Seminar Nasional Pembangunan Ekonomi Universitas Indonesia

Seminar Nasional Pembangunan Ekonomi Universitas Indonesia

Seminar HUT LD February UI ke-58 Tahun, “12 Triliun telah Dikerahkan untuk Pengadaan Server Demi Satu Data Republic of indonesia”

DEPOK – (12/8/2022)
Dalam rangka memperingati ulang tahun Lembaga Demografi February UI (LD FEB UI) ke-58 tahun, Lembaga Demografi menyelenggarakan seminar
hybrid
yang bertajuk “Tantangan Kependudukan Pasca Pandemi Mewujudkan Satu Data Indonesia”. Isu mengenai satu data yang terintegrasi merupakan hal yang signifikan dalam pembuatan kebijakan. Saat ini, sebanyak kurang lebih 2400 aplikasi data di semua Kementerian dan Lembaga, baik di tingkat pusat atau daerah. Selain itu, sebanyak 12 triliun rupiah telah dihabiskan untuk proyek pengadaan server yang sayangnya tidak tersinkronisasi. Oleh karena hal tersebut, khususnya dalam konteks kependudukan, Presiden Joko Widodo menyampaikan bawa komitmen Satu Data Indonesia sangat diharapkan dalam menyediakan basis data yang konsisten dan kredibel yang sangat dibutuhkan untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas, akurat, mutakhir, dan terpadu agar efisien dan efektif.

Seminar yang dimoderatori oleh Dr. Abdillah Ahsan selaku Kepala Lembaga Demografi Feb UI tersebut menghadirkan beberapa pembicara dari Kementerian dan Lembaga di antaranya adalah Hari Dwi Korianto, Grand.Si., selaku Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas; Dr. Ir. David Yama selaku Direktur Pendaftaran Penduduk Kementerian Dalam Negeri; Dr. Sarpono selaku Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Badan Pusat Statistik; Munawar Asikin, Grand.S.E., selaku Direktur Perencanaan dan Pengendalian Penduduk BKKBN; serta Omas Bulan Samosir selaku peneliti senior LD Feb UI.

Seminar dihadiri kurang lebih 600 peserta dari unsur pemerintah dan perguruan tinggi tersebut diawali dengan sambutan dari Dekan February UI, Teguh Dartanto, Ph.D., yang dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng. LD FEB UI diharapkan dapat terus bertahan dan selalu memberikan dampak kepada masyarakat atau pemangku kepentingan melalui berbagi inovasi dalam setiap kegiatannya.

Baca :   Jurnal Pembangunan Ekonomi Regional Jawa Timurpdf

Pembicara pertama, Hari Dwi Korianto, M.Si., selaku Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas sekaligus Sekretaris Sekretariat Satu Information Indonesia Tingkat Pusat memaparkan mengenai “Percepatan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia”. Dalam rangka melaksanakan kebijakan transformasi digital pemerintah, Presiden RI telah memberikan lima arahan terkait kebijakan transformasi digital, diantaranya terkait percepatan penyediaan layanan internet yang meliputi 12.500 desa, percepatan penyusunan peta jalan transformasi digital di seluruh sektor strategis, percepatan pembangunan pusat data nasional, percepatan penyiapan kebutuhan SDM (Sumber Daya Manusia) talenta digital, serta penyiapan regulasi serta skema pendanaan dan biaya transformasi digital. Peran akademisi juga diharapkan dapat mendukung Program Satu Data Indonesia dengan cara mendorong dalam penyelenggaraan data pemerintahan yang berkualitas dengan turut memberikan keahlian dan pengalamannya dalam aspek tata kelola data, pengelolaan data, dan pemanfaatan information; mendorong dalam penyusunan standar dan spesifikasi information; dan mendorong pemanfaatan Portal Satu Data Indonesia dalam pemanfaatan data dan penyebarluasan hasil penelitian.

Pembicara kedua, Dr. David Yama selaku Direktur Pendaftaran Penduduk memaparkan satu information merupakan tugas yang berat dan memiliki banyak rintangan, terlebih dalam mengelola data kependudukan Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia. Dalam hal ini Dukcapil Kemendagri telah melakukan upaya sinkronisasi data kependudukan dengan information Kementerian/Lembaga dengan melakukan
updating
data terkait kelahiran, kematian, pindah, datang, kawin, cerai. Information tersebut kemudian menghasilkan analisa seperti penerima bansos yang memiliki kendaraan dan penerima bansos yang bekerja sebagai ASN. Yang terbaru, Dukcapil Kemendagri sudah melakukan uji coba secara bertahap terkait Identitas Digital yaitu identifikasi penduduk dalam bentuk format digital dalam satu perangkat ponsel saja yang dapat merepresentasikan individu di dalam aplikasi digital secara unik dan terpercaya, dan dapat terhubung ke dengan KTP-elektronik secara fisik.

Baca :   Paradigma Pembangunan Ekonomi Menurut Kalmax

Pembicara ketiga, Dr. Sarpono selaku Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan BPS memaparkan mengenai Sensus Penduduk 2020 di tengah pandemi Covid-19 mulai dari utilisasi, proses sinkronisasi hingga strategi BPS dalam mewujudkan Satu Information Indonesia. Agenda pembangunan dalam peningkatan kualitas manusia Indonesia tidak akan terwujud jika tidak didukung dengan data yang akurat. Oleh karena itu, pada Sensus Penduduk 2020 (SP 2020) yang lalu. Meskipun dalam pelaksanaannya mengalami beberapa kendala, namun BPS telah berupaya untuk melakukan sinkronisasi data SP 2020 kemarin dengan information administrasi kependudukan Kemendagri; satu data pertanian dengan Kementan, KKP, dan KLHK; Basis Information Tunggal UMKM, dengan Kemenko UKM, Kementerian Perdagangan dan BKPM; Satu Data Ketenagakerjaan dengan Kemenaker.

Pembicara keempat, Munawar Asikin, M.S.E., selaku Direktur Perencanaan dan Pengendalian Penduduk BKKBN. Pembicara Keempat Munawar Asikin selaku Direktur Perencanaan dan Pengendalian Penduduk BKKBN memaparkan mengenai urgensi pendataan keluarga, yang pertama adalah kebutuhan akan data pembangunan keluarga (dari lahir hingga lansia), kedua mendukung
evidenced based policy
yaitu bagaimana data-information level mikro bisa menjadi penguatan strategi ketika berbicara kebijakan berbasis data, hingga akhirnya dapat dimanfaatkan secara luas. Hingga saat ini BKKBN telah berhasil mendata sekitar v juta keluarga yang memiliki baduta, 14 juta yang memiliki balita, 32 juta keluarga yang memiliki remaja dan 16 juta keluarga yang memiliki lansia. BKKBN ke depannya akan menggunakan suatu konsep yang juga telah digunakan oleh BPS yaitu
Generic Statistical Business Process Model
(GSBPM). Diharapkan semua data dapat terintegrasi sehingga kebijakan-kebijakan bisa langsung dilakukan dan sangat
valid.

Peneliti senior LD FEB UI Omas Bulan Samosir Ph.D., menutup diseminasi dengan memaparkan terkait kajian yang dilakukan bersama Bappenas dan UNFPA mengenai proyeksi penduduk. Omas memaparkan terdapat banyak data kependudukan, salah satu data yang digunakan untuk perencanaan pembangunan adalah proyeksi penduduk yang merupakan kolaborasi/perkawinan information sektoral dengan data penduduk yang menghasilkan proyeksi penduduk untuk memenuhi kebutuhan akan layanan imunisasi dasar, kesehatan reproduksi hingga layanan pada penduduk usia lansia. Omas memaparkan bahwa kunci untuk pembangunan kerja sama yang berkelanjutan dalam Satu data Republic of indonesia adalah adanya persamaan visi dan tujuan dan menghargai antara semua
stakeholder,
komunikasi yang kontinu dan komitmen untuk bekerja melalui perbedaan perspektif apa pun, dan membangun kepercayan. Di akhir pembicaraan, Omas memaparkan bahwa “Satu Data Republic of indonesia” artinya memfasilitasi semua pihak untuk dapat mengakses data tersebut agar dapat menjadi dasar perencanaan yang dapat diproyeksikan pada tahun-tahun berikutnya.

Baca :   Jelaskan 3 Tujuan Pembangunan Ekonomi

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi narahabung:

Finda Prafianti, Due south.Sos.

Corporate Secretarial assistant Lembaga Demografi February UI

[email protected]

08119692610


Seminar Nasional Pembangunan Ekonomi Universitas Indonesia

Source: https://feb.ui.ac.id/blog/2022/08/18/seminar-hut-ld-feb-ui-ke-58-tahun-12-triliun-telah-dikerahkan-untuk-pengadaan-server-demi-satu-data-indonesia/

Check Also

Contoh Makalah Tentang Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat

Contoh Makalah Tentang Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat Papua Irian Jaya[a] Mamta[1]—Saireri Provinsi otonom …