Yang Menerapkan Sistem Tanam Paksa

Pecah Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Graaf Johannes van den Bosch, pelopor ketatanegaraan
Cultuurstelsel.


Cultuurstelsel

(secara literal berarti
Sistem Kultivasi
atau secara minus tepat diterjemahkan sebagai
Sistem Karakter Sentral) yang oleh sejarawan Indonesia disebut bagaikan
Sistem Tanam Paksa
adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch plong tahun 1830 yang memerintahkan setiap desa menyempatkan sebagian tanahnya (20%) bakal ditanami komoditas ekspor, khususnya teh, surat, dan kakao. Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang enggak mempunyai lahan harus berkarya 75 waktu n domestik setahun (20%) sreg tipar-ladang properti pemerintah yang menjadi semacam pajak.

Pada praktiknya qanun itu dapat dikatakan lain bermakna karena seluruh wilayah perkebunan wajib ditanami tanaman larap ekspor dan kesudahannya diserahkan kepada pemerintahan Belanda. Area yang digunakan buat praktik
cultuurstelstel
juga tetap dikenakan pajak. Warga yang tidak memiliki petak perladangan terlazim berkarya selama setahun mumbung di petak perkebunan.

Tanam paksa merupakan era paling kecil eksploitatif dalam praktik ekonomi Hindia Belanda. Sistem tanam pejaka ini jauh bertambah keras dan bengis dibanding sistem monopoli VOC karena terserah bulan-bulanan pembelajaran negara nan sangat dibutuhkan pemerintah. Petani yang plong zaman VOC wajib lego komoditas tertentu pada VOC, kini harus mengebumikan pokok kayu tertentu dan sekaligus menjualnya dengan harga yang ditetapkan kepada pemerintah. Harta benda tanam momentum inilah yang memberikan sumbangan segara bagi modal pada zaman keemasan kolonialis liberal Hindia Belanda pada 1835 sebatas 1940.

Akibat sistem yang memakmurkan dan menyejahterakan area Belanda ini, Van den Bosch selaku penggagas dianugerahi gelar
Graaf
oleh prabu Belanda, puas 25 Desember 1839.

Cultuurstelsel
kemudian dihentikan selepas muncul berbagai kritik dengan dikeluarkannya UU Pertanahan 1870 dan UU Gula 1870, nan mengawali era liberalisasi ekonomi dalam album penjajahan Indonesia.

Aturan

[sunting
|
sunting sumber]

Berikut adalah isi berbunga aturan tanam paksa:

  • Tuntutan kepada setiap rakyat Pribumi seyogiannya menyediakan tanah pertanian bikin cultuurstelsel enggak melebihi 20% atau seperlima bagian dari tanahnya bagi ditanami keberagaman tanaman perkulakan.
  • Pembebasan petak yang disediakan untuk cultuurstelsel bersumber pajak, karena hasil tanamannya dianggap bagaikan pemasukan fiskal.
  • Rakyat yang enggak memiliki tanah perladangan dapat menggantinya dengan berkreasi di persawahan hoki pemerintah Belanda atau di pabrik kepunyaan pemerintah Belanda selama 66 waktu alias seperlima tahun.
  • Masa bagi melakukan tanaman lega persil pertanaman untuk Culturstelsel lain boleh melebihi waktu tanam pari atau terbatas lebih 3 (tiga) bulan
  • Kelebihan hasil produksi pertanian dari bilangan akan dikembalikan kepada rakyat
  • Kerusakan atau kerugian sebagai akibat gagal pengetaman yang lain karena kesalahan peladang seperti musibah dan terserang hama, akan ditanggung pemerintah Belanda
  • Penyerahan teknik pelaksanaan aturan tanam periang kepada kepala desa
Baca :   Cara Membuat Taman Bunga Sederhana

Kritik

[sunting
|
sunting sendang]

Wolter Robert baron van Hoëvell, pejuang Politik Etis

Menurut sebuah catatan seorang Eropa yang kaprikornus penilik Tanam Momentum, yaitu L. Vitalis menyebut pengumuman dari awal 1835, di Priangan. Mayat para peladang bergeletakan karena kepenatan dan kelaparan, di sepanjang Tasikmalaya dan Garut. Manakala mereka dibiarkan doang, tak dikubur, itu karena alasan Bupati yang seolah tak peduli: “Di musim malam harimau akan menyeret mereka.”[1]
Serangan-serangan dari orang-turunan non-pemerintah start menggencar akibat terjadinya kelaparan dan kemelaratan yang terjadi menjelang penghabisan 1840-an di Grobogan, Demak, Cirebon. Gejala kelaparan ini diangkat ke permukaan dan dijadikan isu bahwa pemerintah telah berbuat pemakaian yang berlebihan terhadap bumiputra Jawa. Muncullah anak adam-orang humanis alias pelaku Liberal menyusun serangan-serangan strategisnya. Dari bidang sastra muncul Multatuli (Eduard Douwes Dekker), di lapangan jurnalistik muncul E.S.W. Roorda van Eisinga, dan di bidang kebijakan dipimpin oleh Baron van Hoevell. Dari sinilah muncul gagasan politik etis.

Kritik kaum liberal

[sunting
|
sunting sumber]

Aksi kabilah liberal di negeri Belanda agar Tanam Paksa dihapuskan telah berhasil plong perian 1870, dengan diberlakukannya UU Pertanahan,
Agrarische Wet. Tetapi harapan nan hendak dicapai oleh kabilah liberal tidak sahaja terbatas pada penghapusan Tanam Momentum. Mereka mempunyai tujuan lebih lanjut.

Aksi liberal di negeri Belanda dipelopori oleh para pengusaha swasta. Oleh karena itu kebebasan nan mereka perjuangkan terutama kemerdekaan di bidang ekonomi. Suku bangsa liberal di negeri Belanda berpendapat bahwa seharusnya pemerintah jangan ikut campur tangan dalam kegiatan ekonomi. Mereka menghendaki hendaknya kegiatan ekonomi ditangani oleh pihak swasta, sementara pemerintah bermain perumpamaan penaung warga negara, menyediakan infrastruktur, menegakkan aniaya dan menjamin keamanan serta ketertiban.

Baca :   Lirik Lagu Aku Tak Punya Harta

UU ini memperbolehkan firma-perusahaan perkebunan swasta menyewa lahan-lahan yang luas dengan jangka periode paling lama 75 tahun, bakal ditanami pohon keras seperti karet, teh, kopi, kelambir sawit, dawat (nila), atau bikin pokok kayu semusim seperti tebu dan tembakau privat gambar carter jangka sumir.

Kritik kaum humanis

[sunting
|
sunting perigi]

Kondisi kemiskinan dan penganiayaan sejak tanam periang dan UU Agraria ini mendapat habuan kritik dari para kaum humanis Belanda. Seorang Asisten Residen di Lebak, Banten, Eduard Douwes Dekker mengarang buku
Max Havelaar
(1860). Privat bukunya Douwes Dekker menggunakan nama samaran Multatuli. Dalam daya itu diceritakan kondisi umum orang tani yang menderita akibat tekanan pejabat Hindia Belanda.

Seorang anggota Raad van Indie, C. Th van Deventer takhlik tulisan berjudul
Een Eereschuld, yang membeberkan kemelaratan di lahan jajahan Hindia Belanda. Tulisan ini dimuat intern majalah
De Gids
nan terbit tahun 1899. Van Deventer dalam bukunya mengimbau kepada Pemerintah Belanda, agar mengecap penghidupan rakyat di tanah jajahannya. Radiks pemikiran van Deventer ini kemudian berkembang menjadi Politik Etis.

Dampak

[sunting
|
sunting sumur]

Privat bidang pertanian

[sunting
|
sunting sumber]

Cultuurstelsel
menandai dimulainya penanaman tanaman barang musafir di Indonesia secara luas. Kopi dan teh, yang semula hanya ditanam buat kepentingan keindahan taman mulai dikembangkan secara luas. Tebu, yang merupakan tanaman tahir, menjadi populer lagi pasca- sebelumnya, sreg masa VOC, perkebunan hanya berkisar pada tanaman “tradisional” penghasil rempah-rempah seperti lada, pala, dan cengkih. Manfaat peningkatan hasil dan kelaparan yang melanda Jawa akibat merosotnya produksi beras meningkatkan kesadaran pemerintah protektorat akan perlunya riset bakal meningkatkan hasil komoditas pertanian, dan secara umum peningkatan kesentosaan masyarakat melalui perkebunan. Walaupun demikian, baru sesudah pelaksanaan UU Agraria 1870 kegiatan penggalian pertanian dilakukan secara serius.

Baca :   Jus Untuk Mata Minus Dan Silinder

Dalam bidang sosial

[sunting
|
sunting perigi]

Dalam bidang perladangan, khususnya dalam struktur agraris tidak mengakibatkan adanya perbedaan antara majikan dan pembajak kerdil penggarap sebagai budak, melainkan terjadinya homogenitas sosial dan ekonomi yang berprinsip pada pemerataan dalam pembagian tanah. Ikatan antara penghuni dan desanya semakin kuat peristiwa ini malahan menghambat jalan desa itu sendiri. Keadaan ini terjadi karena penghuni lebih senang tinggal di desanya, mengakibatkan terjadinya keterbelakangan dan kurangnya wawasan untuk perkembangan nyawa penduduknya.

Dalam bidang ekonomi

[sunting
|
sunting sumber]

Dengan adanya tanam pejaka tersebut menyebabkan pekerja mengenal sistem upah yang sebelumnya tidak dikenal oleh penduduk, mereka lebih mengutamakan sistem kerjasama dan angkat royong terutama tertumbuk pandangan di kota-ii kabupaten pelabuhan maupun di pabrik-pabrik sukrosa. Dalam pelaksanaan tanam paksa, penduduk desa diharuskan memasrahkan sebagian persil pertaniannya bikin ditanami tanaman eksport, sehingga banyak terjadi kontrak mencarter lahan peruntungan penghuni dengan pemerintah kolonial secara paksa. Dengan demikian hasil produksi pokok kayu eksport kian,mengakibatkan perkebunan-pertanian swasta tergiur bakal ikut mengendalikan pertanian di Indonesia di kemudian waktu.

Akibat lain semenjak adanya tanam paksa ini adalah timbulnya “kerja kerja paksa” adalah suatu kerja periang bagi penduduk tanpa diberi upah nan patut, menyebabkan bertambahnya kesengsaraan bikin pegiat. Kerja kerja raya oleh pemerintah kolonial kasatmata pembangunan-pembangunan seperti; jalan-jalan raya, jembatan, menara air, kondominium-rumah anjungan bagi pegawai pemerintah kolonial, dan pertahanan-benteng bakal laskar kolonial. Di samping itu, penduduk desa se palagan diwajibkan membudidayakan dan mengurusi gedung-konstruksi pemerintah, mengapalkan surat-surat, barang-barang dan sebagainya. Dengan demikian penduduk dikerahkan melakukan berjenis-jenis varietas pekerjaan untuk kepentingan pribadi pegawai-sida-sida kolonial dan kepala-kepala desa itu sendiri.

Referensi

[sunting
|
sunting sumur]


  1. ^


    Mohamad, Goenawan
    (2006, cet.6).
    Catatan Pinggir.
    1:430 – 431. Jakarta: Grafiti Pers. ISBN 979-96724-3-0.

Pranala luar

[sunting
|
sunting sumber]

  • (Indonesia)
    Secara Ekonomi, Tanam Periang Gagal
    [
    pranala bebas tugas permanen
    ]



Yang Menerapkan Sistem Tanam Paksa

Source: https://id.wikipedia.org/wiki/Cultuurstelsel

Check Also

Gambar Morfologi Bunga Sepatu

Gambar Morfologi Bunga Sepatu Bunga Sepatu adalah salah satu jenis bunga yang mudah kita temui …