Soal Peran Kewirausahaan Dalam Membangun Ekonomi Indonesia

Soal Peran Kewirausahaan Dalam Membangun Ekonomi Indonesia

KOMPAS.com
– Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) dan United States Bureau for International Development (USAID) bekerja sama mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung program penangkapan ikan terukur berbasis kuota.

Sebagai program prioritas, penangkapan ikan terukur dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek keanekaragaman hayati laut, yaitu meningkatkan pengkajian stok ikan dan mengelola perikanan secara berkelanjutan serta berkeadilan.

Upaya tersebut diwujudkan Kementerian KP melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) dan USAID Indonesia dengan menggelar Workshop Fisheries Management Training Activity 1 “Effective Quota-Setting With Adaptive Implementable Management (AIM)”.

Workshop
tersebut digelar melalui kemitraan Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional (NOAA) pada Senin (10/x/2022) sampai Kamis (13/10/2022) di Kantor Coral Triangle Centre, Sanur, Bali.

Baca juga: Kementerian KP Dorong Generasi Muda Manfaatkan Peluang Sektor Perikanan secara Berkelanjutan

Kepala BRSDM I Nyoman Radiarta mengatakan, sektor perikanan Republic of indonesia tengah menghadapi tantangan penurunan jumlah ikan.

Penurunan jumlah tersebut dikarenakan akibat dari penangkapan ikan berlebih dan kegiatan
illegal, unreported, and unregulated
(IUU)
fishing
atau penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur.

“Sebanyak 35 persen ketersediaan ikan mengalami eksploitasi berlebih, sementara kerugian akibat IUU
fishing
mencapai Rp iv miliar Dollar Every bit per tahun,” kata Nyoman dalam keterangan tertulis yang diterima
Kompas.com, Rabu (12/x/2022).


DOK. Humas Kementerian KP
Kepala BRSDM I Nyoman Radiarta mengisi materi pada acara Workshop Fisheries Direction Training Activity 1 ?Effective Quota-Setting With Adaptive Implementable Management (AIM)?

Ia menjelaskan, implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur sama halnya dengan pemerintah mengambil pendekatan aktif.

Baik pendekatan aktif dalam pengelolaan wilayah penangkapan ikan dan distribusi kuota untuk mengimbangi praktik ilegal maupun yang tidak bertanggung jawab.

“Semua kapal penangkap ikan yang beroperasi di wilayah penangkapan ikan Indonesia akan dipantau menggunakan teknologi berbasis satelit terbaru dan sistem yang sangat digital,” ujar Nyoman.

Baca :   Jurnal Ekonomi Pembangunan Tentang Pajak Bumi Bangunan

Baca juga: Pastikan Stok BBM Aman, dan Tidak Bocor, Erick Thohir Tinjau Command Center Pertamina

Kementerian KP, lanjut dia, memiliki Command Middle di Djakarta untuk menyurvei dan memantau kegiatan penangkapan ikan.

Hal itu Nyoman ungkapkan saat membuka
workshop
dan menyampaikan materi Policy to Improve Man Resource Development for Back up Priority Programs of Fishing Capture Based on Quota-Setting.

“Kuota tertentu akan ditetapkan dan diberikan berdasarkan perhitungan serta penilaian ilmiah dengan pendekatan ekosistem,” tuturnya.

Nyoman mengatakan, sekitar 64,ninety persen kuota akan dicadangkan untuk industri perikanan.

Sementara itu, sekitar 35 persen kuota diberikan untuk penangkapan ikan tradisional melalui koperasi dan kurang dari 1 persen ditujukan untuk penangkapan ikan rekreasi.

Menurut Nyoman, kebijakan tersebut akan menimbulkan
multiplier event
atau efek ganda.

Baca juga: Punya Multiplier Result Besar, Pelindo Fokus Kembangkan Integrasi Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak

Efek ganda tersebut, di antaranya mempekerjakan sekitar 1,5 juta tenaga kerja di banyak daerah. Pembentukan galangan kapal yang diperlukan untuk mendukung industri perikanan.

Kemudian, efek pada pembangunan rumah susun untuk nelayan. Promosi industri perikanan seperti unit pengolahan ikan dan pabrik es, hingga instalasi air tawar dan penjualan bahan bakar fosil.

“Efek-efek ini akan menghasilkan perputaran uang sekitar Rp 406,99 triliun setahun,” jelas Nyoman.

BRSDM dukung programme prioritas Kementerian KP

Pada kesempatan tersebut, Nyoman mengatakan bahwa BRSDM mendukung programme prioritas Kementerian KP.

Dukungan tersebut diimplementasikan melalui satuan pendidikan tinggi dan menengah, Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Puslatluh KP), dan lembaga inkubasi di seluruh Indonesia.

Baca juga: Menteri Trenggono Sebut Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil Jadi Prioritas Program Kementerian KP

Kemudian diwujudkan pula dari kekompakan sekretariat di Djakarta sebagai sistem pendukung keputusan untuk mengkoordinasikan dan memastikan semua agenda sejalan dengan program prioritas Kementerian KP.

Nyoman menjelaskan, BRSDM saat ini sedang mentransformasi satuan pendidikan menjadi Sea Institute of Indonesia (OII) dengan fokus utama pada pendidikan vokasi berbasis kompetensi di bidang kelautan dan perikanan.

Baca :   Peranan Sumberdaya Alam Dalam Pembangunan Ekonomi

“Sertifikasi kompetensi adalah inti dari pengembangan SDM. Pada masyarakat, Puslatluh KP dengan banyak cabangnya di seluruh Republic of indonesia berfungsi sebagai pusat pengetahuan, keterampilan dan kewirausahaan manajerial,” ucapnya.

Selain itu, lanjut Nyoman, BRSDM juga membuat model penyuluhan dan pelatihan menggunakan teknologi digital untuk menjangkau khalayak yang lebih luas di seluruh Republic of indonesia.

“Kami juga mengembangkan SMART Fisheries Village dengan produksi perikanan terpadu yang mengadopsi pendekatan inkubasi bisnis holistik,” ujarnya.

Baca juga: Perawatan yang Ramah Pasien, Holistik dan Terencana Baik, Bagaimana Menciptakannya?

Pengembangan tersebut, kata dia, bertujuan untuk membantu pengembangan startup perikanan dan wirausahawan individu. Hal ini dilakukan dengan menyediakan berbagai layanan, termasuk pelatihan manajemen, pembiayaan modal, dan ventura pasar.

Tak hanya itu, Nyoman mengatakan bahwa pihaknya juga telah menyiapkan 40 unit pelaksana teknis (UPT) pengembangan SDM di berbagai daerah.

Adapun SDM yang dimaksud yaitu satuan pendidikan tinggi dan menengah, balai pelatihan, penyuluhan, dan inkubasi bisnis.

“Terdapat pula 4.526 penyuluh perikanan di seluruh kabupaten dan kota se-Indonesia, berbagai sertifikat keahlian serta kompetensi,” imbuh Nyoman.

Apresiasi dari pihak mitra

Melihat berbagai inovasi yang dilakukan Kementerian KP, Deputy Director of Environment USAID Republic of indonesia Marker Newton selaku pihak mitra memberikan apresiasi tinggi.

Baca juga: Kementerian KP Terima Hibah Kapal dari WWF Indonesia untuk Pengembangan SDM KP

Dengan semangat pembangunan berkelanjutan, kata dia, USAID dan Kementerian KP telah bermitra cukup lama.

“USAID sangat menghargai upaya Kementerian KP untuk menyeimbangkan antara kesejahteraan masyarakat perikanan, ekonomi dan ketahanan pangan dari sektor perikanan dengan keberlanjutan sumber daya dan ekosistem,” jelas Mark.

Ia menilai adanya kebijakan perikanan terukur berbasis kuota dapat membawa Indonesia ke jajaran negara-negara maju dalam pengelolaan perikanan, seperti Norwegia dan Selandia Baru.

Baca :   Materi Ekonomi Kelas Xi Semester 1 Tentang Pembangunan Ekonomi

“USAID senang dapat bermitra dengan Republic of indonesia dalam peningkatan SDM yang terampil melalui kegiatan yang disepakati bersama untuk mendukung implementasi kebijakan perikanan berbasis kuota,” imbuh Marking.

Senada dengan Marking Newton, Senior Fisheries Scientist NOAA Josh Newlis mengaku bahwa pihaknya sangat senang dapat bekerja sama dengan rekan-rekan Kementerian KP.

Baca juga: Bantu Sekolah Belanja Buku Anak Bermutu, Room to Read Gandeng Kemendikbud Ristek Gelar Workshop Nasional

Utamanya, kerja sama dalam
workshop
untuk saling belajar dan berbagi pengalaman guna membangun sebuah strategi yang adaptif dan praktis dalam menentukan kuota perikanan berdasarkan kondisi lingkungan dan sosial ekonomi di Republic of indonesia.

“Strategi manajemen perikanan yang diciptakan bersama sebagai luaran
workshop
ini merupakan strategi praktis dan paling relevan diterapkan di Republic of indonesia. Ini karena
Republic of indonesia tidak hanya meniru negara lain yang telah menerapkan kebijakan berbasis kuota,” jelas Josh.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) Sakti Wahyu Trenggono telah mengakselerasi kebijakan penangkapan terukur sebagai salah satu program prioritas Kementerian KP.

Penerapan kebijakan tersebut, kata dia, merupakan bagian dari transformasi tata kelola sektor kelautan dan perikanan Indonesia dengan mengedepankan prinsip ekonomi biru.

Baca juga: KKP Ajak Startup Garap Ekonomi Biru

“Perikanan berbasis kuota akan menjadi alat utama kami untuk mempertahankan lingkungan laut dan pada saat yang sama memajukan pertumbuhan ekonomi,” tutur Trenggono.

Ia menyebutkan bahwa Indonesia memiliki komitmen kuat untuk memulihkan kesehatan laut dan mempercepat ekonomi laut yang berkelanjutan.

Dapatkan update
berita pilihan
dan
breaking news
setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Soal Peran Kewirausahaan Dalam Membangun Ekonomi Indonesia

Source: https://nasional.kompas.com/read/2022/10/12/09012721/kementerian-kp-gandeng-usaid-siapkan-sdm-penangkapan-ikan-terukur

Check Also

Contoh Makalah Tentang Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat

Contoh Makalah Tentang Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat Papua Irian Jaya[a] Mamta[1]—Saireri Provinsi otonom …