Tim Tgupp Bidang Ekonomi Dan Percepatan Pembangunan

Tim Tgupp Bidang Ekonomi Dan Percepatan Pembangunan

tirto.id – Gembong Warsono, anggota DPRD Dki jakarta, dibikin bingung atas keberadaan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Dki jakarta. Menurutnya, tim ad hoc itu sulit dijangkau dan dievaluasi oleh DPRD DKI Dki jakarta.

“Kami hanya bisa melihat dari luar kebijakan oleh gubernur. Ini bukan SKPD. Dewan sulit melihat kinerja baik atau buruk, bermanfaat atau tidak bermanfaat,” kata ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Djakarta itu.

Satu-satunya ihwal yang bisa dipantau DPRD DKI Dki jakarta adalah
output
kebijakan yang direkomendasikan TGUPP kepada Gubernur Anies Baswedan. “Tetapi, yang bisa teropong adalah
output

kebijakan dari gubernur,” katanya.

Selama ini, satu-satunya yang bisa menilai kerja TGUPP hanya gubernur. Di sinilah letak masalahnya.

Bila menelisik
output
TGUPP, yang terlihat hanya beberapa, seperti penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di pulau reklamasi dan apartemen yang masih jadi masalah. Setidaknya, dua itu yang terlihat dari pemberitaan.

Kebijakan yang sulit dipantau itu mendapatkan porsi besar dalam anggaran. Pada 2017, TGUPP menerima jatah anggaran Rp890 juta, lalu melonjak Rp16,2 miliar pada 2018. Pada 2019, anggaran TGUPP dalam APBD Perubahan Djakarta kembali meningkat menjadi Rp18,9 miliar.

Anggaran itu untuk gaji Ketua TGUPP, Ketua Bidang, anggota, dan narasumber. Dalam APBD Perubahan 2019 yang sudah disahkan, klasifikasi gaji anggota TGUPP dibagi menjadi sebelas komponen.

Untuk seorang ketua TGUPP, gajinya Rp51,5 juta. Sementara ketua Bidang, masing-masing digaji Rp41,2 juta.

Di bawah dua bidang itu ada gaji anggota, disesuaikan dengan
grade
masing-masing, antara lain:
grade
one (Rp31,7 juta);
grade
ii (Rp26,5 juta);
grade
2a (Rp24,9 juta);
class
2b (Rp20,viii juta);
grade
3 (Rp15,3 juta);
grade
3a (Rp13,5 juta);
grade
3b (Rp9,8 juta);
grade
3c (Rp8 juta); dan narasumber Rp1 juta.

Baca :   Rps Mata Kuliah Jurusan Ekonomi Pembangunan

Gaji Besar, Fasilitas Oke, Target Secuil

Dalam Pergub DKI 16/2019 tentang TGUPP, Anies Baswedan melakukan perombakan struktur, yang sebelumnya lima bidang kini menjadi empat bidang yang meliputi: bidang respons strategis; bidang hukum dan pencegahan strategis; bidang pengelolaan pesisir; bidang ekonomi dan percepatan pembangunan.

Meskipun ada pengurangan bidang dalam struktur TGUPP, Anies mengalokasikan anggaran untuk lima kepala bidang TGUPP. Artinya, satu kepala bidang yang sudah dihapus tetap menerima alokasi dana Rp535.860.000 untuk 13 kali gaji.

Selain itu, ada anggaran dana sewa hotel bintang four
fullboard
sehari tanpa penjelasan. Dalam APBD Perubahan itu dialokasikan anggaran untuk 50 orang, masing-masing biayanya Rp979.900/orang.

Istilah
fullboard
biasanya digunakan hotel untuk paket komplit, dari kamar,
meeting room,
snack,
dan makan. Biasanya paket
fullboard
digunakan untuk rapat yang butuh menginap.

Anggaran
fullboard
tidak pernah ada sebelumnya. Pada masa Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama, tim ahli tidak pernah menyewa rapat di hotel. Biasanya mereka meminjam ruang rapat yang kosong.

“Intinya, tidak ada ruang khusus untuk kami bekerja. Kalau rapat, kami menumpang di ruangan yang sedang kosong. Banyak ruangan yang bisa dimanfaatkan, baik di gedung depan maupun belakang. Daripada rapat sewa hotel,” kata Rian Ernest, mantan staf ahli Ahok bidang hukum, kepada
Tirto
(6/9/2019).

Meski menelan biaya dan fasilitas itu, TGUPP tidak ditarget untuk banyak capaian.

Dalam dokumen kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan DKI 2019, TGUPP hanya mematok target empat rekomendasi kebijakan kepada gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta selama setahun.

Target kerja itu terlihat kecil jika dibandingkan anggota TGUPP yang berjumlah 64 orang.

Baca :   Konsep Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi Serta Perbedaannya

Dan, target itu tidak diketahui oleh anggota TGUPP. Misalnya, Togar Arifin Silaban, anggota TGUPP. Ia mengatakan tidak mengetahui secara detail masalah target tersebut. Ia beralasan bukan dia yang menyiapkan target, melainkan Ketua TGUPP Amin Subekti.

“Saya enggak begitu ikut waktu menentukan target,” kata Togar kepada
Tirto (30/eight/2019).

Bukan hanya Togar. Muslim Moin, anggota TGUPP lain, tak bisa menjelaskan soal empat target rekomendasi yang disebutkan dalam dokumen KUPA-PPAS. Namun, ia berdalih dalam bidang sumber daya air, “setiap bulan melaporkan ke Pak Amin” dan membuat rekomendasi lebih dari empat seperti jalan tergenang didesain ulang agar airnya mengalir ke saluran drainase.

Sejak 21 Agustus 2019,
Tirto
mencoba menghubungi Ketua TGUPP Amin Subekti. Sayangnya, pesan WhatsApp dan telepon tak pernah direspons hingga berita ini tayang.

Soal anggaran ini, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan berpendapat ada celah korupsi. Misalnya, alokasi dana untuk lima kepala bidang TGUPP tapi dalam Pergub TGUPP terbaru hanya ada empat bidang.

Selain itu, ada potensi pemborosan anggaran kegiatan
fullboard
di hotel bintang four. Sebab, pemerintah DKI Jakarta mempunyai fasilitas ruang cukup memadai untuk menggelar rapat dengan tim (TGUPP) maupun dengan Kepala SKPD.

“Kalau TGUPP diberikan fasilitas itu, namanya pemborosan anggaran. Saya pikir, ini kelemahan dalam proses perencanaan anggaran,” kata Misbah kepada
Tirto
(8/nine/2019).

Infografik HL Indepth Sulit Evaluasi Anggaran Naik Lagi. tirto.id/Lugas

Tanggung Jawab Cukup Daftar Hadir

Jatah anggaran bagi TGUPP tidak lantas membuat mereka harus memberikan pertanggungjawaban keuangan.

Kepala Bappeda DKI Djakarta Sri Mahendra berkata TGUPP hanya perlu memberikan bukti kehadiran kepada Bappeda.

Kewajiban itu lantaran anggaran TGUPP digolongkan ke dalam anggaran Bappeda. Sementara untuk laporan kinerja, diberikan langsung kepada Gubernur Anies. Menurut Mahendra, mekanisme ini tidak menyalahi aturan.

Baca :   Sebutkan Dan Jelaskan Indikator Keberhasilan Pembangunan Ekonomi

“Kami cuma memberikan hak keuangan,” kata Mahendra kepada
Tirto
(26/8/2019).

Praktik ini yang dikritik oleh Gembong Warsono, ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Dki jakarta. Menurut Gembong, seharusnya pertanggungjawaban keuangan dan kinerja TGUPP pun dilaporkan kepada Bappeda.

“Bahwa yang memanfaatkan gubernur, iya. Tetapi yang melakukan pertanggungjawaban terhadap dana APBD adalah Bappeda,” pendapat Gembong.

Output
ada 4 rekomendasi itu yang membuat penilaian Bappeda karena anggarannya ada di Bappeda. Maka, soal rekrutmen TGUPP saya soroti. Idealnya yang melakukan rekrutmen bukan gubernur tapi Bappeda karena anggaran di sana,” jelas Gembong.

Kritik terhadap TGUPP datang dari Idris Ahmad, anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ia mendesak laporan pertanggungjawaban TGUPP harus dibuka kepada publik.

“Yang perlu kita dorong adalah mempublikasikan kinerja TGUPP sebagai bentuk pertanggungjawaban dari dana [sekitar] Rp19 miliar. Kuncinya keterbukaan dan pertanggungjawaban TGUPP,” katanya.

(tirto.id –
Politik)

Reporter: Reja Hidayat

Penulis: Reja Hidayat

Editor: Mawa Kresna



Tim Tgupp Bidang Ekonomi Dan Percepatan Pembangunan

Source: https://tirto.id/tgupp-gubernur-anies-2019-besar-anggaran-minim-target-kerja-ehq8

Check Also

Contoh Makalah Tentang Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat

Contoh Makalah Tentang Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat Papua Irian Jaya[a] Mamta[1]—Saireri Provinsi otonom …