Soal Tentang Permasalahan Ketenagakerjaan Dalam Pembangunan Ekonomi

Soal Tentang Permasalahan Ketenagakerjaan Dalam Pembangunan Ekonomi

Sri Mulyani Soroti Maraknya PHK Massal, APBN Akan Dikerahkan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat ditemui di sela Pertemuan Tahunan IMF- WB di Washington DC, AS, Selasa (11/ten/2022) waktu setempat. ANTARA/Satyagraha



TEMPO.CO
,

Jakarta

– Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti kabar maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama di industri padat karya. Dia pun memastikan, APBN akan mengambil peran meredam permasalahan itu.

Sri Mulyani mengatakan, untuk mengantisipasi permasalahan PHK akibat lesunya perekonomian global itu, Kemenkeu akan memanfaatkan ruang fiskal tahun ini yang tersisa. Menurutnya belanja negara masih banyak yang bisa dikerahkan dua bulan terakhir ini.

“Alokasi belanja negara yang diperkirakan akan meningkat cukup pesat pada 2 bulan terkahir. Ini tentu akan meningkatkan kemampuan perekonomian untuk bisa menahan gejolak,” ujar Sri Mulyani saat konferensi pers KSSK, Kamis, 3 November 2022.

Baca: Serapan Belanja Daerah 53,4 Persen, Sri Mulyani Minta Pemda Juga Berinovasi

Sri Mulyani mengatakan, belanja negara yang masih tersisa Rp 1.200 triliun akan dimanfaatkan untuk keperluan pemberian bantuan sosial. Dia mengatakan, alokasi dapat berupa berbentuk subsidi upah lagi atau plan bansos lain yang tengah berjalan.

“Jadi ini diharapkan akan memberikan tambahan bantalan sosial bagi masyarakat kita. Nanti akan kita lihat berapa masih banyak
space
yang akan diakselerasi di dalam pembayaran berbagai bantuan sosial,” ujar Sri Mulyani.

Selain bansos, Sri Mulyani mengatakan, APBN juga diarahkan memberikan stimulus terhadap iklim bisnis berbagai sektor industri. Stimulus ini katanya masih mengacu pada plan-programme yang tercakup dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

“Umpamanya dengan berbagai kementerian lembaga untuk memulihkan kembali sektor pariwiasata. Untuk sektor manufaktur berbagai stimulus yang selama ini diberikan supaya mereka pulih kembali juga terus ditingkatnkan,” kata dia.

Baca :   Program Studi Ekonomi Dan Pembangunan

Menurutnya, dengan memanfaatkan belanja APBN, khususnya belanja pemerintah pusat yang besarannya masih sektitar 40 persen dari total alokasi yang dianggarkan pada tahun ini masih akan memiliki daya dukung untuk mendorong agregat permintaan secara signifikan.

“Ini sifatnya sangat kuat. Tadi saya samapikan secara pusat saja akan ada 40 persen dari alokasi anggaran yang akan dieksekusi kuartal terakhir ini, dan itu berarti aka menambah agregat demand yang sangat signfikan,” tuturnya.

Untuk 2023, dia menekankan, pemerintah dan DPR juga telah menyepakati postur APBN yang masih mendukung momentum pemulihan ekonomi nasional. Diantaranya dengan adanya ruang fiskal untuk terus melanjutkan pembangunan infrastruktur priortas, program bansos, serta berbagai insentif fiskal.

Sebelumnya, Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil Provinsi Jawa Barat (PPTPJB) Yan Mei mengungkapkan telah menerima laporan pemutusan hubungan kerja (PHK) di 14 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Sejak dua pekan lalu, karyawan yang terkena PHK mencapai 64 ribu pekerja dari 124 perusahaan.

“Situasi ini bagi kami lebih parah daripada Covid-xix. Kalau waktu Covid-19, kita tahu masalahnya hanya tidak bisa kirim tapi market-nya ada. Sedangkan kali ini market tidak bisa diprediksi,” ucapnya dalam konferensi pers virtual pada Rabu, ii Nov 2022.

Ia menjelaskan PHK terjadi lantaran adanya penurunan daya beli konsumen, khususnya di negara-negara tujuan ekspor terbesar seperti Amerika Serikat dan Eropa. Yan Mei bercerita, di pabriknya sendiri yang terletak di Kabupaten Bogor, terjadi penurunan pesanan sejak April 2022 hingga 50 persen.

Hingga kini, tuturnya, sudah ada 18 perusahaan tekstil yang tutup yang berimbas pada pemutusan hubungan kerja terhadap sekitar nine.500 karyawan. Angka itu diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan laporan-laporan baru yang masuk.

Baca :   Model Model Pembangunan Ekonomi Regional

Baca: Sri Mulyani Sebut Belanja Negara 1.200 T Belum Terserap, Ekonom Ingatkan Modus Perjalanan Dinas



Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini









Rekomendasi Berita

Terpopuler Bisnis: Cara Cek BLT BBM Cair Bulan Depan, Sri Mulyani Heran Data Pajak Tak Seperti Kabar PHK

6 jam lalu


Terpopuler Bisnis: Cara Cek BLT BBM Cair Bulan Depan, Sri Mulyani Heran Data Pajak Tak Seperti Kabar PHK

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Jumat kemarin 25 November dimulai dari BLT BBM akan cair lagi di bulan depan.

Soroti Tanggung Jawab Menkeu, OJK, dan LPS, Berikut Catatan Penting Indef atas RUU PPSK

11 jam lalu


Soroti Tanggung Jawab Menkeu, OJK, dan LPS, Berikut Catatan Penting Indef atas RUU PPSK

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti sejumlah perubahan dalam Rancangan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK).

Minta Penerapan Kenaikan Upah Ditunda, Pengusaha Beralasan Demi Cegah PHK Massal

18 jam lalu


Minta Penerapan Kenaikan Upah Ditunda, Pengusaha Beralasan Demi Cegah PHK Massal

Pengusaha meminta agar Presiden Joko Widodo dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menunda Permenaker Nomor 18/2022 yang mengatur kenaikan upah.

Bulan Depan Panglima TNI Andika Perkasa Pensiun, Berikut Batas Umur Pensiun TNI dan Gajinya

20 jam lalu


Bulan Depan Panglima TNI Andika Perkasa Pensiun, Berikut Batas Umur Pensiun TNI dan Gajinya

Panglima TNI Andika Perkasa bulan depan pensiun. Berapakah batas usia pensiun prajurit TNI, dan berapa besaran gajinya?

Ragam Penyebab Startup Gagal

22 jam lalu


Ragam Penyebab Startup Gagal

Baca :   Peranan Wirausaha Dalam Pengembangan Ekonomi Dan Pembangunan

Ada beberapa kesalahan pengusaha saat memulai usaha yang membuat bisnis startup-nya kandas di tengah jalan, contohnya seperti berikut ini.

ESDM Bakal Bagikan 680 Ribu Rice Cooker Gratis, Siapa yang Berhak Menerima?

1 hari lalu


ESDM Bakal Bagikan 680 Ribu Rice Cooker Gratis, Siapa yang Berhak Menerima?

ESDM mengklaim penanak nasi listrik yang dibagikan kepada masyarakat itu sudah menggunakan sistem kelistrikan yang andal.

Kemnaker Minta Ada Dialog Bipartit: PHK Jalan Paling Akhir

1 hari lalu


Kemnaker Minta Ada Dialog Bipartit: PHK Jalan Paling Akhir

Andaikan PHK tak terhindarkan, kata Indah, perusahaan harus melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BLT BBM Bakal Cair Lagi Desember, Berikut Cara Cek Penerima dan Penyalurannya

1 hari lalu


BLT BBM Bakal Cair Lagi Desember, Berikut Cara Cek Penerima dan Penyalurannya

BLT BBM merupakan subsidi untuk masyarakat yang diberikan setelah pemerintah mengerek harga Pertalite dan Solar.

APBN Defisit Rp 169,v Triliun, Sri Mulyani Yakin Akhir Tahun Lebih Baik

ane hari lalu


APBN Defisit Rp 169,5 Triliun, Sri Mulyani Yakin Akhir Tahun Lebih Baik

Sri Mulyani menuturkan defisit APBN akan terjadi sampai akhir tahun, namun angkanya membaik dan masih sesuai dengan target dalam Perpres.

Terpopuler Bisnis: Sri Mulyani Kaji Pemberian Bantuan Cegah PHK, Dana Pemda Nganggur Rp 278 T

ane hari lalu


Terpopuler Bisnis: Sri Mulyani Kaji Pemberian Bantuan Cegah PHK, Dana Pemda Nganggur Rp 278 T

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Kamis, 24 November 2022, dimulai dari Sri Mulyani mempertimbangkan pemberian bantuan PHK.

Soal Tentang Permasalahan Ketenagakerjaan Dalam Pembangunan Ekonomi

Source: https://bisnis.tempo.co/read/1652639/sri-mulyani-soroti-maraknya-phk-massal-apbn-akan-dikerahkan

Check Also

Contoh Makalah Tentang Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat

Contoh Makalah Tentang Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat Papua Irian Jaya[a] Mamta[1]—Saireri Provinsi otonom …