompleks atau lebih maju.

Dalam bahasa Inggris, kata sejarah (
history
) berarti masa lampau umat manusia. Dalam bahasa Jerman, kata sejarah (
geschicht
) berarti sesuatu yang telah terjadi. Dalam

Kamus Umum Bahasa

Indonesia yang ditulis oleh Westward.J.Due south.



***


Download Makalah Sejarah Orde Baru



***

Poerwadaraminta menyebutkan bahwa sejarah mengandung tiga pengertian sebagai berikut:

i.

Sejarah berarti silsilah atau asal usul.

2.

Sejarah berarti kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau.

3.

Sejarah berarti ilmu, pengetahuan, cerita pelajaran tentang kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau.

Dalam kata lain sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Dalam kehidupan manusia, peristiwa sejarah merupakan suatu peristiwa yang abadi, unik, dan penting.



B.






Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Sejarah Orde Baru?

2. Apa saja Dampak Positif Dari Kebijakan Pemerintah Pada Masa Orde Baru?

3. Apa saja Penyimpangan Kebijakan Pada Masa Orde Baru?


C. Tujuan Makalah

Agar pembaca dan penulis bisa mengegetahui lebih dalam tentang sejarah Orde baru begitu juga dampaknya bagi republic of indonesia


BAB II


PEMBAHASAN



A.






Sejarah Orde Baru (1966-1998)

Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru hadir dengan semangat “koreksi full” atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama.

Orde Baru berlangsung dari tahun1966hingga1998. Dalam jangka waktu tersebut,ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktikkorupsiyang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar.


Masa Jabatan Presiden Suharto

Pada1968,MPRsecara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun1973,1978,1983,1988,1993, dan1998.

Politik Presiden Soeharto memulai “Orde Baru” dalam dunia politik Republic of indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya.

Salah satu kebijakan pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggalnineteen September1966mengumumkan bahwa Indonesia “bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB”, dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal28 September1966, tepat sixteen tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya.

Pada tahap awal, Soeharto menarik garis yang sangat tegas. Orde Lama atau Orde Baru. Pengucilan politik – diEropa Timursering disebutlustrasi– dilakukan terhadap orang-orang yang terkait denganPartai Komunis Indonesia. Sanksi kriminal dilakukan dengan menggelarMahkamah Militer Luar Biasauntuk mengadili pihak yang dikonstruksikan Soeharto sebagai pemberontak. Pengadilan digelar dan sebagian dari mereka yang terlibat “dibuang” kePulau Buru.

Sanksi nonkriminal diberlakukan dengan pengucilan politik melalui pembuatan aturan administratif. Instrumen penelitian khusus diterapkan untuk menyeleksi kekuatan lama ikut dalam gerbong Orde Baru. KTP ditandai ET (ekstapol).

Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer namun dengan nasihat dari ahli ekonomi didikanBarat.DPRdanMPRtidak berfungsi secara efektif. Anggotanya bahkan seringkali dipilih dari kalangan militer, khususnya mereka yang dekat denganCendana. Hal ini mengakibatkan aspirasi rakyat sering kurang didengar oleh pusat. PembagianPADjuga kurang adil karena 70% dari PAD tiap provinsi tiap tahunnya harus disetor kepadaDki jakarta, sehingga melebarkan jurang pembangunan antara pusat dan daerah.

Soeharto siap dengan konsep pembangunan yang diadopsi dari seminarSeskoadII 1966 dan konsep akselerasi pembangunan 2 yang diusungAli Moertopo. Soeharto merestrukturisasi politik dan ekonomi dengan dwitujuan, bisa tercapainya stabilitas politik pada satu sisi dan pertumbuhan ekonomi di pihak lain. Dengan ditopang kekuatanGolkar,TNI, dan lembaga pemikir serta dukungan kapital internasional, Soeharto mampu menciptakan sistem politik dengan tingkat kestabilan politik yang tinggi.

Baca :   Peran Akuntansi Dalam Ekonomi Pembangunan

Eksploitasi sumber daya Selama masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini, dan pengeksploitasiansumber daya alamsecara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di Indonesia. Contohnya, jumlah orang yangkelaparandikurangi dengan besar pada tahun1970-andan1980-an.

Warga Tionghoa Warga keturunanTionghoajuga dilarang berekspresi. Sejak tahun 1967, warga keturunan dianggap sebagai warga negara asing di Indonesia dan kedudukannya berada di bawah wargapribumi, yang secara tidak langsung juga menghapus hak-hak asasi mereka. Kesenianbarongsaisecara terbuka, perayaan hari rayaImlek, dan pemakaianBahasa Standard mandarindilarang, meski kemudian hal ini diperjuangkan oleh komunitas Tionghoa Indonesia terutama dari komunitas pengobatan Tionghoa tradisional karena pelarangan sama sekali akan berdampak pada resep obat yang mereka buat yang hanya bisa ditulis dengan bahasa Mandarin. Mereka pergi hingga ke Mahkamah Agung dan akhirnya Jaksa Agung Indonesia waktu itu memberi izin dengan catatan bahwa Tionghoa Indonesia berjanji tidak menghimpun kekuatan untuk memberontak dan menggulingkan pemerintahan Indonesia.

Satu-satunya surat kabar berbahasa Mandarin yang diizinkan terbit adalahHarian Indonesiayang sebagian artikelnya ditulis dalam bahasa Indonesia. Harian ini dikelola dan diawasi oleh militer Indonesia dalam hal ini adalahABRImeski beberapa orang Tionghoa Indonesia bekerja juga di sana. Agama tradisional Tionghoa dilarang. Akibatnyaagama Konghucukehilangan pengakuan pemerintah.

Pemerintah Orde Baru berdalih bahwa warga Tionghoa yang populasinya ketika itu mencapai kurang lebih 5 juta dari keseluruhan rakyat Indonesia dikhawatirkan akan menyebarkan pengaruhkomunismedi Tanah Air. Padahal, kenyataan berkata bahwa kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai pedagang, yang tentu bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh komunisme, yang sangat mengharamkan perdagangan dilakukan.

Konflik Perpecahan Pasca Orde Baru Di masa Orde Baru pemerintah sangat mengutamakan persatuan bangsa Indonesia. Setiap hari media massa seperti radio dan televisi mendengungkan slogan “persatuan dan kesatuan bangsa”. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan transmigrasi dari daerah yang padat penduduknya seperti Jawa, Bali dan Madura ke luar Jawa, terutama ke Kalimantan, Sulawesi, Timor Timur, dan Irian Jaya. Namun dampak negatif yang tidak diperhitungkan dari program ini adalah terjadinya marjinalisasi terhadap penduduk setempat dan kecemburuan terhadap penduduk pendatang yang banyak mendapatkan bantuan pemerintah. Muncul tuduhan bahwa plan transmigrasi sama dengan jawanisasi yang sentimen anti-Jawa di berbagai daerah, meskipun tidak semua transmigran itu orang Jawa.

Pada awalEra Reformasikonflik laten ini meledak menjadi terbuka antara lain dalam bentukkonflik Ambondankonflik Madura-Dayakdi Kalimantan.

Sementara itu gejolak diPapuayang dipicu oleh rasa diperlakukan tidak adil dalam pembagian keuntungan pengelolaan sumber alamnya, juga diperkuat oleh ketidaksukaan terhadap para transmigran.


B. Dampak Positif Dari Kebijakan Pemerintah Pada Masa Orde Baru



Dampak positif dari kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru yang masih dirasakan hingga sekarang antara lain sebagai berikut :


1. Kebijakan bidang politik dalam negeri

  • Membuat consensus nasional untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
  • Penyederhanaan partai politik.
  • Pemasyarakatan pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila (P4) presiden Soeharto mengemukakan gagasan ekaprasetia pancakarsa pada tanggal 12 april 1976 dan gagasan tersebut ditetapkan sebagai ketetapan MPR dalam sidang umum tahun 1978 dan dalam sidang umum tahun 1978 dan sejak itu secara menyeluruh pada semua lapisan masyarakat melaksanakan penataran P4.


2. Kebijakan bidang politik luar negeri

  • Secara resmi indonesia kembali menjadi anggota PBB sejak tanggal 28 Desember 1966.
  • Pemerintah Indonesia menyampaikan nota pengakuan terhadap Republik Singapura pada tanggal 2 juni 966 kepada perdana menteri Lee Kuan Yew.
  • Menjalin kembali hubungan baik dengan negara–negara tetangga SEPERTI pemulihan hubungan Republic of indonesia-Malayasia oleh Adam Malik dan Tun Abdul Razak di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 1966.
  • Indonesia menjadi pemprakarsa organisasi Asean pada tanggal 8 Agustus 1967.
Baca :   Soal Pilihan Ganda Perencanaan Pembangunan Ekonomi


3. Kebijakan di bidang ekonomi

Presiden Soeharto menangani masalah ekonomi dengan mencanangkan programme pembangunan yang dilakukan secara bertahap yaitu jangka panjang 25-30
tahun dan jangka pendek 5 tahun atau disebut PELITA (Pembangunan Lima Tahun). Pedoman pembangunan adalah TRILOGI pembangunan.

  • Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).
  • Swasembada beras.
  • Menerapkan anggaran belanja berimbang (counterbalanced upkeep). Fungsinya adalah untuk mengurangi salah satu penyebab terjadinya inflasi.
  • Menerapkan kebijakan untuk mengekang proses ekspansi kredit bagi usaha-usaha sektor produktif, seperti sector pangan, ekspor, prasarana dan industri.
  • Menerapkan kebijakan penundaan pembayaran utang luar negeri (re-scheduling), serta berusaha untuk mendapatkan pembiayaan atau kredit luar negeri baru.
  • Menerapkan kebijakan penanaman modal asing untuk membuka kesempatan bagi investor luar negeri untuk turut serta dalam pasar dan perekonomian Indonesia.
  • Penerbitan anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) yang dinilai sebagai salah satu sumber utama terjadinya hiperinflasi.
  • Penjadwalan kembali kewajiban membayar hutang-hutang luar negeri (debt rescheduling) yang lewat batas waktunya dan mengusahakan penundaan pembayarannya ,diikuti dengan pencarian kredit baru dengan syarat-syarat lebih lunak untuk pembiayaan pembangunan .


4. Kebijakan bidang pertanian

Modernisasi pada masa orde baru dikenal dengan nama Revolusi Hijau. Dan revolusi ini mengubah cara bercocok tanam dari tradisional ke modern. Pemerintah menggalakan revolusi produksi biji-bijian dari hasil penemuan-penemuan ilmiah berupa benih unggul baru dari berbagai varitas, gandum, padi, dan jagung yang mengakibatkan tingginya hasil panen komoditas tersebut. Upaya yang dilakukan pemerintah dibidang pertanian adalah :

  • Intensifikasi yang dikenal dengan pancausaha tani, meliputi pemilihan bibit unggul, pengolahan tanah yang baik, pemupukan, irigasi dan pemberantasan hama.
  • Ekstensifikasi yaitu memperluas lahan tanah yang dapat ditanami dengan pembukaan lahan-lahan baru. Mengubah lahan tandus menjadi lahan yang dapat ditanami dan membuka hutan.
  • Diversifikasi yaitu usaha penganekaragamaan jenis tanaman pada suatu lahan pertanian melalui arrangement tumpang sari, usaha ini menguntungkan untuk mencegah kegagalan panen pokok.
  • Membentuk BUUD(Badan Usaha Unit Desa) untuk pengadaan pangan dan menyalurkan sarana produksi pertanian (Pupuk, benih, dan obat-obatan). Yang kini menjadi KUD (Koperasi Unit of measurement Desa). Teknologi pertanian serta koperasi tersebut dapat mensejahterakan rakyat yang manfaatnya terasa sampai jaman sekarang.


5. Kebijakan bidang Pendidikan


Pembangunan Sekolah Dasar (SD Inpres).

Pembangunan SD sejak jaman Soeharto hingga kini masih terasa manfaatnya dan diikuti pula oleh peningkatan jumlah guru SD.


Program wajib Belajar.

Soeharto menyatakan bahwa seluruh anak Indonesia berusia 7-12 tahun wajib untuk mendapatkan pendidikan dasar 6 tahun (SD). Sehingga sampai sekarang kita telah merasakan wajib belajar 12 tahun (Sampai SLTA), kemudian kita juga mendapatkan manfaat dari programme wajib belajar tersebut.


Pembentukan Kelompok belajar (Kejar).

Programme Kejar merupakan program pengenalan huruf dan angka bagi kelompok masyarakat buta huruf yang berusia 10-45 tahun. Tutor atau pembimbing setiap kelompok adalah masyarakat yang telah dapat membaca, menulis dan berhitung dengan pendidikan minimal Sekolah Dasar.


6. Kebijakan bidang kesehatan


Kebijakan bidang kesehatan yang masih terasa manfaatnya antara lain :


Plan Keluarga Berencana (KB).

Pada masa orde baru dilaksanakan program untuk pengendalian pertumbuhan penduduk yang dikenal dengan Keluarga Berencana(KB).


Pada tahun 1967 pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 2,6% dan pada tahun 1996 telah menurun drastis menjadi ane,half-dozen%. Sampai sekarang program KB di Indonesia sebagai salah satu plan yang paling sukses di dunia, sehingga menarik perhatian dunia untuk mengikuti kesuksesan Indonesia.


Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu)

Posyandu dengan five programnya yaitu, KIA, KB, Gizi, Penanggulangan Diare dan Imunisasi. Posyandu bukan saja untuk pelayanan balita tetapi juga untuk pelayanan ibu hamil. Bahkan pada waktu waktu tertentu untuk promosi dan distribusi Vit. A, Fe, Garam Yodium, dan suplemen gizi lainnya dan mobilisasi sosial seperti Pivot, campak dan Vit. A.


Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat).


7. Kebijakan bidang industri

  • Mengembangkan jaringan informasi, komunikasi, dan transportasi untuk memperlancar arus komunikasi antarwilayah di nusantara, misalnya program satelit palapa.
  • Mengembangkan industri pertanian.
  • Mengembangkan industri minyak dan gas bumi.
  • Perkembangan industri galangan kapal di surabaya yang dikelola oleh oleh PT PAL Republic of indonesia.
  • Pengembangan industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) yang kemudian berubah menjadi PT Dirgantara Indonesia.
  • Pembangunan kawasan industri di daerah Jakarta, Cilacap, Surabaya, Medan dan Batam.
  • Sejak tahun 1985 pemerintah mengeluarkan kebijakan deregulasi di bidang industri dan investasi.
Baca :   Web Jurnal Ekonomi Pembangunan Internasional Gratis


eight. Kebijakan bidang sosial budaya dan kemasyarakatan

  • Pemerintah mengontrol pelajaran sejarah untuk anak sekolah melalui buku dan motion picture M 30 South/PKI diputar TVRI setiap tahun pada tanggal 30 September. Pemerintah menginginkan sebagai pengingat terhadap bahaya laten PKI dan memuja kepahlawanan Jenderal Soeharto dan film lain adalah Janur Kuning.
  • Pemerintah mendukung kirap remaja indonesia yaitu : parade keliling pemuda indonesia yang diselenggarakan dua tahun sekali oleh Yayasan Tiara Indonesia pimpinan Siti Hardijanti Rukmana (Mbak Tutut) sejak tahun 1989. Mereka menjelajah desa-desa di Indonesia dengan kegiatan seperti menyalurkan air bersih, memperbaiki rumah desa, membersihkan rumah ibadah, menanam pohon serta membersihkan makam serta mengadakan diskusi dan pertunjukan seni.
  • Pemerintah menempatkan Departemen Penerangan dalam posisi yang sangat penting. Departemen Penerangan mengharuskan setiap media massa memiliki SIUPP dan mengendalikannya secara ketat melalui Undang-undang pokok pers no 12 tahun 1982 dan media yang melanggar akan dibatalkan SIUPP-nya.
  • Untuk mengendalikan mahasiswa gerakan mahasiswa maka diberlakukan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK) pada tahun 1978.
  • Memperoleh pinjaman dari negara-negara barat dan lembaga keuangan seperti IGGI International monetary fund dan Bank Dunia .
  • Liberalisasi perdagangan dan investasi dibuka selebar-lebarnya. Inilah yang membuat indonesia terikat pada kekuatan modal asing.


C. Penyimpangan Kebijakan Pada Masa Orde Baru


1.

Dalam hal konstitusi

  • Perubahan kekuasaan yang statis
  • Perekrutan politik yang tertutup
  • Pemilihan umum yang kurang demokratis
  • Kurangnya jaminan hak asasi manusia


2.



Di bidang politik, antara lain:

Tidak berfungsinya kontrol dari lembaga kenegaraan politik dan sosial, karena didominasi kekuasaan presiden/eksekutif yang tertutup sehingga memicu budaya korupsi kolusi dan nepotisme.


3.

Di bidang hukum, antara lain:

  • Tidak tegaknya supremasi hukum karena penegak hukum tidak konsisten, adanya mafia peradilan, dan banyaknya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini tidak menjamin rasa adil, pengayoman dan kepastian hukum bagi masyarakat.
  • Ada penyimpangan sekurang-kurangnya 79 Kepres (1993-1998) yang dijadikan alat kekuasaan sehingga penyelewengan terlindungi secara legal dan berlangsung lama (hasil kajian hukum masyarakat transparansi Republic of indonesia).


iv.

Di bidang ekonomi, antara lain:

  • Keberhasilan pembangunan yang tidak merata menimbulkan kesenjangan antara yang kaya dan miskin.
  • Bercampurnya institusi negara dan swasta.
  • Perkembangan utang luar negeri dari tahun ke tahun cenderung meningkat.
  • Terjadi pemusatan kekuasaan di tangan presiden, sehingga pemerintahan dijalankan secara otoriter
  • Terjadi monopol penafsiran Pancasila. Pancasila ditafsirkan sesuai keinginan pemerintah untuk membenarkan tindakan – tindakannya.
  • Pemerintah campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman, sehingga kekuasaan kehakiman tidak merdeka.
  • Terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme yang luar biasa parahnya sehingga merusak segala aspek kehidupan, dan berakibat pada terjadinya krisis multidimensi
  • Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua,
  • Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya,
  • Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibreidel,
  • Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program “Penembakan Misterius” (petrus).


BAB III


KESIMPULAN








A. Kesimpulan


Berdasarkan uraian bahasan “Sejarah Orde Baru” dapat disimpulkan bahwa :



1. Orde Baru adalah era pemerintahan Soeharto dari tahun 1966-1998
yang menggantikan Orde Lama yaitu pada masa pemerintahan Soekarno.





2. Perombakan besar pada masa orde baru oleh Soeharto berpengaruh besar pada majunya Negara Indonesia, namun seiring dengan banyaknya korupsi merajalela pada zaman itu ada pula pengaruh negatifnya.


DAFTAR PUSTAKA

Mustaqim Muhamad. Makalah Sejarah Orde Baru.

http://jasapembuattugassekolah.blogspot.com
. Diakses pada: Senin, 25 Juni 2018

Istavita Utama. Maakalah Sejarah Orde Baru. https://underpaper.blogspot.com. Diakses pada: Kamis, 28 Juni 2018

Ai Koyyimah. 2016. Makalah Dampak Orde Baru.

http://aikoyyimahberbagiilmu.blogspot.com/2016/01/makalah-dampak-orde-baru.html
. Diakses pada: Kamis, 28 Juni 2018

Download Makalah Sejarah Orde Baru

Rumusan Masalahstrategi Pembangunan Ekonomi Pada Masa Orde Baru

Source: https://underpapers.blogspot.com/2018/07/makalah-sejarah-orde-baru.html

Check Also

Contoh Makalah Tentang Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat

Contoh Makalah Tentang Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat Papua Irian Jaya[a] Mamta[1]—Saireri Provinsi otonom …