Sumber ekon.go.id

Rapat Koordinasi tentang Percepatapan Perekonomian dan Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Sumatera

29 Aug 2014 17:15

Padang – Pada hari Jumat (29/eight), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung, memimpin Rapat Koordinasi tentang Percepatan Perekonomian dan Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Sumatera bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perhubungan serta jajaran terkait di Brawl Room Inna Muara Hotel, Padang. Menko Perekonomian menyampaikan beberapa agenda dalam rapat tersebut antara lain, (i) membahas dan mencari solusi penyelesaian  dari seluruh permasalahan yang ada terkait dengan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di provinsi-provinsi wilayah Sumatera, (2) masalah yang dihadapi oleh masing-masing provinsi, bantuan yang diperlukan, tindak lanjut serta langkah-langkah yang harus dilakukan.

Ada beberapa kesimpulan yang diperoleh pada hasil Rapat Koordinasi tersebut. Pertama, Sumatera harus menjadi pilar pembangunan ekonomi Indonesia kedepan. Oleh karena itu provinsi-provinsi di Sumatera harus tumbuh dengan baik dan pertumbuhannya dapat dirasakan merata oleh seluruh rakyat di seluruh provinsi Sumatera. Salah satu hal yang bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan potensi pembangunan adalah dengan mengelola sumberdaya alam, terutama sumber daya pertanian dan perkebunan. Hal tersebut bisa meningkatkan added value atau nilai tambah dari keunggulan yang ada, yaitu dengan cara meningkatkan hal-hal terkait dengan produktivitas. Pemerintah memahami bahwa hasil-hasil alam yang terdapat di Sumatera harus diolah dalam bentuk industrialisasi. Akan tetapi proses industrialisasi ini membuthkan tenaga listrik yang besar. Oleh karena itu, pemerintah dalam waktu dekat akan membangun jaringan transmisi 500kV dengan mengedepankan pembangunan pembankit-pembangkit listrik berbasis pada batu bara  di kawasan Sumatera yang memiliki potensi batubara yang besar. Dengan demikian, akan terjadi proses penambahan added value dan tentu hasilnya akan bisa mensejahterakan masyarakat banyak di Sumatera. Untuk menjamin keandalan tenaga listrik, pemerintah juga telah merencanakan pembangunan kabel bawah laut secara bersamaan dengan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, dari Sumatera ke Jawa. Dengan demikian, keandalan di pulau Sumatera akan terkoneksi dengan jaringan listrik Jawa-Bali dan menjadikan keandalan listrik di Sumatera sama dengan keandalan listrik di Jawa-Bali. Oleh karena itu, Menko Perekonomian dan jajarannya, mengedepankan pembangunan Sumatera dengan peningkatan tenaga listrik yang berdaya besar. Hal tersebut bisa menarik investasi untuk masuk ke provinsi-provinsi di Sumatera hingga terjadinya proses industrialisasi yang massive dan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pulau Sumatera.

Baca :   Uu Tentang Ekspor Impor Untuk Pembangunan Ekonomi

Kedua, adalah masalah konektivitas khususnya mengenai proyek Jalan Tol Trans Sumatera yang akan segera di-lauching dalam waktu dekat. Pembangunan ini mengutamakan empat ruas pembangunan jalan, yaitu Bakauheni-Bandar Lampung; Pekan Baru-Dumai; Medan-Binjai; dan Palembang-Indralaya. Semua provinsi di Sumatera nantinya akan terkoneksi dengan jalan tol Trans Sumatera ini. Chairul tanjung mengatakan bahwa, tidak ada satu provinsi pun di pulau Sumatera yang tidak terkoneksi dengan jalan tol Trans Sumatera ini. Selain itu, ada perubahan paradigma dimana kereta sudah menjadi primadona untuk angkutan orang dan barang. Oleh karena itu, telah disepakati pembangunan jalur rel kereta api yang pembangunannya akan sejalan dengan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.  Hal ini dikarenakan aktivitas perekonoian Republic of indonesia akan semakin besar. Tentu tadi dibahas terkait dengan yang menajdi tanggung jawab menteri pekerjaan umum.

Selain itu, dalam Rapat Koordinasi tentang Percepatan Perekonomian dan Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Sumatera juga membahas masalah pengairan, masalah air bersih, masalah jalan, masalah bendungan, dsb. Di Kementerian Perhubungan juga membahas mengenai masalah bandara, pelabuhan, rel kereta api, kapal pengangkut, dsb. Rapat tersebut juga membahas mengenai masalah kemudahan investasi, masalah perizinan, masalah keberpihakan BKPN agar para investor didorong untuk berinvestasi di Sumatera. Yang paling penting, menurut Menko Perekonomian, adalah pelayanan kepada investor yang nanti akan dikedepankan oleh para pemerintah daerah di provinsi Sumatera.